Bahwa Terdakwa SANJANA BATH pada hari yang tidak dapat diingatlagi dengan pasti tetapi pada tanggal 24 Maret 2005 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu dalam tahun 2005 di Jalan Raya Darmo Permai Il No. 17 Surabayaatau setidaktidaknya di tempattempat tertentu yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa sebagai penyelenggara satuanpendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :Hal. 1 dari11 hal.

2008, perihal Surat Jawabanyang ditujukan kepada Kapolda JATIM, dijelaskan bahwa sampai saat inisekolah SOPHOMORE INTERNATIONAL SCHOOL milik Yayasan SejahteraSpins Indonesia, untuk tingkat SD tidak memiliki Ijin Mendirikan dan jinOperasional Sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan KotaSurabaya, sehingga Terdakwa selaku penyelenggara satuan pendidikantelah mendirikan lembaga pendidikan tanpa jin Pemerintah atau PemerintahDaerah sebagaimana dimaksud Pasal 62 (1) UU Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

No. 1480 K/Pid.Sus/2009No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mempunyaiunsur :1.

Barang siapa ;2. sebagai penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izinPemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 62 ayat (1) (UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) ;Oleh karena itu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang demikianadalah salah dan tidak berdasar atau tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya sehingga harus dibatalkan ;Selain halhal yang telah diuraikan, dalam Putusan Majelis Hakim tersebutjuga

Padasaat Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri RI (tahun 19501951), dia memerintahkan Menteri Agama K.H.A Wachid Hasyim danMenteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Bahder Djohanuntuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistempendidikan pesantren dan sistem pendidikan persekolahan;.

Pendidikan Nasional.2.

Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021belajarmengajar yang adil tanpa adanya diskriminatif.Berdasarkan halhal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangandengan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional..

Pendidikan Nasional..

Pendidikan Nasional.5.

Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015 Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional menyatakan ljazah diberikankepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ataupenyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yangdiselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, sehinggaijazah Nomor: 20 PC 0600113 tanggal 28 Juli 2008 atas nama LA RUSUtersebut terbukti palsu karena terbit melalui proses yang tidak benar, danijazah

Pendidikan Nasional menyatakan ljazah diberikanHal. 4 dari 20 hal.

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang menyatakan:e Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaijazah yang diperoleh Terdakwa telah sesuai dengan semangatdari Pasal 61 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan ljazahdiberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadapprestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikansetelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikanyang terakreditasi.

(halaman 27 paragraf 6);Pertimbangan tersebut tidak tepat dan Judex Facti tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan penjelasansebagai berikut:Bahwa menurut Pasal 61 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat diuraikan sebagaiberikut:a. ljazah diberikan kepada peserta didik, artinya yang berhak untukmendapat ijazah hanyalah peserta didik, sementara sesuai denganfakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sendirioleh Judex Facti bahwa:e Menimbang

Setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikanyang terakreditasi, yang artinya Terdakwa mengikuti ujian, namunsesuai fakta berdasarkan keterangan saksi MUSRIAH binti LAIJAA dan saksi SUBORNO alias SUBARNO yangsalingbersesuaian bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti ujianmelainkan diwakili / di joki oleh adik kandungnya yang bernamasaksi LA EDI bin LA KARII;Bahwa selain ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, ternyataberdasarkan

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003Pasal 5 ayat (1)(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperolehpendidikan yang bermutu.Pasal 7 ayat (1)(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperolehpendidikan yang bermutu.Pasal 11 ayat (1)(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dankemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yangbermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.D.

Jika SMK tarafnya sekolahnyasama dengan SMA, bukankah pemilihan sekolah masih menjaditanggung jawab moral dari orang tua untuk memilih sekolahnya samadengan SMP dan SMA;Bahwa,sistem PPDB zonasi bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang sistem pendidikan nasional yang menyatakan;Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperolehpendidikan yang bermutu. Bahwa aturan sistem zonasi membuatsiswa tidak bisa memilih sekolahan bermutu.

Namun hasilnya tidak berguna bagi Jenjang sekolahberikutnya;15.Bahwa, ketentuan PPDB sistem zonasi juga bertentangan denganPasal 7 ayat (1) UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional yangmenyatakan; Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuanpendidikan dan memperoleh informasitentang perkembanganpendidikan anaknya.16.

pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalamHalaman 16 dari 60 halaman.

Foto copy Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20tahun 2003 (Bukti P1);2.

