III tanggal 3 juli 2002 kepada tergugat VIII surat tergugat VIII kepada tergugat III no. 005/19317, perihal: undangan untuk membahas tanah/bangunan terperkara surat tergugat VIII no. 593/13360 tertanggal 29 agustus 2001 yang ditujukan untuk tergugat VIII tetang laporan penelitian dan penaksiran harga tanah/bangunan terperkara surat tergugat VII kepada tergugat VIII no. s.4379/A/2001 tanggal 5 november 2001, perihal persetujuan penjualan tanah/bangunan terperkara kerekening menkeu

Keputusan Menkeu RI. Nomor : 268/KM.01/2000 tanggal 29 Juni 2000tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggotaanggota DireksiPerusahaan PT. Jamsostek ;7. Keputusan Menkeu RI. Nomor : 347/KMK.01/2000 tanggal 22 Agustus2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dirut Perusahaan PT.Jamsostek ;8. Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP263/MBU/2003 tanggal 31 Juli2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggotaanggota DireksiPT. Jamsostek ;9.

C 13776 HT. 01.04 Tahun 2002, IMAS FATIMAH, SH.tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT ;Keputusan Menkeu RI. Nomor : 268/KM.01/2000 tanggal 29 Juni 2000tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggotaanggota DireksiPerusahaan PT. Jamsostek ;Keputusan Menkeu RI.

Hakim menilai paratergugat,yaitu Presiden RI, Ketua DPR, Wapres RI, Menko Kesra,Menko Perekonomian, Menkeu, Menkum HAM, Menkes, Mensos,Menakertrans dan Menhan telah melakukan perbuatan melawanhukum karena lalai tidak membuat Undang Undang BPUJS, sehinggamengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepadaPara Tergugat untuk segera membuat Undang Undang BPSu;Halaman 30 dari 33 hal. Put.

Menkeu (Pasal 4 PP.No. 24/2002 tanggal 13 Mei 2002) dan terdapat PEByang tidak dilaporkan sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran PEBsehingga diterbikan STP Pasal 14 ayat (4) UndangUndang KUP (PasalHalaman 4 dari 31 halaman.

Menkeu (Pasal 4 PP No. 24/2002 tanggal 13 Mei 2002) dan terdapat PEByang tidak dilaporkan sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran PEBsehingga diterbitkan STP Pasal 14 ayat (4) UndangUndang KUP (Pasalkurs yang ditetapkanHalaman 4 dari 31 halaman.

Dasar hukumnya Inpres No.9 Tahun 1970 tentang PenjualanHalaman 131, Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pstdan atau pemindahtanganan barang yang dimiliki / dikuasai negara danperaturan pelaksanaannya adalah Keputusan Menteri Keuangan No.89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan aktiva tetap BadanUsaha Milik Negara.Bahwa adapun yang dimaksud dengan pemindahtanganan menurutKeputusan Menkeu RI No. 89/KMK.013/1991 tentang pedomanpemindahtanganan aktiva tetap BUMN adalah pemindahtangananadalah

setiap tindakan mengalihkan aktiva tetap BUMN dengan carapenjualan, tukar menukar, penghibahan dan caracara lain yangmengakibatkan beralinnya hak pemilikan / penguasaan atas aktiva tetapBUMN yang bersangkutan kepada pihak lain (SK Menkeu diatas pasal 1huruf e).

Kemudian permohonan pemindahtanganan aktiva tetapdiajukan oleh Direksi BUMN kepada Menkeu dengan tembusanDewan Komisaris / Dewan Pengawas.b. Dewan Komisaris / Dewan Pengawas wajib memberikanpenilaian dan pendapat kepada Menkeu selambatlambatnya 1(satu) bulan sejak diterimanya permohonan pemindahtanganantersebut.c.

