SNI 0135532006.Menimbang bahwa Peraturan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 167/MPP/Kep/5/1997 tentang Persyaratan Teknis Industri danPerdangangan Air Minum Dalam Kemasan telah dicabut olehPeraturan Menteri Perindustrian dan Perdangangan Nomor705/MPP/Kep/1 1/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air MinumDalam kemasan dan Perdangangannya, yang kemudian juga dicabutdan dinyatakan tidak berlaku oleh pasal 23 Peraturan MenteriPerindustrian dan Perdangan Republik Indonesia Nomor : 96/MIND/

JalanSelanjutnya disebut Barang jaminan V / Obyek SengketaV.Selanjutnya diteruskan dengan perpanjangan Kredit (bukti P2, P3) dan ahkirnya pada tanggal 30 Agustus 2006terjadi Restrukturisasi Kredit (bukti P4) dengan jumlahkredit/pinjaman pokok sebesar Rp. 1.900.000.000,00 ( satumilyar sembilan ratus juta rupiah ).Bahwa dalam masa Restrukturisasi kredit tersebut, debiturutama Herry Moelyono meninggal dunia pada tanggal 15Pebruari 2007 (bukti P5) wafatnya almarhum Herry Moelyonoberdampak pada usaha perdangangan

I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdangangan.28) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya.29) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.30) 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.31) 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni

KETUT KARPIANA, MM selaku KadisKoperasi UKM Perindustrian dan Perdangangan.28) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)nomor: 133 Desa Sidakarya.29) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)nomor: 134 Desa Sidakarya.30) 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentangBNP2TKI.31) 4 (empat) lembar Asli surat dari WAYAN PAGEH, SE kepadaKepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan HakPakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatanganioleh

KETUT KARPIANA, MM selaku KadisKoperasi UKM Perindustrian dan Perdangangan.28) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)nomor: 133 Desa Sidakarya.29) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)nomor: 134 Desa Sidakarya.30) 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentangBNP2TKL.31) 4 (empat) lembar Asli surat dari WAYAN PAGEH, SE kepadaKepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan HakPakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatanganioleh

AHYAR bersalah melakukan Tindak Pidana Perdangangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan alternatief pertama Penuntut Umum.

Kepala Dinas Koperasi, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN, KABUPATEN PELALAWAN

Put.No.26/TIPIKOR/2014/PT.PBR= Perusahaan penilai/appraisal, asuransi, dll.4 Penilaian jaminan oleh appraisal (penilai) independen.Bab I Sub Bab A No IN/0044/PMR tanggal 18 April 2001 perihal persyaratancalon debitur termasuk legalitas usaha mengatur sebagai berikut : e Persyaratan umum permohonan kredit bagiPerusahaan dilihat dari legalitas usaha, harusmemenuhi :1 Akte Pendirian berikut perubanhannya yang terbaru.Kartu Tanda Penduduk (KTP).Surat Ijin Usaha Perdangangan (SIUP).Surat Ijin Tempat Usaja

Bab Sub Bab A No IN/0044/PMR tanggal 18 April 2001 perihalpersyaratan calon debitur termasuk legalitas usaha mengatur sebagaiD@rikUt : 22 22 non nnnnnnnnnnn nn nnn nnn nnn nnn nnn n neee Persyaratan umum permohonan kredit bagi Perusahaan dilihat darilegalitas usaha, harus memenuhi :1) Akte Pendirian berikut perubanhannya yang terbaru.2) Kartu Tanda Penduduk (KTP).3) Surat Ijin Usaha Perdangangan (SIUP).4) Surat ljin Tempat Usaja (SITU).5) Surat Win UndangUndang Gangguan (SIUUG/HO).6) Surat lin Usaha

MenteriKehakman; IzinGangguan; Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP);Tanda Daftar Perusahaan (TDP) NPWP PT. SAP KTP dan NPWP Pimpinan Struktur Organisasi Struktur Managemen Surat Izin Prinsip Surat Izin Lokasi Site Plan Surat Pengajuan ke PT. PDAM Surat Pengajuan ke PT. PLN UKLUPL Lalin IMB.4.

sehinggaHalaman 46 dari 62 Putusan Nomor 209/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rahperbuatan materiil Terdakwa tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 114ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keteranganSaksisaksi dan alat bukti Surat yang dihadirkan dalam persidangan tidak adayang dapat menunjukan bahwa Terdakwa terlibat dalamperedaran/perdagangan gelap narkotika maupun barang bukti lain yangmengindikasikan Terdakwa terlibat dalam peredaran/perdangangan

bagi dirinya sendiri secara tanpa hak/melawan hukum,sehingga perbuatan materiil Terdakwa tidak tepat apabila diterapkan ketentuanPasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keteranganSaksisaksi dan alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan tidak adayang dapat menunjukan bahwa Terdakwa terlibat dalamperedaran/perdagangan gelap narkotika maupun barang bukti lain yangmengindikasikan Terdakwa terlibat dalam peredaran/perdangangan

Putusan Nomor 3K/PMTI/AU/II/2021diantaranya yaitu melaksanakan penelitian, pemberitahuanimport eksport dan Dokumen Cukai, memberikan pelayanandan pengawasan pengeluaran barang import dari kawasankepabeanan, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barangeksport ke sarana pengangkut.Bahwa Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 tentangKawasan Perdangangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor107, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4757).Bahwa barang

I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdangangan.bb) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya.cc) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.dd) 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.ee) 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni

I KETUTKARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdangangan.

I KETUTKARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdangangan.1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133Desa Sidakarya.1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134Desa Sidakarya.1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.4 (empat) lembar Asli surat dari I WA YAN PAGEH, SE kepada Kepala KantorPertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanahtanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani

8)9)*) BahwaAkte Pendirian berikut perubanhannya yang terbaru.Kartu Tanda Penduduk (KTP).Surat Ijin Usaha Perdangangan (SIUP).Surat Ijin Tempat Usaja (SITU).Surat Ijin UndangUndang Gangguan (SIUUG/HO).Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Sub Bidang Perdangangan dan Perindustrian

1. Pembangunan Pasar Desa

2. Pengadaan Peralatan Mebel

V. PENANGULANGAN BENCANA ALAM RP. 26.000.000,- (Tidak ada Daftar Bayar, nota nota belanja)

VI.

kalimenjadi Saksi Ahli dalam perkara kepabeanan.Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanansejak bulan Oktober 2017 dan tugas Saksi berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016diantaranya yaitu melaksanakan penelitian, pemberitahuanimport eksport dan Dokumen Cukai, memberikan pelayanandan pengawasan pengeluaran barang import dari kawasankepabeanan, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barangeksport ke sarana pengangkut.Bahwa Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 tentangKawasan Perdangangan

Persyaratan umum permohonan kredit bagi Perusahaandilihat dari legalitas usaha, harus memenuhi :1) Akte Pendirian berikut perubanhannya yang terbaru.2) Kartu Tanda Penduduk (KTP).3) Surat Ijin Usaha Perdangangan (SIUP).4) Surat Ijin Tempat Usaja (SITU).5) Surat Ijin UndangUndang Gangguan (SIUUG/HO).6) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 8) Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).9) Legalitas Usaha Lainnya.*) Bagi perusahaan nasabah/calon nasabah yang usahanyadiperkirakan

danMenengah pada Dinas Koperasi dan Ekonomi KreatifKabupaten Mimika, (fotokopi sesuai denganaslinya ); 92.T92 :Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.203, Atasnama ANDARIAS NAUW, SH, Nip. 19670105 199712 1001, Jabatan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada DinasKoperasi dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika,(fotokopi sesuai denganaslinya ); 93.T93 :Petikan SK Bupati Mimika Nomor: SK.821.203, Atasnama W.J ANNA MARIJEN, Nip. 19630806 198602 2 006,Jabatan Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustriandan Perdangangan

Register : 00219-08/PKG-R/XVI/2013 yang telah dilegalisir.156. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdangangan UD. Jaya Mulia Yusuf Nomor : 476-10/437.56/SIUP.K/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 yang telah dilegalisir.157. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan UD.

Register : 0021908/PKGR/XVI/2013 yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdangangan UD. JayaMulia Yusuf Nomor : 47610/437.56/SIUP.K/II/2011, tanggal 14Februari 2011 yang telah dilegalisir.20157.158.159.160.161.162.163.164.165.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan UD.

Register : 0021908/PKGR/XVI/2013 yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdangangan UD. Jaya MuliaYusuf Nomor : 47610/437.56/SIUP.K/II/2011, tanggal 14 Februari2011 yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan UD.

Register : 0021908/PKGR/XVI/2013 yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdangangan UD. JayaMulia Yusuf Nomor : 47610/437.56/SIUP.K/II/2011, tanggal 14Februari 2011 yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan UD.

Limau Karang Sari Indah yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Laut Timur, KabupatenKotabaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan ResortKotabaru pada tahun 2012 dan ahli bekerja di Fakultas Hukum Unlam sebagai Dosen tetap sejaktahun 1987 sampai dengan sekarang, adapun jabatan ahli sekarang adalah Pembantu Dekan IllBidang Kemahasiswaan dan Alumni ; Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana mengenai tindakpidana penipuan dan penggelapan dalam perdangangan

., di Jakarta Nomor: AHUAH.01.1025226 tanggal10 Juli 2012;: Fotocopy sesuai copy, Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP) No.517/K.14/KPPT/SIUP/32/III/2015 tanggal 4 Maret 2015;Halaman 69 dari 115 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2017/PTUN.MDO49. Bukti T4950. Bukti T5051.Bukti T5152.Bukti T5253. Bukti T5354. Bukti T5455. Bukti T5556. Bukti T5657.Bukti T57: Fotocopy sesuai copy, Pembayaran Retribusi;: Fotocopy sesuai copy, Surat dari Bupati Bolaang Mongondow kepadaPT.