9Tahun 1975;Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan danpertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabilaperkawinan mereka diteruskan ,niscaya tujuan perkawinan sebagaimanadimaksud pasal 1 UndangUndang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam suratArRum ayat 21;Penetapan Cerai Talak, nomor: 1326/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 9 dari 123B

Pt.yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahpada identitas Tergugat dengan kalimat : sekarang tidak diketahui tempattinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;Bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa :A Surat :123B Saksi:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Mariyana, (buktiPyFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX Kabupaten Pati Nomor : 160/36/VIHI/2012Tanggal 27 Agustus

Menghukum Pemohon untuk membayar mut`ah dan nafkah iddah kepada Termohon berupa bagian harta bersamanya dengan Termohon sebagai berikut:---3.1 Sebidang Tanah di desa --- No. 318 (atas nama --- persil 123b. Klas t IV luas 1.170 m2 SPPT .

Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 26 Oktober 2017, Nomor : 123b/Pen.Pid.Sus/2017/PN Tml, penahanan terdakwa diperpanjang sejak tanggal 03 November2017 s/d O1 Januari 2018; Pengadilan Negeri tersebut : Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini : Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dipersidangan : Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :~ Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa :~ Menimbang, bahwa terdakwa

PUTUSANNo.2996 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:123B.

Invoice : 123B/1B tanggal 28 Maret 2018;

Invoice:123B/1B Tanggal 28maret 2018; 1 (Satu) lembar surat stok masuk No. Invoice : D017000004 Tanggal 04Desember 2018; 1 (Satu) lembar surat stok masuk No. Invoice: 11/4/1B/AMB Tanggal 30Januari 2018; 1 (Satu) lembar surat stok masuk No. Invoice: D018000565 Tanggal 01maret 2018; 1 (Satu) lembar surat stok masuk No. Invoice: D018/ 001664 Tanggal 10april 2018; 1 (Satu) jepitan surat surat perjanjian kerja waktu tertentu No.

Invoice : 123B/1B tanggal 28Maret 2018;16. 1 (Satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO017000004 tanggal 04Desember 2017;17. 1 (Satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 11/4/1B/AMB tanggal 30April 2018;18. 1 (Satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18000565 tanggal 01Maret 2018;19. 1 (Satu) lembar surat Stok Masuk No.

Invoice : 123B/1B tanggal28 Maret 2018;16. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO17000004tanggal 04 Desember 2017;17. 1 (Satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : 11/4/1B/AMBtanggal 30 April 2018;18. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No. Invoice : DO18000565tanggal 01 Maret 2018;19. 1 (satu) lembar surat Stok Masuk No.

Oktober 2013;Halaman 1 dari 14 hal Put No.86/PID.SUS/2013/PT.PR.6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Nomor: 330/Pen.Pid/Han/2013/PN.P.Bun, tanggal 9 Oktober 2013, sejak tanggal 20 Oktober2013 s.d. 18 Desember 2013;7 Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 05Desember 2013 Nomor. 123a/Pen.Pid/2013/PT.PR, sejak tanggal 26November 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013;8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 17 Desember 2013 Nomor 123b

tertanggal, 17 Oktober 1995, seluas3,070 M2 atas nama MANCING PIA pensescsenanseccennensnnsccnsnnnsnenasianannamnneSurat Gugatan ini di ajukan dengan dalildalil serta alasanalasan hukum sebagaiberikut ; 2n ane en enna nna nce ec cc ence1.Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas Sawah yang terletak di LompoMallangga, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae, KabupatenSidenreng Rappang, berdasarkan Surat keterangan luran PembangunanDaerah Kohir No. 1123 Cl, persil 123a seluas 0.77 Ha dan persil 123b

seluas0.31 Ha atas nama Waru Oemboe dengan batasbatas sebagai berikut: Persil 123a Utara : Tanah Milik Sumang Bin Mase ;Selatan : Tanah Milik Temawela Bin Matta ;Timur : Saluran Air ;Barat : Tanah Milik Penggugat ;Persil 123b Utara : Tanah Milik Sumang Bin Mase ;Selatan : Tanah Milik Mattone Bin Matta ;Timur : Tanah Milik Penggugat ;Barat : Tanah Milik Lili Kengkeng ;.

/PKT.38) Persil 123a seluas 0.75 Ha danPersil 123b Seluas 0.29 Ha adalah Sdr. Mantjeng alias Macing Bin Pai ;Bahwa Tergugat menyampaikan pada tahun 1976 Sdr. Macing menguasaidan memiliki obyek tersebut sebelum terbitnya sertifikat dan pada tahun 1995Sdr.

JH 123b. JH 127c. JH 124d. JH 114Yang keempatnya ini tidak terbungkus; Uang dolar dengan pecahan 100 dolar yang banyaknya 30 lembar yang terdiridari nomor seri :. DB 14146427 AB 2. DB 70037277 CB 2. DB 85101181 CB 2. DB 412621903 CB 2. DB 53311866 DB 2. CL 15 871686 BLI 2. DB 72033938 CB 2. DB 1220217 B2. DE 62957953 AE 2. DB 03964909 DB 2. DB 11724694 CB 2. DH 36984840 AH 8. DF 54895237 BF 6. DH 17549649 AH 8. DF 52295873 BF 6Oo ON Dn nN FP WW NYanan FF Ww NY KF OC16. DF 44327183 BF 617.

sebagaimana telah diperpanjang masaberlakunya dengan Keputusan Walikota Nomor 593/Kep.314Bappeda/2011;Adanya permohonan untuk dapat diperbaharui Penetapan Lokasi dari PLTDirektur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danPerurnahan Rakyat RI dengan surat nomor HK.OS,04Db/208, tanggal 27Maret 2015, perihal Pembaharuan surat Persetujuan Penetapan Lokasi(SP2LP) menjadi Penetapan Lokasi Pembangunan dengan Masa Berlaku 2(Dua) Tahun Ruas=Ruas Jalan Toi di Provinsi Banten;Bahwa berdasarkan Pasal 123B

Bahwa Penetapan Lokasi Jalan CengkarengBatuceperKunciran, yangdituangkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor: 596/Kep.271Huk/2015, tanggal 1 Juni 2015, tentang Pembaharuan Penetapan LokasiPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Ruas Jalan Toi CengkarengBatuceperKunciran ditetapkan berdasarkan pasal 123B Peraturan Presidennomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden nomor71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum sehingga telah didasarkan

PUTUSANNomor631/Pdt.G/2020/PN MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:FETTY WENDA PURBA, Medan, 20 Maret 1980, Perempuan, Kristen,Mengurus Rumah Tangga, Jalan Karya Tani Nomor :123B, Kelurahan Pangkalan Mansyur, KecamatanMedan Johor, Kota Medan, Prov.

bukti (sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti)dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 35 (tiga puluh lima) berupadokumendokumen.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HANA RUKANAJAYA Bin DUDUNG ANTAPUTRA.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :KESATUPrimair :Bahwa Terdakwa EDI RUHIMAT, SH, M.Si. selaku Pegawai Negeriberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Baratnomor :821/Sk.123B

Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.Halaman 8 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 103/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Subsidiair :Bahwa Terdakwa EDI RUHIMAT, SH, M.Si. selaku Pegawai Negeriberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Baratnomor :821/Sk.123B

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undangundangNomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) Ke1 KUHP.AtauKEDUABahwa Terdakwa EDI RUHIMAT, SH, M.Si. selaku Pegawai Negeriberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Baratnomor :821/Sk.123B

terdakwa, membenarkannya ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini makahalhal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbang kandalam putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa Terdakwa adalaha Selaku Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat Jawa Barat Nomor :821/Sk.123B

Dzulqqdah 1437 H, yang pernikahantersebut tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NomorXXXX/XXX/XXXX/20XX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;Halaman 1 dari 20Putusan Nomor 0XXxX/Pat.G/2019/PA.Bdg11.Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena sebelummelangsungkan pernikahan Tergugat telah menghamili Penggugat;Bahwa setelah menikah, Penggugat yang saat itu dalam keadaan hamil,sempat tinggal bersama dengan Tergugat di Jalan Baja Taki Nomor 123B

