Put No : 05K/PM.Ill12/AD/I/201 7MenimbangMenimbangMenimbangdar/atau Surat yang karena persesuaiannya baik antara satu danyang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwasudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis memperolehpetunjuk sebagai berikut :Barang bukti surat dari BNN Kota Surabaya (yang merupakan salahsatu. instansi yang ditunjuk berdasarkan Permenkes Nomor194/Menkes

mengandungMetamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan , hasilpemeriksaan tersebut dikeluarkan oleh UPTD LabortoriumKesehatan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Badanatau Laboratorium yang berwenang melakukan pengujianHal 28 dari Hal 51 Putusan No:54K/PM.103/AD/V/2019MenimbangMenimbangnarkotika dalam rangka proses penyidikan tindak pidananarkotika, sebagaimana tertuang dalam Daftar PemeriksaanNarkotika Dan Psikotropika Huruf A angka 7 berdasarkanLampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/MENKES

UPT dan KTUPuskesmas, UPT Lainnya;1 (Satu) buah map biru berisikan kumpulan peraturan antara lain :1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentangPelaksanaan Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalampenyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor HK/MENKES/32/I/2014 tentangPelaksanaan Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

UPT dan KTUHal. 523 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.Puskesmas, UPT Lainnya ;1 (Satu) buah map biru berisikan kumpulan peraturan antara lain :1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentangPelaksanaan Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalampenyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor HK/MENKES/32/I/2014 tentangPelaksanaan Standar Tarif

UPT dan KTUPuskesmas, UPT Lainnya;1 (Satu) buah map biru berisikan kumpulan peraturan antara lain :1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentangPelaksanaan Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam penyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan;1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor HK/MENKES/32/I/2014 tentangPelaksanaan Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

UPT dan KTUPuskesmas, UPT Lainnya;1 (Satu) buah map biru berisikan kumpulan peraturan antara lain :1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentangPelaksanaan Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalampenyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor HK/MENKES/32/I/2014 tentangPelaksanaan Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat lLanjutan

KM, pada sampel urine Terdakwatidak ditemukan zat narkotika akan tetapi pada sampel darah ditemukan zatnarkotika jenis THC/ganja dan Methamphetamine yang merupakan zat narkotikagolongan I berdasarkan UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.MenimbangMenimbangBahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan Kesehatan Provinsi

3 Salatiga, setelah dilakukan pemeriksaanurine Terdakwa tersebut, positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalamDaftar Narkotika Golongan Lampiran Nomor urut 61 UndangUndang RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut telah diterangkan dan dibacakankepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti dengancermat, barang bukti tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh instansi dan pejabatyang berwenang dan berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES

dipersidangan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,10 gram, terhadap barangbukti dan dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yangberwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah diBidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atauBNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebuthendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan IlmuPengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 1332/MENKES

.02.03/I/0046/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :HK.03.05/I/3107/2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengadaan Barang / Jasa dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kantor Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan

Nomor : KP.03.01/Menkes/255/2015 tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan PimpinanTinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Bina UpayaKesehatan Rujukan Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang Nomor : HK.03.05/III.6/827/2015 tentang Revisi PenetapanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Direktorat Bina UpayaKesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2015.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Bina UpayaKesehatan

,(enam belas belas milyar delapan ratus juta rupiah);Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut sebagai sebagai Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) terhitung mulai bulan Juli Tahun 2015;Bahwa jabatan saksi di kementerian keshatan RI adalah sebagai DirekturBina Upaya Kesehatan Rujukan yang diangkat sebagai Direktur BinaUpaya Kesehatan Rujukan adalah berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor KP.03.01/Menkes/255/2015 tanggal 6 Juli 2015tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan darijabatan

Nomor :KP.03.01/Menkes/255/2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diLingkungan Kementerian Kesehatan.12) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur Bina Upaya KesehatanRujukan Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Nomor :HK.03.05/III.6/827/2015 tentang Revisi Penetapan Panitia Penerima HasilPekerjaan Di Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran2015.13) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Direktur

