Ditemukan 381 data
101 — 20
Berdasarkan pemeriksaan dan hasil telaan petalampiran permohnan terhadap peta RTRWP dengan peta kawasanKabupaten Berau, bahwa areal yang dimohon seluruhnyaberada pada areal konsesi PT Berau Coal DU 424/Kaltim danberada dalam kawasan APL (KBNK) ;b. Bahwa rekomendasi/perijinan atas areal tersebut149adalah kewenangan pemerintah daerah setempat6. Hasil dari pemeriksaan tersebut ditetapkan1. Luas areal yang dimohon adalah 1366, 20 Ha ;2.
Pembanding/Terdakwa : SAWIRMAN,SE. MM BIN RUSLI Diwakili Oleh : WILSON SAPUTRA, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SAWIRMAN,SE. MM BIN RUSLI Diwakili Oleh : WILSON SAPUTRA, SH. MH
111 — 55
Petugas PenatausahaanKeuangan) untuk diverifikasi Kemudian diserahkan kembali ke KPA untuk menandatangani setuju bayar setelah itu diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untukPencairan Dana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pencairanAnggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini anggaran kegiatanpenyediaan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang PariamanTahun 20112013adalah dimulai dari Telaan
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
DAVID ULAN EKO Alias DAVID
374 — 55
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUTVII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan Dan KonservasiPerairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Mei 2014 besertalampiran peta serta Peta Lokasi Penebangan Pohon Dalam KawasanHutan Bifemnasi Sonmahole Kabupaten Timor Tengah Utara serta Suratdari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat JenderalPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan KawasanHutan Wilayah XIV Kupang, Nomor : 5.541/BPKH.XIV3/12/2018, perihal :Hasil Telaan
Terbanding/Terdakwa : TERHAR LAWANDI, S.sos, M. Si
90 — 31
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EDWARD ANTONIUS SILALAHI, SE);
- 2 (dua) lembar surat Telaan Staf Sekwan DPRD Morut Nomor : 641.2/162/Set-DPRD/IV/2015, perihal Pembangunan Rumah Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Morowali Utara. (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GUSLABD TOMBOELU) Sp.
1.Umar Assegaf, SH
2.ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
YULIARDI, SE BIN ABDUL MUIS
111 — 36
Revisi DIPA tahun 2015 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali revisidan untuk perubahan/revisi DIPA dari kegiatan pembangunan GedungKemenag Aceh menjadi perencanaan pembangunan Gedung KemenagAceh tahun 2015 dilakukan pada revisi ke 3 (tiga).Bahwa yang menjadi dasar saksi selaku KPA mengajukan perubahanatau. revisi DIPA adalah sesuai dengan kebutuhan terhadappembangunan Gedung baru dari kegiatan pembangunan GedungKemenag Aceh menjadi perencanaan pembangunan Gedung KemenagAceh tahun 2015 sesuai dengan telaan
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR
191 — 49
pengeluaran,Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPP TU), Surat Pernyataan Pengajuan SPP TU, SuratPernyataan Tanggungjawab Mutlak, Surat Pernyataan TanggungjawabBelanja Nomor : 175/2251/Setwan/2017,Permohonan Penerbitan SP2DTambahan uang (TU) atas kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD/Perjalanan Dinas DPRD Kab Pali tahun 2017 Tanggal 29May 2017, Surat Pengantar SPP TU, Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU No 175/2249/SETWAN/2017 tersebut, serta telaan
catat di dalam telaah kemudianlangsung kami serahkan ke Kasi perbendaharaan sehingga saksi tidaktau apakah dokumen tersebut kKemudian dikembalikan atau tidak untukdilengkapi, yang saya ketahui apabila disposisi pimpinan untuk dilengkapimaka dokumen dokumen tersebut kembali ke loket untuk diserahkan keSKPD yang bersangkutan agar dilengkapi kemudian apabila sudahlengkap dilakukan pengajuan ulang dan ditelaah kembali dengan kertastelaah yang telah di verikasi pada berkas sebelumnya hanya sajadikertas telaan
SP2D;" Bahwa SP2D Langsung (LS) Nomor 01789/SP2DLS/4.01.04.01/2017tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp.512.515.999, (lima ratus dua belas jutalima ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)tersebut saksi mencetak dan telah memenuhi syarat dari Sistem AplikasiHalaman 188 dari 364 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.SIMDA yaitu saya melihat Nomor SPM dan nilai permintaan yang dibuatoleh SKPD dan ketika saksi entry Aplikasi dapat mencetak SP2D;Bahwa saksi pernah melihat lembar telaan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDUL RIFAI BAGENDA, S.H.
157 — 0
FUDDIN MAJID dengan data letak Objek Pajak Jalan Kuda Laut Kelurahan Bahoue dengan luas tanah 4000 M2 tanggal 17 September 2013;
1 (satu) bundel Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 21 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015;
12) 2 (dua) lembar surat Telaan Staf Sekwan DPRD Morut Nomor : 641.2/162/Set-DPRD/IV/2015, perihal Pembangunan Rumah Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Morowali Utara;
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. SYARIFUDDIN H MADJID,M.Sc. Diwakili Oleh : M. Fajrin, S.H
77 — 0
--[endif]-->2 (dua) lembar surat Telaan Staf Sekwan DPRD Morut Nomor : 641.2/162/Set-DPRD/IV/2015, perihal Pembangunan Rumah Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Morowali Utara;
< !--[if !supportLists]-->1 ) <;!
62 — 23
isian proyek) senilai Rp.461.000.000,untuk berkoordinasi dengan tim pengadaan dengan Ketua BapakJamaludin Karim, berkoordinasi dalam hal untuk penentuanharga, dengan 4 Lokasi sebagai rencana lokasi lahan TPA (tempatpembuangan akhir), lokasi 1 terletak dikampung rokem Dsbatukerbuih Kec.Pasean, Lokasi 2 di Ds.Telontorajeh,Kec.Pasean, lokasi 3 Ds.Telontorajeh Kampung Blok MursadehKec.Pasean, lokasi 4 Dsn.Kendal Ds.bindeng Kec.Pasean, danyang dipilih untuk tempat TPA adalah Lokasi 4 yang didasarkanoleh telaan
58 — 11
Rp. 1.722.809.688,Bahwa prosedur pembayaran SPPD Sekretariat Dewantahun 2006 adalah dimulai dari telaah staf yang isinyaantara lain menerangkan maksud dan tujuannya untukmelakukan perjalanan dinas tersebut, telaan stafdisampaikan kepada Sekwan kemudian Sekwanmendisposisi setuju atau tidak, jika sudah setuju telaah staftadi dibawa kebagian umum dan kepegawaian untukdibuatkan SPT, SPPD, Rincian pengeluaran dan kwitansisekaligus nomor Register, kemudian dimintakan tandatangan Sekwan, kemudian yang bersangkutan
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN
158 — 101
Sekretariatan DPRD kabupaten Seluma;Bahwa Setahu saksi mata anggarannya dalam penentuan besarkecilnya mendapatkan bantuan BBM dari KUAPPS tapi masih bersifatglobal belum dibagibagi;Halaman 135 dari 207 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2021/PN.Bgl17.Bahwa pada saat menentukan besar kecilnya menerima bantuan BBMbaik untuk Anggota DPRD maupun pejabat struktural, ada dilakukan rapatantara Pimpinan anggota DPRD dengan Sekretariatan dewan KabupatenSeluma tahun 2017.Bahwa Pada saat menerima bantuan BBM tidak ada telaan
121 — 45
bidang dimanasalah satu surat PLT pun dimasukkan sebagai bahan pertimbangan;e Bahwa terdakwa tidak ada alasan untuk mengulang itu coonstatering report;e Bahwa terdakwa melihat dari risalah pengolahan data itu tidak ada masalah karenapemerintah juga membukukan semua paraf ;e Bahwa terdakwa membaca semua risalah pengolahan data tadi;eBahwa bahan materi untuk membuat risalah pengolahan data itu berdasarkan datayuridis dan data fisik melampirkan akta dan kemudian saya tidak tahu persissehingga ada telaan
DEDYKARTO ANSIGA, SH
Terdakwa:
ELFI JUNUS BAKIR
125 — 45
/PN Gto.Bahwa saksi membenarkan bukti surat nomor 4 perihal rekomendasipencairan tahap II 40 % yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, dansaksi menyatakan bukti Surat tersebut saksi yang keluarkan ditambah dengansurat pernyataan terdakwa;Bahwa setelah pencairan tahap II, terdakwa membuat surat penyataan yaknibukti Surat nomor 10;Bahwa inti dari hasil pertemuan, yaitu kKesanggupan terdakwa selaku KepalaDesa untuk menyelesaikan pekerjaan;Bahwa syarat pencairan 60 %, yakni surat permohonan, telaan
227 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
