Ditemukan 3106 data
71 — 19
Marwan Effendi, SH, MM menyatakanbahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehinggadapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dankeadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensi logis dari delik formil, unsur dapatHalaman 102 dari 114 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2015/PN Pdgmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsure intiharus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.Menimbang bahwa menurut Prof.
82 — 16
Untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Marwan Effendi menyatakan penafsiran yang sempitterhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utamadari hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.
233 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lahan basah (sawah)terbentang luas, namun kini telah berubah, karena tatanan sosialmasyarakatnya;Laju pertumbuhan lahan terbangun yang menggeser fungsi lahanpertanian otomatis mengubah pola ekonomi masyarakat perdesaanDepok yang dominan bermatapencaharian di bidang pertaniantergeser akibat adanya pembangunan perumahan maupun industribaru.
74 — 20
Untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Marwan Effendi menyatakan penafsiran yang sempitterhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utamadari hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.
83 — 28
Marwan Effendi, SH, MM menyatakanbahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehinggadapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dankeadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensi logis dari delik formil, unsur dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsur intiharus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.Menimbang bahwa menurut Prof.
99 — 60
Kodeco untuk menggeser arealnya kesebelah Utara atau kesebelah Barat dari areal yang dicadangkan ini. Dalamrapat pemeriksaan tanah yang diwakili oleh BPN Tk.I, Biro Hukum PemprovKalSel dan juga Kanwil Kehutanan Prov. KalSel dan Kepala Dinas Provserta yang mewakili pemerintah kab .Kotabaru saat itu dan Kepala BidangHakhak atas tanah disampaikan bahwa tidak ada pihakpihak yangmenyatakan keberatan untuk diberikan HGU kepada PT.
130 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa atas perbuatannya;Bahwa dalam perkara a quo, meskipun Terpidana/Pemohon PeninjauanKembali telah menggunakan DIPA STAIN untuk anggaran 5 (lima) Prodi dengancara menggeser
59 — 17
H .Marwan Effendi, SH, MMmenyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapatdisalahgunakan sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukumdalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.
250 — 144
., MKn;Bahwa sebagai masyarakat, Tergugat sama sekali tidak memilikikewenangan untuk memindah/ menggeser titik batas tanah miliknyakarena hal tersebut adalah merupakan kewenangan Kantor PertanahanKabupaten Pesawaran.
152 — 48
Untuk mendapatkan ukuran potential losttentunya diperlukan audit terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa selanjutnya DR.H.Marwan Effendi, SH,MMmenyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapatdisalahgunakan sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukumdalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.
463 — 42
Sitinjak hendak menggeser Excavator beko ketempat lain dan maumelakukan tindakan yang ilegal untuk membuka jalan disitu;e Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa meminta tolongkepada petugas Intel Korem untuk menghentikan kegiatan dilahan tersebut;e Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada penebangan kayu dilahan tersebutserta tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan kayu dilahantersebut;e Bahwa Terdakwa mengetahui dari Dinas Kehutanan bahwa kawasan tersebuttermasuk kawasan HPT;e Bahwa
247 — 156
Sekali lagi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusisesungguhnya adalah undangundang itu sendiridan Putusan MahkamahKonstitusi itu sesungguhnya sudah menggeser makna lama dari undangundang itu menjadi memiliki makna baru dalam undangundang itu.Bahwa Pasal 7 hurufb butir 3 UU MA c.q.
330 — 322
IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG AliasBONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN, yang saksikenal dengan nama BONDAN als ROYAN sebagai salah satu Kadiv bidangPengamanan, dalam rangka mencapai tujuan organisasi telah melakukanperbuatan sebagai berikut:Selama menjabat sebagai Kepala Divisi Pengamanan, saksi BONDAN als ROYANsesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku anggota organisasi bertugasmenerima, menyerahkan, memindahkan, menggeser serta menyimpan persenjataandan bahan
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Faisal Aswan tersebut menunjukkan adanya kerjasamayang erat antara Terdakwa dengan saksi Lukman Abbas, saksi RahmatSyahputra, saksi Wagiman, saksi Anton Ramayadi dan saksi SatriaHendri dalam mewujudkan tindak pidana tersebut ;Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding sebagaimana kamikemukakan di atas, menurut pendapat kami adalah pertimbangan yanghanya mengedepankan aspek teknis ansich, dengan menggeser aspekmateril dari materi keberatan sebagai menjadi titik permasalahan daripermohonan banding
150 — 130
Penggugat telah menggeser Persoalan Hukum yang sangat sensitif, danserius, Penggugat berlindung dibalik figur Pejabat KUA Soreang yangseolah olah mereka yang salah dalam hal penerbitan Kutipan Akta NikahNo. 127/78/II/2012.. Akta Nikah No.127/78/II/2012, tidak ada data yang menyatakan Penggugattelah menikah denan Tergugat H. Moch Yunus. Data tersebut kosongtidak ada tulisan apapun. Bahwa Sadr. Iwan Misbah dan Sdr.
