Ditemukan 2749 data
REZA OKTAVIAN, SH.MH
Terdakwa:
MOH. ARIFRAHMAN SUSANTO S.K.M, M.Kes alias ARIF RAHMAN alias SATRIA PUTRA SANJAYA
190 — 103
biru yang pada bagian depannya terdapat tulisan Panduan;
- 1 (satu) buah buku catatan bermotif batik yang pada bagian belakang terdapat Lambang ISIS;
- 1 (satu) buah buku catatan berukuran kecil yang pada bagian depannya terdapat tulisan tangan Khilafah al Baghdadi;
- 1 (satu) buku yang berjudul Pesan ustadz Abu Bakar Baasyir kepada umat Islam terkait fenomena
172 — 77
Dengan adanya fenomena tersebut,maka sangatlah besar peranan Pengadilan Negeri untuk bersikap tegas dalammenegakkan hukum dan keadilan terutama terkait dengan penyelewenganpenyelewengan hukum sebagaimana diuraikan di atas.
71 — 17
Tidakdenganmengkriminalisasikan/menuduhnya/mendakwanyatelah melakukan tindak pidana korupsi kepada terdakwa dan pejabat tata usaha negarayang bersangkutan (BPN dan Bupati).Mohon kepada Ketua/Majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untukdapat memperhatikan dan/atau mencermati fenomena/kejadian luar biasa diluar koridorhukum yag dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan perkaraini kepersidagan, guna Ketua/majelis hakim yang mulia dapat melakukan terobosanHukum/penemuan
111 — 30
Karena itu fenomena penolakan lembur yang diikuti secara masif olehpekerja pada Penggugat ini tidak pernah terjadi, kalau tidak ada intimidasi dariTergugat dan adanya Selebaran Untuk Memboikot Lembur tersebut.Bahwa tindakan Para Tergugat yang menggerakkan seluruh pekerja untukmemboikot lembur tersebut dengan cara membuat dan menyebarkan SelebaranUntuk Memboikot Lembur telah melanggar PKB, sebagaimana termuat dalamPasal 71 yang menyatakan :14Perusahaan dan serikat pekerja akan terus melaksanakan usahausahapeningkatan
72 — 118
Namun, fenomena alam dan aktivitasmanusia selama hampir 40 tahun sejak SHMSHM yang diakuikepemilikannya oleh Penggugat yang diterbitkan pada awaltahun 1976, telah menyebabkan perubahan besar dalamkontur tanah dan bendabenda yang ada di atasnya.Pergeseran 1 milimeter gambar berarti pergeseran 1 meterbidang tanah secara fisik, padahal pada setiap jengkal bidangtanah, melekat hak keperdataan seseorang yang dilindungiUU, sehingga koordinat batasbatas bidang tanah harusditetapkan secara pasti dan tepat
89 — 44
Bahwa benar walaupun dari fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat bahwa banyak anak anak perempuan yang berusia di bawahusia 18 (delapan belas) tahun sudah ada yang berkelakuan tidakbaik dalam hal susila dan bertindak sebagai PSK (Penjaja SeksKomersial), namun dari fakta di persidangan terungkap bahwa Saksi 1berkelakuan baik dalam hal susila, karena selain pergi ke sekolah,Saksi 1 tidak pernah pergi berdua duaan dengan laki laki.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga,Yang
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
492 — 741
;Bahwa jika kemudian, perusahaan tidak mampu membayar upah yangtinggi, kemudian dilakukan PHK masal atau hingga menyebabkanHalaman 82 dari 159 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.BDGperusahaan gulung tikar atau pindah, sehingga menyebabkanpengangguran, sementara seiring kenaikan upah minimum, maka menjadikeniscayaan barang tentu akan mengkerek pula angka inflasi, yangkemudian memicu naiknya harga kebutuhan pokok, apakah kemudian, jikakemudian terjadi fenomena bubble economy apakah pernahdipertimbangkan
JACKY PURNAMA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
258 — 168
, atas nama PTP XXxXIlPabrik Gula Takalar ;Tidak ada tanah warga Desa Paccelekkang dan warga Desa Panaikangdiatas lokasi obyek sengketa , kalau ada yang mengaku memiliki tanah diatasobyek sengketa sudah bisa dipastikan itu para penyerobot tanah Negara.Menggarap tanah Negara secara illegal, bersekongkol dengan aparat,terbitlah suratsurat tanah illegal, itu fenomena konvensional yang kerapdipraktikan dalam belantika pertanahan di Indonesia.
