menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohonPUIDUS@I sees seeee ere eeeeeeemneeemenmnee nenMenimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalamBerita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dariputusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaradi atas ; Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sahSurat

Menyatakan tidak sahSurat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor600/PUPR/X1/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan PemutusanKontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/X1/2018/29 tanggal 01 Nopember2018;4.

merupakanbagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ; Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akandisampaikan dalam Persidangan ini dan mohon Putusan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 79 dari 107 halaman Putusan Nomor : 61/G/2017/PTUN.BDGMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon' kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sahSurat

JKt.Sengketa perkara a quo tidak mengikat.Sehingga mohon MajelisHakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor :AHUAH.01.060019613 Tanggal 23 Agustus2020,Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kawaluyaan,Mengenai Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas YayasanKawaluyaan;Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Keberatanditujukan kepada Tergugatatas terbitnya Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi

Surat kuasa khusus tidak sahSurat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebabsebab tertentu,misalnya suarat kuasa bersifat umum (Putusan Mahkamah Agung no.531K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalamPasal 123 HIR, surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (PutusanMahkamah Agung no. 10.K/N/1999).b.

mengakibatkan tidak cukup bukti ;Bahwa point point penting yang tidak jalankan secaramaksimal oleh Penyidik tersebut diantaranya adalah :Sebagaimana Ketentuan Pasal 7 (1) KUHAP, wewenangPenyidik pada point ; Kelima, Penyidik berwenang Melakukan penyitaan danpemeriksaan surat ; Kedelapan, Penyidik berwenang mendatangkan orang ahliyang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaanperkara ;Bahwa sebagaimana yang telah diterangkan diatas (dalam intipelaporan dari PEMOHON), maka seharusnya secara sahsurat

dari pekerjaan sebagaimana tertuang dalam SPKNo. 001SPKBSMSI2015 tertanggal 5 Januari 2015, akandiselesaikan selambatlambatnya 16 November 2016;16.Pekerjaan Dinding & Pintu Rolling Door Gudang 6 di PlumbonCirebon yang merupakan bagian dari pekerjaan sebagaimanatertuang dalam SPK No. 002SPKBSMSI15 tertanggal 16 Januari2015, akan diselesaikan selambatlambatnya 16 November 2016;Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat butir 2memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan sahsurat

Hakim Tunggal Pengadilan TataUsaha Negara Kupang menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan objek sangketa a quo yakni Surat KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur Nomor116/KPU FLT/018.433980/IV/2010 Tanggal 16 April 2010Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi AdministratifTahap II , Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenFlores Timur dalam Rapat Pleno Tanggal 15 April 2010yang menyatakan DRS. SIMON HAYON DAN DRS.

Tergugat, karenanya cukupalasan hukum untuk menyatakan bahwa:Y HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN tuntutan Sita Jaminan;Y HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN tuntutan menyatakan sahkeputusan Bupati Bandung Nomor: 030/Kep.229Aset/2010 per tanggal17 Juni 2010;Y HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN tuntutan menyatakan sahBerita Acara Serah Terima Pemindahan Aset Nomor: 030/912/Asettanggal 1 Juli 2010;Halaman 62 dari 94 halaman putusan Nomor 288/PDT/2018/PT.BDGvHARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN tuntutan menyatakan sahSurat

EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMIL DANTIDAK SAHSurat Kuasa tertanggal 3 Februari 2021 dari PARA PENGGUGAT kepada kuasahukumnya yang digunakan untuk mengajukan gugatan a quo tidak memenuhisyarat formil untuk berperkara di Pengadilan sebagaimana dipersyaratkan dalamPasal 123 ayat (1) HIR Juncto 147 Rbg Juncto SEMA No. 6 Tahun 1994 danSEMA No. 7 Tahun 2012, karena1.

olehPengadilan Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa tersebutsebagaimana alasan dalil dimaksud tidak lain berdasarkan kepadaKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 21 Tahun 1994, Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi : ...... danseterusnya. dengan maksimum berlaku TIDAK LEBIH dari 30 (TIGAPULUH) TAHUN................ dan seterusnya, olehnya Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dapat membatalkan keputusan obyeksengketa dengan amar putusan yang menyatakan batal atau tidak sahSurat

Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUNJKTMenimbang, bahwa di dalam Gugatan dan Repliknya Penggugatpada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dan mewajibkankepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dengan alasan terbitnyaobjek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat telahmenyangkal dalildalil Penggugat

Bahwa menurut ahli bukti P.14 sudah sah dan sudah distempel olehnotaris;Bahwa menurut ahli bukti P.15, P.33, P.34, P.46, P.48, P.65, P.69.a,P.69.b, P.70 sampai P.81, P.84 sampai dengan P.88 sudah sah;Bahwa menurut ahli keahliannya untuk menjawab mengenai surat buktiP.68;Bahwa menurut ahli keahliannya untuk menjawab mengenai surat buktiP.89;Bahwa menurut ahli surat bukti P.123 tidak bisa dijawab olah ahli karenabukan berkaitan dengan adat;Bahwa ahli dapat menjelaskan kenapa ahli otomatis mengatakan sahsurat

ltrchfcs0flfs24insrsid2507279charrsid14447525 hichafldbchaf31505lochflMengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcsO flfs24insrsidl6742814hichafldbchaf31505lochf1l ;rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid14353777 eee ce rr cr cc rr ceoxrtlchfesl aflafs24 ltrchfcs0f1lfs24insrsid2507279charrsid14447525par listtextpardplainltrpar s21 rtlchfcsl afl ltrchfcs0flinsrsid2507279charrsid14447525 hichafldochaf31505lochfl2.tabhichafldbchaf31505lochfl Menyatakan batal atau tidak sahSurat

Rimbun Hijau Lestari(vide bukti P2=T17=TH1); Adapun dasar dan alasan gugatan antara lain menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Obyek Sengketa a guo dikarenakan bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2009 TentangPersyaratan Penilai Usaha Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :07/Permentan/OT.140/2/2009, tanggal

tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan objek sengketa yang tergolong dalam Sertipikat HakMilik ;Menimbang, bahwa Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakimmenentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukansekurangkurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;Menimbang...............06.134Menimbang, bahwa untuk menyatakan batal atau tidak sahsurat

.; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitumPenggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sahsurat keputusan Obyek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat yang memohon agarPengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Obyek sengketatelah dinyatakan di tolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untukhalaman 159 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBRmenolak

Oleh karena itu berdasarkan halhal yang diuraikan tersebut diatas,dimohon kehadapan Bapak Ketua Majelis Hakim Agung padaMahkamah Agung RI berkenan Menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahuluTerbanding Keputusan Bupati Barito Utara Nomor188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang PencabutanKeputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1September 2006 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksploitasi a.n. PT.

menyatakanmengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke1 (satu)Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut sangattergantung dengan pertimbanganpertimbangan Petitum lainnya,Halaman 114 dari 123 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pwrkarenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakimmempertimbangkan PetitumPetitum lainnya;Menimbang, bahwa dalam Petitum ke2 (kedua) Para PenggugatRekonvensi/Para Tergugat Konvensi menghendaki menyatakan sahSurat

tidak ada Perobuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karenanya cukup alasan hukumuntuk menyatakan bahwa:VY HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN tuntutan Sita Jaminan; HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN tuntutan menyatakan sahkeputusan Bupati Bandung Nomor: 030/Kep.229Aset/2010 per tanggal17 Juni 2010; HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN tuntutan menyatakan sahBerita Acara Serah Terima Pemindahan Aset Nomor: 030/912/Asettanggal 1 Juli 2010; HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN tuntutan menyatakan sahSurat