Bahwa berdasarkan Pasal 123B Peraturan Presiden Nomor 30Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 71Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan;(1) Proses Pengadaan Tanah yang belum selesai berdasarkanketentuan Pasal 123 dan Pasal 123A tetapi telah mendapatPenetapan Lokasi pembangunan atau Surat PersetujuanPenetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) atau nama lain yangdimaksudkan sebagai Penetapan Lokasi pembangunan,

Bahwa untuk penetapan diperbaharuinva penetapan lokasi yangtelah ada sebagaimana yang dipersyaratkan pada pasal 123B ayat (3)Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 Tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,dokumennya harus dipenuhi, dan fakta hukumnya saat DirektoratJenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahansebagai instansi yang memerlukan, mengajukan permohonandiperbaharui melampirkan

PA.NohMenimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebutTergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugatdalam rekonvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa apaapa yang termuat dalam konvensi (secaramutatis mutandis) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensiPenggugat a quo ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 132a ayat (1)dan 123b

2015 tanggal 17Maret 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, Proses Pengadaan Tanahyang belum selesai berdasarkan ketentuan pasal 123 dan 123APerpres Nomor 99 tahun 2014, tetapi telah mendapat penetapan lokasipembangunan, atau nama lain yang dimaksudkan sebagai penetapanlokasi pembangunan, Proses Pengadaan Tanah dapat diselesaikanberdasarkan tahapan yang diatur dalam peraturan ini;Pasal 123B

Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial yang memeriksa perkara ini menerima dan memberikan keputusansebagai berikut :DALAM PROVISI : Mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat untukseluruhnya;Hal 11 dari 21 hal.Put.Nomor 627 K/Pdt.SusPHI/2014DALAM POKOK PERKARA :PRIMAIR :123B.4Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa sejumlah uangsebagai kompensasi atas kerugian materil

Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;Terdakwa dilakukan Pembantaran Penahanan sejak Tanggal 1Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan No : Sp.Han/123b/l/2021/Resnarkoba disebabkan terinfeksi Virus Covid19berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan No 140/SKP/KYM/II/2021 yangdikeluarkan oleh dr.

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Bahwa pada tahun 2010, 2014 dan 2016 Penggugat selalu mendapatundangan terkait pengadaan tanah TOL CIJAGO dari Tergugat II, namunpada tahun 2017 Penggugat tidak lagi mendapatkan undangan terkaitpengadaan tanah TOL CIJAGO dari Tergugat II maupun dari Tergugat III;Bahwa Tergugat Il tidak melaksanakan kewajibannya dan terkesanmelakukan pembiaran agar Tergugat dapat melakukan penyerobotanhak dan ikut serta dalam proses inventarisasi dan identifikasi pada tahun2017;Pasal 123B

Pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak; dan/ataud. dokumen terkait lainnyaMenjadi dokumen Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalamPeraturan Presiden ini.Bahwa berdasarkan Pasal 123B ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden No.30 Tahun 2015 tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seluruhdata milik Penggugat yang telah ada sejak tahun 2010, 2014, 2016termasuk peta bidang No. 91 atas nama H.

adalah perbuatanyang bertentangan dengan Pasal 123B ayat (1) dan (3) PeraturanPresiden No. 30 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KETIGA ATASPERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANGPENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGAN UMUM;Bahwa Pasal 2 huruf a, b, d, e, UU.

Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;Bahwa Gubernur Banten (Tergugat) menetapkan objek sengketaKeputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.272Huk/2015, tanggal 1Juni 2015, tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Jalan Ruas Jalan Tol CinereSerpong ditetapkanpada tanggal 1 Juni 2015, merupakan pembaharuanpenetapan lokasi yang sudah pernah ada untuk jangka waktu 2 Tahun dan penetapannya berdasarkan pasal 123B