45 — 13
padakeputusankeputusan yang dianggap penting;Hal ini dapat terlihat dari adanya kesamaan permasalahan dalamSurat gugatan yang diajukan oleh pihak Perempuan (dalam kasus gugatancerai yang dilakukan oleh pihak perempuan), dimana kesamaan yangdimaksud Tergugat adalah Adanya kecenderungan kasus Gugatan Ceraiyang diajukan oleh pihak perempuan ratarata dan pada umumnya didasarioleh permasalahan perekonomian suami yang memburuk atau sedang tidakbaik, sehingga sang suami tidak lagi dikatakan layak untuk berkeluarga.Bahwa fenomena
POERWOKO HADI SASMITO, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD SAFRI HARTANTO Als SAPRI Als ABU ASHYFA Bin TATANG BASARI
123 — 65
- 1 (satu) buah buku Berjudul TAUHIDULLAH DAN FENOMENA KEMUSYRIKAN.
- 1 (satu) buah potongan pipa besi panjang 30 cm.
- 3 (tiga) buah Kaleng Pilox.
Dipergunakan dalam perkara lain an. SAIPUL Alias IPUL Bin ZAINI
- 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan.
- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau sangkur.
1.AGNESIUS SAUD HALOMOAN NAPITUPULU, S.H., M.H.
2.SALOMO SAING, S.H., M.H
Terdakwa:
ZEPRIYANDI
97 — 0
HPA Vradix Fenomena
HPA Industrie Sdn.Bhd
10
Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha
20.
HPA Sprirulina
HPA Industries Sdn. Bhd.
Putus : 19-07-2017 — Upload : 31-07-2019Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM.
129 — 83 — Berkekuatan Hukum TetapNo. 2698 K/PID.SUS/2016Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau untuk proyek berikutnya,Kontraktor KSO terpaksa mengikuti keinginan PenggunaAnggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;sebagai warganegara Pemohon Kasasi/Konsultan Pengawasmempunyai hak untuk melakukan upaya hukum sesuai denganketentuan peraturan perundangan yang berlaku;Membaca pertimbanganpertimbangan seperti itu membuatPemohon Kasasi semakin bingung, fenomena apa sebenarnyayang terjadi disini.
Dan saat menonton ulang video itu,Terdakwa sempat gembira dan merasa penjelasannyaselama persidangan sudah dimengerti oleh Majelis Hakim.Tapi setelah mendengar dan membaca putusan, khususnyadari Hakim Anggota II, Hakim Adhoc membuat Terdakwagelenggeleng kepala tidak habis pikir melihat fenomena itu.
Register : 13-03-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAKA
171 — 123Saksi mulai mengkaji JADkarena melihat fenomena mayoritas pelaku tindak pidana terorismedari 2016 hingga sekarang adalah para aktivis JAD.
Putus : 11-10-2017 — Upload : 19-12-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1674 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — Ir. IMRAN;
89 — 44 — Berkekuatan Hukum TetapAirlangga Surabayamenambahkan, bahwa penyalahgunaan kontrak dengan tujuan merugikankeuangan negara merupakan fenomena yang sering kita jumpai dalammasyarakat (Ibid. );Kaitannya dengan perkara ini yaitu Terdakwa Ir. Imran sebagai pengendalidan pelaksana kontrak bersamasama dengan Sudarno Prasetyo Utomoselaku Direktur PT Prima Jasa Tirta Lima telah menandatangani SuratPerjanjian/Kontrak Nomor IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelak.PBLSB/15/VI2013 tanggal 24 Juni 2013.
Register : 13-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 04-03-2020Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
SUHAWIR ARIF Alias AWI Bin MUHAMAD ARIF
198 — 138Saksi mulai mengkaji JADkarena melihat fenomena mayoritas pelaku tindak pidana terorisme dari2016 hingga sekarang adalah para aktivis JAD. Dalam hitungan saksidari sekitar 280 orang tersangka dan terpidana teroris yang ditangkapsejak 2016 hingga September 2017 mayoritas pelakunya hampirsemuanya berafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syam) danhampir separuhnya dari para pelaku adalah aktivis JAD .
