Ditemukan 4032 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tranparansi transparan transparans transparasi transparan.ã transparanan transparanã
Penelusuran terkait : Pemerintah provinsi jawa barat unit kerja dinas bina marga provinsi jawa barat vs dewan pimpinan pusat perkumpulan masyarakat pemantau transparansi anggaran (permata);
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Putus : 16-04-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel
Tanggal 16 April 2014 —
139 — 479
  • Umum sendiri, dan gedungsendiri, dan IKPI juga punya yang sama, dan tidak ada penyetoran kepada IKPIkarena biaya penyelenggaraan ditanggung oleh BPUSKP; Bahwa Rekening IKPI dan Relkening BPUSKP sudah terpisah dari IKPI sejakawal oleh Ketua Umum IKPI yang merangkap ketua unum BPUSKP pada saat itu; Bahwa yang mempunyai kewenangan di Rekening IKPIBPUSKP adalah KetuaUmum, Sekretaris Umum, BendaharaI, dan BendaharaI; Bahwa laporan keuangan BPUSKP sejak tahun 2005 telah diaudit, oleh akuntanpublik untuk transparansi
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 25-09-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.HELMI ABDUL AZIZ, SH
2.WILDANI HAPIT SH
Terdakwa:
Ir. SANUSI YAHYA, M.M. Bin YAHYA
111 — 161
  • Nomor254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada KementerianNegara/Lembaga, saksi selaku KPA bertanggungjawab atas:Halaman 95 dari 177 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2018/PN Bna Pencapaian target kinerja penyaluran dana belanja BantuanSosial; Transparansi penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial; dan Akuntabilitas penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial; Bahwa Sumber dana untuk Kegiatan Bantuan Sosial GerakanPenerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Kedelai Pola NonKawasan Tahun Anggaran 2015
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 2 Januari 2012 — H. Sri Yudoko, SH. bin Basridi (TERDAKWA)
104 — 62
  • pada saat ituyaitu Terdakwa SRI YUDOKO, SH akan mendapatkan bantuanuntuk sekolah di Kota Magelang ; Bahwa secara proporsional Terdakwa SRI YUDOKO, SH selalukoordinasi dengan Dewan Pendidikan dalam rencana pengadaanBuku Ajar tersebut ; Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Pendidikan ; Bahwa Tupoksi saksi yaitu :> Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaankebijakan pendidikan ;> Pendukung, baik berwujud financial, pemikiran maupuntenaga dalam penyelenggaraan pendidikan ;> Pengontrol dalam rangka transparansi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
165 — 786 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebutdiatas:Seandainya, ada Sanggahan dari peserta lelang lainnya, JaksaPenuntut Umum harus dapat membuktikan unsur melawanhukum yang diduga dilakukan oleh PEMOHON sehinggamerugikan orang lain;Hingga saat ini, tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yangtelah dilakukan oleh Pemohon berupa tindakantindakan yangtermasuk pada delik korupsi yang mempengaruhi pada hasiltender/pelelangan;Tindaktindak korupsi dapat saja berupa suap atau gratifikasi atautindakan apa saja yang melanggar oprinsip keterbukaan/transparansi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
MEYER V. SIMANJUNTAK,S.H.,MH.