Pendidikan Nasional.DUDUK PERKARADengan adanya Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili UniversitasAirlangga (Unair) Surabaya di Banyuwangi, Jawa Timur dengan dasar hukumPeraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 20 Tahun 2011Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi yangditetapkan di Jakarta, tanggal 19 Mei 2011 yaitu:1Pasal 1 angka 1 menyatakan, Domisili perguruan tinggi adalah wilayahkabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang

Pendidikan Nasional, Pasal 4menyatakan :1 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,nilai cultural dan kemajemukan bangsa.2 Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengansystem terbuka dan multi makna.3 Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan danpemeberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.4 Pendidikan diselengarakan dengan memberikan

Putusan Nomor 41 P/HUM/2014101112penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi yangbertentangan dengan undangundang antara lain : UU No. 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.Bahwa Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 TentangPembentukan Peraturan Perundangundangan menyatakan bahwa materi muatanperaturan

2011 tentang Penyelenggaraan ProgramStudi Diluar Perguruan Tinggi (Bukti P1);Fotokopi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (BuktiP2);Surat dari Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta di Banyuwangi tanggal18 Februari 2014 (Bukti P3);Fotokopi Surat Nomor 0289/Sek2/RUT/II/2014 tanggal 24 Februari 2014ditujukan pada Dirjen Dikti di Jakarta (Bukti P4);Fotokopi Surat Rektor Untag Banyuwangi Nomor 0306/Sek2/RUT/III/2014tanggal 13 Maret 2014 ditujukan pada Ketua DPR RI di Jakarta (Bukti

Pendidikan Nasional yang menyatakan, Pendidikan diselenggarakansecara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggihak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.Kerugian akibat adanya berlakunya Permendiknas No. 20 Tahun 2011 TentangPenyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi, karena terjadikonflik norma (conflict of norm) dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(UU Sistem Pendidikan Nasional) yang menegaskan bahwa, Masyarakatberhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasiprogram pendidikan dan pasal 54 ayat (1) yang menegaskan pula bahwa,Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan,kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasikemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.Diberikan hak Pengawasan dan Evaluasi

Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013Bahwa terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimanadiatur dalam Pasal 8 dan Pasal 54 UU Sistem Pendidikan Nasional sebagaimanadisebutkan di atas. Lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah R.I.

Pendidikan Nasional, jo.

Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013Faktanya, penganugerahan tersebut tidak memenuhi persyaratansebagaimana diatur Pasal 22 UU Sistem Pendidikan Nasional, jo.Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi, jo. Pasal 2 ayat (2) PPPedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor HonorisCausa), jo. Pasal 15 ayat (1) Kepmendiknas Gelar dan LulusanPerguruan Tinggi.

Prinsip tersebut merupakan cerminanyang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;Bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, Pemerintahmengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJl.

Sistem pendidikan nasional itukemudian diatur dengan UndangUndang tentang sistem pendidikannasional yang memuat mengenai standar pengajaran, kurikulum, institusiyang memiliki kKewajiban untuk mendidik, dan muatan lainnya sebagaiunsur untuk membentuk sistem pendidikan yang mampu mewujudkankualitas tiaptiap warga negara yang mampu menghadapi berbagaikemungkinan dan tantangan dalam berkarya dan menjalani tiaptiappekerjaannya;Bahwa oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa paradigmapendidikan sebagaimana

Hal ini telahdicantumkan di dalam Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskanbahwa Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dandinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentudapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai denganprogram pendidikan yang diselenggarakannya.;f.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalPendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah programsarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yangmemerlukan persyaratan keahlian khusus yang bekerja sama denganKementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yangbertanggung jawab atas mutu layanan profesi;g.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalyang menegaskan bahwa Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan programakademik, profesi, dan/atau vokasi;.

atas nama SETIONO, Padahal suratsurat/Iajasah tersebut tidak sesuai dengan nama asli terdakwa yaitu ASNAN dan terdakwatidak merpergunakan Ijasah tesebut, atas kejadian tersebut kemudian saksiAYANINGSIH Bintt Alm SUNARDI (sebagai panitia Kepala Desa) melaporkanterdakwa ke Polres Tulungagung sehingga terdakwa dilakukan penyidikan oleh anggotaPolres TulungagungPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal266 (1) KUHP ;dakwaankesatuPasal 68 (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional atauDakwaan keduaPasal 69 (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atauDakwaan ketigaPasal 263 (2 )KUHPMenimbang bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsiterhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umumtelah menghadirkan saksisaksi dalam persidangan dan telah didengar keterangan saksisaksi dengan

Pendidikan Nasional atauDakwaan keduaPasal 69 (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atauDakwaan ketiga18Pasal 263 (2 )KUHPDakwaan keempatPasal 266 (1 )KUHPMenimbang bahwa oleh karena ketiga Dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara alternatif, yang menurut sistem pembuktiannya Majelis Hakimdiperbolehkan memilih salah satu diantara keempat Dakwaan Penuntut Umum tersebutuntuk dibuktikan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkanfaktafakta yang diperoleh

di persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakimmemandang lebih tepat untuk membuktikan Dakwaan kedua ;Menimbang bahwa Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah Pasal69 (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1 Unsur Barang Siapa ;2 Unsur Dengan Sengaja ;3.

Pendidikan Nasional dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGAODIUILI: 241.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2. 500, (dua ribu lima ratus rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa setelah mencermati dengan seksamaunsurunsur yang terdapat di dalam Pasal 68 Ayat (2) UU RI Nomor 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam kaitannya denganfakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah diutarakanPenuntut Umum di dalam Tuntutannya, maka Penasihat

Dengandemikian secara objektif harus membenarkan telah terbukti Secara sah danmeyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam dakwaan primair Pasal 68 Ayat (2) UU RI Nomor 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Aceh Tengah;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ijazah SMP (paket B) tersebuttelah sesual prosedur atau tidak dalam Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut:1.2.Abu Bakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindakpidana penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hariKamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.30

Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidakmemenuhi persyaratan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UndangundangNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan pendidikanadalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan padajalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang

Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

., MHpada dokumen pembanding (KT) ;Cacat Materiil :Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar dan mengajarsebagaimana di atur dalam peraturan perundangundangan diantaranya yaitu : Pasal 12 Ayat (1) huruf f Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : menyelesaikan programpendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing dantidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tentukan; Seluruh isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia

Nomor 71/Pid.Sus /2020/PT PAL Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria KelulusanPeserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujiansekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraandan Ujian Nasional,yaitu : peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan pendidikan setelahmenyelesaikan seluruh program pembelajaran.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal69 Ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional.AtauKEDUA :Bahwa Terdakwa Gusman G.

Cacat Materiil :Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus /2020/PT PALBahwa terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar dan mengajarsebagaimana di atur dalam peraturan perundangundangan diantaranya yaitu : Pasal 12 Ayat (1) huruf f Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : menyelesaikan programpendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing dan tidakmenyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tentukan*; Seluruh isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih olehPengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingak banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Lwktanggal 13 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut cukup berdasaruntuk dipertahankan, kecuali mengenai pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa

Sebagai contoh waii kelas VII G,Saudari Agustin Giri Hapsari, S.Pd yang jelasmemikul tugas yang strategis dan tanggungjawab yang tidak ringan sehingga harusdijalankan oleh seorang guru yang sudahberpengalaman dan profesional (memilikikualifikasi minimum dan sertifikasi).Tindakan Tergugat tersebut diatas melanggarPasal 42 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmenyatakan bahwa Pendidik harus memilikikualifikasi minimum dan sertifikasi sesuaidengan jenjang kewenangan

siswa yang tidak naik kelasyaitu : Edy Wijanarko, bahwanilai BahasaIndonesia yang diberikannya tuntas 7 (tujuh),namun ternyata di dalam raport nilai BahasaIndonesianya tidak tuntas 6,8 (enam komadelapan), Nilai nilai dalam raport angkanyasering ditulis bekas dihapus atau di Tipe X,apabila guru malas mendidik, siswa secara17sewenang wenang disuruh keluar dari sekolahseperti menimpa anakPenggugat.; Hal ini menurut Penggugat bertentangan denganPasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun2003. tentang Sistem

Pendidikan Nasional yangmenyatakan bahwa pendidik merupakan tenagaprofesional yang bertugas merencanakan danmelaksanakan proses pembelajaran menilaihasilpembelajaran, melakukan pembimbingan danpelatihan serta melakukan penelitian danpengabdian kepada masyarakat terutama bagipendidik pada perguruan tinggi; 13.

Hai ini tidak sesuai denganPasal 40 ayat 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmenyatakan bahwa pendidik dan tenagakependidikanberkewajiban pe ee ee ee ee ee eee eeea. menciptakan suasana pendidikan yang bermaknamenyenangkan, kreatif, dinamis dandialogis; b. mempunyai komitmen secara profesionai untukmeningkatkan mutu pendidikandan; c. memberi teladan dan menjaga nama baiklembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengankepercayaan yang diberikan kepadanya; 14.

Pendidikan Nasional diatur oleh Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, sedangkan PerseroanTerbatas tunduk kepada UndangUndang Republik Indonesia Nomor40 tahun 2007 yang bersifat kKomersial dan mencari keuntungan ataulaba;e Bahwa dalam Sistem Pendidikan Nasional dikenal Sekolah Negeridan Sekolah Swasta, dimana Sekolah Negeri sudah diatur dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional sedangkan Sekolah Swasta bernaung dibawah yayasan yang tunduk

Terdakwa Budiono Halim, Terdakwa Eddy Suryadi,Terdakwa Wilian dan Kusnan menafsirkan bahwa yang dimaksuddengan Badan Hukum Pendidikan dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionaltermasuk di dalamnya adalah badan hukum Perseroan Terbatas;Bahwa susunan kepengurusan Perguruan Diponegoro Kisaranberdasarkan Penegasan Notulen Rapat P.T.

telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :Dakwaan Pertama Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; atauDakwaan Kedua Pasal 68 ayat (1) Undangundang R.I.

No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.

Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memenuhi hak dasardan fundamental itu. menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yangdiwujudkan dalam lembaga pendidikan yang kita kenal dengan sekolah mulai darisekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai kepada sekolah menengah atasdalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Aquo yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Padang tidak mencerminkan rasa keadilanmasyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku antara lain apabiladitinjau dari beberapa segi : Dari segi sistem pendidikan nasional.Bahwa apabila dipandang dari segi sistem pendidikan nasional dimanaTerdakwa Thomas Alfa Edison Pgl.

mencerdaskan bangsa malahan melakukan perbuatan yangmenurunkan citra pendidikan nasional dan merusak sistim pendidikannasional serta merusak program nasional yaitu mencerdaskan bangsamelalui pendidikan dengan cara membuat ijazah palsu dihukum terlaluringan dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya, sehinggatidak mendatangkan efek jera di masyarakat dan masyarakatmemandang penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim tersebut tidakmencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, malahanmencabikcabik sistem

pendidikan nasional, menghambat ataumenghancurkan program pemerintah, mencabikcabik rasa keadilan yanghidup di masyarakat.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa, alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena JudexFacti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannyapidana yang di jatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk padakasasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti

PUTUSANNo. 07 P/HUM/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005, tentangStandar Nasional Pendidikan, terhadap UndangUndang No. 20 Tahun 2003,tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam tingkatpertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalampermohonan keberatan antara :1.

Bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, secara fakta hukumdi dalam praktek dan pelaksanaannya telah menyimpang dari UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Penyimpangan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini MenteriPendidikan Nasional dan Badan Standar Pendidikan Nasional adalahmenyangkut penentuan Standar Pendidikan Nasional melalui UjianNasional, padahal dalam UndangUndang No. 20 Tahun 2003, secarategas dinyatakan Pemerintah hanya melaksanakan evaluasi secaraNasional

No. 07 P/HUM/2008ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 71 dan Pasal 72 ayat(1), ayat (2) bertentangan dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional Khususnya pada konsideranmenimbang butir c, Pasal 1 angka 21, Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal57 ayat (1), ayat (2), Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1),ayat (2). Hal ini dapat dilinat dalam PasalPasal UndangUndang No. 20Tahun 2003 sebagai berikut :a.

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, sebagai aturandasarnya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukandalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkanperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005,tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, bertentangandengan terhadap UndangUndang No. 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang dijadikan obyek permohonanHal. 11 dari 13 hal.

Tahun/15 Februari 1983;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Pasar Panjang, Kecamatan Simpang Kiri,Kota Subulussalam;Agama > Islam;Pekerjaan : Petani/Kepala Desa;Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkilkarena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Subsidair : Pasal 69 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Singkil tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:1.

DANES SE SUMOLANG,MPD Alias DANES,(saksi Ahli) dibawahsumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;19Bahwa saksi benar sewaktu di periksa di penyidik dibuatkan berita acarapemeriksaan ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah Undangundang Sistem Pendidikan Nasional ;Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Non Formal dan InformalPendidikan

pendidikan non formal harus mengikuti tahapantahapan yangsamaBahwa sistem pendidikan tidak ada batasan umur kecuali ada aturan lain dariPemerintah daerah contoh DKI Jakarta siswa masuk SD harus berumur 7tahun;Bahwa saksi tidak tahu daerahdaerah yang memberlakukan tentang aturanusia masuk jenjang pendidikan ;Bahwa tentang blangko yang dikirim dari pusat sama yang mencantumkantanggal ujian ;Bahwa jumlah blangko yang dikirim berdasar jumlah peserta ujian ;Bahwa blangko ijasah dikirim oleh pusat ke

Pendidikan Nasional yaitu Undangundang No 20 tahun 2003 tapi saksi tidak hafal pasal berapa ;Bahwa satuan Pendidikan yang sah menurut UU No.20 tahun 2003 bab Ipasal 10 ayat 1 yaitu sistem Pendidikan yang sah adalah yang terdaftar danada ijin operasional dan struktur organisasi ;Bahwa di Undangundang Pasal 5 ayat (3) UU No.20 tahun 2003 pernahdiatur tentang di suatu Daerah yang tidak mempunyai Sekolah diperbolehkanuntuk bersekolah ditempat tampungan atau rumah atau lainnya ;Bahwa dari ijasah paket

Pendidikan Nasional, Subsider pasal69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalMenimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat DakwaanSubsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuluDakwaan Primer, namun apabila Dakwaan Primer tidak terbuktit maka akandipertimbangkan Dakwaan Subsidaer dan sebaliknya jika Dakwaan Primer telahterbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi DakwaanSubsidaer Penuntut UmumMenimbang, bahwa selanjutnya

Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 68ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Menggunakan Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik, Profesi danatau Vokasi yang diperoleh dari kesatuan pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan ;Ad I.

PUTUSANNomor: 1079/Pdt.G/2012/PA.Lmg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam. pekerjaan Swastasound sistem, pendidikan terakhir Mts, tempat kediaman di ***Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;MELAWANTERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam,

Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tanggal 10 Agustus 2009 sebagai berikut:1.

Pasal 21 ayat (4) UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syarif Syefiada dengan pidanaHal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2010penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwadalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;.

Menyatakan bahwa terdakwa Abdul Muis Ladani tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yangterbukti palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 20Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN LwkTahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dakwaan alternatifKesatu Penuntut Umum;2.

Menyatakan bahwa terdakwa Abdul Muis Ladani tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hakmenggunakan ijazah yang terbukti palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalsebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;3.

Pendidikan Nasional;ATAUKedua Bahwa terdakwa Abdul Muis Ladani pada hari Jumat tanggal 17 November2017atau sekitar bulan November tahun 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lainyang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Tatakalai Kec.

Pendidikan Nasional;Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN LwkATAUKetigaBahwa terdakwa Abdul Muis Ladani pada hari Jumat tanggal 17 November2017atau sekitar bulan November tahun 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lainyang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Tatakalai Kec.

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundangundanganyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Melaksanakan amanat Pasal 28 C dan 31 UndangUndang Dasar 1945,maka dibentuklah suatu sistem pendidikan nasional melalui UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional.Pasal 1 angka (1) UndangUndang Nomor 20/3003 menjelaskanpengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untukmewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesertadidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan

Namun demikian dalam perkembangannya hinggasaat ini pemerintah tidak pernah menetapkan hasil penyusunan standarkompetensi kerja keperawatan;Bahwa berdasarkan Pasal 61 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan penyelenggaraan ujikompetensi diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasiatau lembaga sertifikasi.

Bahwa terbitnya Permen Nomor 12/2016 telah menimbulkan instabilitasdalam sistem pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Kegaduhantersebut terlinat jelas bahwa Permen Nomor 12/2016 secara keseluruhanbertentang dengan Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 38/2014;21. Bahwa perlu diketahui materi uji Kompetensi berdasarkan Permen Nomor12/2016 hanya menguji dalam hal ilmu pengetahuan saja.

Putusan Nomor 41 P/HUM/2016Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Nomor 12Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi MahasiswaBidang Kesehatan bertentangan dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Undangundang Nomor12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi juncto undangundang Nomor 36Tahun 2014 juncto UndangUndang Nomor 38 Tahun 2014;Mencabut Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional.