Ditemukan 2780 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : reciver remover recever recoder revover
Penelusuran terkait : Hj. juhuriah vs pimpinan pt. bank negara indonesia (persero) tbk. regional remedial dan recovery makassar cq. pimpinan pt. bank negara indonesia (persero) tbk. cabang provinsi sulawesi barat;
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
113 — 50
  • Sehingga tidak lagi terdapat kerugiankeuangan negara dan karena tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsiadalah pengembalian asset (asset recovery) dan hal ini telah dipenuhi olehTerdakwa, maka hal tersebut menjadi bahan pertimbangan yang meringankanTerdakwa; 2.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
MOH. IMAM ZARKASI, SH Bin Alm H. A. DJANJI
277 — 91
  • B1113/F/FD.1/05/2010 yangmenyatakan bahwa Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dengankesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (asset recovery)terutama perkara yang nilai kerugiannya relative kecil, perlu dipertimbangkanuntuk tidak ditindak lanjuti, tidak membawa ke ranah hukum.Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa yang dimaksud kewenangan adalah serangkaianhak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambiltindakan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
814 — 1028
  • kebakaran terjadi akibat adanyagesekan.Ahli menerangkan bahwa kebakaran hutan dapat dicegah melalui, yangpertama apabila kita melakukan konversi lahan gambut dengan metodelain, yang kedua merestorasi gambut.Ahli menerangkan bahwa pencegahan yang utama adalah dengantidak melakukan pembakaran itu sendiri sebab lahan gambut itu sepertibatu. bara mudah apabila terjadi kebakaran maka dia akanmengakibatkan penurunan tanah dan kekeringanAhli menerangkan bahwa kebakaran hutan di lahan gambut itumemerlukan recovery
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng.
141 — 29
  • Hakim akan menjatuhkan pidana cukup adil dan sesuai dengan kadarkesalahan Tterdakwa.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata matasebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungimasyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yangtelah dilakukannya sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapatkembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsidiutamakan adanya pengembalian keuangan negara (aset recovery
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 11/PID.TPK/2022/PT SMR
Tanggal 21 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ADRIANI anak dari AMAS Alm
136 — 27
  • Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (aset recovery).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
126 — 35
  • Karena sebagai putra daerah tidak adapenolakan dari masyarakatBahwa peranan Gubernur pada saat itu adalah: mencegah supaya konfliktidak dalam tensi tinggi, melaksanakan rekonsiliasi, recovery danrekonstruksi, melaksanakan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang PercepatanPemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku UtaraPasca Konflik ;Bahwa pencapaian Maluku Utara dalam mengatasi konflik sangat cepat,sehingga Maluku Utara lebih cepat pulih menuju normal dibandingkandengan MalukuBahwa Terdakwa
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — HERRY SUPRIYANTO, SH. MH BIN ASMANUHADI
179 — 18
  • akan menjatuhkan pidana cukup adil dan sesuai dengan kadarkesalahan Tterdakwa.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata matasebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungimasyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yangtelah dilakukannya sehingga nantinya tidak mengulangi perobuatannya dan dapatkembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsidiutamakan adanya pengembalian keuangan negara (aset recovery
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK /2015/PT.DKI
Tanggal 10 Desember 2015 — WARYONO KARNO
409 — 2400
  • Terdakwa tersebut dalam bentuk uang rupiah dan bukan dalam bentuk uang dollar,hal demikian membuktikan bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 tersebut, bukanbagian dari uang USD.284,862.00 ;Menimbang, bahwa filosofi atau tujuan dijatuhkannya pidana tambahan berupapembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi selain untuk memidana parakoruptor dengan seberat mungkin agar jera dan untuk menakuti orang lain agar tidakmelakukan korupsi, juga bertujuan untuk mengembalikan uang negara yang hilang(asset recovery
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2935 — 5659
  • dengan alasan kuat;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan sematamata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanmelindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan, sehingga nantinya tidak mengulangiperbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disampingHalaman 287 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Pstitu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara(aset recovery
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
308 — 507
  • Mengelola kegiatandisaster recovery dan contigency plan serta solusi alternatifnya.aa. Mengatasi penyimpangan/permasalahan yang terjadi yang dapatmenghambat kelancaran proses pengolahan data/proses operasional.bb. Melakukan riset kepada Instansi/Lembaga terkait untuk bidangPengendalian Keuangan & Teknologi. ee. Melakukan study bandingkepada Instansi Perbankan lainnya dalam penerapan bidang PengendalianKeuangan dan Teknologi. ff.
Pengadilan PN SAMARINDA
Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr
Tanggal 20 Februari 2018 —
98 — 23
  • denganpembangunan proyek konstruksi.Sertifikasi keahlian sesuai dengan pendidikan saya, yaitu ijazah S2 dibidangManajemen Proyek Konsitruksi dan sertifikasi dari American Academy danPersatuan Insinyur Indonesia.Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dipersidangan dalam perkara TindakPidana Korupsi khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa yaitu:e Pada Pemeriksaan Pembangunan Rumah Sakit Ponorogo (bersama KPk)e Pada Pemeriksaan Pembangunan Pasar Sukoharjo (bersama BPk)e Kajian Gedung Disaster Recovery
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - SURANTO, ST., MT
150 — 351
  • pihakpihak yangtelah bekerjasama dengan Terdakwa tersebut di atas dalam perkara ini ada yangberstatus sebagai terdakwa dalam perkara lain, ada yang hanya sebagai saksiPage 347Putusan Pengadilan TIPIKORNo.28/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdndan ada yang tidak sebagai tersangka/terdakwa dan tidak pula sebagai saksi,padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanyapetunjuktentang keterlibatan pihakpihak tersebut sesuai dengan peranannya masingmasing dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan asset recovery
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
144 — 182
  • dan aspek lainnya yang terkait gunamenghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan sematamata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanmelindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangiperbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disampingitu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara(aset recovery
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
241 — 128
  • Mengelola kegiatandisaster recovery dan contigency plan serta solusi alternatifnya.aa. Mengatasi penyimpangan/permasalahan yang terjadi yang dapatmenghambat kelancaran proses pengolahan data/proses operasional.bb. Melakukan riset kepada Instansi/Lembaga terkait untuk bidangPengendalian Keuangan & Teknologi. ee. Melakukan study bandingkepada Instansi Perbankan lainnya dalam penerapan bidang PengendalianKeuangan dan Teknologi. ff.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
338 — 240
  • selain hukum pokok, maka terdakwa harus dijatuhihukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsidalam perkara a quo tersebut yang merupakan tanggung jawab Terdakwa untukmengembalikan kepada negara;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidanayang merugikan keuangan negara dan pada oprinsipnya titik beratpemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan keuangannegara (asset recovery
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 04-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN BATAM Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Btm
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
1.BENNY SIM
2.HENDRA
189 — 86
  • Vera Moisturizing Cream

    -

    13

    Kosmetik tidak memiliki izin edar

    34

    Bioaqua Olive Shampoo

    -

    99

    Kosmetik tidak memiliki izin edar

    35

    Bioaqua New Active BB Hyalo-Oligo Dual Recovery

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — La Musi Didi
946 — 604 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya, sehingga kualitas kerja tidak sesuai kontrak. Terhadap perbuatannya, Jaksa Penutut ... [Selengkapnya]
  • Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup mempertimbangkan aspekpenyelamatan aset negara sehingga penjatuhan hukuman pidana tambahantidak memadai.Bahwa dalam rezim hukum pemberantasan tindak pidana korupsitujuan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukumpelakunya tetapi juga penyelamatan aset negara (asset recovery) yangmerupakan tujuan utama dalam pemberantasan korupsi.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - Drs. NASRUL, M.Si
145 — 94
  • buktibukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum bahwa pihakpihak yangtelah bekerjasama dengan Terdakwa tersebut di atas dalam perkara ini ada yangberstatus sebagai terdakwa dalam perkara lain, ada yang hanya sebagai saksidan ada yang tidak sebagai tersangka/terdakwa dan tidak pula sebagai saksi,padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya petunjuktentang keterlibatan pihakpihak tersebut sesuai dengan peranannya masingmasing dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan asset recovery
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
142 — 85
  • disparitas dalam hal pemidanaan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukansemata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkandimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agarmenyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidakmengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakatHalaman 414 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PIkdengan baik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanyapengembalian keuangan negara (aset recovery
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
213 — 321
  • menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adilmenurut diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadiTerdakwa, dan bobot perbuatannya serta dampak perbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidaksematamata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindakpidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain: Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ; Untuk pengembalian keuangan negara (State Asset Recovery