Ditemukan 379 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg. Tanggal 4 Januari 2016 — ANENG RUSKANDI Bin APIN
59 — 29
59 — 29
Nilai besarnya anggaranbantuanperkecamatan Penerima bantuan : Tidak tetap mengacu kepadaSurat Menko Kesra tentang Alokasi dan Lokasi PNPMMPd ( MandiriPerdesaan ).Bahwa Dasar Hukum yang mengatur tentang kegiatan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPMMpd ) yang bersumber dari APBN dan APBD tersebut adalah PTO (Petunjuk Teknis Opersioanal ) PNPM Mandiri Perdesaan yangdikeluarkan Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri Nomor : 414.2 /3717 / PMD tertanggal 05 November 2008 Perihal
Register : 09-11-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 45/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
Ir. H. Gasibram Umbaran
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
220 — 92
Ir. H. Gasibram Umbaran
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
220 — 92
Menko Polhukam Bapak Moh. MahfudMD, Cq. Deputi Ill Kemenko Polhukam, Cq. Deputi IVKemenko Polhukam, Cq. Deputi V Kemenko Polhukam,tanggal 18 September 2020. Hal : PermohonanPerlindungan Hukum dan Pengawasan PenegakanHukum ;(Fotokopi sesuai dengan aslinya) SuratHalaman 54 dari 100 HalamanPutusan Nomor : 45/G/2020/PTUN.SMD21.22.23.24.25.26.27.Bukti P21Bukti P22Bukti P23Bukti P24Bukti P25Bukti P26Bukti P27Nomor : B/ 1009/LM.36/1001.2020/X/2020, tanggal 08Oktober 2020.
Register : 02-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ENGGAR DIAN RUHURI,SH
Terdakwa:
MASBUDIONO Als. PAPA TUTI
72 — 18
ENGGAR DIAN RUHURI,SH
Terdakwa:
MASBUDIONO Als. PAPA TUTI
72 — 18
., tanggal 12 Oktober 2017, sebagai berikut :
- 1 (Satu) rangkap copy surat menko kesra nomor: b-167/menko/kesra/x /2013, tanggal 25 oktober 2015 tentang penetapan daftar lokasi dan alokasi blm pnpm mandiri t.a 2014.
- 1 (satu) lembar copy surat perintah tugas sdr. Arno marzuki sebagai fasilitator tehnik kab. Mamasa, nomor : 414/spt-27.01.006/pnpm-mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.
- 1 (satu) lembar copy surat perintah tugas sdr.
Register : 23-11-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri
Tergugat:
Bupati Malinau
321 — 403
PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri
Tergugat:
Bupati Malinau
321 — 403
BPN ;Bahwa yang menerima surat pembatalan kesepakatan bersamatersebut adalah Direktur Utama, Pak Rudiyanto Limantara, yangkemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengirimkan suratbantahan ;Bahwa banyak yang di lakukan proses PLTA Data Dian ini di KementrianPerekonomian agar kita mendapatkan sertipikat menjadi PLTA DataDian sebagai proyek penunjang proyek strategis nasional, kKemudiankita juga memproses setelah mendapatkan predikat sebagai PLTApenunjang proyek strategis nasional di kantor Menko
Register : 20-08-2010 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst Tanggal 1 Maret 2012 — PT INDOLAMPUNG PERKASA,Cs >< THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO., LTD., SINGAPORE BRANCH,Cs
354 — 332
354 — 332
Ptsn No. 394/Fdt.G/2010/PN.Jkt.Pst117.FOTO COPY Surat PT Indolampung Perkasa No.04/ILP/X/ 1996 tanggal 21Oktober 1996 perihal Laporan Pinjaman Luar Negeri yang ditujukan kepadaTim Pinjaman Komersial Luar Negeri, Kantor Menko Ekku & Wasbang.yangdiberi tanda Bukti T.11118.FOTO COPY Surat PT Indolampung Perkasa tanggal 23 Oktober 1996 yang ditujukan kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SingaporeBranch,yang diberi tanda Bukti T.112 ;19.ASLI Terjemahan Resmi dari Surat PT Indolampung Perkasa tanggal
Register : 30-04-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srl Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
IMAM NUR KHOIRUL
Tergugat:
1.PT. PRIMATAMA KREASI MAS
2.PT.JAMBI AGRO WIJAYA
182 — 245
IMAM NUR KHOIRUL
Tergugat:
1.PT. PRIMATAMA KREASI MAS
2.PT.JAMBI AGRO WIJAYA
182 — 245
Fotocopi dari fotocopy Surat Panitia Pelaksana Pencari Aset DesaMentawak Ulu Kecamatan Air Hitam Nomor 006/P3AD/X1/2018,tanggal 21Nopember 2018Perihal Pengaduan untuk ditindaklanjuti terkait denganpermohonan hak atas tanah negara yang terlantar bekas HGU PT JambiHalaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2021/PN SrlAgro Wijaya (SK Kepala BPN RI No. 72/PTT/HGU/BPN.RI/2013), Yangditujukan kepada Bapak Menko Polhukam RI, selanjutnya pada bukti surattersebut diberi tanda P.20;28.
Register : 22-09-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2017 Tanggal 3 Nopember 2017 — DARMAWAN HARDJAKUSUMAH, SH., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
183 — 1088 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 1088 — Berkekuatan Hukum Tetap
Realisasi Pemberian Akses Legal Perhutanan Sosial Risalah Nomor R.182/Seskab/DKK/10/2016 Rapat Terbatastentang Perhutanan Sosial pada tanggal 21 September 2016 diKantor Presiden Jakarta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2018T9 10.Undangan Rapat Menko PerekonomianT10 11.UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok AgrariaT11 12.Kondisi areal Perum Perhutani yang dijadikan
Register : 30-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2017 Tanggal 13 Desember 2017 — MOCH. UNTUNG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
182 — 1523 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 1523 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 21 Oktober 2017 di 7 (tujuh) kota yaitu: Bandung,Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, danMakassar.Bahwa pengaturan mengenai angkutan sewa khusus yang akanditetapbkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang AngkutanOrang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayekmerupakan kebijakan yang bersifat nasional, penting, strategis, danmempunyai dampak luas dimasyarakat serta bersifat lintas sektoralmaka pembahasannya dilakukan ditingkat Menko Bidang Kemaritimanyang dilaksanakan
Register : 06-10-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 8 Maret 2012 — PT. Buana Sakti;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,DKK
105 — 46
105 — 46
B.105/MENKO/POLKAM/11/1996, tanggal 28November 1996, perihal permohonan perlindungan hukumatas tanah Kav. 46 Jl. Jend. Sudirman; (fotocopy dari foto copy) ;: Surat Yayasan Kesuma Abdi Nusa kepada Kepala BadanPertanahan Nasional RI dan Deputi V Bidang Pengkajiandan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, No. 913/YKAN/IV/2011, tanggal 11 April 2011, perihal Tindaklanjut atas : 1.
Register : 01-06-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2012/PTUN.SMD Tanggal 19 Desember 2012 — - PEMDA KABUPATEN KUTAI TIMUR
melawan
- KEPALA CABANG BANK MANDIRI, Tbk. SANGATTA;
- KEPALA KP PAJAK PRATAMA BONTANG;
- KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR.
152 — 67
152 — 67
KPC, tanggal 31 Oktober2002, di Kantor Menko Bidang Perekonomian ; Foto copy Surat Bupati Kutai Timur yang ditujukan kepada Presiden DirekturPT. Kaltim Prima Coal, tanggal 10 Juni 2004, Nomor : 145/575/BupKutin/VI/2004, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Saham ; Foto copy Perjanjian Jual Beli Saham antara PT. Kutai Timur Energi denganPT. Bumi Resources Tbk, tanggal 25 Agustus 2005 ; Foto copy Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang ditujukan kepadaDirektur Utama PT.
