Ditemukan 3813 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-01-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA
5713
  • persidangan sebagaimana disebutkan diatas, apakah dalam perbuatan terdakwa Ether Mai Lahing Bin Diter M.Seaada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal55 ayat (1) ke le KUHP; Unsur Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanaMenimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalamPasal 55 ayat (1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yangmelakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa ketentuan yanag
Register : 29-09-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 7 Januari 2015 — H. SAMSIAR BIN SAMSU
4619
  • ;w Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalamPasal 55 ayat (1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yangmelakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;~ Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dariperan yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telahterpenuhi dan terbukti menurut hukum
Register : 24-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 9 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 8 Juni 2016 — PIEN THIONO, ST
19592
  • keadilan dan kepastian dalam prespektif tujuanhukum pidana.Bahwa penjelasan pasal 32 ayat 1 dijelaskan maksud dari kerugian nyatayaitu harus ditentukan oleh instansi yaitu BPK, BPKP atau instansi yangditunjuk, hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi jika penyidik merasakurang mengenai barang bukti lain atau unsurunsur lain tetapi atas dasaritu bisa dijadikan sebagai alat bukti diserahkan kepada jaksa ataupengacara Negara untuk diajukan secara perdata ;Bahwa derajat dan bukti petunjuk kekuatan hukum yanag
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
5317
  • Secara Bersamasama;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal55 ayat (1) ke1e KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dariperan yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telahterpenuhi dan terbukti
Register : 28-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 2 Desember 2015 — SUDER SAMSID als SAM Bin DEWEL, DKK
4711
  • ;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalamPasal 55 ayat (1) ke1e KUHPidana adalah : Dinukum sebagai orang yangmelakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satudari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakantelah terpenuhi dan teroukti menurut hukum;
Register : 15-09-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1026/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.MASUT bin Dahman
2.MUSNAH bintiDahman
Tergugat:
1.Drs SALMAN BIN DAHMAN
2.AGUS SUTRISNO
Turut Tergugat:
1.HAMDIAH
2.PARMAN
3.PARLEN
4.HERMAN
5.HALUYAH
6.UDIRMAN
7.SUMARNI
174207
  • Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkansesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dankemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim bolehmenggunakan ex aquo at Bono dengan syarat harus berdasarkankelayakan dan kepatutan (appropriateness) dan kelayakan dankepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwapetitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung dengan obyekyang disengketakan;Keempat Bahwa penetapan terkait seseorang yanag
Putus : 10-09-2015 — Upload : 26-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 10 September 2015 — terdakwa I. SISWOJO Bin M. WONGSO MIHARDJO, ; terdakwa II. KUSNO Bin MURTAJI, ; terdakwa III. ROCHIMI Alias MUCHRODI Bin KRAMA DIWIRYA
143139
  • Provinsi Jatengmemerintahkan saksi untuk membuat konsep Surat BupatiPurbalingga kepada Menteri Dalam Negeri karena dalam SuratBupati Purbalingga yang sudah dikirimkan ke Gubernur Jatengtahun 2008 bahwa untuk tanah bondo desa Desa Dawuhan yangdimohonkan untuk peruntukannya tidak memenuhi kreteria untukkepentingan umum.e Bahwa seingat saksi ada arahan dari Biro Tata PemerintahanSetda Provinsi Jateng dalam membuat konsep Surat BupatiPurbalingga kepada Mendagri, antara lain :1) Pertumbuhan penduduk yanag
Putus : 04-09-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 132/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 4 September 2012 —
6518
  • Laras Suharso yanag selanjutnyadiserahkan ke PT. SHS.Bahwa saksi adalah PPK di program SLPTTnya bukan PPK di BLBUnamun program tersebut berjalan bersamaan.Bahwa semua laporanlaporan dikompulir oleh Ir.
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 Juni 2015 — EDY FAHRIANSYAH Bin HINDUAN (Alm)
6822
  • ;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat(1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukanperbuatan itu;Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peranyang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi danterbukti menurut hukum;
Register : 22-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg
Tanggal 31 Mei 2018 — Penuntut Umum:
SOLEMAN BOLLA SH
Terdakwa:
1.YONATHAN LEWU
2.KATARINA KONDA OY
21578
  • Setelah menyususn rencana pembangunan desa, pemerintah Desamemprioritaskan kegiatankegiatan yanag akan dilaksanakan pada tahun 2016dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdesa tahun 2016). Setelahitu diminta persetujuan BPD lewat musyawarah, kemudian menyusun APBDeslalu dari APBdesa membuat RAB.
Putus : 28-10-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 49 / Pid. B / 2014 / PN Psr
Tanggal 28 Oktober 2014 — ARFAN ARDIANSYAH
6811
  • sepada Zamroni diBangilan Pasuruan ;Bahwa saksi tidak tanya dikanan kirinya toko Zamroni ;Bahwa pada waktu itu ditoko ada Rohman Hadi;Bahwa benar saksi bicara sama Rohman Hadi sebatas usahanya saja;Bahwa kalau untuk saksi karena orang baru dan ketika saksipendidikan belum tentu mendapat nasabah sendiri dan bisa dari orangdapat nasabah itu jadi apa yang dilakukan oleh UM itu salah ataubenar saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tidak pernah mendengar UM janji kepada terdakwa ;Bahwa saksi melakukan tidak ada yanag
Putus : 07-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
Tanggal 7 September 2018 — ILA NURIAWATI, SE
16736
  • Pandeglang setiapbulannya, dengan cara yanag sama, meskipun pada Tahun 2014 H.Margono bukan lagi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (KasubagKeuangan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (karena sudah menjadiKabid TK/SD);Bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum membatasidakwaannya terhadap perbuatan Terdakwayang menggelembungkanjumlah pegawai penerima mulai TA 2012, TA 2013 dan Tahun TA 2014,meskipun Terdakwa telah melakukannya sejak Maret 2011 s/d Nopember2018;Bahwa pada Mei 2012, Saksi Rika
    Perbuatan Terdakwa tersebutberlanjut yaitu sejak mulai Maret 2011 s/d Nopember 2015, Terdakwa tetapmelakukan penggelembungan setiap bulannya, dengan cara yanag sama,meskipun pada Tahun 2014 H.
Register : 14-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 2 Oktober 2018 — Terdakwa I : 1. Nama lengkap : PIETER PEILOUW alias PITER; 2. Tempat lahir : Negeri Abubu; 3. Umur/tanggal lahir : 74 tahun / 13 Nopember 1943 4. Jenis kelamin : Laki- laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat Tinggal : Negeri Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah; 7. A g a m a : Kristen Protestan; 8. Pekerjaan : Petani (Ketua KUD Kakerisa Abubu); Terdakwa II : 1. Nama lengkap : JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN; 2. Tempat lahir : Negeri Abubu; 3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 14 Nopember 1955 4. Jenis kelamin : Laki- laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat Tinggal : Negeri Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah / Jl. Dr. Siwabessy Kec. Nusaniwe Kel. Wainitu RT.004/RW.003 Kota Ambon; 7. A g a m a : Kristen Protestan; 8. Pekerjaan : Petani (Sekretaris KUD Kakerisa Abubu); Terdakwa III : 1. Nama lengkap : FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS; 2. Tempat lahir : Negeri Abubu; 3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 12 Februari 1957 4. Jenis kelamin : Laki- laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat Tinggal : Negeri Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah; 7. A g a m a : Kristen Protestan; 8. Pekerjaan : Petani (Bendahara KUD Kakerisa Abubu);
251123
  • Pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan LayananUmum(BLU) yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan danabergulir;Bahwa setahu saksi berdasarkan data yang kami peroleh setelahdiserahkan ke KPKNL, KUD Kakerissa ada membayar sebesar Rp30.250.000, (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehinggadikurangi dari total hutang sebesar Rp. 270.598.433 jadi sisa hutangKUD Kakerissa Abubu sebesar Rp.240.348.433,Bahwa apabila ada nasabah kredit macet maka dilakukan surveymenanyakan tentang apa yanag
Upload : 08-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 PK/PDT.SUS/2010
PT. EMI INDONESIA, CS; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
286592 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan kasasi adalah putusan yang dijatunkan berdasarkanpertimbanganpertimbangan hukum yanag mengandung kekeliruan ataukekhilafan nyata dari Majelis Hakim Kasasi :Sebagaimana telah disampaikan di atas, Para Pemohon PK sangatberkeberatan dan menolak Putusan Kasasi.
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - EFFENDY KOMALA - TEDDY MULIAWAN
12728
  • 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk pengertian pegawai negeri adalah:a Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentangKepegawaian;b Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangundangHukum Pidana;c Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;d Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan Negara atau Daerah, ataue Orang yanag
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — KASMADIYANSYAH Bin MASKUR
6016
  • Secara Bersamasama;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal55 ayat (1) ke1e KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dariperan yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telahterpenuhi dan terbukti
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — SETIAWAN,ST Bin SUGITO
6924
  • Secara Bersamasama;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal55 ayat (1) ke1e KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dariperan yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telahterpenuhi dan terbukti
Register : 24-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. ADIRAMA BAHAN,MT Alias PAK ADI Bin ADJANG BAHAN
7229
  • ;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal55 ayat (1) ke1e KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atauturut melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dariperan yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telahterpenuhi dan terbukti menurut hukum;
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — ISNAENI LAREKENG, SH.,M.Hum
11331
  • Tentang penerapan asas Edequat(asas keseimbangan) terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggarundangundang, yanag telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yangmengakibatkan kerugian Negara, akan tetapi disisi lain memberikan keuntunganbagi Negara, maka terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum;Bahwa pandangan' serupa juga ditemukan dalam perkaraOtjodanaatmadija No. 81 K/Kr/1973, tanggal 30 Maret 1977 tentang pengalihandana reboisasi yang digunakan untuk pembelian mobil mobil dinas
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — DHENY AKBAR, ST.
5414
  • prosedur survey kriteria lokasi studi, datadata yang harusdikumpulkan metode pengumpulan data, format pencatatan, daftar barang.dil.Koordinasi dengan pihak pemberi pekerjaan yaitu konsultan melakukankoordinasi dengan pihak pemberi pekerjaan dalam bentuk rapat dan diskusiuntuk menetapkan prosedur resmi dan sinkronisasi program yang adakaitannya dengan metode dan teknis pelaksanaan pekerjaan.Pengumpulan dan pengkajian data sekunder yaitu mengumpulkan dataawal dari laporan, studi maupun perencanaan yanag