Ada 3. syarat mengenaipertangungjawaban pidana : 1 Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan. 2 Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu. 3 Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. 24(Vide Handboek van het Nederlandsche Indische Strafrecht , penerbit PT.Bina Aksara, Jakarta, Cetakan I, 1987, hal. 107). Menimbang, bahwa sedangkan menurut Prof.

Pengguna Anggaran(KPA) dan TERDAKWA II selaku Kasi Sarana dan Prasarana Operasional KPLPdan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mempunyal kewenanganmemproses pembahasan usulan kegiatan dan anggaran pengadaan kapalpatroli Kelas III di Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut serta mengaturproses pengadaan kapal patroli Kelas Ill Type FRP panjang 28,5 meter padaDirektorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI,mengetahui bahwa uang tersebut diberikan agar para Terdakwa mengatur PT.Bina

(tigajuta enam ratus ribu rupiah)12.Uang makan sejumlah Rp 1.400.000, (Satu juta empat ratus ribu rupiah) Dari rangkaian perbuatan TERDAKWA dan TERDAKWAIIsebagaimana telah diuraikan diatas, yang telah menerima uang dari PT.Bina Mina Karya Perkasa, PT. Fibrite Fibreglass, PT. ProskuneoKadarusman, PT. Sarana Fiberindo Marina, PT.

juta enam ratusribu rupiah)9.Staf Dirjen Hubla (2 orang) sejumlah Rp 1.400.000, (Satu juta empat ratusribu rupiah)10.Sekretaris DJONI ANWIR ALGAMAR (3 orang) sejumlah Rp 1.500.000,(Satu juta lima ratus ribu rupiah)11.Petugas percetakan laporan (HERYONO) sejumlah Rp 3.600.000, (tigajuta enam ratus ribu rupiah)12.Uang makan sejumlah Rp 1.400.000, (Satu juta empat ratus ribu rupiah) Dari rangkaian perbuatan TERDAKWA dan TERDAKWA Ilsebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah menerima uang dari PT.Bina

Danan Jaya alias Rahmad, kemudian Terdakwa langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut yang dalamkeadaan tidak dikunci stang dengan cara mendorongnya hingga ke pagarkawat yang sebelumnya telah dilubangi, setelah tiba di luar perumahanTerdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut denganmemotong kabel lalu menyatukan masa kabel hingga sepeda motor hidupdan membawanya pergi ke rumah Terdakwa di daerah Kandis tanpasepengetahuan dan seizin dari saksi Rahmad Danan Jaya maupun pihak PT.Bina

GALENA PERKASA, PT.BINA ERA NUSANTARA, PT. DAYA MUKTI, PT. IRON BIRD, PT.MAGNA MULYA, PT. OOCL LOGISTIK INDONESIA dan PT. YUSENLOGISTIK, dengan tanggal yang sama, tujuan lokasi pengirimansemua juga sama dengan Nomor Surat Jalan yang tertera di invoiceyang ditaginkan oleh PENGGUGAT, hal mana di system yang adapada TERGUGAT untuk 1 (satu) Nomor Surat Jalan hanya bisadipake untuk satu kali pengiriman barang dan hanya bisa dipake olehsatu perusahaan jasa pengiriman/transportir;3.4.

MAGNA MULIA.INDONESIA MAKASAR, Transporter PT.BINA, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinyadipersidangan, selanjutnya diberi tanda T12F;41.Fotokopi Print Out Dokumen by system di computer Surat Jalan dengannomor : 0088.13.02.00042233, Customer PT. MIDI UTAMA BEKASI,Transporter CV.

SUMBER ALFARIA TRIJAYAPONTIANAK, Transporter PT.BINA ERA NUSANTARA2. 0088.13.02.00041764 Customer PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYAMAKASAR,, Transporter PT.

Bahwa, atas tanah tersebut selama ini digunakan sebagai tempat usahaoleh PT.BINA EXPROTAMA (BINEX) bergerak dalam bidang pabrikanmemproduksi Jok Mobil dan karoseri oleh Almarhum Boim Sukijo, yangkemudian dilanjutkan oleh PENGGUGAT sebagai tempat usaha bengkeldan terakhir disewakan kepada Pihak lain meneruskan usaha Bengkel,Pencucian mobil dan Pengecatan mobil / dengan teknologi oven.Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel..

telah melakukan penangkapanterhadap kegiatan pemindahan BBM jenis solar.e Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang aktifitas pemindahanBBM jenis solar.e Bahwa saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishidengan nomor polisi DA 1846 AE yang bertuliskan Pertamina kapasitas 5.000(lima ribu) liter yang sudah dalam keadaan kosong.e Bahwa pada saat ditanyakan kepada supir truck tangki tersebut, supirmenjelaskan bahwa baru selesai bongkar muat BBM jenis solar di gudang PT.Bina

Bina Citra KharismaLestari Alamat: Buah Batu Rt 03 Rw 04 Menger HilirKecamatan Suka Mulya Bandung ,adalah pekerja PT.Bina Citra Kharisma Lestari yang beralamat di Jl.Cisirung Km. 6,8 Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung,yang dalam hal ini telah memilih tempat kediamanhukum tetap pada kantor kuasanya IYAN SOPYANJabatan: Wakil Ketua DPD SPN Provinsi Jawa BaratAlamat : Kp.

PT.Bina Pulau Weh Ratta Industri maka rentang waktu pemilikan danpenguasaan tanah dimaksud sampai dengan adanya gugatan Penggugat telahmencapai kurang lebih 34 (tiga puluh empat tahun). Berdasarkanketentuan Pasal 1963 ayat 2 jo. 1967 Kitab UndangUndang HukumPerdata berbunyi seorang menempati sebidang tanah dapat menjadipemilik tanah tersebut kalau sudah menempatinya selama 30 tahun tanpaada gangguan.

PT.Bina Pulau Weh Ratta Industri maka rentang waktu pemilikan danpenguasaan tanah dimaksud sampai dengan adanya gugatan Penggugat51telah mencapai kurang lebih 34 (tiga puluh empat tahun). Berdasarkanketentuan Pasal 1963 ayat 2 jo. 1967 Kitab UndangUndang HukumPerdata berbunyi seorang menempati sebidang tanah dapat menjadipemilik tanah tersebut kalau sudah menempatinya selama 30 tahun tanpaada gangguan.

PuspaChandra Sarana NPWP 01.391.980.8012.000 dan 2 set lampiranberupa Kwitansi, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan atas nama PT.Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8018.0002.1 Set SPT Masa PPN bulan Januari 2012 PT CHANDRA PRIMAPERSADA beserta lampiran berupa SSP dan 2 Set lampiran berupakwitansi, Faktur Pajak, Surat Jalan, Invoice PT Bina Semesta GiarthaLestari NPWP 01.861.867.8018.0003.1 Set SPT Masa PPN bulan Februari 2012 PT CHANDRA PRIMAPERSADA beserta lampiran berupa SSP, 3 Set

PuspaChandra Sarana NPWP 01.391.980.8012.000 dan 2 set lampiranberupa Kwitansi, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan atas nama PT.Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8018.000 1 Set SPT Masa PPN bulan Januari 2012 PT CHANDRA PRIMAPERSADA beserta lampiran berupa SSP dan 2 Set lampiran berupakwitansi, Faktur Pajak, Surat Jalan, Invoice PT Bina Semesta GiarthaLestari NPWP 01.861.867.8018.000Halaman 34 dari 129 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ckr1 Set SPT Masa PPN bulan Februari 2012 PT CHANDRA

BINA SEMESTAGIARTHA LESTARI yang Saksi ingat ketika didirikan tahun 1998adalah:Halaman 50 dari 129 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Ckre Albertine Bloem (almrhm) sebagai Komisarise Farid Aidid sebagai Presiden Direkture Faisal Aidid sebagai DirekturSetelah itu Saksi tidak mengetahui lagi karena Perusahaan belumdidaftarkan di Kementerian Hukum dan belum sempat beroperasi dalamkepengurusan Saksi; Bahwa Saksi menyatakan Akta pendirian PT.BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI diterbitkan oleh Notaris SovyediAndasasmita

