Ditemukan 3000 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : stat suatu status stahl sattu stare stave siate stade stater
Penelusuran terkait : Pt. reksa dana first state indonesian usd balanced plus fund;
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama Perceraian
Register : 05-08-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PA GRESIK Nomor Nomor 1151/Pdt.G/2014/PA.Gs.
Tanggal 10 September 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
19 — 0
  • dalam perkara aquo.par Kewajiban untuk melengkapi pihak ketiga tersebut menjadi pihakTergugat dalam perkara aquo merupakan persyaratan yuridis formilkelengkapan pihak dalam perkara yang harus dilengkapi Penggugat.sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung,dalam putusan Mahkamah rtlchfcsl abafl ltrchfcs0insrsid14246606charrsid6824947 *xmlopenxmlns2uprfactoidnameCity *udfactoidname City *xmlopenxmlns2uprfactoidnameplace *udfactoidname placeAgung*xmlclose*xmlopenxmlns2uprfactoidname State
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum
140 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;Unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan denganmata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas hartakekayaan;Bahwa Judex Facti tingkat pertama gagal membuktikan uang yangdiserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada saksi Susmiyati merupakanhasil dari unsur illicitly acquired assets yang terdiri public funds,public officer, atau state
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2715 — 5659
  • ,M.H. dalam bukunya Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi,2013, halaman 289 menjelaskan bahwa:turut serta orang swasta yang secara substantial membantu pelakupenyelenggara negara dan juga melakukan perbuatan melawan hukum yangdifasilitasi dapat bertanggung jawab sebagai pelaku dengan kualitas turut sertadan pembantuan oleh pengurus korporasi, asalkan pelaku utama yang berasaldari pemerintah (state actors) juga dimintakan pertanggungjawabanberdasarkan Pasal 28 UNCAC 2003, jadi secara doctrinal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
530 — 952
  • kartu: 89650 51212 23362 497,milik: ROSELLY TJUNG.1 (satu) buah kartu SIM provider: TELKOMSEL nomor kartu: 0012 0000 01355655, milik: ROSELLY TJUNG.1 (satu) buah kartu SIM provider: 64k USIM nomor kartu: 89860 11202 310047002S, milik: ROSELLY TJUNG1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10, model number: SQN1003, S/N: 072311481269, PIN: 2B19D948, IMEI: 357759053363719, tanpa sim card dan tanpamemory card, milik: ROSELLY TJUNG.1 (satu) buah laptop merk SONY VAIO Fit 13 A, Tipe: SVF13N12SGS, hardiskSolid State
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
102 — 75
  • PemerintahDaerah Tingkat Il sudah dapat dipastikan ikut menanggung kerugian tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah kerugian dari suatu transaksi dalam PT Bank Sumut otomatis menjadikerugian negara.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUXV2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian keuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare state
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 20 Maret 2017 — Drs. ASLI YAKIN M.Si Bin ARSI YUSMAN
195 — 135
  • Pidana harus melihat kKemuka yaitu bersifat prospektif,pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidakdapat diterima apabila tidak membantu) pencegahan kejahatan untukkepentingan kesejahteraan masyarakat;Halaman 869 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMMenimbang, bahwa disamping itu Negara Indonesia adalah menganuttipe Negara Welfare State atau tipe Negara kesejahteraan, dimana Negara ikutaktip dalam urusan kesejahteraan masyarakat;Menimbang, bahwa ciri
    utama dari Walfare State adalah munculnyakewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi wargamasyarakatnya.
    Dengan kata lain ajaran Walfare State merupakan bentukperalinan staatonthou ding ( pembatasan peran Negara dan pemerintah untukmencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat ) menjadi staatsbemocienis yang menhendaki Negara terlibat aktif dalam kehidupan ekonomidan sosial, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum,disamping ketertiban dan keamanan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidanganterbukti Terdakwa telah menggunakan dana I.M.B. untuk biaya bantuan sosialkemasyarakatan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
122 — 32
  • modal disetor oleh Pemerintah bukan lagi sebagai kKeuangandaerah melainkan modal yang disetorkan sudah dalam bentuk saham danmenerima deviden atas penyertaannya.Halaman 272Putusan Pengadilan TipikorNomor : 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUX1/2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian kKeuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare state
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Putus : 09-03-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2015 —
168 — 41
  • terbaik;Bahwa ahli juga mempunyai sertifikat Professional Certification dibidangAudio Forensic dari Cedar Cambrige, Inggris, sertifikat Certified EC CouncilInstructor (CEI) di bidang computer Hacking and Forensic Investigation dariECCouncil, Amerika Serikat serta Computer Hacking Forensic Investigator(CHFl) Certificate dari ECCouncil, Amerika Serikat; disamping itu ahli jugamerupakan Proffesional Commendation dibidang olan TKP dan AnalisaForensik Barang Bukti dan Forensic Investigator of New York State
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 15-05-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM LUBIS
287 — 264
3. 2 (dua) lembar copy Surat Ministry of State Secretariat RI Secretariat of The Presidential Advisory Council Nomor: B-528/Ses.Watimpres/D1.00.01/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 Subject: Meeting Invitation kepada Mr M. Arief Zainuddin Presiden Director of PT Surveyor Indonesia (Translation Version).
