Ditemukan 3004 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : stat suatu status sattu stahl stave siate stare stade stater
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 40/PDT.G/2015/PN SRG
Tanggal 12 April 2016 — PERDATA - PT. IGAS UTAMA LAWAN - PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA, DKK
242 — 88
  • Bahwa Indonesia telah sepakat dan oleh karenanya telah meratifisirKonvensi New York 1958, Pasal Il ayat 1, New York Convention onthe Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958)menyatakan:Each Contracting State shall recognize an agreement inwriting under which the parties undertake to submit toarbitration all or any differences which have arisen or whichmay arise between them in respect of a defined legalrelationship, whether contractual or not, concerning a subjectmatter capable
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-03-2007 — Putus : 07-04-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN AMBON Nomor 94/Pid. B/2007/PN.AB
Tanggal 7 April 2008 — Ir. Machmud Tan
95 — 26
  • No. 20Tahun 2001, tidak tercantum dalam srumusan unsur sifatmelawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam pasal 3tersebut merupakan unsur diamdiam ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap' tindak pidanayang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata perbuatan Terdakwadalam kaitan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki olehTerdakwa bukanlah termasuk sebagai kebijakan negara(staatsbeleid/state policy) , oleh karena itu dalam perbuatanTerdakwa tersebut tidak terdapat sifat yang menghilangkansifat melawan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
340 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • In common usage this terms is ordinarilyused to describe that state of mind denoting honesty of purpose,freedom from intention to defraud, and, generally speaking, meansbeing faithfull to ones duty or obligation;Bahwa Tergugat dan/atau Tergugat II jelas telah melakukan pelanggaranterhadap Pasal 4 Undang Undang Merek karena telah melakukanpendaftaran dan/atau perpanjangan atas MerekMerek Kapal Api lainnyayang dilakukan atas dasar serangkaian iktikad tidak baik;Bahwa lebih jauh lagi, berdasarkan definisidefinisi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
268 — 648
  • maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaanhak dan kewajiban tersebut.Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusanpengertian keuangan negara yang sudah dihasilkan dalam seminar ICW tanggal30 Agustus 5 September 1970 di Jakarta yang sebelumnya dalam teori hukumkeuangan negara pernah pula dikemukakan oleh van der Kemp.Bahwa definisi keuangan negara yang diatur dalam UU No. 17/2003 diderivasidari teori negara kesejahteraan (welfare state
    Pembukaan UUD1945 yang diwarnai pemikiran negara kesejahteraan (welfare state) mencitacitakan pembentukan suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum danseterusnya.Bahwa menurut pendapat ahli, definisi keuangan negara dalam pasal butir 1 UUNo. 17/2003 tersebut menggunakan definisi yang luas untuk mengamankankekayaan negara yang bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak,retribusi maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak.Jika
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tahun 2008
418 — 325
  • Tentang : Pelayaran
  • Syahbandar antara lainmenolak kedatangan kapal, memerintahkan perpindahan kapal, danmenentukan tempat labuh jangkar.Pasal 216Cukup jelas.Pasal 217Cukup jelasPasal 218Ayat(1)Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah apabilaSyahbandar mendapat laporan adanya indikasi bahwa kapal tidakmemenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan.Ayat (2)...PRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 58 Ayat (2)Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundangundangan meliputi konvensi internasional yang mengaturmengenai port state
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. H. UMAR DHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
3.CAMAT KEPALA KECAMATAN SOLEAR (DAHULU KECAMATAN CISOKA)
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
283 — 516
