Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jakarta IV Depatemen Keuangan RI yang dimuat di Harian SuratKabar KOMPAS hari senin tanggal 20 September 2010 (tertanda bukti T.1T.2 11);Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 531 atas nama MUHAMAD ANDYARSLAN DJUNAID (tertanda bukti T.1 T.2 12) ;Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/430/V/2011/Dit ReskrimumTentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Direktur ReserseKriminal Umum Polda Metro Jaya Tertanggal 18 Mei 2011 (tertanda buktiT

barang itu dilarang misalnya Narkotika, maka bea Cukaitidak dapat menyelesaikan persoalan itu di dalam Pelabuhan;Bahwa pada Pasal 53 ayat (4) dinyatakan kecuali terhadap barangdimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang dimaksud disini kalau kedapatan, walaupun adasanksi administrasi tetap dikenakan sanksi pidana;Bahwa mengenai adanya ketentuan Pasal 103 khususnya 103 huruf aUndangUndang Kepabeanan, maksudnya bila ada orang yangmemalsukan dokumen, ada izin dari Depatemen

seperti telah diuraikan di atas, bahwa136berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999, tanggal 1 Nopember 1999 dan SK Menteri Kehutananmelalui SK Nomor 79/KPts II/2001 tanggal 15 Maret 2001, telahternyata bahwa areal IPK Koperasi Madani adalah termasukdalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK/APL), sehinggadengan ditetapkannya areal IPK Koperasi Madani termasuk dalamKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK/APL) atau telahditetapkan untuk kepentingan lain, maka surat SekretarisJenderal Depatemen

Bambang HadiSutrisno selaku Ketua Yayasan Pembina UGM tahun 1988;e bahwa tanah yang disertifikasikan persil No. 180 dan pengurusan hakpakai atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM adalahtidak terdaftar sebagai asset UGM maupun laporan Kompilasi DataSimantap Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan ;e bahwa perbuatan para terdakwa selaku anggota Team Revitalisasitanah persil No. 41, persil No. 42 dan persil No. 180 didasarkanbahwa tanah tersebut sudah tidak bisa dipakai untuk penelitian ilmiahpara

seperti telah diuraikan di atas, bahwaberdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999, tanggal 1 Nopember 1999 dan SK Menteri Kehutananmelalui SK Nomor 79/KPts II/2001 tanggal 15 Maret 2001, telahternyata bahwa areal IPK Koperasi Madani adalah termasukdalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK/APL), sehinggadengan ditetapkannya areal IPK Koperasi Madani termasuk dalamKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK/APL) atau telahditetapkan untuk kepentingan lain, maka surat SekretarisJenderal Depatemen

SEGA FRANSISKUS, M.Si selaku Kepala KantorWilayah Depatemen Agama Propinsi NTT berdasarkan SK Menteri Agama NomorB.II/3/1230/2007 tanggal 6 Desember 2007, sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampaidengan tanggal 03 September 2010 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu laindalam tahun 2010 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NusaTenggara Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang

Gemilangantara lain :Tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 09 Juni 2014 dengancara melalui Bilyet Giro Bank OCBCmelalui penyetoran warkat OCBC , melalui Comercial Invoice dan melaluiRTGS Bank OCBC hingga total sejumlah Rp67.583.8333.233 dan pengembalian sejumlah Rp 31.154.467.647 sehinggapinjaman yang belum dikembalikan Rp 36. 429.365.586,;Halaman 69 dari 143 hal Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2014/PN Jkt.UtrBahwa dalam kolom pembayaran tidak ditanda tangani pihak PT Agropangan serta di tanda tangani pegawai Depatemen

Depatemen Kajian Budaya, Filologi danSejarah di Jatinangor, dari Ir. Junaedi, disertai lampiranberupa:1. Kikitir Padjeg Boemi Letter C No. 188, Persil 93 D. , luas0,140 ha, Desa : Tjikeroeh, District : Tandjoengsari,Regentschap Soemedang Karesidenan Cirebon, Ngaranadjeung nommer noe nanggoeng padjeg/nama wadjibpadjak : Wiria Entjep;2.

setelahcair dana tersebut sesuai dengan hasil rapat, dana tersebut dipergunakan untuk kegiatansimpan pinjam sebesar Rp. 30.000.000, ( tiga puluh juta rupiah ) dan dana sebesar Rp.29.000.000, ( dua puluh sembilan juta rupiah ) dipergunakan untuk penunjang kegiatansektor riil dan untuk penunjang kegiatan antara lain untuk honor pendamping, honoruntuk pengelola dan pembelian inventaris. ( vide keterangan Terdakwa ).Menimbang, bahwa fakta terungkap dipersidangan bahwabenar pada akhir tahun1998 Kantor Depatemen

Nomor 1950 K/Pdt/2016dimaksud sesuai dengan data dari Depatemen Sosial dan BakornasPBP.

pula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ke4eKUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa sebagaimana telah terurai diatas, Majelis Hakim akanmemberikan pertimbangan sebagai berikut ;Terhadap Pembelaan Terdakwa:eBahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagai pensiunan Pegawai NegeriSipil Depatemen

pula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ke4eKUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa sebagaimana telah terurai diatas, Majelis Hakim akanmemberikan pertimbangan sebagai berikut ;Terhadap Pembelaan Terdakwa :eBahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagai pensiunan Pegawai NegeriSipil Depatemen

(Bukti P7), yang telah diberitahukan ke Depatemen Hukumdan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Kantor Wilayah Wilayah DKIJakarta Nomor : W7HT.01.106660, tanggal 10 Mei 2007, Perihal : PenerimaanPemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Fortuna Cipta Sejahtera(Bukti P8);2. Bahwa Akta tersebut di atas telah dirubah dan disesuaikan menurut Undangundang Perseroan Terbatas, Nomor : 40 Tahun 2007, yaitu :a.