4. 1 (satu) lembar copy Surat Presidential Advisory Council Nomor: B-19/Watimpres/D.07/TU.00.02/11/2016 tanggal 23 November 2016 Subject: Scheme of Support for Non-State Budget Real Sector (Translation Version).
5. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SKU-028/DRU-X/SP/2016 tanggal 10 Oktober 2016 M. Arif Zainuddin kepada Bambang Isworo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - Drs. M. YAHYA (TERDAKWA)
95 — 21
  • 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Madn.artinya dalam penyertaan modal kedudukan modal disetor oleh Pemerintah bukanlagi sebagai kKeuangan daerah melainkan modal yang disetorkan sudah dalambentuk saham dan menerima deviden atas penyertaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUUX1/2013, berkaitan dengan konsep keuangan negara yang dipisahkan,secara otomatis mengacu kepada pertimbangan Mahkamah, yaitu perluasanpengertian kKeuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (welfare state
Pengadilan PA ARGAMAKMUR Perdata Agama
Register : 25-08-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 0381/Pdt.G/2014/PA AGM.
Tanggal 2 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
52 — 29
  • te te Dt Pt et se Oc oeTLE LEE PELE LIE EELICEE ELEC LE CEELE LEE EEL CEE EEL CLEL ELI CLoE LEO LE ELE LEEffffrfrrfffrfrfrfrfffrftrfrfffrrfefrrfefffrfrfrfffrfrrfrfrfrfrrfrffrrffrrfrfrfrrfrrrffrfrrfrffrfrrfrrrtffffrfrrffffrrffrfffrfrfrfrffrrfrfffrfeffrfrfrfrffrfrfrfrfffrfrrfrfrffrrffrfrffrftrfffrfrrfrfrffrrftfrffrfrfftetfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtTLELEE PELE LIE LELIOCIELELIEOIEE LE CELLO LEE EEL CiCLErreero Loreier state
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
136 — 43
  • pertimbangan hukum atau aspek HukumAdministrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsippertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang harusdibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawabanperorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi)sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam HukumPidana ;Bahwa menurut Intruksi Presiden Nomor : 17 Tahun 1967 tentangPengarahan dan Penyederhanaan Perusahan Negara Kedalam TigaBentuk Usaha, dikatakan bahwa Perusahaan Negara Perseroan(Public/State
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
203 — 321
  • untuk menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adilmenurut diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadiTerdakwa, dan bobot perbuatannya serta dampak perbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidaksematamata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindakpidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain: Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ; Untuk pengembalian keuangan negara (State
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
349 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melampaui batas kewenangan tersebut;(b) Putusan MARI Nomor 445 PK/Pdt/2007 tertanggal 19 Agustus 2008 yangpada pokoknya menyatakan:Menimbang mengenai Indenture (Perjanjian Penerbitan Surat Utang), LoanAgreement dan Amanded and Restated Loan Agreement, dan UnderwritingAgreement, bahwa dalam perjanjianperjanjian tersebut tercantumperjanjian tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkanhukum Negara Bagian New York (shall be construed in accordance withand govemed by the laws of the State
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
169 — 49
  • Sistem komputer Processor min intel AdaDriving Simulator core2duoMemory RAM 2GB AdaSolid state device Ada32GBVGA card Ada4. Sistem sensor dan Min 32 port inputaktuator deri Sensor Adamin 16 port output Adake sensor5. Sistem hidrolik Pic a0 Wart 05 ada1 piston min stroke40 mm Adaae Maksimum daya6.
    Sistem komputer Processor min intel Adacore2duoMemory RAM 2GB AdaSolid state device32GB iVGA card Ada4. Sistem sensor dan Min 32 port input Ad, aactuator dari sensorMin 16 port outputke sensor Ada Motor AC max 0.55. Sistem hidrolik PK, 350 Watt Ada4 piston Ada6.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 12-05-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Perdana Putra Mohede
440 — 164
  • MPP kepada UKRSPECEXPORT tanggal 8 Maret 2013 dari BNI Cabang Menteng kepada Bank Penerima JSC The State Export-Import Bank of UKRAINE, KIEV UA No. Rek. BNI : 260578369 dan No. Rek.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-09-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Adrian Herbowo
292 — 120
  • MPP kepada UKRSPECEXPORT tanggal 8 Maret 2013 dari BNI Cabang Menteng kepada Bank Penerima JSC The State Export-Import Bank of UKRAINE, KIEV UA No. Rek. BNI : 260578369 dan No. Rek.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-04-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 02-11-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 14 Juli 2022 — Penuntut Umum:
HALIDIMANJAYA, SH., MH
Terdakwa:
ASNAWI AMRI, S.Sos. Bin H. AMRI
397 — 0
  • Bengkulu State dengan masyarakat RT. 13 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tanggal 4 Oktober 2017.
  • 1 (satu) Eksemplar Surat Keterangan Nomor: 593/49/2002/04/1997 tanggal 20 Desember 1997 atas nama MAASSABIRIN.
  • 1 (satu) Eksemplar Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Walikota Bengkulu Nomor: 590/23/B.I tanggal 15-01-2009 tentang Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bentiring.