  • Putusan Nomor: 24/G/2019/PTUNSRGPemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(Citizen Friendly), menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktifserta agar warga masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dalampenyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasi ajarannegara hukum tanggungjawab (Responsbility State);Menimbang, bahwa Upaya Administratif (Complain Handling) merupakanhak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketaAdministrasi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 04-04-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 192/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
PT. MARINA ANCOL GREEN HOTEL
Tergugat:
1.PT. KARUNIA INDAH SEJAHTERA
2.PT. PROSYS ENGINEERS INTERNATIONAL
3.SIANTO YOHANES
4.SUPENDI WIDJAJA
5.KURNIA TUGIONO
165 — 134
  • sehingga Tergugat IIharuslah menanggung pula terhadap kerugiankerugian yang di deritaPenggugat yang timbul akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat II.Dengan demikian maka jelas dan tegas terpenuhilah keseluruhan unsurunsur Perbuatan Wan prestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugatdiatas, bahwa Perbuatan Wan prestasi yang dilakukan oleh Para TergugatAquo telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, terlebin hal itudilakukan secara jelas dan dengan sengaja "intention" serta penuhkesadaran full state
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
430 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2429 K/Pid.Sus/2014state of mind of the person are the acts and state of mind of thecorporation";Bahwa Direct T lability Doctrine tersebut menurut Barda Nawawi Ariefdalam bukunya yang berjudul "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"halaman 245 menyatakan Direct Liability Doctrine tersebut apabila diartikansecara sempit maka dapat disimpulkan bahwa hanya perbuatan pejabatsenior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepadakorporasi, hal tersebut kemudian menjadi sub doktrinal yang bernama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
355 — 657 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • In commonusage this terms is ordinarily used to describe that state of minddenoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and,generally speaking, means being faithfull to ones duty or obligation;49.Bahwa Tergugat dan/atau Tergugat Il jelas telah melakukanpelanggaran terhadap Pasal 4 Undang Undang Merek karena telahmelakukan pendaftaran dan/atau perpanjangan atas MerekMerek KapalApi Lainnya yang dilakukan atas dasar serangkaian iktikad tidak baik;50.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2293 — 1219
  • *THN 2015 DIGANTI KE P TOMMY DEC 2016 SBG PEMEGANG SAHAM T BESAR;
    137 5 (lima ) lembar fotocopy dokumen Keputusan Pengadilan negeri Tebing Tinggi Deli Nomer: 24/Perd/70 tanggal 7 September 1970;
    138 5 (lima) lembar fotocopy dokumen petikan dari daftar Besar untuk kelahiran bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun 1952 Nomor: 832 atas nama KHIM THAI;
    139 1 (satu) bundel dokumen print out online nonimmigrant Visa aplication US Department of State
    Jabatan Surya Darmadi di Darmex AgroGroup dengan tulisan tangan warna biru *THN 2015 DIGANTI KE PTOMMY DEC 2016 SBG PEMEGANG SAHAM T BESAR;13 5 (lima ) lembar fotocopy dokumen Keputusan Pengadilan negeri TebingTinggi Deli Nomer : 24/Perd/70 tanggal 7 September 1970;13 5 (lima) lembar fotocopy dokumen petikan dari daftar Besar untukkelahiran bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun 1952 Nomor: 832 atasnama KHIM THAT;13 1 (satu) bundel dokumen print out online nonimmigrant Visa aplicationUS Department of State
    Jabatan Surya Darmadi di Darmex Agro Groupdengan tulisan tangan wama biru *THN 2015 DIGANTI KE P TOMMYDEC 2016 SBG PEMEGANG SAHAM T BESAR;137 5 (lima ) lembar fotocopy dokumen Keputusan Pengadilan negeri TebingTinggi Deli Nomer: 24/Perd/70 tanggal 7 September 1970;138 5 (lima) lembar fotocopy dokumen petikan dari daftar Besar untuk kelahiranbangsa Tionghoa di Medan dalam tahun 1952 Nomor: 832 atas nama KHIMTHAI;139 1 (satu) bundel dokumen print out online nonimmigrant Visa aplication USDepartment of State
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 930 / Pdt.G / 2014 / PN. Sby.