Register : 17-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-12-2017Putusan PN KENDAL Nomor - 5/Pid.Sus/2017/PN Kdl
Tanggal 31 Mei 2017 — - MOSONIFIN alias MAMOK bin SUSILO
107 — 39Selanjutnya Terdakwa Musonifin didepan persidangan telahmembantah dengan keras bahwa dirinya telah melakukan perbuatan asusilasebagaimana yang diceritakan oleh korban Silvia ;Menimbang, bahwa terhadap fenomena tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa walaupun saksi Korban Silvia masih berusia sekitar 5 (lima) tahun sehinggaberdasarkan pasal 171 KUHAP, terhadap korban Silvia ketika memberikan keterangandidepan persidangan tidak dilakukan penyumpahan, sehingga Pasal 185 (7) KUHAPberlaku terhadapnya
Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-03-2016Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — WALMAN ARUAN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dk
34 — 19 — Berkekuatan Hukum TetapExOfficio, wajib mencukupkan segalaalasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak berperkara;Mohon Perhatian Majelis Hakim AgungBahwa, telah menjadi fakta umum (notoir feiten) bahwa PengadilanTinggi hanya menjadi perhentian sementara dari suatu perkara, karenahampir tidak pernah terjadi suatu perkara yang telah diputus olehPengadilan Tinggi, pihak yang dihukum atau dikalahkan menerimaputusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsung menyatakan kasasi keMahkamah Agung.Pertanyaannya adalah mengapa fenomena
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — Ir. KARYOTO, M.Si., DKK vs BUPATI WONOSOBO;
56 — 31 — Berkekuatan Hukum TetapPutusan Nomor 33 P/HUM/2015sebesar 5,74% atau bertambah 488 orang, dari jumlah pada tahun 2007sebanyak 8.499 orang menjadi 8.987 orang PNS pada tahun 2010(sebelum kebijakan moratorium diberlakukan pada tahun 2011);Fenomena kondisi kemampuan keuangan daerah yang semakinterserap untuk membiayai aparatur, versus untuk realisasi programpembangunan (pelayanan publik) perlu disikapi secara bijak melaluiberbagai upaya penataan aparatur dan sistem penyelenggaraanpemerintahan untuk mewujudkan proporsi yang
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 —
1118 — 1057nanti bisa dilihat secara lebih luas lagi dalam suatu prosespembuktian Terkait dengan causalitanya, tetapi dalam hal ini itubukan kewenangan penyidik untuk memposisikan bagaimanacausalitas daripada suatu perobuatan melawan hukum tadi itumejadi kewenangan hakim untuk meniilai , ada sebagian orangyang tidak menyadari dengan adanya fasilitas telekomunikasiyang semakin canggih saat sekarang ini melakukan suatuungkapan yang mungkin ungkapan itu membuat orang sakit hati, perlu dikatahui juga sekarang ada fenomena
Putus : 20-07-2010 — Upload : 21-12-2011Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 20 Juli 2010 — Drs. H. RUSKIN HAR, MBA.
122 — 77 — Berkekuatan Hukum TetapPokok pokok Pikiran perlunya Kebijaksanaan DaerahMenyikapi Fenomena Perdagangan Manusia (Trafficking)Perempuan dan Anak untuk Provinsi Riau ;128. Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan = Anak(Trafficking) diProvinsi Riau Tahun 2006 oleh PS8W Universitas Riau ;129. Jual Beli Perempuan dan Anak = (Trafficking) diProvinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita(P38W) Universitas Riau tanggal 4 Oktober 2006 ;130.
(Trafficking) Provinsi Riau Pokok pokokPikiran perlunya Kebijaksanaan DaerahMenyikapi Fenomena Perdagangan Manusia(Trafficking) Perempuan dan Anak ~ UntukProvinsi Riau ;Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuandan Anak(Trafficking) di Provinsi Riau Tahun 2006oleh P3W Universitas Riau ;Jual Beli Perempuan dan Anak(Trafficking) di Provinsi' Riau oleh PusatPenelitian Peranan Wanita (P38W) UniversitasRiau tanggal 4 Oktober 2006 ;Keputusan Rektor Universitas RiauNo.170/J 19/AK/2004 tentang PengangkatanKepala
Proposal Study Banding dalam Rangka PenyusunanRancangan Peraturan Daerah Penghapusan PerdaganganPerempuan dan Anak (Trafficking) Provinsi RiauPokok pokok Pikiran perlunya Kebijaksanaan DaerahMenyikapi Fenomena Perdagangan Manusia(Trafficking) Perempuan dan Anak Untuk ProvinsiRiau ;127. Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan Anak(Trafficking) diProvinsi Riau. Tahun 2006 oleh P28W UniversitasRiau ;128.