Ditemukan 3714 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : denganya dengan dengannya denagaba denganyaâ dentana deniana dengang dungana
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.SESCA TABERIMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
LISBETH YUSTENZ Als LIS
133 — 55
  • Bahwa tidak menyelenggarakan administrasi kKeuangan dan pengendaliankeuangan cabang dengan baik karena tidak pernah mengontrol danmencocokan kas neraca dengana fisik uang. Tidak melaksanakan sistem operasional dan manajerial kontrol secara baik. Bahwa Saat pimpinan cabang bertugas keluar daerah pada tanggal 17 April2012, jabatan pimpinan cabang diserahkan kepada sdr DONI HUKOM (kasieADC) dan sdr.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
522 — 771
  • alasan Objek Gugatanbertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)atau Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuuratau Good Governance.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang UndangNomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yangmenyatakan, Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b.Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu bertentangan dengana
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 30-11-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST. MM.
210 — 121
  • Wiyono, SH dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Tindak Pidana Korupsiyang dimaksud dengana. kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan denganbaik;b. kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelakutindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan yang dijabat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
577 — 1015
  • Objek Gugatan48.bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)atau Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuuratau Good Governance.Hal ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang UndangNomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yangmenyatakan, Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b.Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu bertentangan dengana
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 7 Oktober 2013 — M.THORIQ,SH,S.Sos,Sp.N, M.Kn, M.si;
93 — 29
  • sertifikat Hak pakai No.5 yang te;ah dikuasai olehPT.Handayani membangun melaui Rusilag(selain SHM 872/2003 & SHM1.055/2005) berdasarkan data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);Bahwa Ahli tidak melakukan klarifikasi dengan para terdakwa akan tetapimempelajari berita acara terdakwa untuk dan klarifikasi dengan Haryanto saja danKaryono dan Jarot tidak klarifikasi;Bahwa ahli tidak klarifikasi dengan Jarot karena tidak ada kaitanya dengan ruslah;Bahwa Ahli melakukan audit mulai tanggal.15Oktober sampai dengana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - H. SUDARTO, SE bin SUDARMO
282 — 72
  • KIMIA FARMA), yakni :terdakwa dengana) Pada sekitar bulan Januari 2013 atau setelah adanya pengumumanpelelangan Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap T.A 2013 di Kantor BKKBNPusat, terdakwa kemudian melakukan pendaftaran sebagai peserta lelangtetapitidak memasukan dokumenpenawaran namun hanya untukmemastikan spesifikasi teknis barang yang di adakan adalah sama denganspesifikasi item item barang yang berasal dari terdakwa, dan setelahdipastikan spesifikasi teknis barang tersebut adalah ternyata sama, kemudianterdakwa
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 17-09-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN PADANG Nomor 252/Pdt.P/2018/PN Pdg
Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon:
YUNIDAR
76 — 5
  • V ;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas Pemohonmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi I: ANWAR DHAKI Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga denganpemohon ;234 Bahwa saksi tahu pemohon AMRIZAL dengan OKTAVIANDI sudah menikahpada tanggal 14 Desember 2008 di Padang dan saksi tahu pemohon dengana isterinyasudah punya anak dua orang yang diberi nama MUHAMMAD ILHAM
    sendiri ; Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeriini untuk mendapatkan Penetapan Hakim guna untuk mengurus Akte Kelahiran keDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidakkeberatan ;Saksi II : SANTI Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga denganpemohon ; Bahwa saksi tahu pemohon AMRIZAL dengan OKTAVIANDI sudah menikahpada tanggal 14 Desember 2008 di Padang dan saksi tahu pemohon dengana
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 30-11-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
IFFAN JAYA KUSUMA, S.Adm.
226 — 156
  • Wiyono, SH dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Tindak Pidana Korupsiyang dimaksud dengana. kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;b. kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelakutindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan yang dijabat
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.TPK/2016/PT PT PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH
Terbanding/Terdakwa : Obos Bastaman Bin Cece Sabana (alm) Als Abah
50 — 30
  • Total : Rp.50.000.000,12) Proposal tertanggal 16 September 2011 atas nama AMAM BUDI, dengana. Pembuatan Tempe Usahab. Alatalat Mesin Tahu Temperincian anggaran biaya :a. Pembuatan Tempe Usaha : Rp.15.000.000.b. Alatalat Mesin Tahu Tempe : Rp.25.000.000,c. Pembelian Bahan Baku Kedelai : Rp.10.000.000.d. Total : Rp.50.000.000,13) Proposal tertanggal 18 September 2011 atas nama WAHYU SURYANA,dengan rincian anggaran biaya :a. Pembuatan Tempe Usaha : Rp.15.000.000,b.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 39/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — STANISLAUS
67 — 43
  • lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ataspelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011dengan dokumen pendukung antara lain :Pembayaran retensi sebesar 5 % sebesar Rp. 58.250.000, (lima puluhdelapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). atas pelaksanaanpekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011, dengandokumen pendukung antara lain:Putusan No. 39/PID.SUS/2013/PN.KPGHImn 437438Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengana
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 8 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
DWI NURHADI SETIAWAN Bin ASNAWI
147 — 54
  • atauperekonomian negara, perbuatan terdakwa dan kawankawanyatersebutdilakukan dengan cara cara sebagai berikut : Bahwa kegiatan pengadaan barang/sarana produksi kegiatan pengembangankawasan bawang merah pada dinas pertanin tanaman pangan dan hortikuturakabupaten Brebes tahun anggaran 2016 yang bersumber dari APBN TA.2016dengan DIPA Nomor : DIPA018.04.4.039054/2016 tanggal 7 Desember 2015sebesar Rp.6.158.000.000,00 untuk kegiatan pengadaan barang/saranaproduksi kegiatan pengembangan kawasan bawang merah dengana
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
NURHIDAYAH, S.Pd. Als. BUK NUR
119 — 62
  • bendahara dan berdasarkannota yang berikan selanjutnya dibuatkan laporanpertanggungjawabanya.Bahwa setiap pembelian barang yang saksi lakukan selalu disertaidengan nota dari toko dan selanjutnya nota tersebut saksi serahkankepada Bendahara BOS sebagai bukti telah melakukanpembelanjaan dan Bendahara BOS kemudian membuat laporanpertanggungjawaban berdasarkan bukti nota yang telah diserahkantersebut.Bahwa pengelolaan dan penggunaan dana BOS di SMKN 1 Narmadakurang transparan karena yang mengetahui terkait dengana
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
MALIKI, S.PD
122 — 94
  • bendahara dan berdasarkannota yang berikan selanjutnya dibuatkan laporanpertanggungjawabanya.Bahwa setiap pembelian barang yang saksi lakukan selalu disertaidengan nota dari toko dan selanjutnya nota tersebut saksi serahkankepada Bendahara BOS sebagai bukti telah melakukan pembelanjaandan Bendahara BOS kemudian membuat laporanpertanggungjawaban berdasarkan bukti nota yang telah diserahkantersebut.Bahwa pengelolaan dan penggunaan dana BOS di SMKN 1 Narmadakurang transparan karena yang mengetahui terkait dengana
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 27 April 2018 — kejaksaan Negeri Sumenep Sitrul Arsyih Musa’ie, SAg., MM.;
197 — 121
  • .* Bahwa perbuatan Terdakwa Sitrul Arsyin Musaie, S.Ag selaku Direktur Utama PTWUS dalam pengelolaan keuangan secara melawan hukum bertentangan dengana.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
JOHAN SATRIA, S.IP
239 — 88
  • Wiyono, SH dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Tindak Pidana Korupsiyang dimaksud dengana. kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan denganbaik ;b. kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelakutindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan yang dijabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1475 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Juni 2015 — Sofian, AP. M.Si bin Muhamad Yusuf
86 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1475 K/PID.SUS/2015270.271.272.Nasional (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2011 senilaiRp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0241/SP2D/LS/BTL/2010 tanggal 10 Februari 2010 belanja hibah kepada Komite OlahRaga Nasional (KONI) Kabupaten Bangka Selatan sejumlahRp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang dilengkapi dengana. Tanda pembayaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)dari bendahara Pengeluaran SEP NURMALA SARI.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. H. FAKHRURRAZI
110 — 27
  • Jakarta Selatandibagi menjadi 660 paket kegiatan.Bahwa setiap kegiatan telah dilakukan peninjauan lokasi tempat kegiatanakan dilaksanakan, peninjauan lokasi tersebut adalah untuk mengukutvolume, dan bahan material yang dibutuhkan serta untuk membuatgambarnya.Bahwa setiap kegiatan telah dibuat Gambat dan Rencana Anggaran Biaya(RAB).Bahwa saksi selaku Kasi Perencanaan yang membuat RAB dan Gambar,yang diawali dengan melakukan survey lokasi kegiatan.Bahwa untuk 1 paket kegiatan mulai dari survey lokasi dengana
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 23-11-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1351/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
314 — 199
  • Utr(1) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,(2) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 4.465.310.600,Dengan total sebesar Rp. 14.465.310.600, yangselanjutnya dilakukan penarikan tunai giro:(a) 27 Mei 2015 dengan giro nomor 348622 sebesar Rp.10.000.000.000,(b) 27 Mei 2015 dengana giro nomor 348623 sebesar Rp.4.465.310.600,Dengan total sebesar Rp. 14.465.310.600, selanjutnyaditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1250000227769atas nama PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2012 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.PL
Tanggal 26 September 2012 — Ir. Hi. FAHMI THALIB
81 — 16
  • HERRY PALAR, MM) dengana)dilampiran berupa: Surat Perintah Membayar (SPMLS) Nomor: 001/SPMLS/1200304/2009 tanggal 11 Maret 2009 ditandatangani oleh Kepala BiroPerlengkapan Umum dan Aset (Drs. YULIANSY AH, M.Si); Surat Pernyataan Pertanggungjawab Pengajuan SPMLS tanggal 11Maret 2009, ditandatangani oleh Drs.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
253 — 111
  • (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengana pidana kurungan selama 6(enam) bulan.Menghukum terdakwa Drs. SYAMSUL HADI.Ak.CA untuk membayaruang pengganti sebesar Rp. 528.090.000. (lima ratus dua puluh delapan jutasembilan puluh ribu enam rupiah).