R.I Nomor :HK.02.03/1/0046/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan MenteriKesehatan Nomor :HK.03.05/I/3107/2012 tentang Pembentukan OrganisasiPengadaan Barang / Jasa dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Anggota Kelompok KerjaULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan PejabatPenerima Hasil Pekerjaan Pada Kantor Direktorat Jendral Bina UpayaKesehatan11) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor :KP.03.01/Menkes

Keputusan Menteri Kesehatan No.Hk.01.07/MENKES/249/2020 tentangPenetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah KabupatenTangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, ProvinsiBanten Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID19.6. Keputusan Gubernur Banten No.443/Kep.114Huk/2020 tentangPenetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (Covid19) diwilayah Provinsi Banten.7.

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor ; 86/Menkes/XI/1976 tentang produksidan peredaran makanan;f. Keputusan Dirjen POM nomor 02665/B/SK/VII/1991 tentang produksimakanan bayi dan anak;g.

Aloma Kreasi Kayangan;1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Fiskal nomor SKF00001/WPJ.05/KP.0603/2015 tanggal 25 Februari 2015 wajib pajak PT.Aloma Kreasi Kayangan yang ditandatangani oleh HERIANTO selaku a.nDirektur Jenderal Pajak Kepala Kantor;13 (Tiga Belas) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia nomor HK.02.02/MENKES/60/2016 tentang Kuasa PenggunaAnggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani olehNILA FARID MOELOEK selaku Menteri Kesehatan Republik

H.M SUBUH., MPPM selakua.n Menteri Kesehatan Republik Indonesia Direktur Jenderal PP dan PL;3 (Tiga) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor KP.03.01/Menkes/258/2015 tanggal O6 Juli 2015 tentangPengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari JabatanPimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, atasnama drg. R. VENSYA SITOHANG M.

Bahwa terhadap NFC termasuk barang larangan pembatasan sesualPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 jo Kepmenkes NomorHK.01.07/MENKES/234/2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60Tahun 2017 jo Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/234/2018.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani danbersedia untuk diperiksa; Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak pernah terlibat dan/ataudisangkakan

Putusan Nomor 89K/PM.102/AD/X/2021Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatanmelawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatuyang bertentangan dengan hukum.Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidakmempunyai izin yang sah dari pejabat yangberwewenang mengeluarkan izin yakni Menkes RI untukMenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika golongan .

Putusan Nomor 89K/PM.102/AD/X/2021Pengertian tanoa Hak disini adalah Terdakwa tidakmempunyai izin yang sah dari pejabat yangberwenang mengeluarkan izin yakni Menkes RI untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatanMenawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan harus disertai dan

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/V1I/2011Tentang Pedagang Besar Farmasi Pasal 19 bahwa PBF Cabang hanyadapat menyalurkan obat dan/atau bahan obat di daerah provinsi sesualdengan surat pengakuannya.

Bukti T16Tanggapan Akhir Teradu (Penggugat) Tanggal 6 Januari 2018kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor755/MENKES/PER/NV/2011 Tentang Penyelenggaraan KomiteMedik di Rumah Sakit (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi terkait dengan Pasal18 (fotokopi dari fotokopi);Surat Nomor: TU.03.02/KKVIIV0710/2018 tertanggal

Bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun Barang buktisurat tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenangmelakukan pemeriksaan narkotika sebagaimana yangditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012, akan tetapi suratketerangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwadipersidangan dan keterangan Terdakwa yang diberikannyakepada Saksi1 ketika Saksi1 memeriksa Terdakwa diMarindam V/Brw yang menerangkan bahwa Terdakwa telahmenggunakan sabusabu

Selaku pejabatpembuat komitmen RSUP Mohammad Hoesin Pelambang dan penanggung lawibpengadaan pe'ralatan medik sesuai dengan SK MenKes No. HK.03.05 /1/251/2010tanggal 18 Januari 2010, bertindak sebagai pemilik pekerjaan serta bertanggung jawabkepada Direktur Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah membuat perjanjiankontrak kerjasama pengadaan medict/kesehatan dengan saksi H. ERTONOSOEKARDJO, Drg, MSc selaku Direktur Utama PT. BHAKTI WIRA HUSADA(PT.

