mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan Menkeu Nomor 1581/KMK.013/1990tanggal 12 Desember 1990 (surat bukti T I 5) Penggugat telah diberhentikan denganhormat dari jabatan Direktur sejak tanggal 12 Desember 1990. Menimbang, bahwa pada saat menjadi direksi PT Taspen, Penggugat tinggaldi rumah Dinas yang terletak di Jalan Sumenep Nomo 2 Menteng Jakarta Pusatuntuk Direksi PT. Taspen, sesuai bukti P3d yang menyatakan bahwa rumahtersebut merupakan rumah dinas yang ditempati anggota.

Hal ini sesuai dengan surat bukti P6 SK Menkeu RINomor 329/KMK.013/1991 Tentang Uang Jasa Akhir Masa Jabatan Direksi DanDewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN khususnya pasal 6. Hal ini juga sejalandengan apa yang tercantum dalam surat bukti P7.

(surat bukti P2 Tentang Keputusan Menkeu RI Nomor :89/KMK .013/1991 pasal 10 ayat 1).

Menkeu No. 305/ KMK 01/2002tanggal 13 Juni 2002 tentang Pejabat Lelang, diatur dan disyaratkan bahwa PejabatLelang adalah pegawai yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Piutang danLelang Negara, dan karena itu seorang Pejabat Lelang merupakan (termasuk)Pejabat Tata Usaha Negara dan Risalah Lelang itu sendiri termasuk ke dalam suatubentuk Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo antara lainadalah Risalah Lelang yang merupakan Keputusan Tata

Putusan Nomor 695/B/PK/PJK/201 7PPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu No. 291/KMK.05/1997tanggal 26 Juni 1997).Bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutangPPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPNyang dilakukan oleh Pemohon Banding.Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang MelakukanPenyerahan Yang Terutang

sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembaliini adalah sebagai berikut:Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak April 2008 sebesarRp446.134.295,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak (koreksi merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atasperolehan Barang Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalamrangka memperoleh) TBS yang merupakan barang strategis yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, terkaitdengan Keputusan Menkeu

Berdasarkan Keputusan MenKeu No. 523/KMK.04/1998 Tanggal 18 Des 1998, Peraturan Pelaksanaanyaadalah Keputusan Ditjen Pajak No. Kep16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Des 1998.Dimana telah dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Agung, MahkamahAgung RI dengan Nomor Register 411 / B / PK /PJK/ 2009 tertanggal 03Nopember 2010 dengan amar putusan Menolak Permohonan PeninjauanKembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Direktur Jenderal PajakTersebut;Perhitungan, sbb : No Objek Pajak Luas (M?) Kelas NJOP/M?

sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Juni 2008 sebesarRp368.822.592,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak (koreksi merupakan Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak yang dimanfaatkan untukmemproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan barangstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan WNilai, terkait dengan Keputusan Menkeu

sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Desember 2008sebesar Rp. 291.753.868,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak (koreksi merupakan Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak yang dimanfaatkan untukmemproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan barangstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, terkait dengan Keputusan Menkeu

Bahwa Tergugat juga menolak tegas dalil Penggugat butir 14sebagian yang intinya Konon katanya Tergugat ingin menekan memaksamenguasai Tanah Sengketa karena menjualnya dengan limit jauh dibawahstandart karena jelas dan tegas jika penetapan limit adalah menjadikewenangan dari Penjual in casu Tergugat selaku Pemegang HakTanggungan sebagaimana diatur dalam :Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yangditetapkan Penjual

untuk dicapai dalam suatu pelelangan;diubah dengan ;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yangmenentukan nilai limit adalah Penjual ;diubah dengan ;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanPenjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulisuntuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang;diubah dengan;Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK. 07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang;diubah dengan ;Pasal 1 butir 26 Peraturan

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004disebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara,selanjutnya pada Pasal 42 menyebutkan bahwa Menkeu mengaturpengelolaan barang milik negara. Kedudukan Menteri Keuangan baiksebagai Bendahara Umum Negara maupun sebagai Pengelola BMNadalah subyek hukum tersendiri dalam rezim hukum perbendaharaannegara.

yangtidak tertulis yang menjadi latar belakang terjadinya PSC tersebut;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat untuk tetapmempertahankan koreksi Terbanding dan menolak banding PemohonBanding atas koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 dan tetapmenggunakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994, Pasal 33 ayat (3) UndangUndang PPh Tahun 1984, Production Sharing Contract, Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000, Pasal 4 Keputusan Menkeu

RINomor 458/KMK.012/1984, dan Surat Menkeu RI No S443a/MK012/1982tanggal 6 Mei 1982;Bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil Rapat Permusyawaratan yangtelah dilakukan Majelis, maka Majelis memutuskan untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan tarifpengenaan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.

SKB Menkeu dan Ketua BAPPENAS Nomor: 185/KMK.03/1995 DNANomor: KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah LuarNegeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN;3. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 46/ILGR/01/2008 Tanggal 02 Januari2008 antara Ketua Tim Pelaksana Program P2TPD dengan FasilitatorTeknik Kabupaten Bulukumba;4.

No. 81 PK/Pid.Sus/201710.11.12.Pedoman Pengajuan Usulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar NegeriTahun 2003. diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan danPembangunan Nasional;SKB Menkeu dan Ketua BAPPENAS Nomor: 185/KMK.03/1995 DNANomor: KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah LuarNegeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN;Surat Perjanjian Kerja Nomor: 46/ILGR/01/2008 Tanggal 02 Januari2008 antara Ketua Tim Pelaksana Program P2TPD dengan FasilitatorTeknik

Hakim menilai ParaTergugat, yaitu Presiden RI, Ketua DPR, Wapres RI, Menko Kesra,Menko Perekonomian, Menkeu, Menkum HAM, Menkes, Mensos,Menakertrans dan Menhan telah melakukan perbuatan melawanhukum karena lalai tidak membuat Undang Undang BP4UJS.Mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan kepadaPara Tergugat untuk segera membuat Undang Undang BPSJ;Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/201725.26.27.28.29.d.

Nomor 31 K/Pdt/2017116.117.Support Letter Menkeu 1997) yang ditujukan kepada Tergugat V.

Eksepsi Mohon Akta Dikeluarkan Sebagai Pihak:1.1:1.1 Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menganggap tindakanTergugat V yang menerbitkan Surat Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 3126/072 tanggal 24 Desember 1997 (Support Letter DKI1997) dan tindakan Tergugat IV yang menerbitkan Surat MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor S684/MK.01/1997 tanggal 26Desember 1997 (Support Letter Menkeu 1997) adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat karenakedua Support Letter dimaksud

dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusantata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan selanya, MajelisHakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat mengenaipencabutan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3126/072tanggal 24 Desember 1997 (Support Letter DKI 1997) dan SuratMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S684/MK.01/1997tanggal 26 Desember 1997 (Support Letter Menkeu

bukti apa yang didalilkan ParaPenggugat pada Positanya butir 6 sampai dengan butir 14 gugatan aguo yang intinya KONON nilai lelang atas Agunan Kredit tidak sesuaidengan nilai jual yang ditetapbkan SEPIHAK oleh Para Penggugat karenaHalaman 17 dari 72 Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN Rbgsenyatanya haruslah dipahami dan dimengerti jika secara hukum penetapanlimit adalah menjadi kewenangan dari Penjual in casu Tergugat I selakuPemegang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam: Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimalyang ditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;" Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002ditegaskan yang menentukan nilai limit adalah Penjual ; Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yangmenegaskan Penjual menentukan nilai limit barang yang akandilelang secara tertulis untuk masingmasing barang atau paketbarang yang akan dilelang Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK. 07/2006

dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B";Bahwa seluruh penyerahan Barang Kena Pajak (berupa : Crude Palm Oil,Palm Kernel, Shell Palm dan Material) dan Jasa Kena Pajak (berupa :Ongkos Angkut dan Kompensasi atas Pemakaian Fasilitas Bersama) yangPemohon Banding lakukan adalah dengan terutang Pajak PertambahanNilai, yakni : Terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri, dan penyerahan yang PPNnya tidak dipungutsesuai dengan SK Menkeu

Pada Masa Pajak Juni 2010 tersebut, seluruh penyerahan Barang KenaPajak (berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm dan Material) danJasa Kena Pajak (berupa : Ongkos Angkut dan Kompensasi atas PemakaianFasilitas Bersama ) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutangPajak Pertambahan Nilai, yakni terutang PPN dengan tarif 10 % (berupapenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, dan penyerahan yangPPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu No. 291/KMK.05/1997tanggal 26 Juni 1997).

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libel)Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat menarik beberapa pihak yaitu BupatiKepala Daerah Kabupaten Temanggung, Mantan Bupati Kepala DaerahKabupaten Temanggung, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan BadanPertanahan Kabupaten Temanggung;Penggugat telah mencampuradukkan kewenangan mengadili karenaberdasar gugatan penggugat bahwa Menteri Keuangan dipersalahkandengan penerbitan SK Menkeu Nomor 148/KM.6/2011 tanggal 5 Oktober2011 sedangkan BPN dipersalahkan

e) Pada Masa Pajak April 2010 tersebut, seluruh penyerahan Barang KenaPajak (berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm dan Material) danJasa Kena Pajak (berupa : Ongkos Angkut dan Kompensasi atas PemakaianFasilitas Bersama ) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutangPajak Pertambahan Nilai, yakni terutang PPN dengan tarif 10 % (berupapenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, dan penyerahan yangPPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu No. 291/KMK.05/1997tanggal 26 Juni 1997

. $.572/A/ 452/02/91 Tanggal26 Pebruari 1991, perihal : Persetujuan penjualan rumahnegeri yang dihuni oleh Pegawai PLN.Surat Menteri Pertambangan dan Energi No.1059/9493/SJ.U/1991 Tanggal 23 Maret 1991, perihal :Persetujuan Menkeu tentang penjualan rumah negerigolongan ill dilingkungan PLN.Surat Menteri Pertambangan dan Eneri No.1705/90/600.1/91 Tanggal 12 April 1991, perihalPersetujuan Menkeu Tentang Penjualan Rumah NegeriGolongan II!

STI sesuai dengan surat yang diajukan ke Menkeu danMenkominfo No. 078, tanggal 13 Oktober 2010, yang isinya PT. STI tidakmempunyai kemampuan untuk membayar pokok dan denda termaksud, denganini memohon agar proses pembayaran menunggu hasil kKeputusan Menkeu danMenkominfo atas keberatan PT.

Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Januari 1998 Nomor50096DIII.2 perihal Permohonan Hak Atas Tanah;Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 29 Nopember 2006 Nomor500035.042170 perihal Surat Ukur Tanah Asset Bekas Milik Asing/Cina diJalan Yos Soedarso Nomor 13, Kediri;Surat Pemerintah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Agustus 2007 Nomor640/10132/011/2007 perihal Penyelesaian Asset Bekas Asing/Cina di Jalan YosSoedarso 1113, Kediri, yang isinya antara lain prioritas untuk memperoleh tanahdari Menkeu

Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Januari 1998 Nomor50096DIII.2 perihal Permohonan Hak Atas Tanah;Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 29 Nopember 2006Nomor 500035042170 perihal Surat Ukur Tanah Asset Bekas MilikAsing/Cina di Jalan Yos Soedarso Nomor 13, Kediri;Surat Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tanggal 2 Agustus 2007 Nomor640/10132/011/2007,Perihal Penyelesaian Asset beka Asing/ Cina, di JlYos Soedarso 1113, Kediri, yang isinya antara lain prioritas untukmemperoleh tanah dari MENKEU

Putusan Nomor 2170 K/Pdt/201550Soedarso 1113, Kediri, yang isinya antara lain prioritas untuk memperolehtanah dari MENKEU selaku pengelolah Asset ada pada Bpk.