Tanggal 8 Juli 2015 — ZT HOLDING PTE. LTD., melawan 1. PT BANK RESONA PERDANIA dkk
84 — 26
  • maka ada ketentuan dalam Pasal 35.11 PerjanjianKredit (dalam hal ini Restated Restructuring Agreement atau Penegasan PerjanjianRestrukturisasi tertanggal 5 Oktober 2007) yang mengatur sebagai berikut:35.11 Notwithstanding any other provision of this Agreement or any Existing SecurityDocument, the Security Agent may refrain from doing any act or thing which would or might inits opinion be contrary to any relevant law of any jurisdiction or any relevant directive or regulation of any agency of any state
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 05-11-2019 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 542/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
PT BINA MUTU SEJAHTERA
Tergugat:
1.FX BAMBANG TRI MARGONO
2.PT TOKYU LAND INDONESIA
3.PT TOKYU PROPERTY MANAGEMENT INDONESIA
861 — 457
  • perbuatan melawan hukum karena pengunduran diritersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 10angka 7 Anggaran Dasar Penggugat.Terkait pengunduran diri Tergugat pada Penggugat, bahkan terbukti bahwaPenggugat telan menyetujui pengunduran diri Tergugat I; dan selanjutnyamemberikan apresiasi serta rekomendasi bagi Tergugat untuk bekerja diperusahaan lain melalui Letter of Recommendation No. 003/HRD/BMSBMS/LORIIV/18 tertanggal 31 Mei 2018, sebagai berikut:This is to Officially state
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — JOKO PRIANTO, DKK., DAN YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA VS I. GUBERNUR JAWA TENGAH., II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) sekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK;
1704 — 1827 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016pemrakarsa kegiatan dapat dimengerti dan dipahami dan pada gilirannyakekhawatiran akan menurunnya kualitas hidup dan rusaknya lingkungan akandipercaya dapat diatasi Sudah menjadi tugas Pemerintah sebagaipenyelenggara negara dalam negara Welfare State mengayomi setiap insandan seluruh tumpah darah Indonesia serta menghormati hakhak masyarakatdan mengakomodir setiap alasan keberatan dan menjelaskan langkahpenyelesaian;Bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim peran
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 612/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — PT.VERSACON MEDICAL >< CARL ZEISS PTE Ltd CS
186 — 93
  • Keppres No. 34/1981 mewajibkan pengadilan untukmerujuk para pihak untuk menyelesaikan sengketanya di arbitrase.Pasal ll ayat 3 dari Konvensi New York menyebutkan :"The court of a Contracting State, when seized of an action in amatter in respect of which the parties have made an agreement withinthe meaning of this article, shall, at the request of one of the parties,refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreementis null and void, inoperative or incapable of being performed
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Mad
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
182 — 65
  • UndangUndangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.Dalampertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :1) BUMN merupakan kepanj angan tangan negara;BUMN merupakan derivasi dari penguasaan negara atas cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hiduporang banyak serta sumber daya alam indonesia sebagai bagian darifungsi dan tujuan negara dalam negara kesejahteraan (Welfare State),2) Pemisahan kekayaan Negara hanya didasarkan pada prinsip akuntansiyang
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 19-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Arm
Tanggal 12 Juli 2017 — - Pemohon: PDT. FANNE H. SOMPIE,STh, bertindak untuk dan atas nama : UD. SARI ALAM NUSANTARA - Termohon: 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA, 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung 1, 3. TAUFIK, Jabatan PENILAI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)Sih Wiryadi & Rekan,
152 — 266