Register : 27-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. ROBERTUS VINCENSIUS NAILIU alias ROBY
85 — 35
85 — 35
Sedangkan dana sebesar 45 % tersebut yang berupa cektersebut tidak ada bunganya dari penyimpanan danatersebut;Bahwa pencairan dana sebanyak 2 kali sebesar 95 % darikontrak dari ke3 rekanan tersebut tidak sesuai dengan apayang tertera dalam kontrak dan sebagaimana fakta dilapangan, pekerjaan baru selesai dilaksanakan pada bulanmaret 2009 sedangkan dana sudah dicairkan pada bulanDesember 2008 saat tahun anggaran 2008 akan berakhirSupaya dana Hibah dari Menko Kesra tersebut tidak hangus ;Bahwa mengenai
TTU dalam Disposisi suratnya yangmenyatakan agar segera mengurus administrasi pencairandana keuangan dana hibah Menko Kesra tersebut ;204e Bahwa proses pencairan / mekanisme pencairan dana untukke3 konsultan yaitu sebagai berikut :Untuk PT. Uanini Multika Sejahtera KonsultanPerencananya adalah Renatha An. FrissoOswaldus Bessy, sedangkan KonsultanPengawasnya adalah CV. Konsulindo IntiTeknika An. Eduardus Tanesib, ST.Untuk CV. Surya Tunas Bangunan, KonsultanPerencananya adalah PT.
Menyiapkan bahan dan Mengkoordinasikanpemantauan dan evaluasi kegiatankegiatanpembangunan di bidang sub bagianPerbendaharaan;Melaksanakan tugastugas lain yangdiberikan Kepala Bagian Keuangan.233Bahwa saksi menerangkan bahwa pada TA. 2008, Menko Kesra RIada memberikan/mengucurkan dana sebesar Rp.5.000.000.000, (lima = miliar rupiah) untuk keperluanpembangunan rumah korban bencana alam sebanyak 333 unit.Bahwa saksi menerangkan bahwa dana hibah sebesarRp.5.000.000.000, tersebut masuk atau ditransfer
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 345/Pid.B/2016/PN JKT.PST Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana
- AHMAD AZMIR SAHARA Bin SUWARYONO, Dkk
206 — 66
206 — 66
buruh dan bedahkasus.Bahwa pola pendampingan bukan hanya PP 78 tetapi juga untuk hal lain, sepertipendokumentasian, advokasi dan lainlain;Bahwa demo buruh tanggal 30 Oktober 2015 adalah aksi gabungan dariberbagai elemen buruh dan mulai berkumpul di sekitar patung kuda dan massamulai berdatangan jam 11.00 Wib, Saksi datang ke lokasi sekitar jam 12.00 Wib,rombongan saksi KPDI ada di depan Balai Kota dan yang lain ada sekitarBundaran Patung Kuda.Bahwa dari Patung Kuda sempat berhenti di depan kantor Menko
Register : 20-11-2012 — Putus : 17-06-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 17 Juni 2013 —
418 — 581
418 — 581
jabatan Ketua Umum Asosiasi PerusahaanNasional Telekomunikasi (Apnatel) adalah sumber yang tepat sebagaikedekatan pokok pembahasan obyek berita in casu seputar Telkomsel.Dalam Tabloid Prioritas pada Edisi 41 tanggal 2228 Oktober 2012dengan judul CoverMencengkeram Kuat di Telkom paragraf 45 berita aquo tertulis jelasyaitu berbunyi:Riad Oscha Chalik, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan NasionalTelekomunikasi (Apnatel) menduga terpilihnya Arief Yahya dalam bursapencalonan direktur saat itu atas desakan Menko
Putus : 25-06-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 K/PID.SUS/2013 Tanggal 25 Juni 2013 — Drs. JARESMAN MANURUNG, M.M
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S19/M.Ekon/ 02/2008,perihal Kebijakan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok hasil sidang Kabinet Februari2008 Jo Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (3),Pasal 5 huruf e, Pasal 6 ayat (3), ayat (4) huruf b,c, ayat (5), dan ayat (6) PeraturanMenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 06/MDAG/PER/3/2008 tentang TataCara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat yang mengatur sebagaiberikut:e Paragrafke rat Menko
Register : 27-01-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 11/PID.SUS.K/2014/PN Mdn Tanggal 22 April 2014 — - LUKMAN SIREGAR
74 — 16
74 — 16
sebesar Rp. 150.000.000.FARID CHANDRA, SE, menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi adalah AHLI dari kantor KementrianPerdagangan RI dengan jabatan Kepala Seksi Hasil Industri yangterkait dengan Tupoksi saya antara lain komoditi minyak goreng,adapun yang saya laksanakan adalah ikut mengusulkan danaalokasi subsidi minyak goreng untuk seluruh Prov. di Indonesiatermasuk Prov Sumut.Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan jabatan yangberhubungan dengan penyaluran subsidi minyak goreng adalahSurat Menko
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 PK/Pdt/2016 Tanggal 21 Desember 2016 — PT JASA MARGA (PERSERO) TBK VS PT TIRTOBUMI PRAKARSATAMA, DK
262 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
262 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tim Renegosiasi jugaditugaskan untuk melakukan perundingan kembali dengan investor untukmemperoleh penyesuaian antara investor dengan Pemerintah mengenaibiaya investasi yang wajar, jangka waktu konsesi, dan bagi hasil serta hallain yang berpotensi mengakibatkan kerugian kepada PT Jasa Marga(Persero) (Pemohon Pk) secara tidak wajar atau tidak seimbang;Dalam rapat antara Tim Renegosiasi Pemerintah (Bukan Pemohon Pk)dengan Termohon PK di kantor Menko Perekonomian pada tanggal 19September 2000 dibicarakan
Register : 05-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN Tanggal 7 Agustus 2018 — HAJI MULIA HARAHAP
99 — 52
99 — 52
dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau saranayang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B195/MENKO
Register : 22-04-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 4 September 2013 — H. ROCHYAT NATAJOEDA
56 — 10
56 — 10
berdasarkan Surat Departemen Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 412.6/2518/PMD tanggal 7 Desember 2007 perihalPagu Raskin Propinsi Tahun 2008 dan Surat Gubemur Jawa Barat Nomor:5011320/Sarek tanggal 5 Pebruari 2008 perihal Penambahan Pagu AlokasiProgram Raskin Tahun 2008.10 Tahun 2009 Pagu Raskin untuk Sub Divisi Regional Bandung sebanyak77.032.440 Kg (tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus empatpuluh kilogram) berdasarkan Surat Deputi Bidang Perlindungan Sosial danPerumahan Rakyat Menko
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG Tanggal 16 Desember 2015 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
97 — 51
97 — 51
Isinya:meneruskan surat dari Menkeu ke Presiden agar Menko dapat mengantisipasilebih dahulu terkait koordinasi dalam alokasi dana guna penanganan pengungsi;Bahwa pada Kamis 21 Juli 2011 rapat di Komisi V DPRRI tentang pembahasanAPBNP tahun anggaran 2011 untuk penanganan eks pengungsi timtim di NTT,hasilnya adalah Program penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden diProvinsi NTT melalui APBNP Ta. 11 sebesar Rp300.000.000Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 rapat paripurna DPRRI pembahasan APBNPdan disetujui
Kota, mengusulkan pejabat terkaitsebagai PPK, dan pejabatpejabat yang membantu PPK, menyediakan lokasidalam keadaan clear & clean, penentuan penerima manfaat; Putusan Nomor 59/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Himn:141Bahwa ketentuan secara jelas yang bersangkutan tidak ingat, namun pembagiankewenangan tersebut telah disepakati pada saat rapat koordinasi yang dipimpinoleh Menko Kesra di Hotel Kristal Kupang pada awal Tahun 2011, yang dihadirioleh Menko Kesra, Menpera, Pemprov NTT, Pemkab / Pemkot penerima program
Putus : 04-10-2010 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 238/Pid.B/2010/PN.Tsm Tanggal 4 Oktober 2010 — DADANG ROMANSYAH bin TAMAMI
106 — 29
106 — 29
tahun 2008 kepada masyarakat yang tidak terdaftarRTM hanya karena telah melaksanakan musyawarah Desa yangdihadiri sebagian tokoh masyarakat dan sebagian masyarakatyang terdaftar RTMtanpa diketahui kecamatan adalah tidakbenar;Bahwa setiap RIM memperoleh 15 Kg beras raskin setiapbulannya dengan harga Rp. 1.600/Kg;Bahwa tidak ada alasan yang =membenarkan~ sehingga RIMmenerima beras raskin kurang dari 15 Kg/ bulannya ;Bahwa dasarnya pengajuan Raskin dari Data BPS Tasikmalaya ,dengan dasar pedoman dari Menko