Tasikmalaya No. 978/Kep.265Dinsosnakertrans /2010tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama(KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan FakirMiskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;e Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin MelaluiKelompok Usaha Bersama (KUBE) ;e Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya No. 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis

Tasikmalaya No. 978/Kep.265Dinsosnakertrans/2010tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama(KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan FakirMiskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin MelaluiKelompok Usaha Bersama (KUBE) ;Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya No. 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin MelaluiKelompok Usaha Bersama (KUBE) ;6.8.g.10.11.1213.14.Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya No. 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Narasumber,Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan KegiatanPemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) Kelompok Usaha BersamaTahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;DPPA SKPD Dinas

Syahrul Kahiran (ketua tim tekhnis) keterangannya tidak dapatdidengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm) namunketerangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.Bahwa benar Terdakwa tanpa melakukan koreksi telah menyetujuiAmandemen pada tanggal 15 Agustus 2009, dan pada tanggal 18 Agustus2009 terjadi penandatanganan Amandemen oleh

Syahrul Kahiran (selaku ketua timtekhnis) tidak dapat didengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm)namun keterangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.Menimbang, bahwa Amandemen Il terjadi tanggal 07 Desember 2009dengan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Terdakwa) dan rekanan PT. PP(persero) (Ir.

Penandatanganan dokumen pencairan dana kegiatan akan terdakwa tandatangani setelah ditandatangani pihak Kontraktor, Tim Pengelola Tekhnis,Konsultan Pengawas, Tim PPTK.6.

PP (persero) sudah menerima pembayaran uang muka 20 % dan19,547 %; sedangkan untuk Amandemen Il (yang ditandatangani pada tanggal07 Desember 2009) Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah membuat suratpersetujuaan untuk Amandemen dimaksud padahal pekerjaan akan segeraberakhir.Bahwa Terdakwa adalah orang terakhir yang menandatangani dokumenpencairan setelah ditandatangani Kontraktor, Tim pengelola tekhnis, konsultanpengawas, tim PPTK namun harus diingat kalau SPM (surat perintahmembayar) hanya ditandatangani

PemerintahKabupaten Sumenep sebesar Rp 124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuhratus empat puluh lima ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,sebagaimana hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/ 2009, Tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh TeguhWidhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto(Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (KetuaTim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim) ;Perbuatan

Pemerintah Kabupaten Sumenepsebesar Rp 124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh limaribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dariBPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/ 2009, Tanggal 27 Maret2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala PerwakilanBPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman18(Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (AnggotaTim) ;Perbuatan

Sos selaku PPK makaHPS dan Spesifikasi Tekhnis Pengadaan alkes RSUD dr. A. DadiTjokrodipo Bandar Lampung tahun 2012 tersebut diserahkan kembalikepada MUHAMMAD NOOR selaku Ketua Panitia Lelang untuk dijadikanHal. 7 dari 64 hal. Put. No 1717 K/Pid.Sus/2015sebagai dasar pembuatan dokumen pengadaan untuk segera dilakukanproses pelelangannya;Bahwa selanjutnya Panitia Lelang Pengadaan AlatAlat Kesehatan dan KBRSUD dr. A.

Sos selaku PPK makaHPS dan Spesifikasi Tekhnis Pengadaan alkes RSUD dr. A. DadiTjokrodipo Bandar Lampung tahun 2012 tersebut diserahkan kembalikepada MUHAMMAD NOOR selaku Ketua Panitia Lelang untuk dijadikansebagai dasar pembuatan dokumen pengadaan untuk segera dilakukanproses pelelangannya;Bahwa selanjutnya Panitia Lelang Pengadaan AlatAlat Kesehatan dan KBRSUD dr. A.

sebagaimana ketentuan Pasal 3Perjanjian Pengelolaan Hotel, Nomor: 003/MA/DHM/GALS/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 yaitu melakukan Technical Assistantatas Pembangunan Hotel milik TERGUGAT adalah tidak benardan mengadangada, karena PENGGUGAT tidak pernahmengikuti dan/atau melaksanakan tugastugas sebagaimana yangHalaman 27 dari 66 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Jmrdimaksud pada pasal 3 ayat (1) Perjanjian, karena faktanyaPENGGUGAT sama sekali tidak terlibat dan/atau tidak pernahmemberikan konsultasi tekhnis

Layanan Jasa Tekhnis termasuk didalamnya Asistensi;2. Layanan Jasa Pra Pembukaan (Pre Opening) Pembukaan Parsial(sioft Opening) dan Pembukaan Perdana (Grand Opening);3. Layanan Operasional Penuh;3. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT REKONVENSI denganTERGUGAT REKONVENSI menindaklanjuti nota kKesepahaman tersebutdengan membuat dan/atau menadantangani Perjanjian PengelolaanHotel, Nomor: 003/MA/DHM/GALS/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, yangditandatangani oleh DIDIK EDHIE selaku Presiden Direktur PT.

