Ditemukan 132 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-02-2011 — Upload : 15-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — Drs. HANS WIM KAMBU, M.Si
4518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 776 K/Pid.Sus/2010jasa apabila belum tersediaa anggaraan atau tidak cukup tersediaanyaanggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yangtersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD" ;e UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarayaitu :Pasal 18 ayat (8) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmateril dan akibat
    disertai laporanpenggunaan dana kepada Gubernur Propinsi Papua dengan demikianmaka pertanggung jawaban pelaksanaan sudah dilaksanakan seolaholah 100 % (sSeratus persen) hal tersebut terjadi adalah karena adanyaperintah dari Terdakwa dan Terdakwa Il yang menyimpan danmempergunakan sisa dana untuk kepentingan pribadi Terdakwa danTerdakwa II ;e Pasal 9 ayat (4) Kepres Nomor : 80 Tahun 2004 "Penggunaan barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersediaa anggaraan
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 170/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
6942
  • Bahwa pada tahun 2015, Penggugat ditetapkan sebagai TersangkaTindak Pidana Korupsi Anggaran Pekerjaan Meteralisasi LampuPenerangan Jalan ditampung Dalam Anggaraan Pendapatan BelanjaHalaman 11 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUNMDNDaerah ( APBD ) Tahun anggaraan 2014 Pada Dinas TataRuang,Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Batu Bara;Bahwa Kemudian Oleh Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Medan bahwa Penggugat dinyatakan bersalahsesuai dengan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Putus : 26-04-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 26 April 2017 — MOCH. SYAMSUL BAKRI
6735 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 429 K/Pid.Sus/2017Anggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 Walikota Batumelalui Surat Nomor 180/325/KEP/422.012/2014 tentangPenyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi ShiningBatu Investment Exhibition 2014 menunjuk Uddy Saifuddien sebagaipelaksana dan penanggungjawab kegiatan;Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimanaDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaraan Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) Badan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014Nomor
    2017Penanaman Modal Kota Batu Untuk Melakukan Kerjasama denganPerhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu TahunAnggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 Walikota Batumelalui Surat Nomor 180/325/KEP/422.012/2014 tentangPenyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi ShiningBatu Investment Exhibition 2014 menunjuk Uddy Saifuddien sebagaipelaksana dan penanggungjawab kegiatan;Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimanaDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaraan
Register : 21-06-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 51/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 20 Juli 2016 — MOCH. SYAMSUL BAKRI
5635
  • BadanPenanaman Modal Kota Batu Untuk Melakukan Kerjasama denganPerhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Batu TahunAnggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 Walikota Batumelalui Surat Nomor : 180/325/KEP/422.012/2014 tentangPenyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi "ShiningBatu Investment Exhibition 2014 menunjuk UDDY SAIFUDDIEN sebagaipelaksana dan penanggungjawab kegiatan;Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimanaDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaraan
Putus : 17-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2215 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 17 Nopember 2009 — Drs. HENDRIK JAN RUMKABU dan PAULUS LARATMASE, S.Sos
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2215 K/Pid.Sus/2009(Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Biak Numfortahun anggaran 2006 yang bersumber dari dana otonomi khusus sehinggamerugikan keuangan negara cq.
Register : 24-10-2008 — Putus : 29-01-2009 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 09/G/2008/PTUN.YK.
Tanggal 29 Januari 2009 — DANANG ANGGORO ADI PRABOWO; KETUA KOMISI DISIPLIN PSSI PENGCAB KABUPATEN SLEMAN;
10217
  • Kabupaten Sleman) diawasi olehPemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana yangdimaksud dalam Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2005Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PeraturanPemerintah Nomor : 16 Tahun 2007 TentangPenyelengaraan Keolahragaan, Peraturan PemerintahNomor : 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekandan Kejuaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2007 +#Tentang Pendanaan Keolahragaan,Permendagri Nomor : 32 Tahun 2008 TentangPedomanPenyusunan Anggaraan Pendapatan dan Belanja
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/P/FP/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 Nopember 2017 — YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
17183
  • AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang Boe Berkedudukandi Kota Semarang;Bahwa berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 31 12 1907 nomor 57 dalam anggaraan dasarnya disebutkan bahwa perkumpulanSiang Boe didirikan untuk jangka waktu selama 29 tahun sejak disyahkansebagai badan hukum pada tanggal 31 12 1907, sehingga berdasarkanketentuan pasal (5)a Staatsblad 1870 nomor 64, maka sejak tahun 1937perkumpulan Siang Boe kehilangan
Register : 18-05-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 11/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RAMA HADI, SH
Terbanding/Terdakwa : SUHERMAN, ST
164101
  • BDGmenggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat KeputusanWalikota Cirebon Nomor : 800/016BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis,Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2017 yangmempunyaitugas, wewenang, dan tanggungjawab mengendalikanPelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan PelaksanaanKegiatan, dan Menyiapkan dokumen anggaraan
Register : 08-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/ /2014/PN Plk
Tanggal 24 Nopember 2014 — Dra.Hj.MURNIATI Binti H.MARKO KUSUMO
5619
  • Pengadaan PeralatanKesehatan Pelayanan Medis Kesehatan Rumah Sakit di RSUD Muara Tewehbahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah di Rumah SakitUmum Daerah Muara Teweh yaitu :Riadi,ST sebagai Ketua merangkapAnggota, saksi sendiri (Chairil Fahmi) Sekretaris , H.Agus Catur Nata, SyamsirAlamsyah, Edy Prayetno,BE sebagai anggota dan Sekretariat : Taufik Noorsebagai Ketua dan Agus Redha sebagai Anggota;bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16 Agustus 2012 menerima suratdari Pengguna Anggaraan
    Kesehatan Pelayanan Medis Kesehatan Rumah Sakit diRSUD Muara Tewehbahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah di Rumah SakitUmum Daerah Muara Teweh yaitu :saksi sendiri Riadi,ST sebagai Ketuamerangkap Anggota, Chairil Fahmi sebagai Sekretaris Sekretaris , H.Agus CaturNata, Syamsir Alamsyah, Edy Prayetno,BE sebagai anggota dan Sekretariat :Taufik Noor sebagai Ketua dan Agus Redha sebagai Anggota;bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16 Agustus 2012 menerima suratdari Pengguna Anggaraan
    PeralatanKesehatan Pelayanan Medis Kesehatan Rumah Sakit di RSUD Muara TewehTahun Anggaran 2013 ;bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah di Rumah SakitUmum Daerah Muara Teweh yaitu :Riadi,ST sebagai Ketua merangkapAnggota, Chairil Fahmi sebagai Sekretaris , H.Agus Catur Nata, SyamsirAlamsyah, Edy Prayetno,BE sebagai anggota dan Sekretariat : Taufik Noorsebagai Ketua dan Agus Redha sebagai Anggota;bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16 Agustus 2012 menerima suratdari Pengguna Anggaraan
    Pengadaan Barang dan Jasadengan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Bapelnas ;bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah di Rumah SakitUmum Daerah Muara Teweh yaitu :Riadi,ST sebagai Ketua merangkapAnggota, Chairil Fahmi sebagai Sekretaris , saksi H.Agus Catur Nata, SyamsirAlamsyah, Edy Prayetno,BE sebagai anggota dan Sekretariat : Taufik Noorsebagai Ketua dan Agus Redha sebagai Anggota;bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 01 Agustus 2012 menerima suratdari Pengguna Anggaraan
    Medis Kesehatan Rumah Sakit diRSUD Muara Tewehbahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah di Rumah SakitUmum Daerah Muara Teweh yaitu :saksi sendiri Riadi,ST sebagai Ketuamerangkap Anggota, Chairil Fahmi sebagai Sekretaris Sekretaris , H.Agus CaturNata, saksi sendiri (Syamsir Alamsyah), Edy Prayetno,BE sebagai anggota danSekretariat : Taufik Noor sebagai Ketua dan Agus Redha sebagai Anggota;bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16 Agustus 2012 menerima suratdari Pengguna Anggaraan
Putus : 07-03-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 29/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 7 Maret 2013 — DRS. AGUSTINUS THOM REDE BENGE
7651
  • Menetapkan agar barang bukti berupa:1)Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Tahun Anggaran2008;Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten EndeTahun Anggaran 2008;Foto copy Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007 tanggal 28Desember 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguan Anggaraan, Bendahara
    Penerimaan, BendaharaPengeluaraan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara BarangLingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008; dan AsliKeputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/12/2008 Tahun 2008 tentangPerubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, KuasaPengguan Anggaraan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaraan,Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang LingkupPemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran
    AGUSTINUS THOM REDE BENGE selaku KepalaDinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende berdasarkan NomorKEP.092.829.4/0892/PK/2007 tanggal 27 April 2007 atau Terdakwa selakuPengguna Anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende TahunAnggaran 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor BPKAD/2385/2007tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaraan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaraan,Pembantu Bendahara Pengeluarandan Bendahara Barang Lingkup
    , KuasaPengguan Anggaraan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaraan,Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang LingkupPemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 tanggal 28 Desember2007;4.
