Ditemukan 379 data
119 — 15
2013 perihal Perlindungan Daerah Keamanan Terbatasyang menyatakan bahwa:9.2.1 Daerah Keamanan Terbatas harus dilindungi secara fisik dan/ataudijaga oleh Personel Keamanan Penerbangan untuk mencegahmasuknya orang, kendaraan, kargo dan pos, dan hewan yang tidakberkepentingan yang dapat membahayakan keamanan dankeselamatan penerbangan.5.2.2 Setiap Daerah Keamanan Terbatas yang ditetapkan harus dipisahkandari Daerah Publik dengan batas fisik yang selalu diawasi dandiperiksa pada selang waktu tertentu.5.2.3
7 — 0
Emuh Abdul Muhyi Bin Endun Abdul Wahid;
5.2.3. Ikoh Parikoh Binti Endun Abdul Wahid;
5.2.4.Choerudin Ab Wahid Bin Endun Abdul Wahid;
5.2.5. Faridah Priatin M.Pd. Binti Endun Abdul Wahid;
5.2.6. Hj. Dahlia Binti Usup;
6. Menetapkan ahli waris dari H. Amir Bin H. Junaedi adalah:
6.1. Hj. Solihah Binti Omon sebagai istri,
6.2. AJ. Markoh H. Junaedi sebagai saudara laki-laki sebapak;
6.3. Miroh Binti H.
144 — 29
Ahli Waris Pengganti dari FAUSIH (Alm) bin NASAR, yaitu anak FAUSIH (Alm) bin NASAR bernama MOHAMMAD ADIL bin FAUSIH, mendapat 2/150 bagian;
- ISMAIL bin NASAR, mendapat 2/150 bagian;
- MUSRIFAH binti NASAR, mendapat 1/150 bagian;
5.2.3.
51 — 24
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) nomor : 258/SPPLS/DPUK/2013, tanggal 6Desember 2013, Tentang ringkasan kegiatan.15).Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) nomor : 258/SPPLS/DPUK/2013, tanggal 6Desember 2013, tentang rencana penggunaan dana dengan koderekening 1.03.1.03.01. 15.05. 5.2.3. 22.0004.
75 — 31
Bahwakemudian dibentuk UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Lumintuberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Nomor : 005 tanggal 5 Desember 2005.Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Lumintumelakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP.Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPKadalah :a
Bahwa kemudiandibentuk UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Lumintuberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Nomor : 005 tanggal 5 Desember 2005.Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Lumintumelakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP.Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPK adalah:a
Bahwa kemudiandibentuk UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Lumintuberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Nomor : 005 tanggal 5 Desember 2005.Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Lumintumelakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP.Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPKadalah :a
84 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwakemudian dibentuk UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Lumintuberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Nomor 005 tanggal 5 Desember 2005.Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Lumintumelakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP;Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPK adalah:a.
No. 1167 K/PID.SUS/2017dibentuk UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Lumintuberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Nomor 005 tanggal 5 Desember 2005.Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Lumintumelakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP;Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPK adalah
No. 1167 K/PID.SUS/2017melakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP; Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPK adalah:a.Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatanBertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanBertanggung jawab terhadap pengelolaan
67 — 25
Kode Rekening Uraian Penerimaan SP2D(Rp.)1. 5.1.1 Belanja Tidak 6.735.094.982Langsung Pegawai2. 5.2.1 Belanja Langsung = 360.916.000Pegawai3. 52a Belanja Barang Jasa 4.344.595.3954. 5.2.3 Belanja Modal 884.402.500Jumlah 12.325.008.877 Bahwa pada TA .2009 UUDP pada DPKAD sebagai PPKD terdapat sisa sebesarRp.1.094.644.250, (satu milyar sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluhempat ribu dua ratus lima puluh rupiah) merupakan sisa belanja UUDP pada PosBelanja Tidak Langsung (BTL) meliputi belanja
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM
126 — 78
Kdi 5.2.1.Belanja Pegawai1.615.850.000,001.615.850.000,00 5.2.2.Belanja Barang danJasa10.535.919.000,0013.863.409.000,00 5.2.3.
77 — 27
Tingkat C3 : 2 org x 2kali x 3 hari 5.2.3 Belanja Modal Belanja 804.297.09 804.297.0985.2.3.26.10 Modal Pengadaan/ 8Pembelian Konstruksi PaketBangunan Gedung 1 Paket 784.280.495: : 784.280.491. Pembangunan terminal di ' Pilea: 8 54.9715 8.054.971Kecamatan Reo 1 11.961.6322. Perencanaan 1.961.6323.
162 — 97
Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 50, asal Persil No. 136/S.IV, Kohir No. 135, BlokCibiuk, Desa Padamulya, Luas 830 M2, tercatat atas namaPEWARIS;5.2.2 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 51, asal Persil No. 135 S/IV, Kohir No. 3597, BlokRancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya,Kabupaten Bandung, Luas 990 M2, tercatat atas namaPEWARIS;5.2.3
219 — 372
Hamang Naha Dg, Nurung
5.2.3.Tanah seluas1.437 m2di Kampung Parang Loe,Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro.
5.2.4.
463 — 969 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim akan sangat sulit untuk menerapkan hukumNew York secara tepat;5.2.3. Pembiayaan pada pokoknya merupakan suatu transaksi nonIndonesia;5.2.4. Setiap perbuatan melawan hukum yang didalilkan olehPenggugat (yang secara tegas ditolak oleh Tergugat V), jikaada, sudah tentu terjadi di luar Indonesia;5.2.5.
187 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 5.2.1 Belanja Pegawai (Belanja 265.750.000 345.665.000langsung)5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 937.506.500 1.367.591.500 49.800.000.000 18739,42%5.2.3 Belanja Modal 1.698.403.500 50.998.403.500 0 0,00%JUMLAH BELANJA 4.259.908.279 54.059.908.279 49.800.000.000 3666,49%DAERAHJUMLAH DEFISIT 4.259.908.279 54.059.908.279 48.800.000.000 Bahwa dari anggaran perubahan Belanja Langsung pada Kantor Koperasidan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 sejumlahRp49.800.000.000,00 (empat puluh
94 — 14
Bahwa setelah dilaksanakan PNPM MandiriPerdesaan, UPK Lumintu melakukan pengelolaan dana program PNPMMandiri Perdesaan dan pengelolaan dana perguliran SPP dan UEP;Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri PerdesaanPTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggungjawab UPK adalah:a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan; b.
Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPKLumintu. melakukan pengelolaan dana program PNPM MandiriPerdesaan dan pengelolaan dana perguliran SPP dan UEP; Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri PerdesaanPTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawabUPK adalah:a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan;b.
97 — 18
Tergugat III), mendapat 1/7 (satu pertujuh) bagian dari harta warisan almarhum Rebam bin Tuyar atau sebesar 7/98 (tujuh persembilan puluh delapan) bagian dari Harta warisan almarhum Ilyas alias Elyas bin Tuyar;
- Satumi binti Rebam, perempuan (Tergugat IV), mendapat 1/7 (satu pertujuh) bagian dari harta warisan almarhum Rebam bin Tuyar atau sebesar 7/98 (tujuh persembilan puluh delapan) bagian dari Harta warisan almarhum Ilyas alias Elyas bin Tuyar;
5.2.3
164 — 45
Bagian D. point 3.).5.2.3. Terdapat ketidaksesuaian substantif untuk beberapapekerjaan proyek yang diajukan pembiayaan ke Bank Jateng.(rincian pada Bab II.F. point 2.)5.2.4. Tidak melunasi pembiayaan modal kerja proyek yang jatuhtempo pada bulan April 2011, sehingga Kantor Cabang Syariah(KCS) Semarang wajib membentuk Penyisihan PenghapusanAktiva Produktif (PPAP) menjadi sebesar Rp 7,2 milyar;5.3.Seringkali terjadi tolakan kliring, atas nama CV Enhat untuk rekeninggiro di Kantor Cabang Utama.
192 — 55
Tidak 1.358.248.279 1.358.248.279 0 0,00%langsung)5.2 BELANJALANGSUNG 2.901.660.000 52.701.660.000 0 0,00%5.2.1 Belanja Pegaw ai (Belanja langsung) 265.750.000 345.665.000Belanja Barang dan Jasa 5.2.2 Belanja Modal 937.506.500 1.357.591.500 49.800.000.000 18739,42%5.2.3 1.698.403.500 50.998.403.5000 0,00%JUMLAH BELANJADAERAH 4.259.908.279 54.059.908.279 49.800.000.000 3666,49%JUMLAH DEFISIT 4.259.908.279 54.059.908.27949.800.000.000 Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.
458 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas dasar uraian tersebut, maka pembuktian berupa 2(dua) kali pertemuan oleh sebagian Terlapor yangtergabung dalam Gabungan Industri Minyak NabatiIndonesia (GIMNI) tersebut cukup beralasan menuruthukum harus ditolak dan dikesampingkan;5.2.3.Selanjutnya dalam pertimbangan putusan KPPU (vide,halaman 58) disebutkan bahwa praktek pembuktian adanyasebuahkartel dengan menggunakan indirect evidencetercermin dari kasuskasus, yaitu :5.2.3.1.B22:Kasus Steel Cartel (Brazil);Dalam kasus tersebut, Brazil's Council
Atas dasar uraian tersebut, maka pembuktian berupa2 (dua) kali pertemuan oleh Para Terlapor yangtergabung dalam Gabungan industri Minyak NabatiIndonesia (GIMNI) tersebut cukup beralasan menuruthukum harus ditolak dan dikesampingkan ;5.2.3. Selanjutnya dalam pertimbangan putusan KPPU (vide,halaman 58) disebutkan bahwa praktek pembuktianadanya sebuah kartel dengan menggunakan indirectevidence tercermin dari kasuskasus, yaitu :5.2.3.1.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABRAHAM YEHEZKIBEL TSAZARO LIMANTO, SE Diwakili Oleh : GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H., M.H.
540 — 105
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2018 untuk mendukung kegiatan destinasi wisata bahari, Pemerintah Kabupaten Lembata mengalokasikan dana sejumlah Rp.7.384.650.000,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD 2018 dan yang tertuang di dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Nomor : 2.01.02.1.02.16.16.11.5.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 31 Januari 2018 Nomenklatur 5.2.3