Ditemukan 2889 data
129 — 73
TITA alias P.ITA.Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat, kuasa para Penggugatdalam Repliknya menyatakan bahwa obyek sengketa poin 6.2 obyek sengketa no.50 dan obyek sengketa poin 6.2 no. 14 dalam gugatan Penggugat apabila sudahdijual, maka obyek sengketa tanah sawah tersebut buka lagi harta peninggalanalmarhum P.H.
68 — 30
Tidak jelasnya obyek sengketa atau kekaburan dari obyek sengketa seringterjadi terlebin lagi mengenai obyek sengketa tanah terdapat beberapa aspekaspek yang dapat menimbulkan kaburnya suatu obyek gugatan mengenaitanah, antara lain tidak disebutnya batas batas objek sengketa dengan jelasdan benar, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidakdisebutnya letak atau posisi tanah yang menjadi objek gugatan dan atau tidaksSamanya batasbatas tanah obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketadengan
53 — 10
Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);3 LARANGAN KOMULASI GUGATAN (EKSEPSI REI JUDICATAE)e Bahwa jika dicermati Perihal gugatan Penggugat Penggugat mencantumkansecara jelas Gugatan Perdata sengketa tanah dan Perbuatan MelawanHukum, dimana komulasi obyektif dalam satu gugatan tidak diperkenankansecara hukum, hal tersebut dapat dicermati dalam dalil posita gugatanPenggugat Penggugat Pada halaman 4 s/d halaman 19 yang ternyata tidakmenjelaskan hubungan hokum atas obyek
sengketa tanah aquo denganakibat yang ditimbulkan, selanjutnya jika dicermati dalil Posita gugatanPenggugatPenggugat pada halaman 17 s/d 19, dimana pada halaman 17alenia ke2 PenggugatPenggugat ternyata keberatan dengan adanyaLaporan Tergugat atas tindak Pidana larangan mengerjakan tanah tanpa ijinyang berhak atau kuasanya yang dilakukan Penggugat Penggugat,berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/364/VII/2012/SU/SIMALTertanggal 27 Juli 2012, keberatan mana tidak diperkenankan secarahukum, dimana Pengadilan
381 — 537
Negara.Berdasarkan ketentuan tersebut maka Menteri Keuangan adalahpemilik seluruh Barang Milik Negara.Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 ditentukan bahwa kewenangan' dantanggungjawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang MilikNegara antara lain Memberikan persetujuan atas usulPemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:938.K/SIP/1971, menyebutkan:Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukumdengan obyek
sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagaipihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan.Berdasarkan ketentuan tersebut mengingat obyek gugatan ini adalahBarang Milik Negara, maka pelibatan Menteri Keuangan sebagai pihakdalam perkara a quo merupakan hal yang harus dilakukan.Panglima TNI tidak dijadikan sebagai pihak.1)Bahwa secara fisik obyek sengketa dikuasai/digunakan olehAkademi TNI yang merupakan salah satu Badan Pelaksana Pusat(Balakpus) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
166 — 116
membuktikansebagai alas hak kepemilikan Lalu Surnarijal sebaliknya menegaskan bahwapenguasaan lalu Surnarijal dengan mendasari surat pernyataan ahli waris yang berasaldari harta peninggalan LALU SUPARNA yang belum dibagi waris dan para Penggugatmampu dan berhasil membuktikan asalusul perolehan dan keberadaan obyek sengketabidang tanah 3.1 adalah merupakan harta warisan peninggalan LALU SUPARNA yangbelum pernah dibagi waris secara hukum Islam dengan demikian dalil Tergugat 1,2 dan3/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek
sengketa tanah 3.1 sebagai hak kepemilikanLalu Surnarijal menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkanhukum;Hal. 110 dari 205 hal.
579 — 510
Dalam rangka melaksanakan kegiatan operasi Migas, Tergugat menguasaibidang Tanah Milik Negara yang terletak di daerah Senipah dan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas +457Hayang dalam perkara ini menjadi obyek gugatan Penggugat (Obyek Sengketa).Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, dalam hal ini Obyek Sengketa adalah Tanah Milik Negara, berdasarkan:a.Pencatatan Obyek Sengketa sebagai aset negara oleh Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) Kementerian
59 — 9
Selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti.82.FotokopiNotulen Gelar Kasus No. 02/16/NOT/PPSKP/IV2012 tanggal24 Februari 2012 dari tergugat LXXVII yang dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukum, Tergugat LVIl, Tergugat LX dan Tergugat LXI,serta kuasa hukum Para Tergugat, Selanjutnya diberi tanda dandisebut sebagai alat OUKti... 00.0.0... cece ence cee te cee eee tne eees83.FotokopiNotulen Gelar Kasus Obyek Sengketa Tanah di DesaMenten, Kec. Rambutan, Kab.
56 — 27
demikian maka pemberian tanah objek sengketa cq tanah KebunPenara oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak berdasar hukum dan Penerbitan Bukti T.I1 dan Bukti T.II 3 oleh Tergugat II adalah juga dilakukan tanpa berdasarkan hukum , sehinggaHal.259 dari 305 hal Putusan NomorTergugat I maupun Tergugat II tidak berhak atau tidak berwenang memberikan dan menerbitkanBukti T.U 1 dan Bukti T.I 3 maka Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat II (vide BuktiT.U1 dan Bukti T.3) sepanjang mengenai Tanah Obyek
Sengketa Tanah Kebun Penara adalahdiperoleh dari suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah menjadi Cacat Hukum i.c.
31 — 22
Menetapkan sah hibah yang dilakukan oleh Inaq Ruti terhadap kedua anak angkatnya: Inaq Luwir dan Amaq Rengget berupa obyek sengketa : Tanah Kebon seluas 2. 015 Ha. dengan pipil No. 1205 pesil 16 klas 4 yang terletak di Banjar Pelasar, Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara : Tanah Kebon Dirase/Amaq Jasi - Sebelah Timur : Tanah Kebon Dirase/; - Sebelah Selatan : Tanah Kebon