PuspaChandra Sarana NPWP 01.391.980.8012.000 dan 2 set lampiranberupa Kwitansi, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan atas nama PT.Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8018.0001 Set SPT Masa PPN bulan Januari 2012 PT CHANDRA PRIMAPERSADA beserta lampiran berupa SSP dan 2 Set lampiran berupakwitansi, Faktur Pajak, Surat Jalan, Invoice PT Bina Semesta GiarthaLestari NPWP 01.861.867.8018.0001 Set SPT Masa PPN bulan Februari 2012 PT CHANDRA PRIMAPERSADA beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran

PuspaChandra Sarana NPWP 01.391.980.8012.000 dan 2 set lampiranberupa Kwitansi, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan atas nama PT.Bina Semesta Giartha Lestari NPWP 01.861.867.8018.000 1 Set SPT Masa PPN bulan Januari 2012 PT CHANDRA PRIMAPERSADA beserta lampiran berupa SSP dan 2 Set lampiran berupakwitansi, Faktur Pajak, Surat Jalan, Invoice PT Bina Semesta GiarthaLestari NPWP 01.861.867.8018.000 1 Set SPT Masa PPN bulan Februari 2012 PT CHANDRA PRIMAPERSADA beserta lampiran berupa SSP, 3 Set lampiran

Bahwa selain ditugaskan sementara di PT.Perdana Atma Jaya (PT.PAd)sebelumnya Penggugat juga pernah ditugaskan sementara di salah satuperusahaan di bawah naungan PT.Bengkalis KudaLaut seperti di PT.PalasPermai untuk membuat denah dan menyesuaikan dengan lahan di lapangan,di PT.Bina Lestari Fang, PT.Tri Tunggal Abadi, PT/Dumai Motor, meskipunditugaskan di salah satu perusahaan tersebut, tetapi semua administrasi dansistem penggajian karyawan dilakukan di kantor pusat yaitu PT.BengkalisKuda Laut ;6.

Penggugat Konvensi ditugaskan untuk sementara waktu di PT.PerdanaAtma Jaya (PT.PAJ) dan selanjutnya juga menyebutkan bahwa sebelumnyaPenggugat Konvensi pernah ditugaskan di salah satu perusahaan di bawah naunganPT.Bengkalis Kuda Laut (PT.BKL) seperti di PT.Palas Permai untuk membuat denahdan menyesuaikan dengan lahan di lapangan, di PT.Bina Lestari Fang (PT.BLF), diPT.Tri Tunggal Abadi (PT.TTA), dan di PT.Dumai Motor yang mana semuaadministrasinya dan sistem penggajiannnya tetap dilakukan di kantor

Dwipa Konetra dan PT.Bina Energi SelarasPendidikan : S11.Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yang terdiri dari untukTerdakwa I. Deswal Arief, S.H., Andi Suhernandi, S.H.,M.H., Fatma Jufri, SH, Wardaya,S.H.,M.H., Resdianto Willem, S.H.,LLM., Iqbal Jefriano, S.H., Rully Arif Prabowo, SH,MH, Advokatadvokat pada Kantor Hukum DESWAL LAW OFFICE Advocates andCounsellors at Law beralamat di Jakarta Jalan R.P.

Dwipa Konektra dan PT.Bina Energi Selaras mendapatkan pembayaran Angsuran ke5 sebesar Rp.3.745.969.920, (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratusenam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) seolaholah seluruhitem pekerjaan dalam Kontrak sudah terlaksana 100%, padahal terdakwa I DaniZaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan serta saksi Ir.