1.H. DJUMANI bin H. NAPIAH
2.SITI ROHANA Binti H. JAHRANI
Tergugat:
1.Hj. ZUBAIDAH
2.FITRI WAHYUNI Binti H. SYARIFUDDIN
3.WAHYU YULIANTI Binti H. SYARIFUDDIN
4.YENI Istri alm. Syahrudin Bin. H. Napiah
5.AGUS HIDAYAT Bin SYAHRUDIN
6.NORLENAWATI Binti SYAHRUDIN
7.NURYANI Isteri alm. H. ILHAM HANAFIAH Bin H. Napiah
8.MUHAMMAD EDWIN Bin H. ILHAM HANAFIAH
9.MUHAMMAD RIFANI Bin H. ILHAM HANAFIAH
10.MUHAMMAD DEDY SETIAWAN Bin H. ILHAM HANAFIAH
11.FITRIYANI Istri Alm. H. MUHAMMAD IRWANSYAH Bin H. Napiah
12.RUZMANA AGRAWATI Binti H. MUHAMMAD IRWANSYAH
13.AHMAD FAUZAN LUKMANA Bin H. MUHAMMAD IRWANSYAH
14.MUTIARA SYAHIDAH Binti H. MUHAMMAD IRWANSYAH
15.Hj. NORHASANAH Binti H. NAPIAH
16.DEWI NATALIA Isteri alm. Ferry Fadli Bin H. Napiah
17.DELFI NOR OCTAVIANI Binti FERRY FADLI
18.MUHAMMAD ABDORAHMAN Bin FERRY FADLI
19.MUHAMMAD MUCHTAR Bin H. NAPIAH
20.HENDRA WAHYUDI Bin H. SYARIFUDDIN
21.H. HAMDANI HAMID
22.AZHAR KADRI
Turut Tergugat:
1.ACHMAD ANTAL, HS Bin alm Kurba
2.NGADI
3.Pemerintah Republik Indonesia propinsi kalimantan timur
4.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
5.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
6.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
98 — 10
Achmad Antal HS Turut Tergugat I menjadi masingmasingtanggal 13 Maret 2004, digunakan mengklaim dengan menggeser ke arahSelatan ke sisa tanah hak waris Para Penggugat dan Tergugat selakuAhli Waris H.
71 — 31
TANPA NAMAsewaktu kapal berada di Tanjung Cakang, Membantu membongkar(menggeser posisi) muatan bilamana nanti telah sampai di tempat tujuan(Pulau Kijang), Melaksanakan tugastugas lainnya yang diberikan olehNakhoda SB. TANPA NAMA (Sdr. AWANG);Bahwa tugas Sdr. AWANG selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA antara lainsebagai berikut merekrut ABK dan menyetujui Terdakwa sebagai ABK diSB. TANPA NAMA, Mengemudikan SB.
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1312 — 488
Itu best practicekarena kami dalam bisnis airline ituseasonal, ketika low season dapatdikatakan kami merugi sehingga ketikademand tinggi maka kami akan mencaripengganti kerugian di peak seasondengan menggeser harga yang tinggi danitu best practice di semua negara (videbukti B14);lit.
ATMARIADI,SH,MH
Terdakwa:
Ir.RITA SUNELVIA DEWI,MT,IAL
124 — 49
Marwan Effendi, SH, MM menyatakanbahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehinggadapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban danHal 120 dari 135 Putusan No :10/Pid.SusTPK/2018/PN Pdgkeadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensi logis dari delik formil, unsur dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsure intiharus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.Menimbang bahwa menurut Prof.
113 — 30
Marwan Effendi, SH, MM menyatakanbahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehinggadapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dankeadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensi logis dari delik formil, unsur dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsure intiharus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.Menimbang bahwa menurut Prof.