Terdakwa:
NI MADE RATNADI
115 — 76
  • masyarakat, sebab dalam setiap pelaksanaan kegiatansaksi selaku Wakil BPD dalam melakukan pengawasaan pada setiapkegiatan tidak diajak koordinasi terkait dengan adanya misalnya,perubahan anggaran ataupun pelaksanaan kegiatan sehingga itu yangmenurut kami selaku BPD keberatan dan untuk mengantisipasi halhal lainyang akan muncul di kemudian hari maka memutuskan untukmengundurkan diri.Bahwa yang paling dikeluhkan terkait penggunaan dan Desa di Desa Satraoleh masyarakat adalah pembangunan Balai Desa transparansi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
501 — 2387
  • Tujuan mediasi sengketa pertanahan jugatelah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (3) diantarabertujuan untuk: (a) menjamin transparansi dan ketajamananalisis; (b) pengambilan putusan yang bersifat kolektif danobjektif; (c) meminimalisir gugatan atas hasil sengketa dankonflik; (d) menampung informasi / pendapat dari semuapihak yang berselisih dan dari unsur lain yang perludipertimbangkan; dan (e) memfasilitasi penyelesaiansengketa dan konflik melalui musyawarah;Bahwa pada faktanya, segala
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
58 — 12
  • Membantu Fasiitator Kecamatan dalam melakukan bimbingan padaKPMD mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi danmanagemen.4. Membantu Fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pelatihankepada TPK dan Masyarakat.5. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran tekhnis maupun nontekhnis kepada TPK.6. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT kecamatan danmembantu dalam pembuatan gambar desain.7. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenaicara cara menjaga kelestarian lingkungan.8.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 24 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
LIBREK IPAKIT,SH alias IBEK
145 — 77
  • bahwa berdasarkan pasal 29 huruf a, b, c dan pasal 51 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa danPerangkat Desa (Sekretaris Desa) dilarang merugikan kepentingan umum, membuatkeputusan yang menguntungkan diri sendin, anggota keluarga, pihak lain, dan / ataugolongan tertentu, menyalahngunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 ,menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asasasas transparansi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
65 — 13
  • Membantu Fasiitator Kecamatan dalam melakukan bimbingan padaKPMD mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi danmanagemen.4. Membantu Fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pelatihankepada TPK dan Masyarakat.5. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran tekhnis maupun nontekhnis kepada TPK.6. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT kecamatan danmembantu dalam pembuatan gambar desain.7. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenaicara cara menjaga kelestarian lingkungan.8.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Dps
Tanggal 1 Juli 2014 — YUDHO KARDIANTO
54 — 23
  • Musyawarah AntarDesa, dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuanpelestarian dana bergulir;Melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak luar/pihak laindalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;Melakukan penguatan kelompok peminjam dalamkelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman,dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok ataupemanfaat;Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melauipelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalamsetiap kegiatan PPK;Mendorong transparansi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 706/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : AGUS JUMENA
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
151 — 179
  • Tindakansebagian Para Penggugat yang melakukan peralihan hak terhadapbarang yang bukan miliknya batal demi hukum, oleh karena itu dalilPara Penggugat harus ditolak.Bahwa Tergugat I, menolak dalil Para Penggugat yang intinyamenyatakan Wewenang= dalam pengelolaan barang miliknegara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastianhukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, dankepastian nilai sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 9 April 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
SARAFUDIN KELDERAK alias SARAF
106 — 71
  • Saksi ABDUL GAFAR RUMANAMA, ST, yang dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi diangkat PNS sejak Tahun 2010 berdasarkan SK Bupati;Bahwa saksi diangkat sebagai Camat Kilmury sejak tahun 2016 sampaidengan sekarang;Bahwa kenal dengan Kepala Desa Administratif Kamar saudara SarafudinKelderak sebagai bawahan;Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2016 pernah melakukan BIMAS (bimbinganmasyarakat) terkait dengan sosialisasi persoalan Dana Desa tentangbesaran dana Desa, transparansi Dana
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
168 — 118