Datu Hasan (Alm) sebagai Pengguna Anggaran, Saksi SriHeriyani, SE Binti Datuk Husin sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Saksi Arfian Salman, SE Bin Salman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, SaksiEdy Agustiawan sebagai Ketua Panitia Penerima Barang dan dua orang staf dariCV Gemilang sebagai konsultan pengawas dan Iwan Nugraha (Alm) sebagaidirektur CV.

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkanSelain itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentangPetunjuk Tekhnis Penggunaan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK2010 untuk SD/SDLB di romawi VII tentang acuan pengadaan DAKbidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada angka 5 yangmenyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunanHal. 9 dari 78 hal. Put.

No. 2799 K/PID.SUS/2015Petunjuk Tekhnis Penggunaan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran DAK2010 untuk SD/SDLB di romawi VII tentang acuan pengadaan DAKbidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada angka 5 yangmenyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunanHPS oleh Pelaksana DAK bidang Pendidikan dalam penyusunan HPSantara lain :1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;2.

Angkasa Pura (Persero) Bandar Udara Sultan HasanuddinMakassar Nomor: 298.4/100:/7309/VIII/2014 tanggal 28 agustus2014.Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UndangundnagNomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan PeraturanJaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per025/A/JA/11/2015Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum

Angkasa Pura (Persero)Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor:298.4/100:/7309/VII/2014 tanggal 28 agustus 2014.Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undangundnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam RangkaPelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Per025/A/JA/1 1/2015 Tentang Petunjuk PelaksanaanPenegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,Tindakan Hukum

Nota dinas dari saksi Kurniawanto, SP. selaku KUPTD(Kepala Urusan Pelaksana Tekhnis) kepada Kepala DinasKehutanan Kab. Tebo;. Berita acara pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehDinas Kehutanan Kab. Tebo tanggal 27 Juni 2006;. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Investigasidan pendataan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yangdibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi nomor: 0O90F/3681/DISHUT/2006tanggal 26 Juni 2006;.

dan Buku Panduan Pendidikuntuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi sehingga hasil evaluasi tersebuttidak bisa dimasukkan lagi kedalam Aplikasi SPSE dikarenakan pada saat ituSPSE sudah terkunci secara otomatis dikarenakan sudah melewati jadwalyang telah ditetapbkan dan berdasarkan Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentangTata cara ETendering tanggal 3 Januari 2011 dalam lampiran Poin V.2.e.7yang menyatakan bahwa proses evaluasi (Administrasi dan tekhnis

dan Buku Panduan Pendidikuntuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi sehingga hasil evaluasi tersebuttidak bisa dimasukkan lagi kedalam Aplikasi SPSE dikarenakan pada saat ituSPSE sudah terkunci secara otomatis dikarenakan sudah melewati jadwalyang telah ditetapbkan dan berdasarkan Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentangTata cara ETendering tanggal 3 Januari 2011 dalam lampiran Poin V.2.e.7yang menyatakan bahwa proses evaluasi (Administrasi dan tekhnis

Angkasa Pura(Persero) Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor:298.4/100:/7309/VIII/2014 tanggal 28 agustus 2014.29.Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum BerdasarkanUndangundnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, DalamRangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor: PerO25/A/JA/11/2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum

Angkasa Pura (Persero) Bandar UdaraSultan Hasanuddin Makassar Nomor: 298.4/100:/7309/VIII/2014tanggal 28 agustus 2014.Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undangundnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam RangkaPelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:HIm. 49 dari 107 him.

Dinsosnakertrans/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;

Tasikmalaya No. 978/Kep.265Dinsosnakertrans /2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok UsahaBersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha ProgramPemberdayaan Fakir Miskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir MiskinMelalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) ;Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya No. 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis

Tasikmalaya No. 978/Kep.265Dinsosnakertrans/2010 tanggal 30 September 2010 tentang PenetapanKelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal UsahaProgram Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010beserta lampirannya ;Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir MiskinMelalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) ;Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya No. 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis

dari 234 Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Pgp10.11.12.13.14.Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TahunAnggaran 2010.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 0148 / DINDIK / SK / 2010 Tentang penetapanpejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) APBD Kabupatenbelitung Timur Tahun Anggaran 2010 pada Dinas pendidikanKabupaten Belitung Timur.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 1994 / SK / DINDIK / 2010 tentang PembentukanTim Tekhnis

Perpustakaansebagai sarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD dan SMPtersebut adalah Dana Alokasi Khusus dan pagu anggarannya sebesarRp.3.574.000.000, (tiga milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);Bahwa Pengguna anggaran Pengadaan Buku Perpustakaan sebagaisarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD dan SMP yangbersumber dari Dak bidang pendidikan Kab.Belitung timur TA.2010tersebut adalah Drs.ALI IMRON yang saat itu menjabat sebagai KepalaDinas Pendidikan Belitung Timur;Bahwa Pejabat Pelaksana Tekhnis

Anggaran /pengguna Barang Pada satuan Kerja Perangkat daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TahunAnggaran 2010.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 0148 / DINDIK / SK / 2010 Tentang penetapanpejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) APBD Kabupatenbelitung Timur Tahun Anggaran 2010 pada Dinas pendidikanKabupaten Belitung Timur.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 1994 / SK / DINDIK / 2010 tentang PembentukanTim Tekhnis

DireksiPerusahaan Daerah Kabupaten Jembrana dan Surat Keputusan Bupati Nomor:389/Kepeg/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan DirekturPerusahaan Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas dan tanggung jawabsebagai berikut:a Memimpin dan mengelola semua kegiatan perusahaan;b Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan dantahunan;c Membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;d Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan serta melaksanakankegiatan tekhnis

Kepala Sekretariat di KNKT dan menjabat sejak tahun 2014dan Saksi sebagai PNS di Kementerian Perhubungan yang di tugaskan di KNKT;Bahwa anggota KNKT sebagian ada yang PNS dan sebagian ada Non PNS,yang PNS itu ada anggota KNKT dan Investigator sesuai dengan Perpres No.2Tahun 2012 untuk anggota KNKT harus Non PNS dan untuk Investigator bisaPNS dan bisa Non PNS sehingga mereka sebagai pegawai pemerintah NonPNS dengan suatu perjanjian kerja;Bahwa tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan tekhnis

danadministrasi kepada KNKT, adapun tugas tekhnis sekretaris di KNKT yaitumelakukan menyiapkan peralatanperalatan investigasi, untuk pembiayaaninvestigasi kelapangan maupun ke laboratarium;Bahwa terkait dengan dana anggaran diambil dari Kementerian Perhubungandan pelaporan keuangan yang bertanggung jawab adalah Sekretariat KNKT,Halaman 67 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUNJKT.semua diperiksa anggota KNKT, dan bendahara KNKT yang merupakanpegawai PNS KNKT ikut juga diperiksa oleh Kementerian

ArsyadRauf.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gowa, pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruangPerpustakaan dan (satu) ruang Laboratorum IPA, terdapat kekurangan sebagaiberikut :1.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gowa terdapat kekurangan pekerjaan sebagai berikut :1.

Bahwa sesuai petunjuk tekhnis Pengembangan tebu di Kab. Sampang DinasKehutanan dan Perkebunan Kab.

GPS dan Pembuatann PetaLokasi/Lahan melalui SIM (Sistim Informasi manajemen) yangAnggotanya: 22222 n nanan nnn nnn nnn nnn nnn cnc nee TKP ( Tenaga Kontrak PendampinQ); KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat); Pokja III Koordinatornya adalah : Agus Suharwandoko,SP;> Yang Mempunyai TuQaS: Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan;Yang Anggotanya adalah: Penyuluh Kehutanan Lapangan: APTRM (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Madura); APTRI Kab Sampang (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia );Bahwa sesuai petunjuk tekhnis

POKJAIIILU2.004.1X.2015, tanggal 1 September 2015.1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis

Dokumen Penawaran Nomor: POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;101. 2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.102. 1(satu) rangkap Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2018/PT GTO103104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.. 1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis

Kulle;- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat dengan merek Bee Line;- 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru keputih putihan dengan merek XEA;- 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan pendidikan dan pelatihan tekhnisdikembalikan kepada Para Terdakwa;- 5 (lima) buah batu kali dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) lembar baju seragam Polri PDL Sus warna coklat atas nama ABD.

Yasin dalam kegiatan Pengadaan Barang danJasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan PertamananKabupaten Lebong tahun 2013 adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK),sedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)adalah Emi Nurlela Binti Amrullah.Bahwa tim Pokja dalam melakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasapada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan KabupatenLebong tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan

Perkara No.1 1/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Beglsedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)adalah Emi Nurlela Binti Amrullah.Bahwa tim Pokja dalam melakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasapada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan KabupatenLebong tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan tahapannya;Bahwa sistem yang dilakukan untuk pelelangan kegiatan PengadaanBarang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan danPertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah dengan sistempelelangan

Yasin dalam kegiatan Pengadaan Barang danJasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan PertamananKabupaten Lebong tahun 2013 adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPk),sedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)adalah Emi Nurlela Binti Amrullah.Bahwa sumber dana dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa padaBadan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebongtahun 2013 adalah berasal dari Dana Alokasi Khusus