Ditemukan 3250 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 17/PDT.SUS_BPSK/2017/PN RAP
Tanggal 20 Februari 2017 — Perdata - PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk (sekarang menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten), berkantor pusat di Jl. RS. Fatmawati No. 12 Jakarta Selatan melalui Kantor Cabang Pembantu Rantau Prapat yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 2 CD, Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Lawan - MUNJIATI
9547
  • kewajibannya,setelah itu. baru dilakukan penandatangan perjanjian denganmembubuhkan paraf pada masingmasing halaman yang telah dibacadan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda telah mengerti dansepakat dengan isi perjanjian kredit.Bahwa Perjanjian Kredit Nomor. 020/F/821P8/06/14 tanggal 11 Juni 2014dibuat atas dasar kesepakatan dengan kemauan bebas antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan tanpa kekhilafan ataupunpaksaan ataupun tipuan (Pasal 1320 KUHPerdata), Para Pihak telahcakap hukum (Pasal 1329
Putus : 19-12-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — RIDUAN NAIM DALIMUNTHE VS PT BANK PUNDI INDONESIA, Tbk (sekarang menjadi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk (BANK BANTEN),
7655 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1295 K/Pdt.SusBPSK/2017Perjanjian Kredit Nomor Add071/F/822P3/07/13P/KM201tanggal 23 Juli 2013 yang diubah dengan Perjanjian PerubahanTerhadap Perjanjian Kredit Nomor Add039/F/822P3/09/14P/KM 202 tanggal 17 September 2014 dibuat atas dasarkesepakatan dengan kemauan bebas antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan tanpa kekhilafanataupun paksaan ataupun tipuan (Pasal 1320 KUHPerdata), parapihak telah cakap hukum (Pasal 1329 KUHPerdata), sertamerupakan suatu hal tertentu (Pasal 1333 dan
Register : 21-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pbm
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
YONI MARWAN
Tergugat:
1.PT. BII FINANCE
2.AYATULLAH R. KHOMEINI
3.Kementerian Hukum dan HAM RI Cq Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Selatan di Palembang
4.Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta
12554
  • Menurut pasal 1329 Kitab UndangundangHukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian,kecuali ditentukan tidak cakap menurut undangundang.Bahwa suatu sebab yang tidak di larang. Sebab yang tidak di larang adalah isi perjanjianitusendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dariperjanjian itutidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan, maupun denganketertiban umum.
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
dr. MARLIANA LUBIS,M.Kt
16632
  • Bahwa fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Kepala BidangPenjaminan Manfaat Rujukan pada Kantor BPJS Cabang Tanjung Balaiialan memastikan tercapainya efektifitas penjaminan manfaat rujukanberdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No.1329/Peg04/0317.
    Perangkat Daerah (RKA SKPD)ChairilAuliaPohan 68. 1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Petikan Keputusan Bupati Marliana Halaman 77 Perkara Nomor 35/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn Batu Bara Nomor : 189/BKD/2014 69.1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Surat PerintahMelaksanakan Tugas 70.1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Tanda Penerimaan Uang 71.1 (Satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum BPJSTahun 2015Lubis 72.1 (satu ) Bundel (Photo Copy) Surat Surat KeputusanDirektur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan Nomor : 1329
    Direktur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan Nomor : 1329/PEG04/03171 (satu ) Bundel (Photo Copy) Surat Surat Keputusan73. Direktur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan Nomor : 2958/PEG04/0617 Tahun 20171 (satu ) Bundel (Photo Copy) Realisasi Biaya Pelayanan74.
