Ditemukan 2923 data
63 — 16
Perbuatan terdakwa Delganef, SE binNazar St Saidi dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor138 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, APBD Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung TA 2011dapat dilakukan perubahan dalam tahun anggaran berjalan dengan ketentuanantara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA serta keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi
58 — 19
HIDAYAT BATUBARA, SE tanggal 29November 2012. 67.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaranpejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Propinsi SumateraUtara TA 2013 68.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara TA2013. 69.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Gabungan Permendagri Nomor138 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, danPermendagri Nomor 21
99 — 23
PalKantor Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Donggala.Terdakwa telah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya selakuPengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa dalam hal melaksanakananggaran SKPD yang dipimpinnya dan dalam mengawasi pelaksanaananggaran SKPD yang dipimpinnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor138 Tahun 2006 Pasal 10 huruf d dan ), selain itu juga telah tidakmelaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam menyiapkan danmelaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang
96 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan kesalahanPara Penggugat, maka sesuai Pasal 156 UndangUndang Nomor138 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Tergugat wajibmembayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja,Uang Pergantian Hak yang seharusnya diterima;3. Bahwa Tergugat juga wajib membayar Tunjangan Hari RayaKeagamaan terhadap Para Penggugat sesuai pasal 3 ayat (1)Hal. 151 dari 183 hal. Putusan Nomor 373 K/Pdt.SusPHI/2015dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
131 — 60
selanjutnyadiberi tanda TII.15 ;Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) nomor132/0193309/X1/2014 tertanggal 19 November 2014 yang selanjutnyadiberi tanda TII.16 ;Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) nomor133/0193309/XI/2014 tertanggal 19 November 2014 yang selanjutnyadiberi tanda TII.17 ;Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) nomor134/0193309/X1/2014 tertanggal 19 November 2014 yang selanjutnyadiberi tanda TII.18 ;22719.Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) nomor138
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BONG BONG SUHARSO.
240 — 615
CabangSurabaya dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit danpengikatan jaminan dari masingmasing debitur sebelum penandatangan akad kreditdan pada saat pencairan dokumen yang menyebabkan seluruh jaminan dari debiturYOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN aliasINDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA danMUHAMMAD RUSLAN tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan :Buku Bab I1I.5.1.3, 5.1.4,5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor138
CabangSurabaya dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit danpengikatan jaminan dari masingmasing debitur sebelum penandatangan akad kreditdan pada saat pencairan dokumen yang menyebabkan seluruh jaminan dari debiturYOHANES RONALD SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIEN aliasINDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTO KODRATA danMUHAMMAD RUSLAN tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan :Buku Bab I11.5.1.3, 5.1.4,5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor138
89 — 32
keterangan penguasaan/kepemilikan dari pihak lain yang didukungdengan bukti tertulis kepemilikan/oenguasaan tanah seperti sertifikat, suratpenguasaan/pelepasan tanah yang teregister, putusan pengadilan, aktaPPAT dan suratsurat bukti perolehan tanah lainnyaPasal 18Halaman140dari 226halamanputusan Nomor64/PDT/2017/PT.SMR(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua IMIN yang diterbitkanberdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPenyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Peraturan Walikota Nomor138
128 — 36
dansaksi THRESYE HERMANA INARAV;Menimbang bahwa dari Gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugattersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi permasalahandalam perkara ini adalah Apakah benar Para Penggugat telah di PHK olehTergugat sehingga berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerjaHal 295 dari 322 Hal Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mnddan uang penggantian hak dan hakhak lainnya berupa upah proses, THR,upah berjalan serta hak lainnya berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor138
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
180 — 143
/PKU/XII/2012 warna hitam merah;217. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor138/ST/2012 Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 untuk melaksanakantugas Dinas ke Pekanbaru dalam rangka Konsultasi Panitia Khusus(Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis ke Biro Perekonomian SetdaPropinsi Riau mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerahtentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT.Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21Maret 2012 sampai dengan 23 Maret 2012 yang ditandatangani
128 — 33
Mohon persetujuan DPKBahwa setelah mendapat persetujuan dari Kepala cabang PT Bank SyariahMandiri cabang Utama Medan dan karena limit usulan pembiayaan diataslimit Kepala Cabang Utama yaitu diatas Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) maka Nota Analisa Pembiayaan diajukan kepada KomitePembiayaan kantor pusat dengan Nota Analisa Pembiayaan Nomor138/NAPC/006 tanggal 14 April 2010 perinal Permohonan Pembiayaan a.nKoperasi Karyawan Tirtanadi Medan dan pada tanggal 26 Mei 2010 Eri BudiSetiawan selaku kepala
Mohon persetujuan DPKBahwa setelah mendapat persetujuan dari Kepala cabang PT Bank SyariahMandiri cabang Utama Medan dan karena limit usulan pembiayaan diataslimit Kepala Cabang Utama yaitu diatas Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) maka Nota Analisa Pembiayaan diajukan kepada KomitePage 69 of 282Putusan Pengadilan Tipikor Perkara DIMAS EKO PRASETYONomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.MdnPembiayaan kantor pusat dengan Nota Analisa Pembiayaan Nomor138/NAPC/006 tanggal 14 April 2010 perinal Permohonan
140 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal demikian sebagaimana dijelaskan dandinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor138/Pid.B/2010/PN.Kray;Bahwa pengajuan permohonan pendanaan program perumahanGLA dilakukan oleh KSU Sejahtera dengan melakukan hubungankerja Sama dengan Kemenpera, tanpa adanya verifikasi dariKemenpera, Kemenpera dengan sangat mudahnya mengucurkandana kepada KSU Sejahtera, yaitu diketahui pada tahun 2007Kemenpera memberikan dana sebesar Rp15,7 miliar, dan tahun 2008sebesar Rp20 miliar;Hal. 285 dari 384 hal.