Departemen Kesehatan RI Dirjend PelayananKefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tg 10 Okt 2005 perihalperluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum I) utk menanmbah jenis alkesproduksi Neijing City Southwest Medical Equipment CO,LTD,China,UniMInc,Korea Headstar Medical Products CO,LTD,Taiwan.1 (satu) lembar legalisir surat Departemen Kesehatan RI Dirjend PelayananKefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tg 10 Okt 2005 perihalperluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum I)Lamp Kep Menkes

produksi sertifikatproduksi alkes (Addendum I) persetujuan dalam bentuk Addendum I.1 (satu) lembar legalisir srt Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian dan Alkes,dgnNo: HK.05.DJ.V.AK.387, tgl 5 Sept 2006, perihal: perluasan keagenan izinpenyalur alkes(addendum IT) untuk menambah jenis alkes produksi Violet tradingCO,LTDJapan.1 (satu) lembar legalisir surat Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan, dengan nomor: HK.05.DJ.V.AK.387, tanggal 5 September 2006,tentang Addendum IJ, Lampiran Keputusan Menkes

sertifikatproduksi alkes (Addendum I) persetujuan dalam bentuk Addendum I.1 (satu) lembar legalisir surat Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian dan Alkes,dgnNo: HK.05.DJ.V.AK.387, tgl 5 Sept 2006, perihal: Perluasan Keagenan IzinPenyalur Alkes (addendum II) untuk menambah jenis alkes produksi Violet tradingCO,LTDJapan.1 (satu) lembar legalisir surat Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan, dengan nomor: HK.05.DJ.V.AK.387, tanggal 5 September 2006, tentangAddendum II, Lampiran Keputusan Menkes

Kesehatan RI Dirjend PelayananKefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tgl 10 Okt 2005 perihalperluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum I) utk menanmbah jenis alkesproduksi Neijing City Southwest Medical Equipment CO,LTD,China,UniMInc,Korea Headstar Medical Products CO,LTD,Taiwan; 1 (satu) lembar legalisir surat Departemen Kesehatan RI Dirjend PelayananKefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067, tgl 10 Okt 2005 perihalperluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum I) Lamp Kep Menkes

produksi sertifikatproduksi alkes (Addendum I) persetujuan dalam bentuk Addendum I, 1 (satu) lembar legalisir srt Depkes RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes, dgn No:HK.05.DJ.V.AK.387, tgl 5 Sept 2006, perihal: perluasan keagenan izin penyaluralkes (adendum I)untuk menambah jenis alkes produksiViolet trading Co,Ltd Japan1 (satu) lembar legalisir surat Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan, dengan nomor: HK.05.DJ.V.AK.387, tanggal 5 September 2006, tentangAddendum II, Lampiran Keputusan Menkes

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari LaboratoriumKesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tersebut tidak menemukanAmphetamines dalam urine Terdakwa, namun dari hasil pemeriksaan urineTerdakwa dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tersebut telahmenunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diperiksa di lembaga resmisebagaimana ditentukan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor522/Menkes/SK/V1/2008 tanggal 6 Juni 2008 sehingga Majelis berpendapat bahwabukti surat

Sp.B (Fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Sekretariat Jenderal Menkes RI Nomor KP.01.02.3.3.14847, tanggal 18 Oktober 2010 Perihal:Pengembalian Tenaga Dokter Spesialis an. Dr.

Bahwa benar Terdakwa dalam mengangkut, serta membawaganja dari Aceh Tamiang ke Marelan Medan tidak adaijin dari pejabat yang berwenang cq Menkes.17. Bahwa benar Terdakwatidaklah seorang dokter,ilmuan, Apoteker, atau Pejabat yang mempunyai ijindan mendapat wewenang dari pejabat yang berwenanguntuk itu untuk membawa dan mengangkut ganjatersebut tanggal 21 September 2008 dari Aceh Tamiangke Marelan Medan (sdr.