Register : 04-06-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN BATAM Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
JULIANSYAH
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK
2.PEMIMPIN CABANG BATAM PT. BANK RAKYAT INDONESIA
3.NOTARIS dan PPAT ANLY CENGGANA SH
8463
  • Perjanjian menjadiundangundang bagi para pihak yang tunduk dalam suatuperjanjian (Kitab undangUndang Hukum Perdata Pasal 1338).Merujuk pada KUHPerdata pasal 1320, sSupaya terjadipersetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat : kesepakatanmereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuatsuatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, dan suatusebab yang tidak terlarang, selanjutnya dalam hal pembatalanperjanjian diatur dalam KUHPerdata pasal 1321, 1322, 1323,1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329
    Perdata Pasal 1338).Merujuk pada KUHPerdata pasal 1320, sSupaya terjadipersetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat : kesepakatanHalaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pat.G/2018/PN Btm2.d Bahwaa Bahwab Bahwac Bahwad Bahwamereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuatsuatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, dan suatusebab yang tidak terlarang, selanjutnya dalam hal pembatalanperjanjian diatur dalam KUHPerdata pasal 1321, 1322, 1323,1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329
Register : 20-03-2018 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
PT Pandawa Nusa Dua
Tergugat:
PT Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Denpasar
118110
  • Addendumaddendumnya,Perjanjian Kredit 529 beserta Addendumnya dan Perjanjian Kredit 924 tersebut diatas adalah merupakan pelanggaran dari Pasal 98 ayat (3) UUPT juncto Pasal 12ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan karena ditandatangani oleh Direksi yang tidakcakap yang telah melampaui dari persetujuan RUPS yang diberikan dalam AktaRUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29 kepadanya, sehingga seluruh PerjanjianKredit tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian yang diatur dalamPasal 1320 KUHPerdata juncto Pasal 1329
    Pasal 1329 KUHPerdata: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan perikatan, jika iaoleh undangundang tidak dinyatakan tidak cakap" "Pasal 1330 KUHPerdata:Tidak cakap untuk membuat persetujuanpersetujuanadalah:1. Orangorang yang belum dewasa;2. Mereka yang ditaruh dibawahpengampuan; 3. Orangorang perempuan, dalam halhal yang ditetapkan olehUndangundang, dan umumnya pada semua orang kepada siapa undangundang telah melarang membuat persetujuanpersetujuan tertentu"21.
Register : 02-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN KUDUS Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Kds
Tanggal 11 Agustus 2016 — - EDI ZAKARIA - PURWATININGSIH
13632
  • Asas konsensuil :Perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yangmembuat perjanian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain pasal1320 KUHPerdata perjanjian itu sudah ada dalam arti telahmempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainyakata sepekat.Menurut pasal 1329 KUHPerdata tidak disebutkan suatuformalitas tertentu. disamping kata sepakat bahwa setiapperjanjian adalah sah artinya mengikat apabila sudah tercapaikata sepakat mengenai halhal pokok yang diperjanjikan .e.
Register : 15-04-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 243/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.SIM KIE
2.ROYANI
Tergugat:
1.David Tan
2.Sinta
3.Tjong, Deddy Iskandar,SH
4.Julian Martin
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
9117
  • berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yangmenyatakan pada pokoknya bahwa : semua kontrak (perjanjian) yang dibuatsecara sah berlaku sebagai Undangundang bagi mereka yang membuatnya.Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perda Pasal 1337 KUHHalaman 19 dari 73 halamanPutusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PN Mdn12.Perdata, seluruh perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugatadalah dibuat sesuai dan atau berdasarkan kesepakatan (Pasal 1321 KUHPerdata), kKecakapan para pihak (Pasal 1329
    telah menjaminkan rumah dan tanahmiliknya dan memberi kuasa kepada Tergugat untuk mengalihkan hakkepemilikan dan membalik nama tanah dan bangunan tersebut kepadaTergugat I;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telahmenerima dan menerapkan ajaran Misbruik Van Omstandigheiden atau UndueInfluence misalnya putusan MA RI Nomor 1904 K/SIP/1982 tanggal 3 Juli 1985antara Luhur Sindoro Vs Oei Kwie Lian, disusul putusan lainnya seperti PutusanMARI Nomor 3956 K/Pdt/2000, Putusan MARI Nomor 1329
Register : 03-12-2015 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 195/Pdt.G/2015/PN Plg
Tanggal 1 September 2016 — Drs Heri Bastaman -LAWAN- Simon Wangdra, DKK
8539
  • Menurut pasal 1329 KitabUndangundang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalammembuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undangundang.Bahwa suatu sebab yang tidak dilarang, sebab yang tidak dilarang adalah isiperjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh parapihak. isi dari perjanjian itu bertentangan dengan Undangundang, kesusilaan,maupun dengan ketertiban Umum (vide 1337 Kitab Undangundang HukumPerdata).Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan
Register : 13-12-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 25 Mei 2021 — Perdata Purwati, Dkk melawan Didik Budi Hermanto, Dkk
10856
  • Menurtpasal 1329 KUHPer, padadasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecualiditentukan tidak cakap menurut undangundang.Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pat.G/2020/PN Kpn3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apayang diperjanjikan hakhak dan kewajiban kedua belah pihak, yangpaling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukanjenisnya.