  • kententuan pasal 17 ayat (1) KUHAP terkait penangkapankemudian ada pasal 21 KUHAP terkait penahanan ada sarat objektifdan ada syarat subyektif di sana, ini juga harus diberlakukan secarahati hati karena tanpa sadar ada Perampasan hak kemerdekaan atauhak asasi seseorang karena ketika ada penangkapan dan penahanantadi berarti seseorang akan ditempatkan di suatu tempat tertentu dandia tidak lagi memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan selayaknyasebagai Manusia yang tidak dilakukan upaya paksa.Bahwa Transparansi
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Mak
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat:
1.DARIUS KOTTO alias NE LIKA
2.MINGGU PAIRUNAN
3.MARTHA MUNDA
4.KRISTINA MUNDA
5.BENYAMIN MUNDA alias PONG EDI
6.SURTIAN MUNDA
7.MARKUS BATO
8.BENYAMIN MUNDA
9.YOSEP MUNDA
10.PITER MUDA
11.HELENA MUDA
Tergugat:
1.HERMAN MENDILA
2.HELI MENDILA
3.LEMBONG MENDILA alias MAMAK LEXI
4.YAKOBER MENDILA
5.YORAN MENDILA
6.SEPTIN MENDILA
7.SRI MARYANTI MENDILA
108 — 64
  • Setelah dinikahkan ditempatkan untuk menjaga kerbaudilokasi Panglambaran tedong milik Pong Munda di tanah Kombong PongMunda di Nek Bubu, dan keturunan Lai Biu buat rumah tanpa izin,kunjungan adat pendamai ke Nek Bubu, pabrik AMP Penggugat DariusKotto dan anaknya Mantunya Yusuf Rombe, dan bermasalah TorajaTransparansi Soroti Pembangunan AMP di Tallunglipu Torut, atas dasartersebut, Toraja Transparansi (Totrans) lalu melayangkan surat kepadaBupati Toraja Utara KalaTiku Paembonan tanggal 1 Juni 2018
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 14-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 25 Juli 2018 — 1. Nama lengkap : ABDUL JABAR RUMBOUW; 2. Tempat lahir : Kotasiri; 3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/07 Mei 1973; 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Negeri Kotasiri Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur; 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Kepala Pemerintahan Negeri Kota Siri;
364 — 351
  • mengisi nota kosongtersebut dengan harga yang sudah diMARK UP disesuaikan dengan hargasatuan barang yang tertera didalam RAB, Terdakwa membuat nota belanja fktifdengan cara membuat nota toko dan stempel/cap toko kemudian mengisi notatersebut dengan itemitem barang yang tertera didalam RAB, Bahwa Terdakwajuga tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa(PTPKD) dalam mengelola Dana Desa baik tahun 2015 maupun tahun 2016.Dimana Tujuan dari perlunya Tim PTPKD adalah terciptanya Transparansi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
70 — 22
  • Keseimbangan, keselarasan dankeserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f.kebersamaan; g. kelestarian lingkungan hidup; dan h.ilmu pengetahuan dan teknologi;Ayat (2) : Prinsipprinsip dalam penanggulangan bencana : a. cepatdan tepat; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d.berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi danakuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h.nondiskriminatif dan i. nonproletisi;2.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
50 — 15
  • Keseimbangan, keselarasan dankeserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f.kebersamaan; g. kelestarian lingkungan hidup; dan h.ilmu pengetahuan dan teknologi;Ayat (2) : Prinsipprinsip dalam penanggulangan bencana : a. cepatdan tepat; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d.berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi danakuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h.nondiskriminatif dan i. nonproletisi;2.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
57 — 10
  • Membantu Fasiitator Kecamatan dalam melakukan bimbingan padaKPMD mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi danmanagemen.4. Membantu Fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pelatihankepada TPK dan Masyarakat.5. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran tekhnis maupun nontekhnis kepada TPK.6. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT kecamatan danmembantu dalam pembuatan gambar desain.7. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenaicara cara menjaga kelestarian lingkungan.8.
Pengadilan PN TANJUNG Perdata Tanah
Register : 18-12-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Tjg
Tanggal 24 Agustus 2016 — PENGGUGAT: YONGKIE SOUKOTTA TERGUGAT I: PT.MAKMUR SEJAHTERA WISESA TERGUGAT II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG TERGUGAT III: BUPATI KABUPATEN TABALONG TERGUGAT IV: PT.TANJUNG POWER INDONESIA
120 — 28
  • tersebut,maka tidak bisa membebankan kewajibankepada pihak lain selain para pihak yang menyepakati perjanjian;Bahwa melepaskan hak atas suatu benda bisa secara diamdiam atau tegas,misalnya dengan surat dan apabila sudah menyatakan melepaskan maka pihaktersebut sudah tidak memiliki hubungan dengan benda tersebut;Bahwa asas iktikad baik sebagaimana Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata bahwaperjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, dimana hal tersebut dapatdilihat apakah para pihak sudah melakukan transparansi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
250 — 160
  • Dalam kasus ini Pengguna Anggaran yangdi pengaruhi atau diintervensi sebagai BAP Saksi yang Ahli terima, dimanaintervensi tersebut terjadi pada beberapa kali rapat yang dilakukan, sehinggaUU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disitu disebut jugadiatur tentang transparansi dan keadilan, tidak akan terjadi.