Menjatuhnkan Sanksi yang sifatnya administrasi berupa : sanksibersifat Rekomendasi Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri ;Bahwa dari uraian tersebut diterbitkannya Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/652/ XI/2017 tanggal 30 November2017, bermula pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 selesai apel,dilakukan test urine yang ke3 kali terhadap Penggugat yang hasilnyaPositive (+), padahal harihari sebelumnya pernah juga dilakukan tesurine terhadap

Pendayagunaan Aparatur Negara NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat olehPejabat Pembina Kepegawaian/PPK (dalam hal ini Bupati/Tergugat)terhadap PNS, pada angka 2 huruf ayang berbunyi PNS yang dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat(PTDH) sebagai PNS.Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2020/PTUN.SBYe.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poing angka 3 padatenggang waktu mengajukan gugatan yang mengatakan bahwa Penggugattelah pernah menyatakan keberatan kepada Tergugat agar meninjaukembali objek sengketa tersebut yang di sampaikan melalui surat nomoristimewa bulan juni 2019 perihal tentang tanggapan terbitnya Suratkeputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 333 Tahun 2019 tanggal 30 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. MeurahAli, S.

menjadipasiennya, secara aspek Kejiwaan Penggugat masih dapat melaksanakantugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota polri dengan catatan tidakdibebankan melaksanakan pekerjaan yang membebani kejiwaan ataupekerjaan yang berat, namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernahmasuk dinas sehingga Penggugat dikenakan hukuman disiplin sebanyak 4(empat) kali ;Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa dari segi substansi/materiil tindakan Tergugat yang telah memberihukuman Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugatdengan menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang tepat dansangat beralasan hukum sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akanmemberikan pertimbangan mengenai penerbitan objek sengketa a quo darisegi prosedural/ formal dengan pertimbangan sebagai berikut ;Halaman 42 dari 58 HalamanPutusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Polri(KEPP

ataupemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS bagiCPNS/PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dan selanjutkanBerkas Perkara Disiplin dilimpahkan kepada Komandan LantamalX selaku Atkum (Pejabat yang berhak menghukum) pada tanggal18 November 2010;Berdasarkan Berkas Perkara Disiplin Nomor R/06/BPD/D09/X/2010 tertanggal 18 Nopember 2010 tersebut, selanjutnyaTERGUGAT diusulkan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri atau Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat(PTDH) secara hirarki kepada pimpinan;Posita angKa (8) :n nnn nn nnn nnn nnn nen nn nnn nnn nncnenBahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas positaPENGGUGAT angka (8) yang tidak berdasarkan fakta dan buktiyaitu : Tidak benar PENGGUGAT menerima Skep Menhan Nomordides12.KEP/436/M/2012 tentang BTDH PENGGUGAT pada tanggal 09 Juli2012, melainkan diterima pada tanggal 04 Juli 2012 berdasarkanBerita Acara Penyerahan yang ditanda tangani oleh PENGGUGATsendiri (Vide Bukti TIl4) ;Posita angKa

hanya padajabatan yang melekat tetapi juga pada tugas tambahan ; Bahwa Ahli tidak begitu paham dengan kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, tetapi setahu Ahli itu hanya berkaitandengan pidana umum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan diamelakukan penipuan bukan korupSi ; Bahwa korupsi ada tingkatantingkatan antara satu kasus dengan kasuslainnya, ada yang hukumannya berat karena menimbulkan kerugian,kemudian ada yang tidak menimbulkan kerugian tetapi korupsi juga.Hukumannya sama yaitu Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH)juga, tidak dipertimbangkan terhadap berat ringannya masalahsehingga langsung diberhentikan, karena apabila seorang PNS yangsudah memangku jabatan dan melakukan korupsi, berapapun jumlahkerugiannya berdasarkan putusan Pengadilan tetap harus di PTDH ;Bahwa yang dimaksud dengan berapapun jumlahnya yaitu jumlahkerugian N@Qala ; 2 nnn n nnn n nnn nen neeBahwa PNS yang bersangkutan di PTDH terkait tindak pidana korupsitetap tidak ada kerugian negara sedangkan yang bersangkutandipidana

Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masapenyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi),yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telahmenyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanandari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (PengadilanNegeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesuai kewenangansaudara;2) Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masapenahanan dan/atau proses persidangan;3) Menetapkan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yangHalaman 27 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.BNAdinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidanaumum/korupsi/Suap/pungli/gratifikasi;e.

bulan, danUang Penggelapan tersebut sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah), namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Penggugat, dan setelahPenggugat menjalani hukuman, kemudian Penggugat kembali bekerja di BadanPemberdayaan Masyarakat (BPM);Bahwa, saksi tidak tahu, apakah sampai sekarang Penggugat masih menerimagaji;Bahwa, selama Penggugat aktif kembali setelah menjalani hukuman, Penggugattidak pernah diberikan sanksi, malah dipromosikan untuk jabatan;Bahwa, setahu saksi sebelum Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH),tidak ada peringatan kepada Penggugat;Bahwa, selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat tidak ada memilikipenghasilan lain untuk menghidupi keluarganya;Bahwa, saksi tidak tahu, apakah Penggugat ada pinjamanpinjaman di bank;Bahwa, setahu saksi dari AHYAR sendiri dan dari Putusan Pengadilan, bahwauang hasil Penggelapan oleh Penggugat, sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluhlima juta rupiah) sudah dikembalikan;Bahwa, Saksi mengetahui tentang Putusan Pengadilan terhadap kasus

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 terbit Telaahan Staf dari KepalaBKPP Kabupaten Bener Meriah kepada Bupati Bener Meriah, perihal UsulanSurat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPegawai Negeri Sipil, salah satunya atas nama Penggugat (vide bukti T12);12. Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2019, terbit UsulanPemberhentian PNS, salah satunya atas nama Penggugat, yang diterbitkanoleh Plt. Sekretaris Daerah (vide bukti T15);13.