atau perhitungan khusus dari ahlinya;Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Judex Factitingkat pertama masih keliru apabila tetap menyatakan bahwakerugian negara yang digunakan untuk kepentingan Terdakwasebesar Rp7.873.491.200,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluhtiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);.Bahwa sedangkan kerugian negara mengenai bantuan subsidipembangunan perumahan GLA Karanganyar sudah dinyatakansecara eksplisit dalam Putusan Tony Iwan Haryono Nomor138
30 — 22
keterangan Penggugat dan saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 28 Januari2014 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 155/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 28 Januari 2014 telah mengemukakan halhalsebagai berikut:Dalam posita :.Pada tanggal 24 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Wera, Kabupaten Bima(Kutipan Akta Nikah Nomor138
242 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 508 PK/Pdt/20155.123.5.124.5.125.5.126.5.127.5.128.5.129.5.130.5.131.5.132.5.133.5.134.5.135.5.136.5.137.5.138.5.139.5.140.Nomor 138/Tdj Merawa/DS, Petakhektar atas nama Tunggul Sembiring;Nomor138,Nomor 139/Tdj Merawa/DS, Petak Nomor 139,hektar atas nama Ranom;Nomor 140/Tdj Merawa/DS, Petakhektar atas nama Marijam;Nomor 141/Tdj Merawa/DS, Petakhektar atas nama Kandar;Nomor 142/Tdj Merawa/DS, Petakhektar atas nama Djemangen;Nomor 143/Tdj Merawa/DS, Petakhektar atas nama Pungut;Nomor 144/Tdj
130 — 31
LINA YULIANI1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor138/KW/E.03/LPPM/VII/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.H.
107 — 50
Bahwa berdasarkan Permendagri nomor138 tahun 2006 tentang pengelolaanKeuangan daerah yang mengatur' dan 7 Perkara Korupsimenentukan sebagai berikut4.1. Pasal 1 angka (20)Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian kewenanganpengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugasdan fungsi SKPD. ;4.2.
THEO PANUNGKAL TUA SH MH
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM
364 — 347
Pasal 76 ayat (1) PMNA/KBPN No.3 tahun 1997, maka hak eigendom dapatdijadikan sebagai bukti hak lama untuk melakukan pendaftaran tanah;Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Putusan PTUN Bandung Nomor138/G/2017/PTUNBDG pada tanggal 2 Mei 2018 Jo.
184 — 36
LINA YULIANI1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor138/KW/E.03/LPPM/V1V2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An. H.
25 — 11
Penggugat dan saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 28 Januari2014 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan RegisterNomor : 155/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 28 Januari 2014 telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Dalam posita :1..Pada tanggal 24 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Wera, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor138
264 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Tergugat melaksanakan pemutusan hubungan kerjaberdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor138 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau setidaktidaknyamemerintahkan Tergugat melaksanakan pemutusan hubungan kerjaberdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena telah terjadi perubahankepemilikan perusahaan PT Bumihutani Lestari/Tergugat secara tidaklangsung melalui PT Bumi Langgeng Perdanatrada dari semula merupakananak
164 — 60
Fajar Mas Murni kepada PT.ENSEVAL PUTRA MEGA TRADING Invoice NomorOLE01406 tanggal 23 Desember 2011, PO Nomor138/APTBDG/XI/11, Ref By tender, sebesar Rp.50.320.000, untuk pembayaran 2 unit Trino BiologicalMicroschope CX 31RTSF5 (CX 3132CO2);1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000276,Pengusaha Kena Pajak PT. FAJAR MAS MURNI Jl. SoekarnoHatta No. 647 Sukapura Bandung NPWP (01.301.969.0441.001), Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa KenaPajak, PT.