, dimiliki dan dikuasai dan digunakan oleh DepartemenKesehatan RI, sedang Rumah Sakit Fatmawati yang semula dikelolabersama Yayasan Fatmawati dengan Depatemen Kesehatan RI, sejaktahun 1990 dikelola sendiri oleh Departemen Kesehatan RI, maka YayasanFatmawati menggugat lawan Departemen Kesehatan RI atas tanah danbangunan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.299/Pdt.G/1995/PN.JakSel;Bahwa Penggugat saat itu sebagai sekretaris Yayasan Fatmawati telahberjuang dan ikut membiayai dengan uang

faktor sungkan dan lain sebagainya, sebetulnya Kepala Dinas, semangkinmengintervensi kecuali Kepala Dinas dalam kapasitasnya sebagai Pengurus koperasi, tetapikalau menggunakan stempel Kepala Dinas sebaiknya tidak akan dilakukan,karena koperasi itu sendiri berbadan hukum privat ;32 Bahwa di dalam perkara ini berkaitan dengan jabatan karena koperasi milik DepagKabupaten Sidoarjo, maka tidak mungkin orang luar bisa menjadi anggota koperasi,jangankan pengurusnya anggotanya adalah Pengawai Negeri Sipil Depatemen

LandDepartement, Depatemen Lingkungan, Production,Infrastructur (SBF), Laboratorium, Legal & Security;Bahwa tugas EIST adalah :laporan masyarakat mengenai adanya dugaanpencemaran lingkungan;.

Depatemen Penerangan Republik Indonesia Cq. Direktorat RadioCq. Proyek Mass Medio Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis, diberi tandaT.11 (foto copy) ;Surat dari Direktur Jenderal Agraria, Depatermen Dalam Negeri (sekarang KantorPertanahan) kepada Menteri Penerangan Nomor : Btu 1/192/1/78 tanggal 1211978,perihal Tanah Departemen, bekas eigendom verp.

Juli 2004 tentang PengesahanPenggunaan Palu Tok Depatemen Kehutanan (DK) a.n. PT.SERAYA SUMBER LESTARI (BKTPHHK Nomor KPTS.324/V/2004tanggal 10 Mei 2004), ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI,MM. (GG 24) (BBR3);Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepadaKepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor 011/SSLDIR/II/ 2005tanggal 25 Februari 2005 tentang Penyampaian SPT Rampung PT.SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUELSOENGDJADI (GG 28) (BBR4);Hal. 104 dari 1005 hal. Put.

Juli 2004 tentangPengesahan Penggunaan Palu Tok Depatemen Kehutanan (DK)a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (BKTPHHK NomorKPTS.324/ V/2004 tanggal 10 Mei 2004), ditandatangani oleh Ir.H. AMIN BUDYADI, MM. (GG 24) (BBR3);Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepadaHal. 276 dari 1005 hal. Put. No. 31 PK/Pid.Sus/2016167)168)169)170)171)Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor 011/SSLDIR/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penyampaian SPTRampung PT.

Juli 2004 tentang PengesahanPenggunaan Palu Tok Depatemen Kehutanan (DK) a.n. PT.SERAYA SUMBER LESTARI (BKTPHHK Nomor KPTS. 324/V/2004Hal. 453 dari 1005 hal. Put. No. 31 PK/Pid.Sus/2016166)167)168)169)170)171)tanggal 10 Mei 2004), ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI,MM. (GG 24) (BBR3);Surat Direktur Utama PT.

Juli 2004 tentangPengesahan Penggunaan Palu Tok Depatemen Kehutanan (DK)a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (BKTPHHK NomorKPTS.324/ V/2004 tanggal 10 Mei 2004), ditandatangani oleh Ir.H. AMIN BUDYADI, MM. (GG 24) (BBR3);Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepadaKepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor 011/SSLDIR/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penyampaian SPTRampung PT.

SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir.DELTA (GG 23) (BBR2);Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten SiakNomor Kpts.522/Prod/1920 tanggal Juli 2004 ~ tentangPengesahan Penggunaan Palu Tok Depatemen Kehutanan (DK)a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (BKTPHHK NomorKPTS.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004), ditandatangani oleh Ir.H. AMIN BUDYADI, MM. (GG 24) (BBR3);Surat Direktur Utama PT.

No.64 PK/Pid.Sus/2009Tim Anggaran Komisi VII DPR RI tanggal 29 Agustus2004 kepada Menteri Keuangan RI, Deputi SidangPendanaan Pembangunan Bappenas, Direktur JenderalAnggaran Depatemen Keuangan RI perihal UsulanAnggaran Tambahan Tahun 2004 .BB 126 : 1 (satu) lembar foto copy Surat TimAnggaran Komisi VII DPR RI tanggal 29 Agustus 2004kepada Menteri Keuangan RI perihal Usul an RelokasiDana Pembangunan Depnakertrans RI.BB 127 : 2 (dua) lembar foto copy legalisirSatuan 3 AnggaranPendapatan dan Belanja

Siak dipasok dari Tanjung Uban danproses transaksi keuangannya Pertamina Tanjung Uban ke Siak hanyamelalui kosinyasi (perpindahan prodak Terminal ke Terminal Pertamina) ;e Bahwa di terminal Tanjung Uban sendiri ada transaksi yaitu denganpenyalur seperti ke SPBUSPBU bayar dulu baru di suplay ;e Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan kepada saksi disebutkanbahwa terkait dengan kapal sudah ada depatemen khusus yang mengurusnyadan kapalkapal itu sudah dikontrak tapi bukan di Terminal saksi ;e Bahwa