Ditemukan 34 data
128 — 44
;Bahwa pada saat suvei, pemilik tanah dan Pihak Kantor Kelurahan tidak pernah ikutmenyatksikan, dan survei hanya dilakukan sekali dengan KASUBBAG RumahBahwa saksi adalah Staf Bagian VERIFIKASI aset di KANWIL sejak tahun 2010, dansekarang bertugas di verifikasi aset di Perlengkapan (KASI KEPABEANAN BEACUKAD) 5 222 nnn nnn nnn nnn nnn ne cnn ccc nn ne ncnBahwa saksi masuk di Bea Cukai tahun 1980 pada Bagian Staf Perlengkapan, danpernah diajak oleh atasaan saksi untuk melihat pembangunan rumah yang
32 — 5
Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN Kismenunjukkan surat perintah dari atasaan saksi yang memerintahkansaksi untuk melakukan penyamaran sehubungan dengan aktivitassaksi Muhammad Ridwan Efendi als Iwan CaiyaCaiya untukmemata matai Terdakwa;Bahwa saksi Muhammad Ridwan Efendi als Iwan CaiyaCaiyamerupakan anggota Brimob Tanjung Balai;Bahwa pada saat sekarang, Briptu Idran Ismi yang dimaksudkan saksiMuhammad Ridwan Efendi als Iwan CaiyaCaiya tersebut sedangditahan di Polres Siantar sehubungan dengan perkara
H. RAHMAT
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
2006 — 2069
Memerintahkan atasaan TERGUGAT untuk memberikan sanksiAdministratif apabila TERGUGAT tidak melakukan Putusan Pengadilan sesuaidengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.Bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas,Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Januari 2021 secara elektronikmelalui aplikasi ECourt pada tanggal 6 Januari 2021, yang pada pokoknyasebagai berikut :1.
97 — 24
BAPHP/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004 tersebut hanya dibuatformalitas sebagai persayaratan untuk melakukan pencairan dan itu terbuktidengan adanya Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor 01/BAPHP/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004 tersebut, Pemimpin Proyekmembuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 240/P/BAPHP/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Saksi Tagoruddinselaku Pemimpin Proyek dan Birman Sitorus serta diketahui oleh Saksi Suyadi,A.Pi selaku Atasaan
91 — 60
Penggugatmempunyai kemampuan yang baik untuk melakukan tugastugaspengajaran oleh karena itulah atas nama Kampus kami memberi tugasmengajar, jadi memang Penggugat sejak masih CPNS sudah masuk kelas.Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang memberi tugas kepada Penggugatuntuk mengajar adalah Kepala Program Studi dengan pertimbanganPenggugat mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsiakademiknya.Bahwa, menurut Saksi, tugas yang diberikan oleh Kepala Program Studikepada Penggugat tersebut diketahui juga oleh atasaan
144 — 35
Selaku Kepala SKPDTP/KPA/KPBarang/PPK No. 501/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan, Kepala SatuanKerja, Atasaan Langsung Kepala Satuan Kerja dan PejabatSatuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuuan dilingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PU ;106. 1 (satu) copy surat Keputusan POKJA an. RIYADHI EKO,BE. Dkk.
Selaku Kepala SKPDTP/KPA/KP Barang/PPK No. 501/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/PembantuAtasan, Kepala Satuan Kerja, Atasaan Langsung Kepala Satuan Kerja danPejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuuan di lingkunganDitjen Bina Marga Kementerian PU ;106. 1 (satu) copy surat Keputusan POKJA an. RIYADHI EKO, BE. Dkk.
Selaku Kepala SKPDTP/KPA/KP Barang/PPK No. 501/KPTS/M/2011 tanggal 27Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/PembantuAtasan, Kepala Satuan Kerja, Atasaan Langsung KepalaSatuan Kerja dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat DaerahTugas Pembantuuan di lingkungan Ditjen Bina MargaKementerian PU ;106. 1 (Satu) copy surat Keputusan POKJA an. RIYADHIEKO, BE. Dkk.
97 — 57
Bahwa obyek sengketa yang digugat Penggugat belum final artinya dapat dihitung olehinstansi atasaan Tergugat yakni pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Selatan dan pihak kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia, serta ditetapkan nilainya oleh Pengadilan Pidana dalam bentuk kerugian materiilyang diderita pekerja Pengugat, juga ditetapkan nilai kerugian secara keperdataan dalamperkara perselisihan hubungan industrial serta perselisihan hak oleh pengadilan hubunganindustrial
91 — 37
Selaku Kepala SKPDTP/KPA/KP Barang/PPK No.501/KPTS/W/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang PengangkatanAtasan/Pembantu Atasan, Kepala Satuan Kerja, Atasaan Langsung Kepala106.107.108.109.110.111.112.113.10Satuan Kerja dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah TugasPembantuuan di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PU ;1 (satu) copy surat Keputusan POKJA an. RIYADHI EKO, BE. Dkk.
Selaku Kepala SKPDTP/KPA/KP Barang/PPK No.501/KPTS/W/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang PengangkatanAtasan/Pembantu Atasan, Kepala Satuan Kerja, Atasaan Langsung Kepala106.107.108.109.110.111.112.113.57Satuan Kerja dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah TugasPembantuuan di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PU ;1 (satu) copy surat Keputusan POKJA an. RIYADHI EKO, BE. Dkk.
Selaku Kepala SKPDTP/KPA/KP Barang/PPK No.501/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang PengangkatanAtasan/Pembantu Atasan, Kepala Satuan Kerja, Atasaan LangsungKepala Satuan Kerja dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah TugasPembantuuan di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PU ;1 (satu) copy surat Keputusan POKJA an. RIYADHI EKO, BE. Dkk.
155 — 136
Selaku Kepala SKPDTP/KPA/KP Barang/PPK No. 501/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan, Kepala Satuan Kerja, Atasaan Langsung Kepala SatuanKerja dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuuan dilingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PU ;105. 1 (satu) copy surat Keputusan POKJA an. RIYADHI EKO, BE. Dkk.
Selaku Kepala SKPDTP/KPA/KP Barang/PPK No. 501/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan, Kepala Satuan Kerja, Atasaan Langsung Kepala SatuanKerja dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuuan dilingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PU ;106. 1 (satu) copy surat Keputusan POKJA an. RIYADHI EKO, BE. Dkk.
Selaku Kepala SKPDTP/KPA/KP Barang/PPK No. 501/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan, Kepala Satuan Kerja, Atasaan Langsung Kepala SatuanKerja dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuuan dilingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PU ;106) 1 (satu) copy surat Keputusan POKJA an. RIYADHI EKO, BE. Dkk.
NOVITA, SH.
Terdakwa:
AZWAR ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH
115 — 150
faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan Saksisaksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk,Keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangandihubungkan dengan peraturan perundangundangan seperti diuraikan diatas,Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Azwar Alpian ST.MTBin Soleh selaku Kasatker PSPLP Provinsi Bengkulu dan selaku PPKberdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor : 1059/KPTS/M/2016 tentangpengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu) atasaan
1.YURIZA ANTONI,SH.MH
2.SUMAR HERTI, SH
Terdakwa:
RIFAI, S.Pd, M. Pd Bin RILMAN
126 — 40
- Asli 1 (satu) bundel Surat Keptusan Bupati Musi Rawas Nomor : 8 / KPTS/ BPKAD/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Atasaan Langsung Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019.
1.YURIZA ANTONI, S.H., M.H.
2.SUMAR HERTI, SH
Terdakwa:
ROSUROHATI, S. Kom, M. Si Binti H. AHMAD SUHADA
211 — 93
- Asli 1 (satu) bundel Surat Keptusan Bupati Musi Rawas Nomor : 8 / KPTS/ BPKAD/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Atasaan Langsung Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019.
1.YURIZA ANTONI, S.H., M.H.
2.SUMAR HERTI, SH
Terdakwa:
IRWAN EVENDI, S.Pd., M. Pd. Bin RASYID UMAR
100 — 48
- Asli 1 (satu) bundel Surat Keptusan Bupati Musi Rawas Nomor : 8 / KPTS/ BPKAD/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Atasaan Langsung Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019.
648 — 215
ada pertemuanpertemuan dengan Bupatiatau rapat dengan pihak tertentu yang menghendaki penjelasanpenjelasan; Bahwa tidak ada pembicaraan khusus dengan terdakwa, secara umumketika menghadap saksi melaporkan apa yang saksi lakukan ; Bahwa yang diucapkan Gubernur soal ketika saksi tak maumenandatangani RKT dan Gubernur mengatakan ini kan hal rutindisampaikan di kantor Gubernur seingat saksi diruang kerjanya ; Bahwa perkataan Gubernur itu saksi mengartikan sebagai perintahdan arahan karena beliau itu atasaan