Ditemukan 335 data
139 — 45
Bartim adalah :1) Menyiapakan pedoman pengelolahan Badan Milik Daerah ( BMD );2) Menyusun sisten dan prosedur pengadaan, pemanfaatan,pengamanan status pengandaan BMD;3) Penilaian BMD dan penyusunan neraca pemerintahan daerah untukdiserahkan ke bidang akuntansi sebagai bahan laporan KeuanganPemerintah daerah;4) Pemantaun dan Evaluasi atas Pelaksaan pengelolahan BMD ;5) Penghapusan BMD ;6) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.Dasarnya Pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati
63 — 14
Pembelian / pengandaan buku teks Pelajaran.2. Pembelian alat tulis Sekolah yang digunakan untuk KegiatanPembelajaran.3. Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban Siswa dalamKegiatan ulangan dan ujian.Pembelian peralatan Pendidikan.Pembelian bahan Praktik habis pakai.Pemeliharaan dan perbaikan ringan Sarana Prasarana Sekolah.Operasional layanan Sekolah berbasis TIK.a No PlPenyelengaraan Kegiatan Uji Kompetensi Siswa.9. Penyelenggaraan Praktik kerja industri (dalam Negeri).10.
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
DR. ZULFIKAR DJAUHARI
279 — 557
Pbr> Biaya pengelolaan 1 Keg Rp. 211.000.000.Bahwa sebelum melakukan lelang gedung tersebut maka ULP terlebihdahulu harus mengetahui tentang spesifikasi gedung meliputi :a) Gambar bangunan yang dikeluarkan oleh Konsultan Perencanaberdasarkan hasil penunjukan langsung oleh Pejabat Pengandaan diFISIP tahun 2012.b) OE (Owner Estimate) yang dikeluarkan oleh PPK dibantu dengan TimTeknis dari UNRI.c) EE (Engginering Estimate) yang dikeluarkan oleh konsultan perencanabersama dengan PPK.d) RKS (Rencana Kerja
Menetapkan Pejabat pengandaan Fisipol yaitu sdr EKKY GADDAFI.Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu MASRIFUL, DIDIKSANTOSO dan DIDIK WAHYUDI..
108 — 23
Pembelian / pengandaan buku teks Pelajaran.2. Pembelian alat tulis Sekolah yang digunakan untuk KegiatanPembelajaran.3.
1.Abram Marojahan, SH., MH
2.Dedi Januarto Simatupang, S.H
3.Samuel Pangaribuan, S.H
4.Sabar Gunawan H S, S.H.
5.Zulna Yosepha Z, S.H
6.Rosmarlina Sembiring,SH.,M.Hum
Terdakwa:
Ir. PRIHYONO ALPRIYANTO
122 — 51
November 2018 : Foto coppy
21) Daftar Lampiran Aset BMN : Foto copy
22) Faktur pajak : foto coppy
23) Daftar Keluaran yang di serahkan oleh PT.Sarana primadata : Foto coppy
24) Legalitas perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto coppy
41. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Pendahuluan Pelaksanaan PengandaanSIMRS Versi Web 2018
42. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Tengah Pelaksanaan Pengandaan SIMRS Versi Web 2018
43. 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan SIMRS Versi Web
44. 1 (satu) bundle Pembayaran uang muka (100%) pengadaan SIMRS Versi Web
45. 1 (satu) bundle dokumen copy Rancangan Kontrak, HPS, BoQ
46. 1 (satu
SYMON MORRYS,SH.MHum
Terdakwa:
ANDI ALFISON PANDAPOTAN PURBA, SE
113 — 110
Kab.Tapanuli Utara tanggal 23 September 2015 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Utama No.41/PD/IX/2015 tanggal 18 September 2015 ;
- 4 (empat) lembar foto copy Resume Kegiatan Konsultasi Perusahan Daerah Industri dan Pertambangan Kab.Tapanuli Utara ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Maret 2015 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kepada Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengandaan
Terbanding/Terdakwa : RUDY MURTONO
284 — 91
br /> 21) Daftar Lampiran Aset BMN : Foto copy
22) Faktur pajak : foto coppy
23) Daftar Keluaran yang di serahkan oleh PT.Sarana
primadata : Foto coppy
24) Legalitas perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto
coppy
41. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Pendahuluan
