Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuanganNegara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut(potential lost), artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh108perbuatan Terdakwa terukur.

Untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunyadiperlukan audit terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Marwan Effendi menyatakan penafsiran yang sempitterhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utamadari hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.

Trafo Tegangan (VolatageTransfomer/ VT atau Potential Transformer/ PT), Kunci, Segel.Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah merupakan tanggungjawab Termohon Keberatan/ Tergugat/ Konsumen terhadappelanggaran yang ditemukan pada APP PLN yang terpasang dipersil yang menjadi tanggung jawab Termohon Keberatan/Tergugat/ Konsumen.Bahwa berdasarkan Surat PT PLN (Persero) UIW Sumatera BaratUP3 Padang ULP Belanti Nomor : 0003/TAGSUS/07/2019 tanggal30 Juli 2019 tentang Penetapan Tagihan Susulan P2TL, TermohonKeberatan

Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriCibinong tidak memberikan efekpencegahan (detternce) pada merekaangmemilikipotensi untuk melakukankejahatan (potential. offenderyang sama.Bahwa dalam pertimbangan dalam Putusannya Majelis Hakim tidakmempertimbangkan adanya pelaku lain yang merupakan saksi dalam perkaraini yang senyatanya memiliki Potensi yang sama untuk melakukan kejahatanyang sama, oleh karena Putusan Hakim yang terlalu ringan yaitu hanyaMenjatuhkan pidana terhadap

Untuk menentukandapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perludiketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost)115artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan akibatperbuatan terdakwa terdakwa terukur ;Menimbang, bahwa selanjutnya DR. H .Marwan Effendi, SH, MMmenyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapatdisalahgunakan sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukumdalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.

timbulnya akibat perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui tindakpidana korupsi adalah delik formil dalam arti bahwa akibat dari perbuatantersebut tidak perlu telah terjadi akan tetapi apabila perobuatan tersebutdapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negaramaka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur iniadalah potential

The immediaterecipient of the income in this situation qualifies as a resident butno potential double taxation arises as a consequence of that statussince the recipient is not treated as the owner of the income for taxpurposes in the State of residence.

ternyatasempat berusaha untuk berdiri dari lantai untukmenyelamatkan diri namun seketika itu pula terdakwa47langsung melakukan penikaman / penusukan kearahbagian belakang tubuh korban secara berulang kali.Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim PengadilanNegeri Tondano tidak mencerminkan rasa keadilan dalammasyarakat dan bahwa putusan yang dijatuhkan olehmajelis hakim Pengadilan Negeri Tondano tidakmemberikan efek pencegahan (deterrence) pada merekayang memiliki potensi untuk melakukankejahatan(potential

Besar ganti rugi (tawidh)adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (rea/ loss) yang pasti dialami (fixed cost)dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi(potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss) atau(al furshah al dhalah). Angka 5.

Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negaradirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost).Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwaterukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebihdahulu.Menimbang bahwa selanjutnya DR. H.

PdgMenimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lostterhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakanterdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetapdapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2012, alokasianggaran untuk

Gulf Ahmadi justru melakukanperbaikan di pelabuhan Xiamen, China.18.Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat berupa hilangnya keuntungan(potential loss) akibat Kapal MV Gulf Ahmadi tidak dapatdipergunakan untuk sewa akibat Kecelakaan tidak berdasar olehkarena dibuat secara sepihak oleh Penggugat, lagipula hal tersebuttidak dapat dimintakan dalam perkara aquo oleh karena perkara aquobukanlah gugatan wanprestasi akibat tidak menjalankan perjanjianmelainkan perbuatan melawan hukum sebagaimana judul dan petitumdalam

tindakpidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsicukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata dapatberarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyatanyata berakibat terjadinya kerugiankeuangan negara atau perekonomian Negara (actual loss), melainkan juga meliputiperbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atauperekonomian negara (potential

Sehingga kerugian negara atau kerugian pereknomian negara harusdibuktikan secara nyata/ riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidakbisa hanya di dasarkan kepada potensi kehilangan (potential loss), melainkan harusdidasarkan pada kerugian yang nyata (actual loss)Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan adalahsama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikankeuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya kKeuangan negara atauberkurangnya

Wiyono, Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor25/PUUXIV/2016 menyatakan bahwa kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negaratidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)bernomor 25/PUUXIV/2016 menyatakan bahwa kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikankeuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namunharus dipahami benarbenar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapatditerapkan

Analyses On Fifteen Sediment Samples From East Bontang (Report). 8. 10 (sepuluh) lembar Asli Appendix A Wellanalysis Post Mortem & Petrophysic Analysis dari LAPI ITB. 9. 14 (empat belas) lembar Asli Appendix B Seismic Interpretation dari LAPI ITB. 10. 13 (tiga belas) lembar Asli Appendix C Time and Depth Maps dari LAPI ITB. 11. 13 (tiga belas) lembar Asli Appendix D Source Rock Sampling dari LAPI ITB.12. 8 (delapan) lembar Asli Appendix E Leads dari LAPI ITB. 13. 2 (dua) lembar Hydrocarbon Potential

) lembar Asli Enclosure A Geothermal Analyses OnFifteen Sediment Samples From East Bontang (Report).10 (sepuluh) lembar Asli Appendix A Wellanalysis Post Mortem &Petrophysic Analysis dari LAPI ITB.14 (empat belas) lembar Asli Appendix B Seismic Interpretation dariLAPI ITB.13 (tiga belas) lembar Asli Appendix C Time and Depth Maps dariLAPI ITB.13 (tiga belas) lembar Asli Appendix D Source Rock Sampling dariLAPI ITB.8 (delapan) lembar Asli Appendix E Leads dari LAPI ITB.2 (dua) lembar Hydrocarbon Potential

tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatanyang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka katadapat berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyatanyata berakibatterjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (actual loss),melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugiankeuangan negara atau perekonomian negara (potential

Adapun besarnya uangpengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhanpotensi kerugian keuangan Negara (potential lost) akan tetapi harus sebesar uangNegara yang benarbenar nyata (rill lost) telah diambil dan dinikmati olehTerdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan, terdakwa membenarkan telah menggunakan untuk kepentinganHal 78 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.SusTPK/2017/PN Dpspribadi sebagianbantuan dana hibah yang bersumber dari APBD

Menurut Hakim (DO) kata dapat berarti bukan sajaperbuatan tersebut telah nyatanyata berakibat terjadinya kerugian Negaraatau perekonomian Negara (actual loss) melainkan meliputi perbuatan telahdapat (berpotensi) menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian(potential loss).

puluh lima juta empat ratus limapuluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak berdasarkarena itu patut ditolakMenimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) ke1 dan Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang dalamkonsep delik formil, dikatakan dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, maka jelas menganut konsep potential

The immediate recipient of the income in thissituation qualifies as a resident but no potential double taxation arises as aconsequence of that status since the recipient is not treated as the owner ofthe income for tax purposes in the State of residence.

puluh lima juta empat ratus limapuluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak berdasarkarena itu patut ditolakMenimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) ke1 dan Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang dalamkonsep delik formil, dikatakan dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, maka jelas menganut konsep potential

puluh lima juta empat ratus limapuluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak berdasarkarena itu patut ditolakMenimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) ke1 dan Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang dalamkonsep delik formil, dikatakan dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, maka jelas menganut konsep potential

Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negaradirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost).Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan TerdakwaHal 145 dari 165 halaman Putusan No: 34/Pid.SusTPkK/2014/PN.Pdgterukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebihdahulu.Menimbang bahwa selanjutnya DR. H.

Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwaperbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lostterhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakanTerdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun Terdakwatetap dapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya

Where an item of income isreceived by a resident of a Contracting State acting in the capacityof a agent or nominee it would be inconsistent with the object andpurpose of the Convention for the State of source to grant relief orexemption merely on account of the status of the immediaterecipient of the income as a resident of the other Contracting State.The immediate recipient of the income in this situation qualifies as aresident but no a potential double taxation arises as a consequenceof that status