Ditemukan 427 data
Darwis
Tergugat:
Bupati Donggala
Intervensi:
Sadrik
141 — 134
Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Ketua DPRD KabupatenDonggala atas nama Takwin,S.Sos mengeluarkan Rekomendasi nomor534.170/Um/DPRD/X/2019 kepada Bupati Donggala untuk "meninjaukembali hasil keputusan pengumuman pemilinan Kepala Desaserentak tahun 2019 dan menunda tahapan lanjutan pernilinan KepalaDesa serentak tahun 2019 sampai terpenuhnya persyaratan yangdimaksud Oleh peraturan Bupati antara lain pengumuman hasilassessment sesuai dengan peraturan Bupatt'13.
Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Ketua DPRD KabupatenDonggala atas nama Takwin,S.Sos mengeluarkan Rekomendasi nomor =534.170/Um/DPRD/XI/2019 kepada Bupati Donggala untuk "meninjaukembali hasil keputusan pengumuman pemilinan Kepala Desa serentaktahun 2019 dan menunda tahapan lanjutan pemilihan Kepala Desaserentak tahun 2019 sampai terpenuhnya persyaratan yang dimaksudOleh peraturan Bupati antara lain pengumuman hasil assessment sesuaidengan peraturan Bupatl'11.
1.DHIANTI ANGGRAENY
2.EMMY LAELIYAH
Tergugat:
Yayasan Pendidikan Kristen GLORIA
74 — 30
Bahwa, berdasarkan buktiobukti T/PR7 dan T/PR8, tentang SuratPernyataan dari Para Penggugat, tertanggal sama yaitu tanggal. 2 Juli2019, dimana dari buktibukti tersebut dapat diketahui bahwa ParaPenggugat telah sepakat mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat,dan berdasarkan ketentuan pasal. 1603 huruf. h BW yang padapokoknya menyebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja haruslahdilakukan pada tanggal terakhir pada bulan takwin yang bersangkutan,maka Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara
136 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 70 PK/TUN/2007Indonesia pada setiap setahun telah akhir tahun takwin keempat setelahdimulainya masa pengoperasian;Bahwa kajian hukum terhadap Pasal 26.1 PKP2B tersebut terdapat 2(dua) unsur yang kewajiban dan hak, dengan uraian :a. Yang menjadi kewajiban PT. KPC adalah menawarkan sahamsahamnya kepada Peserta Indonesia dengan urutan prioritasPemerintah Indonesia atau Warga Negara Indonesia atauPerusahaan Indonesia yang dikuasai/dimiliki oleh orangorangIndonesia;b. Yang menjadi hak PT.
43 — 23
Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal16 Februari 2013 ;3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16April 2013 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 08 April 2013sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 8 Mei2013 sampai dengan tanggal 6 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan didampingiPenasehat Hukum yang bernama KAMIL TAKWIN, SH., beralamat
291 — 35
Rokok/ sigaret tersebut juga dikategorikansebagai hasil tembakau produksi pabrik golongan II yangmempunyai batasan jumlah produksi yaitu tidak lebih dari 2 milyarbatang per tahun takwin karena berdasarkan pengakuan Terdakwadiketahui bahwa harga jual tertinggi adalah Rp 48.500, per 1(satu) slop rokok/sigaret tersebut yang berarti harga per bungkussigaret/ rokok tersebut adalah Rp4.850, (1 slop isi 10 bungkus).Kemudian harga jual eceran per batang dapat dihitung denganrumus (harga jual eceran per bungkus
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kyokko Shinju Indonesiadiberikan secara teratur setiap tanggal 10, berdasarkan jumlah hari kerjasetiap bulan berjalan (takwin) atau para Pekerja yang cuti, sakit atau izinuang makan tetap diberikan (Tunjangan Tetap) ;.
177 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jual Beli ke No. 1980 atas nama Takwin ; 2400 M? Jual Beli ke No. 1981 atas nama Endang Mudjiwati ; 1.500 M? Jual Beli... ceeceessssseeeeeeeeesseseeeeeesssssaaeeees ; 430 M? Jual Beli ke No. 1982 atas nama Budiman Purnama ;Tanggal 20 Agustus 1985 kepada : 430 M? Jual Beli ke No. 2085 atas nama Arus Alfred Sinuraya ; 440 M? Jual Beli ke NO. 2086 atas nama Saimin ; 1310 M? Jual Beli ke No.2087 atas nama Ny. Sri Wardini Trijono;Tanggal 20 Desember 1985 kepada : 1170 M?