Pelaksanaan PengandaanSIMRS Versi Web 2018
42. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Tengah Pelaksanaan
Pengandaan SIMRS Versi Web 2018
43. 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pengadaan SIMRS Versi Web
44. 1 (satu) bundle Pembayaran uang muka (100%) pengadaan
SIMRS Versi Web
45. 1 (satu) bundle dokumen copy Rancangan Kontrak, HPS,
BoQ
46. 1 (satu) bundle dokumen copy Kontrak
SYMON MORRYS,SH.MHum
Terdakwa:
SUPRATMAN SITOMPUL, SE
105 — 31
Kab.Tapanuli Utara tanggal 23 September 2015 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Utama No.41/PD/IX/2015 tanggal 18 September 2015 ;
- 4 (empat) lembar foto copy Resume Kegiatan Konsultasi Perusahan Daerah Industri dan Pertambangan Kab.Tapanuli Utara ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Maret 2015 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kepada Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengandaan
1.YAFET VALENTHINUS WAINARISI, S.P.
2.ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H., M.T
3.LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos.
4.Drs. RAFAEL SODEFA
5.LEONARD YAROLLO, S.H.
6.TONNY URBON
7.ROSIYANA SARA GORAM, SE.
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2.GUBERNUR PAPUA BARAT
140 — 64
.; Bahwa PENGGUGAT VII adalah dari unsur perempuan yang telah lolosseleksi pada setiap tahap tetapi yang mana DILAMPIRAN SK NOMOR28 TENTANG CALON ANGGOTA MRPB PERIODE 2017 2018 AGNESISIR, S.Sos, Msi mendapat NOMOR URUT 003 di kelebihan kuota kursiyang adalah calon yang didapati terjadi pengandaan nama dalamHalaman 26 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.LAMPIRAN SK PANSEL NOMOR 28 TENTANG CALON ANGGOTAMRPB PERIODE 2017 2018 UNSUR PEREMPUAN perwakilan dariKabupaten Maybrat yakni AGNES
57 — 12
Anggaran201Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, seharusnya TerdakwaNur Hamzah tidak boleh menandatangani dokumen permohonanpemeriksaan pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan barang, berita acaraserah terima barang, dan permohonan pembayaran pekerjaan karenadalam dokumen tersebut bukan nama Terdakwa Nur Hamzah bin HamzahKasim tetapi nama Antonius Wongkar ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsidalam Pelaksanaan Pengandaan
92 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2146 K/Pid.Sus/2013ke1 KUHPidana yang dikualifikasikan kepada Terdakwa tidak dipertimbangkan dan melawan hukum sebagaimana fakta perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim lebih berpendapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada karena jabatan ataukedudukannya, adalah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimanamestinya, karena dalam pertimbanganya tersebut di atas jelasjelas MajelisHakim telah menguraikan bahwa Terdakwa melanggar Keppres No. 80Tahun 2003 tentang Pengandaan
Intan Purnamasari, S.H..
Terdakwa:
Muzakir Hamidi, S.Sos., M.M.
131 — 0
Standar Dokumen Pengadaaan Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konsultan Badan Usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dokumen Pemilihan Nomor : POKJA.II.KONSULTAN/03.a/ULP-BT/V/2014 Tanggal: 16 Mei 2014 Tahun Anggaran 2014 Disita tanggal 22-11-2022 dari HENRI BELA,S.Sos
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
162 — 112
Pembelian / Pengandaan Buku teks Pelajaran. Pembelian Alat tulis kantor untuk KegiatanpembelAnggaran.e Penggandaan Sola dan penyediaan lembarJawaban Siswa dalam kegiatan Ulangan danUjian. Pembelian bahan Habis Pakai untuk kegiatanPembelajaran.e Penyelenggaraan Penyelenggaraan pembinaanSiswa/ ektra Kulikuler. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana danprasarana Sekolah.
55 — 10
negri.Panitia/penjabat penerima hasil pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagaiberikut :Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;Memahami isi kontrakMemiliki kualitas teknisMenandatangani pakta integritasTidak enjabat sebagai pengelola keuanganSelanjutnya dalam ayat (4) perpres 54 tahun 2010 dijelaskan (4) panitia/penjabatpenerimaan hasil pekerjaan sebagaiman dimaksud pada ayat mempunyai tugas pokokdan kewenangan untuk :1 melakukan emeriksaan hasil pekerjaan pengandaan
54 — 21
Tidak enjabat sebagai pengelola keuanganSelanjutnya dalam ayat (4) perpres 54 tahun 2010 dijelaskan (4)panitia/penjabat penerimaan hasil pekerjaan sebagaiman dimaksud pada ayatmempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :1. melakukan emeriksaan hasil pekerjaan pengandaan barang/jasa sesuaidengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melaluipemeriksaan/pengujian ; dan3.
Intan Purnamasari, S.H..
Terdakwa:
NURDIN SUBRATA
146 — 0
Standar Dokumen Pengadaaan Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konsultan Badan Usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dokumen Pemilihan Nomor : POKJA.II.KONSULTAN/03.a/ULP-BT/V/2014 Tanggal: 16 Mei 2014 Tahun Anggaran 2014 Disita tanggal 22-11-2022 dari HENRI BELA,S.Sos
Intan Purnamasari, S.H..
Terdakwa:
Kiyai Muhammad Sutawijaya
125 — 0
Standar Dokumen Pengadaaan Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konsultan Badan Usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dokumen Pemilihan Nomor : POKJA.II.KONSULTAN/03.a/ULP-BT/V/2014 Tanggal: 16 Mei 2014 Tahun Anggaran 2014 Disita tanggal 22-11-2022 dari HENRI BELA,S.Sos
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
125 — 73
Kwitansi biaya untuk alatalat pembersih, benda pos, metarai, belanja alatalatlistrik, balon lampu, foto copy, cetak dan pengandaan sebesar Rp.2.268.000,dimana saksi mendapat penuh dana tersebut.Bahwa pernah ada namun untuk hasilnya saksi tidak tahu karna saat itu saksisementara mengikuti pelatinan di makasar;Bahwa saat Saksi menjadi Kaur Umum pada tahun 2016 hingga 2017, Terdakwa sudah menjabat sebagai Raja Negeri Hatalal, Terdakwa II menjadi BendaharaNegeri, dan Terdakwaa III adalah Kaur Pembangunan
Kwitansi biaya untuk alatalat pembersih, benda pos, metarai, belanja alatalatlistrik, balon lampu, foto copy, cetak dan pengandaan sebesar Rp.2.268.000,dimana saksi mendapat penuh dana tersebut.Bahwa permah ada namun untuk hasilnya saksi tidak tahu karna saat itu saksisementara mengikuti pelatihnan di makasar;Bahwa saat Saksi menjadi Kaur Umum pada tahun 2016 hingga 2017, Terdakwa sudah menjabat sebagai Raja Negeri Hatalai, Terdakwa II menjadi Bendahara Negeri,dan Terdakwa III adalah Kaur Pembangunan
Intan Purnamasari, S.H..
Terdakwa:
DODI RAMADAN, S.T.
143 — 0
Standar Dokumen Pengadaaan Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konsultan Badan Usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dokumen Pemilihan Nomor : POKJA.II.KONSULTAN/03.a/ULP-BT/V/2014 Tanggal: 16 Mei 2014 Tahun Anggaran 2014 Disita tanggal 22-11-2022 dari HENRI BELA,S.Sos
226 — 54
Pembangunan;Menetapakan Pemenang untuk:(1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung Untuk PaketPengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yangbernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyarrupiah);(2) Seleksi atau Penunjukan langsung atau paket PengadaanJasa Konsultasi yang bernilai paling tinggiRp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Kepada KPA/ PPKdan Kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan MelaluiKepala Bagian Administrasi layanan Pengandaan