Ditemukan 4036 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan melyangam melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
YUSUF LESSY, SH. MH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI MALUKU SELAKU TIM PENGADAAN TANAH PROVINSI MALUKU
2.REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
3.SALMA
4.ABU BAKAR
5.HATIJA
6.HAJI LUTFI
7.HALIMA
8.ABU MAWI LESSY
9.LA HAMU HAMZAH
10.MARDIAH REHALAT
11.LA DJAINUDIN
12.MOCHTAR LUTFI PATIUSEMA
13.WA AMPILI
14.LELO HIS DARNI
15.FADILLA MONY
16.UMAR SAMUAL
17.LA EUASIH
18.ABDU LATIF SAMOAL
19.JAFAR LESSY
20.RUSYAIDA MARASABESSY
21.LA PANDA
22.RIDWAN LAISOW
23.ZAINUDIN NAYA
24.WA AMINAH
25.SRI MURYATI TJOTJANA
26.ABDUSSAMAD LESSY
27.ABU BAKAR LESSY
28.MUHAMMAD LUTFI LESSY
29.HUMAIDI NAYA
30.AHMAD SAMUAL
31.DAHLAN SOFLASTUNY
32.NOHO LESSY
33.TAHA LESSY
34.IBRAHIM LESSY
35.AHMAD LESSY
36.ISHAKA LESSY
37.ADAM LESSY
38.MUHAMAD REHALAT
39.SYAHBUDIN LESSY
40.AHMAD LESSY
41.ISMAIL REHALAT
42.MUHASIM MARID LESSY
43.BAKAR LE
151 — 89
  • Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;d Tidak SewenangWenange Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).4. Menetapkan Tergugat tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum;5.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1292/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
179 — 98
  • Apabila Notaris melanggar UUJN, maka aktaakta yang dibuat dengandasar melangar jabatan Notaris maka perjanjianya akan cacat, cacatnya secarasubyektif karena Notaris sebagai subjek dalam perjanjian tersebut.Kalau memang para pihak memang tidak ada yang menuntut, maka dia akanmenjadi degradasi akta dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2017 — PT. MITRA LIMA R;1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
96 — 86
  • Laguna tidak melaksanakanketentuan pada Diktum Kedua point (2) halaman 7 (tujuh) SK No.550/2012 dan SK No. 551/2012 menjadi sebuah bukti bahwaTergugat telah melanggar asas kepentingan umum dalammenjalankan Tata Usaha Negara, tidak mengindahkan asaskeserasian dan keseimbangan, melangar asas keterbukaan, jugamelanggar asas proporsionalitas sebagai penyelenggara Negara,Tergugat juga telah meninggalkan asas Profesionalitas Tergugatsebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa kewenangan Tergugat untuk membatalkan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 06-08-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr
Tanggal 6 Agustus 2018 — CV. Semoga Jaya Lawan Rusdiansyah DKK ( 36 Orang)
140 — 17
  • Bahwa jikalau Tergugat merasa dirugikan oleh Anjuran MediatorDisnaker Samarinda kerena telah melangar UU. RI No. 13 tahun2003 pasal 161 ayat (3) silakan Tergugat mengajukan GugatanPerbuatan melawan hukum kepada Mediator DisnakerSamarinda, bukannya mengajukan Eksepsi terhadap GugatanPara Penggugat, dengan demikian sangatlah beralasan hukumagar Eksepsi Tergugat pada butir.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 612/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — PT.VERSACON MEDICAL >< CARL ZEISS PTE Ltd CS
170 — 84
  • . 1875 K/Pdt/1 984tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :"Penggabungan iuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengantuntutan Wanprestasi di dalam satu Surat Gugatan, tidak dapatdibenarkan menurut tertib beracara perdata, masingmasing tuntutanharus diselesaikan dalam Gugatan tersendiri'(b) Putusan Mahkamah Agung No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari2001, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :"Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasidalam satu gugatan melangar
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-12-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 137/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
Misriani Ilyas, SP.MSi
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
ADAM MUHAMMAD
882 — 454
  • Gugatan (vide halaman 6 sampai dengan 11), makasecara jelas dapat diketahui bahwa dalildalil Gugatan Penggugat incasu, hanyalah berisikan rangkaian cerita belaka, serta sematamatahanya merupakan buah pemikiran dan/atau kesimpulan pendapatnya sendiri saja, dengan tanpa disertai aturanaturan dan ketentuan hukum yang benar dan tepat untuk menguatkan dalildalil Gugatannya;Bahwa selanjutnya, sebagaimana dalildalil Penggugat di dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah Tindakan Yang Melangar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
97 — 62
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan Tiap tiapperbuatan melangar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu,menggantikan kerugian tersebutV.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUPerdata dinyatakan setiap orangyang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkankarena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan karenakelalaian atau kekurang hatihatiannya"V.3.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 393/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : Dokter Reynold Agustinus Diwakili Oleh : ROBIN R SIAGIAN, SH.,LLM
Pembanding/Penggugat II : Viar Nadi Putera Diwakili Oleh : ROBIN R SIAGIAN, SH.,LLM
Terbanding/Tergugat I : P.T. Sokka Tama Fiber
Terbanding/Tergugat II : Notaris Novita Bumbunan Siagian, S.Sos, S.H., MKn. Notaris di Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI
144 — 70
  • Permohonan Banding PARA PEMBANDING untukseluruhnya.TERBUKTI TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANGDILAKUKAN OLEH TERBANDING DALAM PERKARA A QUOSEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN DI DALAM PASAL 1365KUHPERDATA.Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan alat bukti yangterungkap pada persidangan, maka jelasilah dalil PARAPEMBANDING yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdataHARUSLAH DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI, sebagaimana kamikutip dan uraikan secara singkat sebagai berikut:Pasal 1365 KUHPer:Tiap perbuatan yang melangar
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1678/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
IMAM MURTADLO, SH
Terdakwa:
FAIZ RAHMANA PUTRA Als SON Bin FAZAL FALAH
95 — 28
  • memperhatikansejaunmana dampak yang ditimbulkan dari kejahatan peredaran narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makapembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, untuk itu MajelisHakim akan memilih langsung salah satu alternatif dari dakwaan PenuntutUmum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimanatersebut di atas, yaitu Dakwaan Pertama; melangar
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 24-04-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 837/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SISWANTO, SH
Terdakwa:
BAMBANG SUTRIYATNO bin alm BUANG SUHARDI
203 — 37
  • jikaakan ada pembayaran atas PO ( Purchase Order) tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan kombinasi (campuran) yaitu terdiri dari dakwaan alternative dan dakwaansubsidaritas dimana dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas yaitu Primair melangar
Pengadilan PN DEPOK
Register : 21-10-2013 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 169/Pdt.G/2013/PN.Dpk
Tanggal 24 September 2014 —
116 — 42
  • tanah sertifikat HGB No.3357seluas 1505M2 kepada PT.YKK Zipper Indonesia adalah berdasarkan AktaJual Beli No. 567/2007 tertanggal 8 Mei 2007 yang sudah sesuai denganaturan hukum yang berlaku dan sebagaimana telah didaftarkan pada tanggal18 Juli 2007 di Kantor Pertanahan Kota Depok;24.Bahwa sudah jelas perbuatan Tergugat NM didalam memperoleh hakkepemilikan atas tanah sertifikat HGB No. 23 dan dasar pengalihan hakkepemilikan tanah sertifikat HGB No. 3357 kepada PT.YKK Zipper Indonesiaadalah tidak melangar
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 701/Pid.B/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
NOVIARTATI, SH, Sp.N
207 — 177
  • tidak di hadapan Notaris; Bahwa kalau dalam jual beli, pebuatan Notaris adalah perbuatanadministrasi untuk pengesahan jual beli sedangkan perbuatan hukumnyapada kesepakatan antara para pihak; Bahwa Notaris bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukumkalau melakukan perbuatan melampaui, mengurangi, melebihikewenangannya; Bahwa Notaris dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum perdatajika merugikan orang lain sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata bisa jugaberimplikasi pidana jika ada perbuatan melangar
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1679/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ANDIK HERMANTO Als ANDI Als KENTIR Bin SLAMET AGUS HERMANTO
89 — 24
  • memperhatikansejauhmana dampak yang ditimbulkan dari kejahatan peredaran narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makapembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, untuk itu MajelisHakim akan memilih langsung salah satu alternatif dari dakwaan PenuntutUmum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimanatersebut di atas, yaitu Dakwaan Pertama; melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 12-08-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 22 Desember 2021 — Penggugat:
ADIMAN
Tergugat:
Kepala Kantor pertahanan Kabupaten Lampung Timur
Intervensi:
1.TUMINAH
2.NURYANTO
3.ANISAH
4.KARSITUN
5.SRI MUNARSIH
214 — 97
  • Sistematis Lengkap f).Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Tidak Melangar
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
IMAM MURTADLO, SH
Terdakwa:
FRANDIKA ZULKIFLY Als DIKA Bin SUGIMAN JATMIKO
98 — 26
  • barang/narkotika, pembelaan Terdakwa tersebut adalah bagian dari materi perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsurunsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, untuk itu MajelisHakim akan memilih langsung salah satu alternatif dari dakwaan PenuntutUmum sesuai dengan fakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu DakwaanAlternatif Pertama; melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-09-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PID.SUS/2017
Tanggal 19 September 2017 —
102 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasyim, BA bin Jadi tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa padapokoknya tidak sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana melangar Pasal 3 jo. Pasal 18UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
65 — 30
  • berwenang menghitung kerugian negara berdasarkanUUD 1945 adalah BPK.Bahwa perhitungan kerugian negara itu dilakukan ada dugaan pidanasetelah ada pemeriksaan.Bahwa pasal 3 UU Korupsi ini ada dijelaskan dalam makalah ahli padahalaman 22 paragraf 2, jadi syaratnya harus punya kewenanganjabatan.Bahwa dalam tupoksi bisa dilakukan tinggal melihat adakah kegiatantersebut dilaksanakan dan apakah ada rugi negara lalu lihat juga faktorkepentingan umum apakah ada bila tidak berarti hanya dapatdipersalahkan melangar
    MdnKedua: melanggar pasal 8 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUH Pidana.Atau :Ketiga : melangar pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUH Pidana.Menimbang, bahwa terdakwa ELFIAN adalah Pegawai Negeri
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 07-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 7 Oktober 2020 — penggugat: 1.YULHENDRI Dt. SAMPONO 2.MAIKI YUDISTIRA Dt. St. MAJOLELO 3.FEBRINALDI, SE, Dt. RANGKAYO BASA 4.MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA tergugat: 1.ALMAN Dt. GAMPO ALAM 2.Bupati Pasaman Barat 3.PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I 4.Gubernur Sumatera Barat 5.Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 6.KOPERASI UNIT DESA KAPAR
335 — 241
  • Perkataan merasa dan dirasa dalamtanda petik, sengaja dipakai di sini, karena belum tentu yangbersangkutan sungguhnya melangar hak Penggugat;Bahwa karena Turut Tergugat s.d. Turut Tergugat VIlIl adalah pihakyang dapat diminta pertanggungjawaban oleh karenanya TurutTergugat s.d.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN MALANG Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mlg
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
LITIANSYAH KING, SE.
124 — 38
  • paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidakserta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 153/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 10 April 2014 — SUGIARTO bin KAMIDI
71 — 22
  • RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang Bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidaritas maka majelisakan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melangar