  • Asas ini merupakankonsekuensi dianutnyakonsepsi Negara hukum modern (walfare state),yang menempatkan pemerintahselaku pihak yang bertanggungjawabuntuk mewujudkan kesejahteraan umumwarga negaranya.B.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 440/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Ketua Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Pembanding/Tergugat II : Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Terbanding/Penggugat : PT UNITED ORTA BERJAYA diwakili oleh Direkturnya JONAS atau MUHAMMAD ADLI PURBA
Terbanding/Turut Tergugat I : ALWIJAYA AW
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. HEFADA BUANA INDAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Drs. ARMYN alias DOKTORANDUS ARMYN
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. PETISAH PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat V : ALWI, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : CAMAT PERCUT SEI TUAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq. BUPATI DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat IX : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat X : PT. IMO REKSA PERKASA
Terbanding/Turut Tergugat XI : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat XII : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
Terbanding/Turut Tergugat XIII : PT. PANGRIBTA GRAHA SARANA
Terbanding/Turut Tergugat XIV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat XV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat XVI : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA MEDAN ESTATE
292 — 311
  • Bahwa pada tahun 1983 Kelompok pemohon 332 orang, pecah menjadi 2(dua) kelompok, seluruh tanah seluas 50 ha Medan state tersebut dikuasaiyaitu kelompok LETKOL (Purn) BURHANUDDIN disatu pihak dan kelompokSAIMAN TALAM, dilain pihak, tanah seluas 50 Ha yang ditunjuk/disetujulMenteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jendral Agararia dengan Surat tanggal 15Pebruari 1982,Nomor: 593.41/778/Agr jo Surat Direksi Perkebunan PTP IXNomor: 09 C.7/X/0481/1982 tanggal 21 Oktober 1982 tersebut,dikapling/dibagibagi, masingmasing
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 16/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa : DJOKO SAPUTRO.
289 — 189
  • Rangka Penyusunan AnggaranPerusahaan beserta Lampiran berupa Susunan Tim Evaluasi dalamRangka Penyusunan Anggaran Perusahaan yang telah dilegalisir1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta IlNomor:1/234/KPTS/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PJT II yang telah dilegalisir1 (Satu) bundel fotokopy dokumen dari Perum Jasa Tirta II Number : 1 /DIR/238/SD/2017 tangga; 2 November 2018 perihal Observation Visit ofPerum Jasa Tirta Il (Indonesian State
    dalamRangka Penyusunan Anggaran Perusahaan yang telah dilegalisir1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta IlNomor:1/234/KPTS/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PJT II yang telah dilegalisir1 (Satu) bundel fotokopy dokumen dari Perum Jasa Tirta Il Number : 1 /DIR/238/SD/2017 tangga; 2 November 2018 perihal Observation Visit ofHalaman 146 dari 238 putusan Nomor 16/TIPIKOR/2020/PT BDG.100.101.102.103.104.105.106.Perum Jasa Tirta Il (Indonesian State
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Terdakwa : MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
Terbanding/Penuntut Umum : OKTALIAN DARMAWAN,SH
285 — 191
  • lapangan.1 (Satu) lembar Surat Undangan Nomor: 593/362/1002/2017 Tanggal03 Oktober 2017.1 (Satu) Eksemplar daftar namanama peserta rapat pembahasanuntuk sertifikat PTLS tahun 2017.1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Beda Nama atas namaHADIJAH.1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atasnama TITI HARYATI.2 (dua) lembar Berita Acara Sosialisasi dalam rangka menyambutprogram sertifikt PTLS TA. 2017 di Kelurahan Bentiring.6 (enam) rangkap Berita Acara rapat penyelesaian masalah PT.Bengkulu State
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 11-10-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Ny. OEY HUEI BENG LAWAN Nelson Gunawan, DKK
271 — 78
  • Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Fotocopy KTP Nomor 3273051002310001 atasnama Oey Tiauw Sioe ;Fotocopy akta kelahiran Nomor 2196/1963 tgl. 28Juli 1976 atas nama Oey Huei Beng ;Fotocopy KTP Nomor 3173086910630006 atasnama Oey Huei Beng ;Fotocopy KTP Nomor 3173081607110003 atasnama kepala keluarga Albert Widjaja ;Fotocopy passpor united state of americaNo.468535499 atas nama Oey Cheuw Ming