tidak pernahmelakukan pengukuran Kapal dari Seram Bagian Timur.e Bahwa sesuai dengan bukti Buku Register Pendaftaran Kapal di KantorKSOP Klas I Ambon, Kapal Kayu Tradisional dari Dinas PerhubunganKabupaten SBT Tahun Anggaran 2012 tidak pernah didaftarkan.e Bahwa dapat saksi jelaskan :50LOA (Length Over All) : ialah panjang seluruhnya dari ujung depan Kapal keBuritan.LBP (Length Between Perpindiculars / Panjang Terbenam) : ialah luasterbenam kapal dalam air.B (Breadth / Lebar Kapal terbesar)GT (Groose

lalugenset Saksi ganti dengan yang 20.000 Watt;Bahwa sepengetahuan Saksi tentang pendapatan, selama 2 bulanSaksi memperoleh sekitar 500.000,00 sebulan perorangnya;Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti sebagai berikut : Bukti Nomor 1, tentang Proposal KUB, Bukti Nomor 99, tentang Surat Ukur Dalam Negeri, Bukti Nomor 101, tentang Sertipikat Surat Kapal, Bukti Nomor 100, tentang Pas (Ijin) Sementara, Bukti Nomor 5, tentang Pas Besar, Bukti Nomor 6, tentang Sertipikat Kelaikan Kapal, Bukti Nomor 7, tentang Groose

menyalahi aturan;e Bahwa sepengetahuan Saksi kapal tersebut sudah dipakai dan sudahmenghasilkan;e Bahwa seingat Saksi, kapal tersebut sudah pernah ada perbaikan;e Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti sebagai berikut : Bukti Nomor 1, tentang Proposal KUB, Bukti Nomor 99, tentang Surat Ukur Dalam Negeri, Bukti Nomor 101, tentang Sertipikat Surat Kapal, Bukti Nomor 100, tentang Pas (Ijin) Sementara, Bukti Nomor 5, tentang Pas Besar, Bukti Nomor 6, tentang Sertipikat Kelaikan Kapal, Bukti Nomor 7, tentang Groose

Bahwa Turut Tergugat Il telan melaksanakan Tugas dan Wewenangnyasebagai Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 15 Ayat 1 UndangundangNO.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang menyatakan : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semuaperbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehperaturan perundangundangan/atau yangt dikehendaki olehyang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akia,memberikan groose,salinan dan

sebagaimana diatur dalamPasal 7 ayat (1) UU PPSP beserta penjelasannya sebagai berikut:(1)Surat Paksa berkepala katakata DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA *, mempunyai kekuatan eksekutorialdan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 7 ayat (1)Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari SuratPaksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukanhukum yang sama dengan groose

eksekutorial sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP beserta penjelasannya sebagaiberikut:"(1)Surat Paksa berkepala katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA , mempunyaikekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama denganputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap.Penjelasan Pasal 7 ayat (1)Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasariSurat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial sertamemberi kedudukan hukum yang sama dengan groose

Bahwa Turut Tergugat IT telah melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagai Notaris sebagaimana diaturdalam pasal 15 Ayat UndangundangNO.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang menyatakan :Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapanyang diharuskan oleh peraturan perundangundangan/atau yangt dikehendaki oleh yangberkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatanakta, menyimpan akta, memberikan groose,salinan dan kutipan

Hal ini ditegaskan YurisprudensiMahkamah Agung R.I No.1520/ K/ Pdt/ 1994 tanggal 31 Mei 1986dinyatakan : Bahwa suatu akta autentik yang berisi suatu pengakuanutang dengan perumusan sematamata suatu kewajiban untukmembayar/ melunaskan jumlah utang tertentu.Hal ini berarti dalamsuatu akta groose tidak dapat ditambahkan persyaratanpersyaratanlain terlebih lagi jika persyaratanpersyaratan tersebut berbentulperjanjian (Vide : Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting, 1991,him.311 dan Prof.Mr.Sudargo

TambunSelatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jwa Barat milik Terggugat Dkbeserta Dua foto copy KTP dari Tergugat Yang satu untuk daerahBekasi sedangkan satunya lagi untuk daerah Bandung, diberi tanda P 17;Fotokopi dari fotokopi, Turunan / Salinan Groose Akta Pemndirian PT.Citra Buana Parahyangan tanggal 29 Desember 2011 Nomor 9, diberitanda P 18;Fotokopi dari fotokopi, Tanda terima Sertifikat Asli No. 1004.03 04 03771dari Wandy Zulkamaen, diberi tanda P 19;Fotokopi dari fotokopi, Slip Pemindahan Dana

Restatement Groose Akte ini ditulis oleh Elijana Tansahdan Ahmad Fikri Assegaf. Program penyusunan restatementtersebut dilaksanakan dengan didukung National Law ReformProgram (NLRP).Pelaksanaan kegiatan restatement oleh PSHK saat itu bertujuanuntuk mewujudkan koherensi, konsistensi, dan kesesuaiandalam diskursus hukum.

Restatement Groose Akte ini ditulis oleh Elijana Tansahdan Ahmad Fikri Assegaf. Program penyusunan restatementtersebut dilaksanakan dengan didukung National Law ReformProgram (NLRP).Pelaksanaan kegiatan restatement oleh PSHK saat itu bertujuanuntuk mewujudkan koherensi, konsistensi, dan kesesuaiandalam diskursus hukum.

penyelesaian akta berita acaraNo.80 dan Surat Kuasa memasang Hipotik No.81.6. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT SBI7. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Agunan Terkait Perjanjian PT SB8. 2 (dua) lembar rekapitulasi agunan terkait pembahasan KI PT SBI9. 1 (satu) lembar kebutuhan investasi awal (Lampiran Il)10. 1 (satu) bundle PT Asuransi QBE Pool Indonesia11. 1 (satu) Bundel Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor.5616 tanggal 28 Januari 2013Kapal Motor Surya Pioneer Eks Thor Leader12. 1 (satu) Bundel Groose

TPK/2018/PN.Jap antara PT tanggal 15 Juni 2012 25. 4 (empat) lembar Laporan Pembahasan Perubahan Objek Investasi PT SBI tanggal 6Agustus 2012 26. 1 (satu) lembar dokumen peta rute kapal PT SBI 27. 4 (empat) lembar Surat Informasi Debitur a.n PT SBI tanggal 22 Maret 2012 28. 3 (tiga) lembar Tax Invoice kepada PT SBI dari Nordic tanggal Fax 2 November 201229. 3 (tiga) lembar Tax Invoice kepada PT SBI dari Nordic tanggal Fax 2 November 201230. 1 (Satu) Bundel Groose Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5254

,M.Kn;

sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP berserta penjelasannyasebagai berikut:(1) Surat Paksa berkepala katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA , mempunyaikekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama denganputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 7 ayat (1)"Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasariSurat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial sertamemberi kedudukan hukum yang sama dengan groose

Surya Bahtera Sejati atas kapal tongkangLabroy 168 adalah Groose Akta Nomor 8243 tanggal 2 Desember 2013dan disamping itu ada surat jalan kapal yang mana pada saat kapaltongkang Labroy 168 tersebu disewa oleh Sdr. Sudianto selaku DirekturPT.

Hal ini ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.IHalaman 138 dari 221 halaman Putusan nomor 586/PD T/2020/PT BDGNo.1520/ K/ Pdt/ 1994 tanggal 31 Mei 1986 dinyatakan : Bahwa suatuakta autentik yang berisi suatu pengakuan utang dengan perumusansematamata suatu kewajiban untuk membayar/ melunaskan jumlah utangtertentu.Hal ini berarti dalam suatu akta groose tidak dapat ditambahkanpersyaratanpersyaratan lain terlebih lagi jika persyaratanpersyaratantersebut berbentul perjanjian (Vide : Beberapa Yurisprudensi

orang lain dalam pengurusannya.Baliknama : Permohonan ; Surat ukur ; Grosse Akta pendaftaran/baliknama ; Akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris ; Identitas pemilik, untuk pemilik perorangan dengan syarat poto copy KTPdan untuk perusahaan poto copy akta perusahaan dengan SK Menkumham(ash ditunjukan).Hipotik (untuk jaminan hutang bank) : Permohonan dari kreditur ; SK jabatan dan KTP dari pihak kreditur ; Surat kuasa untuk memasang Hipotek yang dibuat dihadapan Notaris ; Perjantian kredit ; Groose

JUPRI begitu jugadengan groose actanya ;Bahwa pada saat tanda tangan dokumen kontrakHASNELY HAMZAH tidak pernah memperkenalkanidentitas HASNELY HAMZAH yang sebenarnya kepadasaksi apakah HASNELY HAMZAH direktur PT. YudhistiraBorneo Mandiri atau bukan ;Bahwa saksi tidak mengetahui kapal tender kapallatin SMK Negeri 2 Bontang diadakan ;Bahwa saksi selaku Direktur PT.

Kurnia Marina mengurus dokumen pemberangkatan kapal melalui H.JUPRI begitu juga dengan groose actanya.Bahwa pada saat tandatangan dokumen kontrak saksi HASNELY HAMZAH tidakpernah memperkenalkan identitas saksi HASNELY HAMZAH yang sebenarnyakepada saksi apakah saksi HASNELY HAMZAH direktur PT. Yudhistira BorneoMandiri atau bukan.Bahwa saksi tidak mengetahui kapal tender kapal lath SMK Negeri 2 Bontangdiadakan.Bahwa saksi selaku Direktur PT.

Kurnia Marina mengurus dokumen pemberangkatan kapal melalui H.JUPRI begitu juga dengan groose actanya.Bahwa pada saat tandatangan dokumen kontrak saksi HASNELY HAMZAH tidakpernah memperkenalkan identitas saksi HASNELY HAMZAH yang sebenarnyakepada saksi apakah saksi HASNELY HAMZAH direktur PT. Yudhistira BorneoMandiri atau bukan.Bahwa saksi tidak mengetahui kapal tender kapal lath SMK Negeri 2 Bontangdiadakan.Bahwa saksi selaku Direktur PT.

Menimbang, bahwa bukti P-21 dan P-22 yakni menjelaskan bahwa H.hendra Gunawan memberikan kuasa Kepada Adi Rachman (Penggugat) sedangkan P-22 yakni pernyataan Keputusan Rapat PT MIRA MIRZA THOHA tanggal 11 Juli 2018 (Groose Akta) yang dibuat dihadapan Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H.