Ditemukan 2627 data
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
623 — 2350
NamunPenggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi IV menguasai fisik kembalitahun 2001 hingga 2003 namun guna menghindari bentrok fisik makakepolisian Polda Metro Jaya mengosongkan tanah sengketa daripenguasaan pihak pihak hinggga saat ini kosong .Bahwa kepemilikan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi IV atastanah sengketa setelah pembelian awal tahun 1961, diubah dan di daftarkembali berdasarkan perifikasi tanggal 23 April 1976 sesuai dengan suratHalaman 88 Putusan Perdata nomor : 209/Pdt.G/2017/PN
110 — 34
diserahkan kepada CACA pada tanggal 20 Maret 2018.Bahwa Kepala Dinas BPPMPTSP adalah pak ADE ZAKIR.Bahwa Kepala Dinas PUPR adalah pak ANUGRAH.Bahwa pak HERU tersebut adalah Sekretaris Dinas Pertanian danKetahanan Pangan.Bahwa pada saat pak AMAN membawa uang di dalam kresek bertemusaksi di dalam ruang rapat setelah itu pak HERU keluar ruang rapat.Bahwa Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah ibu IDANURHAMIDAH.Bahwa pada saat setelah saksi mengambil uang dari mobilnya pak YANA,kebetulan juga bentrok
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
142 — 278
Bahwa sengketa dan konplik pertanahanberkepanjangan ini yang menimbulkan kondisi gejolakkeamanan, terganggunya kenyamanan hidup danekonomi serta adanya potensi menimbulkan korbanHalaman 446 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNnyawa dengan terjadi bentrok di lapangan secaraparsial dan massif, maka sudah seharusnya diberikeputusan penyelesaiannya;2.
Bahwa sengketa dan konplik pertanahan berkepanjangan ini yangmenimbulkan kondisi gejolak keamanan, terganggunya kenyamananhidup dan ekonomi serta adanya potensi menimbulkan korban nyawadengan terjadi bentrok di lapangan secara parsial dan massif, makasudah seharusnya diberi keputusan penyelesaiannya.b. Bahwa proses Penghapusan Hak Guna Usahanya dapat pertimbanganlebih lanjut untuk dilakukan Keputusan Penghapusan Hak Guna UsahaPT.
Bahwa sengketa dan konplik pertanahan berkepanjangan ini yangmenimbulkan kondisi gejolak keamanan, terganggunya kenyamananhidup dan ekonomi serta adanya potensi menimbulkan korban nyawadengan terjadi bentrok di lapangan secara parsial dan massif, makasudah seharusnya diberi keputusan penyelesaiannya.2. Bahwa proses Penghapusan Hak Guna Usahanyadapat pertimbangan lebih lanjut untuk dilakukan KeputusanPenghapusan Hak Guna Usaha PT.
261 — 69
Tetapi keputusan akurasidata fisik dan data yuridis bisa bentrok jika ada kesalahan pada titik duatidak akurat. Di lapangan diperintahkan petugas dari satgas yuridis 1(satu) tukang ukur untuk data fisik dan Lurah, mereka yang memahamiindependensi pertanggungjawabannya. Kalau gambar, batasbatasnyaadalah tanggung jawab tukang ukur dan pemohon, dalam hal itupemohon tidak ada kewajiban karena sudah ditunjukkan.
428 — 1205
Junaididikeluarkan karena bentrok dengan Rita Widyasari dan kemudian masukAhmad Rizani.Bahwa Saksi membenarkan orang yang ada dalam foto adalah Tim 11 :Yakni : Abriyanto Amin, Khairuddin, Salehuddin, Idham Khalid, Junaidi,Ahmad Rizani, Rusdi Ridho, (alm) Andi Sabirin, Erwinsyah, Sarkowi, Fajri,Ahmad Rizani dan Dedi Sudarya.Bahwa Menurut yang disampaikan Terdakwa bahwa pada tanggal 21 Juli2010 ke Rita Widyasari adalah untuk Ijin Sawit PT SGP, selain itu ada jugafoto Rita Widyasari dan Khairudin bawa
258 — 144
Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak BAKRIE,karena yang berhubungan dengan Pak BAKRIE adalah PakQURAISH LUTFI, nantinya Pak ANDI TAUFAN TIRO dan PakBAKRIE ingin membicarakan proyek Program Aspirasi tersebut;Bahwa Pada saat pertemuan Saksi dengan Pak ASENG dan PakIMRAN datang ke Pak ANDI TAUFAN TIRO ingin memastikankelanjutan atau kepastian apakah proyek Program Aspirasitersebut punya Pak ANDI TAUFAN TIRO atau punya Pak BAKRIE,karena jangan sampai Saksi, JOHNY LAOS, TONI LAOS sudahbayar, namun bentrok
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
212 — 58
Bahwa sengketa dan konplik pertanahan berkepanjanganini yang menimbulkan kondisi gejolak keamanan,terganggunya kenyamanan hidup dan ekonomi serta adanyapotensi menimbulkan korban nyawa dengan terjadi bentrok diHalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap372.lapangan secara parsial dan massif, maka sudah seharusnyadiberi keputusan penyelesaiannya;Bahwa proses Penghapusan Hak Guna Usahanya dapatpertimbangan lebih lanjut untuk dilakukan KeputusanPenghapusan Hak Guna Usaha PT.