    Anggaraan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaraan,Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang LingkupPemerintah Kab.
Putus : 01-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1664 K/PID.SUS/2016
Tanggal 1 Maret 2017 — MELINA K. K WONATOREI, S.E
6340 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Paulinus Hallan, sebagai Kepala BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Waropen;Bahwa Permintaan Pencairan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah) yang Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun 2010,setelah dicairkan seharusnya dibahas di dalam Sidang Paripurna PenetapanPerubahan APBD Tahun Anggaran 2010, namun pada Akhir Tahun Anggaran2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen sama sekali tidak melaksanakanSidang Paripurna Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaraan 2010,sehingga
    PAULINUS HALLAN, sebagai Kepala BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Waropen;Bahwa Permintaan Pencairan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah) yang Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun 2010,setelah dicairkan seharusnya dibahas di dalam Sidang Paripurna PenetapanPerubahan APBD Tahun Anggaran 2010, namun pada Akhir Tahun Anggaran2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen sama sekali tidak melaksanakanSidang Paripurna Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaraan 2010,sehingga
    belum dapat dipertanggungjawabkan;Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam putusan a quo (hal 85paragraf ke2) bahwa permintaan pencairan dana hibah sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang mendahului penetapanperubahan APBD Tahun 2010, setelah dicairkan tidak dibahas di dalamSidang Paripurna Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010,namun pada Akhir Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Daerah KabupatenWaropen sama sekali tidak melaksanakan Sidang Paripurna PenetapanPerubahan APBD Tahun Anggaraan
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NOVI VALENTINO
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
9531
  • Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.Kabupaten Bupati Bengkulu Utara: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013, Tanggal8 April 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bupati Bengkulu Utara Nomor:188.4/30/B.4/DPU/BU/2013, Tanggal 7 Juni 2013, Tentang PenunjukanPanitia Penerima Hasil Pekerjaaan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun anggaraan 2013;7.
Register : 08-06-2018 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap
Tanggal 15 April 2015 — Dr.Drs. YESAYA BUINEI, MM
19894
  • Drs.YESAYA BUINEI, MM, selaku Bupati Kabupaten Waropen terpilih;Bahwa Permintaan Pencairan Dana Hibah sebesar Rp. 3.000.000.000, (tigamilyar rupiah) yang Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun 2010, setelahdicairkan seharusnya dibahas di dalam Sidang Paripurna Penetapan Perubahan APBDTahun Anggaran 2010, namun pada Akhir Tahun Anggaran 2010 Pemerintah DaerahKabupaten Waropen sama sekali tidak melaksanakan Sidang Paripurna PenetapanPerubahan APBD Tahun Anggaraan 2010, sehingga dengan demikian Dana
    YESAYA BUINEI, MM, selaku Bupati Kabupaten Waropenterpilih;Bahwa Permintaan Pencairan Dana Hibah sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) yang Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun 2010, setelahdicairkan tidak dibahas di dalam Sidang Paripurna Penetapan Perubahan APBDTahun Anggaran 2010, namun pada Akhir Tahun Anggaran 2010 PemerintahDaerah Kabupaten Waropen sama sekali tidak melaksanakan Sidang ParipurnaPenetapan Perubahan APBD Tahun Anggaraan 2010, sehingga dengan demikianDana Hibah sebesar
    Drs.YESAYA BUINEI, MM, selaku Bupati Kabupaten Waropen terpilih;Menimbang, bahwa Permintaan Pencairan Dana Hibah sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) yang Mendahului Penetapan Perubahan APBDTahun 2010, setelah dicairkan tidak dibahas di dalam Sidang Paripurna PenetapanPerubahan APBD Tahun Anggaran 2010, namun pada Akhir Tahun Anggaran 2010Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen sama sekali tidak melaksanakan SidangParipurna Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaraan 2010, sehingga dengandemikian
Putus : 21-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2227 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — Ir. ISNO IDHAM
3224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berita Acara Serah Terima Ternak Kambing Kegiatan PendistribusianBibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaraan 2007 yaitu :n. No.524/59/IIINak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara, Drh SamsulBachri dengan Ade Sulaiman (Kelompok Tani Wira Usaha 1)sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor Kambing Ras Peranakan Ettawa(PE) terdiri dari 6 (enam) ekor Kambing Jantan dan 30 (tiga puluh)ekor Kambing Betina ;o. No.524/66/III.Nak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara Drh.
    SANDING (Kelompok Tani Suka Karya)"sebanyak 28 (dua puluh delapan) ekor Sapi betina ;14.Berita Acara Serah Terima Ternak Kambing Kegiatan PendistribusianBibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaraan 2007 yaitu :m.a. No.524/59/IIINak/2007 tanggal 08 Oktober 2007 antara, DrhSamsul Bachri dengan Ade Sulaiman (Kelompok Tani Wira Usaha 1)sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor Kambing Ras Peranakan Ettawa(PE) terdiri dari 6 (enam) ekor Kambing Jantan dan 30 (tiga puluh)ekor Kambing betina ;m.b.
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2819 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Februari 2017 — UDDY SAIFUDDIEN
10553 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan01/MoU/BPCPHRI/BTU2014 yang ditandatangani oleh EDDY RUMPOKO(Walikota Batu) selaku Pihak Pertama dan UDDY SAIFUDDIEN (KetuaBadan Pimpinan Cabang PHRI Kota Batu) selaku Pihak Kedua, notakesepahaman tersebut berupa optimalisasi potensi investasi daerah diwilayah Kota Batu dan kerjasama promosi penanaman modal, padahaltidak terdapat proses verifikasi ataupun evaluasi terhadap proposal yangTerdakwa ajukan;Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimanaDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaraan
Register : 16-01-2014 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 19 Februari 2013 — GHOZINUN NAJIB, ST.MT
9557
  • Sulatif Yulianto untuk pekerjaan pembangunanjalan Paket I Jalan Belik watukumpul dan Comal Bodeh pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Pemalang tahun anggaraan 2010. 38. Foto Copy Salinan akta surat kuasa PT Riska Jaya Bakti Nomor 14tertanggal 28 September 2010 dengan Notaris sdr Salmon Sihite dari SoparSihite kepada sdr Ir. Sulatif Yulianto untuk pekerjaan pembangunan jalanpaket II jalan widodaren karangasem , jalan lingkar kota comal, bojongbatasumberharjo, sumberharjo banjarmulya,dan Jl.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 686 K/PID.SUS/2012
Tanggal 25 Agustus 2014 — Ir. Molly Ahmad, M.M.,;
18374 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 686 K/Pid.Sus/201246.1 (Satu) Lembar Owner Estimate/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS).Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;47.1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor :800/Setda/62.c/I/2009 tentang Penunjukan Personil Unit LayananPengadaan Barang/Jasa Pemborongan Lainnya (Pengadaan)Dana Anggaraan Pendapatan Dan Belanja Daerah KabupatenGorontalo Utara Tahun 2009.
    Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor :800/Setda/62.c/l/2009 tentang Penunjukan Personil UnitLayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Lainnya(Pengadaan) Dana Anggaraan Pendapatan Dan Belanja DaerahHal. 39 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009.
Putus : 04-09-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 267/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 4 September 2018 —
4017
  • Apakah tagihan itu masih dalam batas waktu atau sudahmelampaui batas waktu Tahun Anggaraan? Dan berapa persen pekerjaan yangdilaksanakan Penggugat ?
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 57/Pid.Sus.TPK/ /2015/PN PLK
Tanggal 24 Februari 2016 — HERRY REONARDO als.HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN
8928
  • PengadaanPeralatan Kesehatan Pelayanan Medis Kesehatan Rumah Sakit diRSUD Muara Tewehbahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah diRumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yaitu :Riadi,ST sebagaiKetua merangkap Anggota, saksi sendiri (Chairil Fahmi) Sekretaris ,H.Agus Catur Nata, Syamsir Alamsyah, Edy Prayetno,BE sebagaianggota dan Sekretariat : Taufik Noor sebagai Ketua dan Agus Redhasebagai Anggota;bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16 Agustus 2012menerima surat dari Pengguna Anggaraan
    No.57/Pid.SusTPK/2015/PN.PLKSekretaris , H.Agus Catur Nata, Syamsir Alamsyah, Edy Prayetno,BEsebagai anggota dan Sekretariat : Taufik Noor sebagai Ketua dan AgusRedha sebagai Anggota;bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16 Agustus 2012menerima surat dari Pengguna Anggaraan dr.Frederik Reinsya Mangintelengkap dengan Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pengadaan yangkemudian Panitia menyusun Jadwal Pengumuman Pelelangan Umumdengan Pascakualivikasi tanggal 25 Agustus 2012 dengan dilampirijadwal Kegiatan
    Kesehatan Pelayanan Medis Kesehatan Rumah Sakit diRSUD Muara Teweh Tahun Anggaran 2013 ;bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah diRumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yaitu :Riadi,ST sebagaiKetua merangkap Anggota, Chairil Fahmi sebagai Sekretaris , H.AgusCatur Nata, Syamsir Alamsyah, Edy Prayetno,BE sebagai anggota danSekretariat : Taufik Noor sebagai Ketua dan Agus Redha sebagaiAnggota;bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16 Agustus 2012menerima surat dari Pengguna Anggaraan
    Pengadaan Barangdan Jasa dengan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan olehBapelnas ;bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah diRumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yaitu :Riadi,ST sebagaiKetua merangkap Anggota, Chairil Fahmi sebagai Sekretaris , saksiH.Agus Catur Nata, Syamsir Alamsyah, Edy Prayetno,BE sebagaianggota dan Sekretariat : Taufik Noor sebagai Ketua dan Agus Redhasebagai Anggota;bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 01 Agustus 2012menerima surat dari Pengguna Anggaraan
    Pelayanan MedisKesehatan Rumah Sakit di RSUD Muara Tewehbahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah diRumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yaitu :saksi sendiri Riadi,STsebagai Ketua merangkap Anggota, Chairil Fahmi sebagai SekretarisSekretaris , H.Agus Catur Nata, saksi sendiri (Syamsir Alamsyah), EdyPrayetno,BE sebagai anggota dan Sekretariat : Taufik Noor sebagaiKetua dan Agus Redha sebagai Anggota;bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16 Agustus 2012menerima surat dari Pengguna Anggaraan
Putus : 26-06-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 68 /Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR .Smg.
Tanggal 26 Juni 2012 — SRI SUGIYANTI,S.H.,M.Si. Binti TUGIMAN (TERDAKWA)
8417
  • ke masingmasingrekening DPRD, lalu dibuatkan daftar namanama semua tanda tangantelah menerima uang ;Untuk bukti daftar tanda terima uang ada dan semua disita olehKejaksaan Batang ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang mengajukan/usulan danapensiun ;Bahwa yang menandatangani SPP maupun SPM adalah KabagKeuangan ibu Sri Sugiyanti ;Bahwa dana pensiun tidak termasuk penghasilan DPRD ;Bahwa saksi tidak tahu apa saja mengenai penghasilan DPRD ;Bahwa saksi tidak tahu mekanisme mengenai penyusunan anggaraan
    disampaikan melalui nota anggarankepada fraksifraksi di DPRD kemudian disampaikan padangan fraksifraksi lalu jawaban dari Bupati, selanjutnya dibahas di komisikomisiDPRD kemudian disahkan oleh rapat paripurna DPRD ;Bahwa pihak Legislative pernah meminta untuk dianggarkan danapensiun bagi anggota DPRD ;Bahwa Legislative mempunyai hakhak yaitu diantaranya hak budgetingdan mempunyai kewenagan untuk menambah memasukkan maupunmenolak anggaran yang berasal dari luar anggaran Legislative ;Bahwa untuk penambahan anggaraan