Hal tersebutdapat Pemohon tunjukkan dengan : Bukti pembayaran utang Termohon pada PT BosanAuto Finance; Bukti pembayaran utang lembaga jasa keuanganFIF; Bukti pembayaran utang pada Adira Finance; Bukti kwitansi penebusan gadai surat nikahtertanggal 13112018; Kartu identitas Konsumen Mega Zip ; PT.Bina arta Ventura ;4. Bahwa dengan bukti bukti tersebut diatas, makaalasan Pemohon untuk mengikrarkan satu talak rajl kepadaTermohon, tidaklah mengada ada .DALAM REKOPENSI1.

Nopember 1982 dihadapan Notaris dan PPAT Chufran Hamal,SH, serta akta tambahan No: 3 Tertanggal I November 1982, yang merupakanakta otentik karena berdasarkan Pasal 165 HIR yang masih berlaku hingga saatini dimana kesepakatan jual beli tersebut merupakan akta perjanjian yang sah,mempunyai kekuatan hukum serta mengikat bagi para pihak.Bahwa dalam Akta Perjanjian tersebut, Tergugat I melakukan perbuatan hukummembeli Obyek Sengketa dari Tuan Boodiono (bukan Imelda Budiono) dalamjabatannya selaku Direktur PT.Bina

Kemudian saksi menghubungi anggotaPomal untuk datang ke tepat tersebut.Setelah anggota Pomal datang, tidak berapa lama kemudian terdakwaCHRISTIAN NOVIANTO Bin NOMO MUKARDONO selaku karyawan PT.Bina Maju Multi Karsa (pengembang perumahan Wisata Bukit Mas) datang.Selanjutnya anggota Pomal tersebut menanyakan kepada terdakwa asalkesatuan sdr. Toni Fadli, namun terdakwa tidak menjawab.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihakyang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihaklain berhak untuk memperjuangkan hakhaknya dalam koridorhukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri, hal mana dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugatmempunyai hak untuk menentukan SiapaSiapa orang ataupihakpihak yang akan diajukan sebagai pihakpihak dalamgugatan Penggugat, termasuk untuk menentukan apakah PT.BINA

PT.BINA SARANA BERSAMA dengan nilai penawaran Rp. 3.862.480.000, ( tigamilyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)5. PT. TRIASA PUTRA ABADI dengan nilai penawaran Rp. 3.867.467.000, (tigamilyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu)rupiah6. PT. REZAIND BERSAMA dengan nilai penawaran Rp. 3.899.032.000, (tigamilyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah)7.

PT.BINA SARANA BERSAMA dengan nilai penawaran Rp. 3.862.480.000, ( tigamilyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)dikarenakan Kemampuan Dasar tidak mempunyai pengalaman sebelumnyasesuai bidang dan sub bidangnya.5. PT.

PT.BINA SARANA BERSAMA dengan nilai penawaran Rp. 3.862.480.000, ( tigamilyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)dikarenakan Kemampuan Dasar tidak mempunyai pengalaman sebelumnyasesuai bidang dan sub bidangnya5. PT.

Kedua, setelah bangunan berdiri dan telah dilakukan AkadJual Beli sebesar 10% dari plafon kredit.....Bukti P6Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan keberatannya terhadap uangtambahan di luar harga Objek Perkara dari harga seharusnya, karenamenurut PARA PENGGUGAT, PT.BINA SARANA MEKAR yang diwakiliHal. 6 dari 57 Putusan. Nomor. 588/Padt. G/2016/PN.

BSM Penggugat MW dengan alamat email: avicounicorp@yahoo.com, tanggal 16 Juni 2015, yang diberi tanda : T.I &T.ll 11Fotocopy Surat dari Para Tergugat/PT.BINA SARANA MEKARNo. 048/EXT/LGL/P.11/XV2015 tertanggal 10 November 2015 perihal:Pemberitahuan Serah Terima Kavling Royal Residence Puri 11, yang diberi tandaHal. 38 dari 57 Putusan. Nomor. 588/Pat.G/2016/PN.

Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT PLKno.89 nama pemegang hak sebelumnya PT.BINA KARYA PERMAI, buktiini diajukan oleh Terbanding semula Penggugat hal ini menunjukan bahwaada yang ditutuptutupi karena tidak sesuai prosedur bahwa sebelumnyaadalah berbadan hukum PT(Perseroan Terbatas) dan dihubungkan denganbukti P1 s/d P 18 Sertifikat Hak Guna Bangunan menunjukan atas namaCV.BINA KARYA PERMAI artinya ada sesuatu yang berubah, yang menjadipertanyaan apakah itu merupakan badan hukum yang sama??

EtikDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; BB No 213:1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Tugas KetuaDPRD Propinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 211/SPT/DPRD/2018,tanggal 25 September, memerintahkan kepada 12 Anggota Komisi BDPRD Propinsi Kalimantan Tengah, Untuk melaksanakan tugas dinaskunjungan kerja ke Propinsi DKI Jakarta, dalam rangka PengawasanTerkait Pengelolaan Limbah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sertaDampak Sosial Ekonomi untuk Masyarakat sekitar atas keberadaan PT.Bina

beroperasi / Kegiatan di wilayah PropinsiKalimantan Tengah; BB No 214:1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Tugas KetuaDPRD Propinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 219/SPT/DPRD/2018,tanggal 02 Oktober, memerintahkan kepada 12 Anggota Komisi BDPRD Propinsi Kalimantan Tengah, Untuk melaksanakan tugas dinaskunjungan kerja / peninjauan lapangan dalam rangka PengawasanTerkait Pengelolaan Limbah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sertaDampak Sosial Ekonomi untuk Masyarakat sekitar atas keberadaan PT.Bina

Kalimantan Tengahatas nama Borak Milton, Dipl.ED, SH., MH; BB No 213:1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Tugas KetuaDPRD Propinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 211/SPT/DPRD/2018,tanggal 25 September, memerintahkan kepada 12 Anggota Komisi BDPRD Propinsi Kalimantan Tengah, Untuk melaksanakan tugas dinaskunjungan kerja ke Propinsi DKI Jakarta, dalam rangka PengawasanTerkait Pengelolaan Limbah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sertaDampak Sosial Ekonomi untuk Masyarakat sekitar atas keberadaan PT.Bina

Pos Indonesia (Persero) dengan PT.BINA CITRA PERSADA (PT. BCP) Nomor : 027 / Poslog /Pemsar2 / 0108 / Nomor : 002/PKBBBCP/1I/2008,tanggal 16Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa OperasionalBatubara, yang ditandatangani oleh M. DJUFRI LIGA selakuArea Manajer Pos Logistik Makasar dengan PONCOL MARJADAselaku Direktur Utama PT. BCP; Ditindaklanjuti dengan PKS antara PT. Pos Indonesia(Persero) dengan PT.

Pos Indonesia (Persero) dengan PT.BINA CITRA PERSADA (PT. BCP) Nomor : 027/Poslog/Pemsar2/0108/Nomor : 002/PKBBBCP/I/2008, tanggal 16Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa OperasionalBee C EG eePKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. IqbalFadhilah Nomor : 028/Poslog/Pemsar 2/ 0108 / NomorO001/IF.POS/BB/0108, tanggal 17 Januari 2008, tentangPengangkutan dan Jasa OperasionalBatubara; Hal 50 dari 307 Put No. 984 / Pid. B / 2009 / PN. JKT.

Pos Indonesia (Persero) dengan PT.BINA CITRA PERSADA (PT. BCP) Nomor : 027/Poslog/Pemsar2/0108/Nomor : 002/PKBBBCP/1I/2008,tanggal 16Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa OperasionalHal 84 dari 307 Put No. 984 / Pid. B / 2009 / PN. JKT. PST.Batubara, yang ditandatangani oleh M. DJUFRI LIGAselaku Area Manajer Pos Logistik Makasar denganPONCOL MARJADA selaku Direktur Utama PT.BCP ; Ditindaklanjuti dengan PKS antara PT. Pos Indonesia(Persero) dengan PT.