Bahwa dengan surat tertanggal 30 April 2019 Kepala Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah telah menugaskanpegawainya ke Badan Kepegawaian Aceh untuk melakukan konsultasiterkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, dengan hasilberupa himbauan agar proses pemberhentian segera dilakukan (vide buktiT10 dan T11);11.Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 telah terbit Telaahan Staf dari KepalaBKPP Kabupaten Bener Meriah kepada Bupati Bener Meriah, perihalUsulan Surat Keputusan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai Pegawai Negeri Sipil, salah satunya atas nama Penggugat (BuktiT12);Halaman 53 dari 57 HalamanPutusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.BNA12.

Bahwa dengan surat tertanggal 30 April 2019 Kepala Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah telah menugaskanpegawainya ke Badan Kepegawaian Aceh untuk melakukan konsultasiterkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, dengan hasilberupa himbauan agar proses pemberhentian segera dilakukan (vide buktiT12 dan T13);10.Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 terbit Telaahan Staf dari Kepala BKPPKabupaten Bener Meriah kepada Bupati Bener Meriah, perihal UsulanSurat Keputusan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPegawai Negeri Sipil, salah satunya atas nama Penggugat (vide bukti T14):Halaman 50 dari 56 HalamanPutusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNA11.Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2019, terbit Usulan PemberhentianPNS, salah satunya atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pit.Sekretaris Daerah (vide bukti T17);12.

Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung) sesuai kewenangan saudara;2) Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masapenahanan dan/atau proses persidangan;3) Menetapkan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yangdinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidanaumum/korupsi/Suap/pungli/gratifikasi;e.

tambahan ; Bahwa Ahli tidak begitu paham dengan kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, tetapi setahu Ahli itu hanya berkaitandengan pidana umum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan diamelakukan penipuan bukan korupSi ; Bahwa korupsi ada tingkatantingkatan antara satu kasus dengan kasuslainnya, ada yang hukumannya berat karena menimbulkan kerugian,Halaman 56 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUNKPGkemudian ada yang tidak menimbulkan kerugian tetapi korupsi juga.Hukumannya sama yaitu Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH)juga, tidak dipertimbangkan terhadap berat ringannya masalahsehingga langsung diberhentikan, karena apabila seorang PNS yangsudah memangku jabatan dan melakukan korupsi, berapapun jumlahkerugiannya berdasarkan putusan Pengadilan tetap harus di PTDH ;Bahwa yang dimaksud dengan berapapun jumlahnya yaitu jumlahKerugian N@Qala ; 2 ona oon nnn nnn nnn ne nn ene eeeBahwa PNS yang bersangkutan di PTDH terkait tindak pidana korupsitetap tidak ada kerugian negara sedangkan yang

DalamHalaman 10 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Pra2019/PN.Lbohal ini PEMOHON telah mendapat sangsi berat dari Direksi Bank Sulutberupa sangsi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Padahalpemohon telah mengabdi di Bank Sulut selama 29 tahun, dan masihmempunyai sisa masa kerja selama 8 tahun.c.

Bupati/Walikota se Aceh untuk :1)2)3)menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masapenyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi),yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telahmenyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanandari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (PengadilanNegeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesuai kKewenangansaudara;Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masapenahanan dan/atau proses persidangan;Menetapkan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yangdinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidanaumum/korupsi/Suap/pungli/gratifikasi;e.

secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 yaitu telahmeninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh)hari kerja secara berturutturut terhitung sejak tanggal 01 juni 2013 s/d 30September 2013 pada Polresta Pekanbaru atau selama 100 (seratus) harikerja, dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan dengan menjatuhkansanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat(PTDH) sebagai anggota Polri.Selanjutnya Kapolresta pekanbaru. selaku ankum terduga pelanggarmengusulkan ke Kapolda Riau untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentiantidak denmgan hormat a.n BRIPTU DEDY SYAFRIANTO dengan dikeluarkansurat Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri, Nomor : Rek/02/I/2014tanggal 23 januari 2014 oleh kapolresta Pekanbaru dengan Rekomendasi untukdapat diberhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.bahwa Kapolda Riau

Bupati/Walikota se Aceh untuk :1)2)3)menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung) sesuai kewenangan saudara;Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masapenahanan dan/atau proses persidangan;Menetapkan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNSterhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dinyatakanbersalah dalam kasus tindak pidanaumum/korupsi/Suap/pungli/gratifikasi;Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan PemberhentianAparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi padaAngka 2 disebutkan bahwa Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaianatau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang

Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri NoPUT/29/IX/2017/KKEP, tanggal 4 September 2017 yang menjatuhkanhukuman Rekomendasi PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT(PTDH) kepada Penggugat hanya di dasarkan kepada Laporan PolisiNo. LPA/132/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016 tidak memperlihatkanfakta dari materi hukum yang sebenarnya dari tuduhan atau laporan yangdibuat pelapor dan tuntutan dari Penuntut.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala KepolisianDaerah Papua Barat Nomor: Kep/355/IX/2020 tanggal 30September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik IndonesiaHalaman 21 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPRTerhadap Brigadir Dua Polisi Ferdiyansyah Nrp 94121268,Jabatan Brigadir Direktorat Samapta Polda Papua Barat ;3.

Selain itu, dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat jugadidasari atas sinergi dan koordinasi antar lembaga kementerian sebagai tindaklanjut atas dikeluarkannya Keputusan Bersama sebagaimana bukti T10.Keputusan Bersama ini bertujuan untuk menegaskan dan menghimbau PejabatPembina Kepegawaian (PPK) agar menjalankan kewajibannya sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarauntuk melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNSyang