Ketentuanpengalihan atau peminjaman izinizin yang dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat Il dengan PT ACMN Indo International dalam Akta No. 97yang menjadi dasar gugatan perkara ini juga jelas tidak dibenarkan secarahukum dan melanggar syarat sah perjanjian yaitu kausa yang halal.Sehingga Akta No. 91 sepatutnya batal demi hukum.Biaya Jasa Konsultan Hukum dan/atau Advokat Tidak Dapat DibebankanKepada Tergugat I.Mengutip poin 8 posita gugatan yang berbunyi sebagai berikut:Bahwa sebagai akibat adanya

Ketentuanpengalihan atau peminjaman izinizin yang dilakukan oleh Penggugat dan Pengugat Il dengan PT ACMN Indo International dalam Akta No.91yang menjadi dasar gugatan perkara ini juga jelas tidak dibenarkan secarahukum dan melanggar syarat sah perjanjian yaitu kausa yang halal.Sehingga Akta No. 91 sepatutnya batal demi hukum.Biaya Jasa Konsultan Hukum dan/atau Advokat Tidak Dapat DibebankanKepada Tergugat IV.Hal 150 dari 247 halaman Putusan Nomor 417/Pat.G/2016/PN.DpsMengutip poin 8 posita gugatan

Ketentuanpengalihan atau peminjaman izinizin yang dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat Il dengan PT ACMN Indo International dalam Akta No. 91yang menjadi dasar gugatan perkara ini juga jelas tidak dibenarkan secarahukum dan melanggar syarat sah perjanjian yaitu kausa yang halal.Sehingga Akta No. 91 sepatutnya batal demi hukum.Biaya Jasa Konsultan Hukum dan/atau Advokat Tidak Dapat DibebankanKepada Tergugat V.Hal 185 dari 247 halaman Putusan Nomor 417/Pat.G/2016/PN.DpsMengutip poin 8 posita gugatan

Adanya Kausa yang Halal, Pasal 1335KUHPerdata Suatu Perjanjian Yang tidak memakai suatu sebab yanghalal, atau di buat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidakmempunyai kekuatan hukum, karena Perjanjian dan kesepakatan yangtelah di buat serta di tandatangani bukan oleh dan atas nama paraHalaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 19/Padt.G/ 2018/PN Palprinsipal langsung dan apabila benar adanya Hibah tersebut pada saat inipara Prinsipal/Pemberi Hibah dan Penerima Hibah telah meninggaldunia,

PA.Sor.tersebut menjadi syarat mutlak bagi perikatan/perjanjian hutang piutangyang dibuat dan dilakukan oleh suami dan/atau istri;Menimbang, bahwa suatu perikatan atau perjanjian hutang piutangyang dibuat tanpa persetujuan bersama suami dan istri, perikatan atauperjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena dibuat tanpapersetujuan bersama suami dan istri, sehingga tidak terpenuhinya salahsatu dari 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana diaturdalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu mengenai kausa

18 Desember 2018 atas nama Abdullah Husni, termasukdalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagaialat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat buktilainnya;Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat dari kekuatanpembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 314 Rbgmenegaskan bahwa : "Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna.Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaituberfungsi sebagai formalitas kausa

budidaya tanamanperkebunan dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan tanpadilengkapi dan dilandasi surat atau dokumen perianan yang diperiukan ataudibutuhkan untuk itu ;Bahwa Terdakwa dan pimpinan lainnya bertanggung jawab atas perbuatan aquo karena turut serta bersamasama dalam kegiatan penentuan / pengambilankebijakan atau keputusan dalam pengelolaan perkebunan tanpa izin IUPBpihak yang berwenang atas dasar perjanjian kerjasama dengan KoptanSyang tidak memenuhi syarat objektif tentang kausa

Pasal 1320KUH Perdata (BW) yang meliputi 4 syarat, yaitu syarat subyektif dan syaratobyektif ;Bahwa syarat subyektif menyangkut tentang subyek hukum yangmengadakan perjanjian yang meliputi : (1) Adanya kata sepakat para pihakyang mengadakan perjanjian, (2) Adanya kecakapan subyek hukum yangmengadakan perjanjian diantara para pihak ;Bahwa sedangkan syarat obyektif menyangkut tentang obyek dari perjanjianyang meliputi : (3) Adanya obyek tertentu dari apa yang diperjanjikan, (4)Perjanjian mengandung kausa

Bukti (TT1,dk/Pdr 3), fotokopy Salinan Akta Surat Kuasa atas nama sebagaipemberi kuasa dan sebagai penerima kuasa, merupakan akta autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, danterbukti bahwa Tergugat menerima kausa untuk menjual harta terperkara yangpernah dibagikan kepada para Penggugat;.

050/366/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.e Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah nomor : 050/365/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.e Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik nomor : 050/367/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.Serta tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja Mingguan, Rencana KerjaBulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat,Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani PantanJerik dari tahap IVIl kepada Kausa

Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah nomor : 050/365/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.e Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik nomor : 050/367/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.halaman 82 Perkara Tipikor Nomor. 25/Pid.Tipikor/2015/PTBNASerta tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja Mingguan, Rencana KerjaBulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat,Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani PantanJerik dari tahap IVIl kepada Kausa

Kausa (sebab) hukum yang halalSyarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak bolehmemperjanjikan sesuatu yang dilarang undangundang atau yangbertentangan dengan hukum, nilainilai kesopanan ataupunketertiban umum.Bahwa semua unsurunsur Pasal 1320 KUHPerdata telah dilanggar olehPerjanjian yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2008, karenanya perjanjiantersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak transparan dalam

Kausa (Sebab) Hukum yang HalalSyarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak bolehmemperjanjikan sesuatu yang dilarang undangundang atau yangbertentangan dengan hukum, nilainilai Kesopanan ataupun ketertibanumum.Bahwa semua unsurunsur Pasal 1320 KUHPerdata telah dilanggar olehPerjanjian yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2008, karenanya perjanjiantersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak transparan dalam

Kausa yang halalKausa yang halal dilihat dari sebab diadakannya tujuan tersebut yaituada tidaknya pelanggaran terhadap undangundang, ketertiban umumdan kesusilaan. Bahwa objek tertentu maksudnya keberadaan objek perjanjian dapatdipastikan adanya sehingga dapat dijadikan pokok perjanjian baik yangsudah ada maupun yang akan ada; Bahwa dalam KUHPerdata tidak diatur objek seperti itu, namun dalamperkembangannya nilainilai seperti itu. dimungkinkan.

Sementara perjanjian yang tidakmemenuhi syarat objektif yaitu objek tertentu dan kausa yang halal, makaperjanjian tersebut batal demi hokum; Bahwa penipuan dalam hukum perdata merupakan syarat subjektifsehingga terhadapnya dapat dibatalkan. Selama tidak dimintakanpembatalan, maka perjanjian berjalan terus;Bahwa penipuan dalam hukum perdata lebih kepada objekperjanjiannya.

sebagaimana kewajiban yang termuat dalam :Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan nomor : 050/366/SPKPoktani/201 1tanggal 21 Maret 2011.Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah nomor : 050/365/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik nomor : 050/367/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.Dan tidak pernah menyampaikan rencana kerja mingguan, rencana kerja bulanan,laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat dari tahap IVIIkepada Kausa

Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan nomor : 050/366/SPKPoktani/201 1tanggal 21 Maret 2011.Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah nomor : 050/365/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik nomor : 050/367/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.Dan tidak pernah menyampaikan rencana kerja mingguan, rencana kerja bulanan,laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat dari tahap IVIIHal 69 Putusan No. 6 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAkepada Kausa

Jadisaya tegaskan sekali lagi tidak benar saya memilih tinggal dan menetap sendin diLangkat seperti yang dijelaskan istri saya melalui Kausa Hukumnya, tetapi sayake Langkat karena alasan pekerjaan dan saya tidak tinggl sendiri melainkantinggal berdua dengan Almarhum Ayah saya yaitu Almarhum Poniran, apakahperlu ayah saya dijadikan saksi di persidangan ini sehingga Bapak/Ibu Hakim danKuasa Hukum yang terhormat tahu bagaimana ayah saya cerita, namun karenaKuasa Tuhan dan hukum yang kuasalah yang menyebabkan

budidaya tanamanperkebunan dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan tanpadilengkapi dan dilandasi surat atau dokumen perizinan yang diperlukanatau dibutuhkan untuk itu;Bahwa Terdakwa dan pimpinan lainnya bertanggungjawab atasperbuatan a quo karena turut serta bersamasama dalam kegiatanpenentuan / pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pengelolaanperkebunan tanpa izin IUPB pihak yang berwenang atas dasarperjanjian kerjasama dengan KoptanS yang tidak memenuhi syaratobjektif tentang kausa

Hal ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harusmempunyai kausa yang halal sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata.Dalam Pasal 1337 KUH Perdata, Suatu sebab adalah terlarang apabiladilarang oleh undangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaanbaik atau ketertiban umum.Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum jika mempunyai sebabyang dilarang oleh undangundang, atau berlawanan dengan kesusilaanHalaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Sda28.atau ketertiban

hokum perdatasehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, makadapat disimulkan sebagai berikut:a. adanya perbuatan melawan hukum yang nyata dilakukanoleh TERGUGAT I, TERGUGAT II,TERGUGAT III, danTERGUGAT IV ;b. adanya kesalahan yang nyata dilakukan oleh TERGUGATI, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV ;sxc. adanya kesalahan yang nyata dilakukan oleh TERGUGATI, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV ;d. adanya hubungan kausa

yangsudah didaftarkan misalnya terjadi Peralihan Hak, misalnyaterjadiPelelangan, misalnya terjadi Perubahan fisiknya atau pun Perubahanmengenai datadata yuridisnya menyangkut Subyek dan lain lain nya.Bahwa Tujuan dari Pemuktahiran Data menurut Ahli kalau kita pahamibetul dari tujuan jaminan perlindungan dan Kepastian Hukum itu makaapapun yang terjadi Perubahan datadata fisik maupun datadata yuridisseyogyanya harus didaftarkan dalam rangka pendaftaran itu tentu sajaharus menyertakan suatu bukti dari kausa

Adanya KauSa yang halalSyarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena keduasyarat tersebut harus terpenuhi oleh subyek hukum.Sedangkansyarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karenakedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.Jadi, dalamhal penandatangan perjanjian kerja tersebut PARA PENGGUGATtidak merasa dipaksa atau di intimidasi oleh siapapun termasukoleh TERGUGAT.

sebidang tanahobjek sengketa warisan belum terbuka, olen karena Darman masih hidupdan Para Penggugat belum berstatus sebagai Ahli Waris dariDarman.Demikian pula dilihat dari aspek perjanjian telah memenuhisyarat syarat sahnya suatu Perjanjian yaitu ada terdapat subyek sunyekyang bertindak dalam penyerahan, kemudian terdapat objek dalampenyerahan, terjadi kesepakatan anatar Darman sebagai Pihak yangmenyerahkan dan Tergugat sebagai Pihak yang menerima Penyerahanserta Perbuatan Penyerahan objek merupakan kausa

INOVISI INFRACOM, Tbk. beralamat Patra Jasa Office Tower,Hal. 1 dari 75 hal Put.No. 471/Pdt/2016/PT.DKI.21 st Floor, Wing 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 3234,Jakarta Selatan (12950), dalamhal ini memberi kausa kepada DAVEADVITAMA, SH.,MH., SRI HARDIMAS WIDAJANTO, SH.

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata danPasal 1337 KUH Perdata tersebut, terdapat syaratsyarat yang dapat mengakibatkansuatu peranjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal) apabilakontrak tersebut :a. tidak mempunyai kausa;b. kausanya palsu;c. kausanya bertentangan dengan undangundang;d. kausanya bertentangan dengan kesusilaan;e. kausanya bertentangan dengan ketertiban umum;(Perhatkan Hukum Peyanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,Prof.

Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi di persidangan dalampemerksaan perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yangdapat diterma sebagai alasan batalnya perjanjian sebagaimana dimaksud di dalamketentuan Pasal 1835 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata, oleh karenamemang proses menuju pembentukan perjanjian jual beli Rumah Sakit Titan Bundaantara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak terlaksana bukan karena adanya kausa