214 — 100
Pasal 1603 huruf (hn) KUHPerdata mengatur pemutusan hubungan kerja23.dilakukan tiaptiap akhir bulan takwin, maka Majelis Hakim berkesimpulan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak 30 Juni 2016;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan putusnya hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat tentunya memberikan konsekwensi hukumkepada Tergugat yaitu berkewajiban untuk memberikan hakhak kepada Penggugatsebagaimana dimaksud dengan Pasal 191 UndangUndang Nomor 13 Tahun
6.Andi Irwansyah
7.Setia Rahman
8.Muhammad Hair
9.Sainal
10.Hasan Basri
11.Andi Ariadi
12.Irsandi Mustapa
13.Supriady. R
14.Mudassir
15.Pandu Kurniawan
16.Koko Dwi Sulistyo
17.M. Agus Muliadi
18.Taufiq Hidayat
19.Albiadi
20.Iwan Adi Saputra
21.Godit Awang Ari
22.Irsan Jusari
23.Donni Halman
24.Rendi Hasiholan G. Simbolon
25.Abdul Rahman
26.Ismail
Tergugat:
Ganis Yudisworo
129 — 20
Takwin
6.Andi Irwansyah
7.Setia Rahman
8.Muhammad Hair
9.Sainal
10.Hasan Basri
11.Andi Ariadi
12.Irsandi Mustapa
13.Supriady. R
14.Mudassir
15.Pandu Kurniawan
16.Koko Dwi Sulistyo
17.M. Agus Muliadi
18.Taufiq Hidayat
19.Albiadi
20.Iwan Adi Saputra
21.Godit Awang Ari
22.Irsan Jusari
23.Donni Halman
24.Rendi Hasiholan G. Simbolon
25.Abdul Rahman
26.Ismail
Tergugat:
Ganis Yudisworo
122 — 82
perjanjian tersebutsebagai berikut: Pointangka 6.6 meng dityebutkan bahwa :"Seluruh perselisihan dari polls ini akan diputuskan oleh seorangarbitrator, yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak yangberselisih, atau jika para pihak tidak setuju atas keputusandari satu Arbitrator, maka perkara akan diserahkan padaHalaman 3 dari 40 halaman putusan perkara Nomor : 139/Pdt/2018/PT.DKIkeputusan dua Arbitrator, dimana satu Arbitrator ditunjuk secaratertulis oleh salah satu pihak dalam waktu satu bulan takwin
I Ketut Rusdita
Tergugat:
PT. Atas Ombak Bali
83 — 38
Untuk 4 (empat) orang tanggungan: 50% (lima puluhperseratur) dari upah;Halaman 18 dari halaman 34 Putusan Nomor 1/Pdt.SusPHI/2019/PN DpsDan bantuan tersebut hanya wajib diberikan paling lama 6 (enam) bulanberdasarkan Pasal 160 ayat (2) UU Ketenagakerjaan:Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitungsejak hari pertama pekera/buruh ditahan oleh pihak yangberwajib.Sehingga Penggugat Rekonvensi hanya memiliki kewajiban untukmemberikan bantuan sebesar
154 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Palyja untuk bulanJanuari 2002 s/d Bulan Desember 2002 ;2 Bahwa benar Pemohon kasasi telah menerima penanggulangan gaji dan tunjangansementara / tunjangan pertengahan bulan / tunjangan perumahan/tunjangan hariraya/tunjangan paket hari raya idul fitri tahun takwin 2002 dari Termohon KasasiII (bulan Januari 2002 s/d bulan Desember 2002) sebagaimana bukti dariTermohon Kasasi II (bukti T12 s/d bukti T28) ;3 Bahwa oleh karenanya sisa hak hak kepegawaian yang belum dibayar/tertundapembayarannya oleh Termohon
DONAL DWI SISWANTO, S.H.
Terdakwa:
1.RACHMAT SETIAWAN bin RUHANDA
2.MAULANA RACHMAWAN als KIBO
3.MOH. IQBAL bin SYAMSUDIN
110 — 12
terbungkus lakban coklat dengan berat brutto 1,110 kg disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, (berat netto keseluruhan ganja untuk pemeriksaan laboratorium adalah 1.980,5201 gram dan sisa setelah pemeriksaan laboratorium sebanyak 1.979,7003 gram),
- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver,
- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver,
- dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Pickup warna putih Nopol B 9574 UZ berikut kunci kontak, dikembalikan kepada saksi Agus Hikmat Takwin
76 — 28
lebih baiknyadilaksanakan apabila para pihak telah menerima salinan putusan, yang menjadipokok masalah disini adalah mengenai perhitungan uang gaji penggugatsebagaimana Surat Keputusan (lihat P1 sama dengan T4) karena dalam SsuratKeputusan tersebut tidak disebutkan batas jangka waktu pembayaran upah /tunjangan tetap.Menimbang bahwa Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan pasal191 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 1603 huruf (k) KUH Perdataadalah dilakukan pada tiaptiap akhir bulan takwin
69 — 7
maka Penggugat sesuai bukti surat P19 Penggugat menjatuhkanskorosing kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dan selama Tergugat diskorsing upahdibayarkan oleh Penggugat sampai dengan adanya putusan dari PengadilanHubungan Industrial Pada Penggadilan Negeri Surabaya;Menimbang bahwa pemutusan Hubungan Kerja berdasarkanketentuan pasal 191 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 1603huruf (h) KUH Perdata adalah dilakukan pada tiaptiap akhir bulan takwin
170 — 84
,CA Nomor: O06/ARHJRD/Keu/04.16, tanggal 29April 2016, Hal: Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan KeuangganKonsolidasi Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah &Jerry Tahun Takwin 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);Daftar Klien Audit Umum KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah danJerry Tahun Takwim 2015 (Fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Penggugat selaku Pimpinan Rekan tanggal 29April 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Ketua Tim Nomor: S15/PPA/2017 tanggal 12 Januari 2017,Hal: Permintaan
52 — 9
Yudinantir,M.Si (Bukti P5a); Berita acara Pemeriksaan tanah dilokasi (Lapangan) (BuktiP.5c); Bukti Pembayaran PBB selama 4 tahun dari tahun 2004 s/d 2012 (BuktiP5c);Menimbang, bahwa adanya jual beli tanah antara sdr.DUGAN,S.Pi denganPenggugat atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quatelah dibenarkan dan diakui pula oleh saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatdalam persidangan;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TAKWIN dan saksi YURIANTO ternyatatanah yang sekarang menjadi
64 — 9
Pasal 6 Kebijakan Kode Etik Perusahaan (lihat buktisurat T15 dan T17) dan berdasarkan bukti P5 sama dengan bukti surat T19dan bukti surat T27 sama dengan bukti surat P12 adalah merupakan tindakanawal Tergugat dalam melakukan proses pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat yaitu pada bulan April 2015 ;Menimbang bahwa pemutusan Hubungan Kerja berdasarkanketentuan pasal 191 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 1603huruf (nh) KUH Perdata adalah dilakukan pada tiaptiap akhir bulan takwin,sehingga
35 — 9
Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan dan juga tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, makaTergugat dan tergugatll diwajibkan untuk membayar Uang Pesangonkepada Para Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penggantian Hak Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003, Upahselama proses yang dihitung 6 (enam) bulan sebagai upah bulan berjalan(bulan takwin), dengan perincian sebagai berikut :1
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
303 — 220
Toshida Indonesia memiliki IPPKH dalamrangka untuk melakukan penambangan diwajibkan menyusun dan melaporkanRencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikankepada Bupati Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima)hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diaturdalam Pasal 111 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara Jo.
Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender danpaling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin;Sepengetahuan saksi Terdakwa Yusmin tidak ikut dalam presentasi RKAB PT.Toshida Indonesia;Yang punya kewenangan impor dan ekspor tambang adalah pemerintah pusatyaitu mentri Perdagangan berdasarkan rekomendasi Dirjen Minerba;Saksi tidak tahu apakah PT.
Pengajuan RKAB tahun berikutnya paling cepat 90 hari kalender danpaling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwin;Halaman 108/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiSaksi mengetahui mengenai pencabutan IPPKH PT.
Toshida Indonesia memiliki IPPKH dalamrangka untuk melakukan penambangan diwajibkan menyusun dan melaporkanRencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan kepadaBupati Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) harikalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal111 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara jo.