Register : 28-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.Purwati
2.Dwi Sugeng Wiyono
3.Ali Machrus
4.Waliadi
Tergugat:
1.Didik Budi Hermanto
2.Bambang Soponyono
3.Kepala Desa Selorejo
15493
  • Menurut pasal 1329 KUHPer, padadasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecualiditentukan tidak cakap menurut undangundang.3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalan apayang diperjanjikan hakhak dan kewajiban kedua belah pihak, yangpaling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukanjenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebutharus mencakup pokok barang tertentu yang sekurangkurangnyadapat ditentukan jenisnya.
Register : 20-02-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Smn
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat:
Suyamti
Tergugat:
Rudy Nur Iramawan
Turut Tergugat:
1.Irma Fauziah, SH
2.Irma Fauziah
15353
  • bermeterai yang telahditandatangani serta cap jJempol oleh Penggugat di bawah ancamanTergugat, namun di kemudian hari ditunjukkan oleh Tergugat kepadaPenggugat sudah dalam keadaan terisi/tertulis (posita no. 31), haltersebut berkaitan dengan syarat pertama, yaitu sepakat mereka yangmengikatkan dirinya, maka kuitansi tersebut dapat dibatalkan.Bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Sewa Tanah Sawahbermeterai yang telah ditandatangani serta cap jempol oleh Penggugat dibawah ancaman Tergugat (Pasal 1329
Register : 16-10-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
KOESWANTO
Tergugat:
DIOR ALI
Turut Tergugat:
1.YUDI KURNIAWAN HADDY
2.TIRTA MAHENDRA DWIPUTRA
15951
  • Bahwa, Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 pasal 1337KUHPer, yaitu:o Kesepakatan para pihak.o Kecakapan para pihak.Menurut pasal 1329 KUHPer, pada dasarnya semua orangcakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidakcakap menurut undangundang, dimana apabilaterkaitHalaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pstdengan badan hukum yang berhak dan dianggap cakap untukmewakili badan hukum menurut UndangUndang 40 Tahun2007adalah direkturnya.o Mengenai suatu
    Selanjutnyaterkait dengan keeakapan diatur didalam pasal 1329 KUHPer yangberbunyi pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian,keeuali ditentukan tidak cakap menurut undangundang", kemudianapabila badan hukum yang berhak dan dianggap cakap untuk mewakilibadan hukum diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UndangUndang 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas.
Register : 22-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 953/Pid.Sus/2020/PN Plg
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
SIGIT SUBIANTORO, SH
Terdakwa:
SOBIRIN Bin AROKIB.
477
  • 38 gram;2. 4 (empat) bungkus plastic teh cina;3. 1 (Satu) buah Tas warna merah merk Bruno Cavalli;Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2020/PN PigA. 1 (Satu) bungkus almunium foil;5. 5 (lima) bungkus plastic teh cina;6. 1 (Satu) unit Mobil Innova warna hitam No.Pol.BK515SA besertakunci kontak dan Surat Keterangan Jalan Dir.Lantas Polda Sumatera Utara;Dipergunakan dalam perkara An.Aris Munandar Andika Als Andika BinUsman.1. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7+ warna hitam dengansimcard 0822 1329
    warna putin diduganarkotika berat awal 146 gram; 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putin diduganarkotika berat awal 38 gram;4 (empat) bungkus plastic teh cina;1 (Satu) buah Tas warna merah merk Bruno Cavalli;1 (Satu) bungkus almunium foil;5 (lima) bungkus plastic teh cina;oa fF WN1 (Satu) unit Mobil Innova warna hitam No.Pol.BK515SA besertakunci kontak dan Surat Keterangan Jalan Dir.Lantas Polda Sumatera Utara;1. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7+ warna hitam dengansimcard 0822 1329
Register : 10-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sdw
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
Fitria Saputri
Tergugat:
1.Petrus
2.Asran
3.Mira Amisanday
4.Wallahi
Turut Tergugat:
Alkawi
8331
  • Berdasarkan bukti P2diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengikatkandirinya untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemilihan BPKKampung Tendig Tahun 2019 2025 tanggal 12 Oktober 2019, hal ini didukungdengan keterangan Saksi Ismail Marzuki, Saksi Dede Hendra dan Saksi BenyN, sehingga Majelis Hakim menilai syarat ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa syarat Kecakapan untuk membuat suatuperikatan, berdasarkan Pasal 1329 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,menyebutkan bahwa
Putus : 10-05-2017 — Upload : 14-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 788/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 10 Mei 2017 — Timbul Daud Mauritz Nainggolan melawan PT. BANK MESTIKA DHARMA Tbk Dkk
5610
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Sesuai pasal 1329 jo. 18330 KUHPerdata menentukan bahwa setiaporang adalah cakap untuk melakukan perikatan, kecuali undangundangmenentukan bahwa ia tidak cakap. Penggugat merupakan orangperorangan yang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukumsedangkan Tergugat merupakan suatu perseroan terbatas bergerakdibidang perbankang yang diwakili oleh Pimpinan dan Wakil Pimpinandari PT. BANK MESTIKA DHARMA, Tbk.
Register : 13-04-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 27/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 12 Juli 2017 — - Ir. ABDUL MUTHOLIB - PT. BANK PANIN Tbk, DKK
8062
  • Menurut pasal 1329 KitabUndangundang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalammembuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undangundang;Bahwa suatu sebab yang tidak di larang. Sebab yang tidak di larang adalah isiperjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai olehpara pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undangundang,kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.
Register : 06-01-2021 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
1.DESI YUSTIKA MANIHURUK
2.DEVIANA SIMANJUNTAK
Tergugat:
TIARA BETANY GLORI PANGGABEAN
23854
  • dari 53 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN10.11.Trtnasabah tersebut dengan menyetujui pembuatan akun sebagai seorangnasabahBahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah atau mengikat kepada parapihak jika memenuhi syaratsyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320KUHPerdata, yang menyatakan: Untuk sahnya suatu peranjian diperlukanempat syarat yakni:a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Cc) Suatu hal tertentu;d) Suatu sebab yang halal.Bahwa Pasal 1329
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Krs
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
1.Sdr. MUSTAJIB
2.Sdr. MOHAMMAD RUDI
Tergugat:
1.Sdr. SAIFUL BAHRI
2.Sdri. CICIK FARIDA
3.ASIH DWI YUNARI
4.Sdr. FATHUR ROHMAN
19526
  • Pasal 1329 KUHPerdata tidak disebutkan suatu formalitastertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkanbahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudahtercapai kata sepakat mengenai halhal pokok dari apa yang diperjanjikan ;11.3.
Register : 09-02-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 39/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 10 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Nyonya Beng Tin Diwakili Oleh : FAJAR SYAHNAN DAMANIK, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Tuan EDIR Diwakili Oleh : FAJAR SYAHNAN DAMANIK, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Pan Indonesia, Tbk
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (untuk seterusnya ditulis KPKNL) MEDAN
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Medan
5342
  • KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA cqKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (untuk seterusnya ditulis KPKNL) MEDAN,Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 39/Pdt/2021/PT MDNberkantor di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 AMedan,dalam hal ini memberi kuasa kepadaSiswanto,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medantertanggal 3 Juli 2020, dengan Reg.No.1329/Perk.Perd/2020/PNMdn;sebagai Terbanding II semula Tergugat II;3.