., atas telaan yang telah dilakukan olehsaksi Fredy Donald Sanaky Kepala Divisi Umum dan Hukum;Arahan/Disposisi yang diberikan baik kepada saksi Petro RidolfTentua, S.E., maupun memintakan pendapat dari saksi Izaac Thenu atassuratsurat memorandum tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan/prosedur pembelian tanah dan atas gedung kantor bank sebagaimanadiatur dalam BAB XVI PENGADAAN, Huruf A CARA PENGADAAN, Butir 1.Pembelian, Huruf a Tanah, Huruf a.1 Usul Pengadaan (halaman 197)sampai dengan halaman
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
DPRD 2.01.04.2 BELANJA PUBLIK2.01.04.1.2 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 4.802.500.000,00 1+2+32.01.04.1.1.2 Belanja Pegawai / Personalia 3.378.500.000,00 12.01.04.1.1.04.2 Biaya Perawatan dan Pengobatan 375.000.000,002.01.04.1.1.04.04.2 Biaya General Chek Up 375.000.000,002.01.04.1.1.05.2 Biaya Pengembangan Sumber 2.983.500.000,00Daya Manusia (SDM) 2.01.04.1.1.05.02.2 Biaya Bantuan Pelatihan dan 120.000.000,00Kursus Keterampilan2.01.04.1.1.05.07.2 Biaya Penyiapan Raperda 771.000.000,00Pengkajian dan Telaan
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
180 — 408
seksi perbendaharaan dan apabila telah lengkapdokumennya maka dokumendokumen tersebut diberikan kepada Saksiselaku Kepala Seksi Kasda untuk melihat ketersediaan dana, dansetelah itu maka dibuatkan draf SP2D untuk diteruskan kepada KuasaBUD dan setelah diperiksa oleh Kuasa BUD maka dilakukanpenomoran SP2D selanjutnya SP2D diterbitkan dan ditandatanganioleh Kuasa BUD ;Bahwa terkait dengan penerbitan SP2D oleh Badan PengelolaKeuangan Kekayaan Aset Daerah, sudah semuanya telah dilakukanperifikasi dan telaan
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
327 — 77
Dan pada saat terdakwa(tersangka saat itu) diwawancara secara langsung, ahli mengatakanbahwa tersakngka Nur Azizah tidak menunjukkan buktibukti terkaitdengan biaya pengeluaran untuk kegiatan pekerjaan ini dan seluruh buktiHalaman 303 Putusan No.66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.yang telaan negara dan uang yang tersangka serahkan kepada JaksaPenyidik, dan bukti itulah yang kemudian menjadi acuan Tim AuditInvestigatif BPK menyusun Laporan Hasil Audit Investigatif terkaitpenghitungan kerugian Negara dalam
S. HENDRIK TIIP, SH
Terdakwa:
TRI AGUS PUTRA JOHANES
253 — 387
Hadmmen Puri;
- 1 (satu) jepit asli Telaan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Konstruksi an. PT Cipta Eka Puri tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani Analis Johan T. Nggebu serta 1 (satu) lembar Disposisi Pemimpin Cabang Utama Kupang (4 lembar);
- 1 (satu) jepit Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK an.
120 — 34
Untuk perjalanan dinas keluar propinsi maka pengajuan surat tugas tersebut darisekretariat Distamben ke Sekretariat Daerah kantor Bupati dengan disertai telaan stafyang ditandatangani oleh kepada dinas. Setelah melihat dan mengamati 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas PemerintahKabupaten Tanah Laut Dinas Pertambangan dan Mineral Nomor: 540/36TU/VI/2012tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas Kabid.
547 — 207
Pada saat itu sdr Dirjen membicarakan tentang:konseptual frame work dan legal frame work;Bahwa Pak Dirjen menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kabag PI dan KabagHAOHA untuk membuat telaan staf tentang dasar penunjukan Ditjend PP&PLdalam penggunaan anggaran untuk pembangunan pengadaan peralatan danpembangunan fasilitas produksi, riset dan alih teknologi produksi vaksin flu burungdan skala prioritas kegiatan ditjend PP&PL yang akan beliau sampaikan kepadamenteri Kesehatan;Hal.564 putusan No.120/Pid.Sus