Menteri Keuangan memberikan keputusannya selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, sejak diterimapermohonan pemindahtanganan aktiva tetap tersebut.Permohonan Direksi kepada Dewan Komisaris dan Menkeu mengenaipemindahtanganan aktiva tetap tersebut harus disertai taksiran hargajual / harga tukaran yang ditetapkan oleh Direksi ;Harus dilampirkan pula datadata :e Lokasi ;e Jenis Barang ;e Spesifikasi ;e Nilai Perolehan dan nilai buku ;e Tahun perolehan ;e Perkiraan harga jual ;e Kondisi /keadaan

Dengan pertimbangan tertentu Menkeu dapat memberikanpersetujuan tanpa prosedur lelang ;c). Harga jual / taksir dapat dilakukan melalui perusahaan penilai ;d). Menkeu dapat menetapkan pembayaran / pemindahtanganan aktivaBUMN dilakukan dengan cara tunai.Bahwa hasil penelitian atas buku tanah, status tanah adalah Hak PakaiNo.76 atas nama PJKA dengan luas 62.218 M?

alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo yaitu sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri, Masa Pajak Oktober2009, sebesar Rp3.648.183,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak (koreksi merupakan Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak yang dimanfaatkan untukmemproduksi/dalam rangka memperoleh TBS yang merupakan barangstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, terkait dengan Keputusan Menkeu

No.125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat BerpendapatanRendah dengan Surat Menkeu No.

Nilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B;Bahwa pada Masa Pajak April 2010 tersebut, seluruh penyerahan Barang KenaPajak (berupa: Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm dan Material) yangPemohon Banding lakukan adalah dengan terutang Pajak Pertambahan Nilai,yakni terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri, dan Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sesuai denganSK Menkeu

RBG.penjualan lelangdilakukan dengan perantara kantor lelang, tatacara pelaksanaandilakukan sesuai dengan LN.Th.1908 No. 189 dan bersambung denganLN.Th. 1940 No.58 Tentang pedoman pelaksanaan tugas danadministrai pengadilan buku Il yang disebut pedoman pelaksanaantugas buku Il, sebagai pelaksanaan MARI, untuk pelaksanaan lelang.Bahwa peraturan lelang No. 189 Th.1908,yang di ubah denganperaturan No.58 1Th.1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi adaberberapa aturan pelaksanaan yang dilakukan oleh MENKEU

Menkeu (Pasal 4 PP No. 24/2002 tanggal 13 Mei 2002) dan terdapat PEByang tidak dilaporkan sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran PEBkarena tidak sesuai dengan nilai kurs yang ditetapkanHalaman 4 dari 31 halaman.

Menunjuk Keputusan Menkeu No : 770/KMK.04/1990 tentang perlakukan PPhatas biaya pelatinan karyawan, pemagangan dan beasiswa.: bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Pelatihan dan Pendidikan Rp19.750.000,00dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya natura dan kenikmatan, yang tidaksesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undangundang Nomor 17 tahun 2000tentang Pajak Penghasilan;bahwa menurut Pemohon Banding, Biaya Pelatinan dan Pendidikan sebesarRp19.750.000,00 tersebut merupakan biaya pelatihan K3 dan

Citra Lamtorogung telahmelakukan perbuatan yang tidak diwajibkan didalam SK Menkeu No. S Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 96226/ MK.16/ 1996 tertanggal 06 Mei 1996, dan satu pihak lainnya yaitumasyarakat tidak mengetahui adanya hak awal bagi masyarakatterhadap tanah yang menjadi objek sengketa aquo sesuai yangtertuang dalam SK Menkeu tersebut, dan apabila masyarakat tidakmengembalikan uang yang diberikan oleh PT.

Saksi tidak tahu apakah ada SK Menkeu. Saksitidak tahu mengapa masyarakat karyawan/ pensiunan ic. ParaPenggugat disuruh pindah. Objek perkara tidak dikuasi PT.Indovin. Saksi pernah menanadatangani blanko kosong, yangsekarang ditunjukkan kepada saksi sudah ada isinya tetapi dariawal tidak tahu apa isinya; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 110d).

Citra Lamtorogung telah melakukan perbuatan yang tidakdiwajibkan didalam SK Menkeu No. S226/ MK.16/ 1996 tertanggal06 Mei 1996, dan satu pihak lainnya yaitu masyarakat tidakmengetahui adanya hak awal bagi masyarakat terhadap tanah yangmenjadi objek sengketa aquo sesuai yang tertuang dalam SKMenkeu tersebut, dan apabila masyarakat tidak mengembalikanuang yang diberikan oleh PT.

No. 210PK/Pid.Sus/2010ini bertentangan dengan ketentuan SuratKeputusan MENKEU No. 7/kmk.02/2003 tanggal 3Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri bagi Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil dan Pegawai Tidak Tetap.

/2010masing Anggota Dewan, buktipertanggungjawaban surat perintah perjalanandinas hanya ditandatangani dan dicap olehPetugas Kantor Penghubung di Jakarta bukankantor tempat tujuan, besarnya jumlah biayaperjalanan dinas ditentukan oleh Ketua DPRDKota Bengkulu, kemudian lamanya perjalanandinas yang dilakukan tidak sesuai denganlamanya perjalanan dinas yang tercantumdalam SPPD, sehingga perbuatan para Terdakwamenimbulkan kerugian keuangan Negara, halini bertentangan dengan ketentuan SuratKeputusan MENKEU

tersebut;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat untuk tetapmempertahankan koreksi Terbanding dan menolak banding PemohonHalaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 1831/B/PK/PJK/201717.18.Banding atas koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 dan tetapmenggunakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994, Pasal 33 ayat (3) UndangUndang PPh Tahun 1984, Production Sharing Contract, Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000, Pasal 4 Keputusan Menkeu

RINomor 458/KMK.012/1984, dan Surat Menkeu RI No S443a/MK012/1982tanggal 6 Mei 1982;Bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil rapat permusyawaratan yangtelah dilakukan Majelis, maka Majelis memutuskan untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan tarifpengenaan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.

No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB)Pemerintah kepada Perum BULOG per Tanggal 29 Juli 2010sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Faximili DalamNegeri Perum Bulog Divre DKI Jakarta NomorF464/09010/20082010, Tanggal 20 Agustus 2010 yangditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divretangerang dan Ka. Sub Divre Lebak, perihal PenyesuaianHarga Penyaluran Raskin dan Gol. Ang.

No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB)Pemerintah kepada Perum BULOG per Tanggal 29 Juli 2010sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Faximili DalamNegeri Perum Bulog' Divre DKI Jakarta NomorF464/09010/20082010, Tanggal 20 Agustus 2010 yangditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divretangerang dan Ka. Sub Divre Lebak, perihal PenyesuaianHarga Penyaluran Raskin dan Gol. Ang.

sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembaliini adalah sebagai berikut:Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak April 2008 sebesarRp602.360.394,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak (koreksi merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atasperolehan Barang Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalamrangka memperoleh) TBS yang merupakan barang strategis yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, terkaitdengan Keputusan Menkeu

ROELL,yang dianut di Indonesia untuk pengumuman lelangnya tetapberada ditangan penjual sesuai pasal 13 ,SK/Menkeu No.304/KMKO1/2002,yang berbunyi; " Penjual secara Islang didahului dengan pengumuman lelangyang dilakukan oleh penjual melalui surat kabar harian, media elektronlkBahwa berdasarkan Kaedah hukum diatas ; Tergugat IV sebagai pemenangLelang telah menempuh dan meAlui mekanisme berdasarkan hukum , maka olehkarenanya sebagai pembeli yang punya ikhtikad baik seharusnya dilindungi olehBahwa,

Pertambahan Nilaisebagaimana dimaksud Pasal 16B.e) Pada Masa Pajak Juli 2007 tersebut, sebagian besar penyerahan BarangKena Pajak (berupa: Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm dan Material)dan Jasa Kena Pajak (berupa: Ongkos Angkut dan Kompensasi atasPemakaian Fasilitas Bersama) yang Pemohon Banding lakukan adalahdengan terutang Pajak Pertambahan Nilai, yakni terutang PPN dengan tarif10% (berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, danpenyerahan yang PPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu

Putusan Nomor 119/B/PK/PJK/2016yakni terutang PPN dengan tarif 10% (berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, dan penyerahan yang PPNnya tidakdipungut sesuai dengan SK Menkeu Nomor 291/KMK.05/1997 tanggal26 Juni 1997);Bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutangPPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaanPPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding;Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang