Kondisi: BUT Nagase & Co Ltd secara de facto dan de jure sudah tidak (NPWP sudahdicabut oleh KPP Badora Satu);2. Sengketa: Pendapatan Komisi dari Luar Negeri (Nagase & Co Ltd Jepang) dikenakanPPN oleh Terbanding;3. Putusan Majelis : koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dengan alasan bahwaBUT Nagase & Co Ltd sudah tidak ada dan putusan merefer ke Putusan Pengadilan PajakTahun 2003;Tahun Pajak 2006Tidak ada sengketaTahun Pajak 2007 (PUT33907/PP/M. VII/16/2011)1.

Kondisi: BUT Nagase & Co Ltd secara de facto dan de jure sudah tidak (NPWP sudahdicabut oleh KPP Badora Satu);2. Sengketa: Pendapatan Komisi dari Luar Negeri (Nagase & Co Ltd Jepang dan lainnya)dikenakan PPN oleh Terbanding;3.

Kondisi: BUT Nagase & Co Ltd secara de facto dan de jure sudah tidak (NPWP sudahdicabut oleh KPP Badora Satu);2. Sengketa: Pendapatan Komisi dari Luar Negeri (Nagase & Co Ltd Jepang) dikenakanPPN oleh Terbanding;3. Putusan Majelis : koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dengan alasan bahwaBUT Nagase & Co Ltd sudah tidak ada dan putusan merefer ke Putusan Pengadilan PajakTahun 2003;Tahun Pajak 2006Tidak ada sengketaTahun Pajak 2007 (PUT33907/PP1.

Kondisi: BUT Nagase & Co Ltd secara de facto dan de jure sudah tidak (NPWP sudahdicabut oleh KPP Badora Satu);2. Sengketa: Pendapatan Komisi dari Luar Negeri (Nagase & Co Ltd Jepang dan lainnya)dikenakan PPN oleh Terbanding;3.

Kondisi: BUT Nagase & Co Ltd secara de facto dan de jure sudah tidak (NPWP sudahdicabut oleh KPP Badora Satu);2. Sengketa: Pendapatan Komisi dari Luar Negeri (Nagase & Co Ltd Jepang) dikenakanPPN oleh Terbanding;3. Putusan Majelis : koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dengan alasan bahwaBUT Nagase & Co Ltd sudah tidak ada dan putusan merefer ke Putusan Pengadilan PajakTahun 2003;Tahun Pajak 2006Tidak ada sengketaTahun Pajak 2007 (PUT33907/PP1.

Kondisi: BUT Nagase & Co Ltd secara de facto dan de jure sudah tidak (NPWP sudahdicabut oleh KPP Badora Satu);2. Sengketa: Pendapatan Komisi dari Luar Negeri (Nagase & Co Ltd Jepang dan lainnya)dikenakan PPN oleh Terbanding;3.

993.746.156.058,00PPh Pasal 15 terutang : 0,325% X Rp 993.746.156.058,00Rp.3.229.675.007,00Bahwa terdapat lebih bayar PPh Pasal 15 sebesar Rp.268.311.462,00(yakni Rp.3.497.986.469,00 Rp3.229.675.007,00);Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat melalui Surat NomorMC87/MCTAX/APR10/13 mengajukan Permohonan (Pertama)Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yangseharusnya tidak terhutang;Bahwa pada tanggal 4 November 2013 Penggugat menerima KeputusanNomor S10377/WPJ.07/KP.07/2013 dari KPP Badora

atas Permohonan(Pertama) Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yangseharusnya tidak terhutang yang pada intinya menolak permohonan dariPenggugat;Bahwa pada tanggal 22 November 2013 Penggugat melalui Surat Nomor004/RFND/ART15/APR10/MCTAX/X1/13 = mengajukan Permohonan(Kedua) Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yangseharusnya tidak terhutang;Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Penggugat menerima KeputusanNomor S11499/WPJ.07/KP.07/2013 dari KPP Badora atas Permohonan(Kedua

berdasarkan tarif efektif PPh Pasal 15 di atas, maka besarnya PPhPasal 15 terhutang untuk Masa Pajak April 2010 adalah sebesarRp.3.229.675.007,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran PPh Pasal15 yang seharusnya tidak terhutang sebesar Rp.268.311.462,00;Kesimpulan;Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Penggugat di atas, mohon kiranyaMajelis Hakim dapat memproses dan mempertimbangkan Gugatan Penggugatatas Keputusan Tergugat Nomor: S11499/WPJ.07/KP.07/2013 tanggal 23Desember 2013 yang diterbitkan oleh KPP Badora

dahulu Terbanding dengan positaperkarasebagai berikut :Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor :KEP1010/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang keberatan atas KetetapanPajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 dengan penjelasan sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 4 Mei 2005 Kantor Pelayanan Pajak Badora

sebagai berikut : Menurut MenurutUraian Pemohon T : Koreksi: erbandingBandingObjek Pajak 1.633.127.596 7.978.765.612 6.345.638.016PPh Terutang 103.984.954 2.488.037.050 2.384.052.096Kredit Pajak PPh Pasal 21 103.984.954 103.870.724 114.230PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) dibayar 2.384. 166.326 2.384.166.326Sanksi Administrasi 1.144.399.836 1.144.399.836Jumlah YMH (Lebih) Dibayar 3.528.566.162 3.528.566.162 Bahwa selanjutnya Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan kepadaKantor Pelayanan Pajak Badora

1 melalui surat permohonan keberatan nomor281/IMMDEP/KT/VI/05 tanggal 15 Jum 2005 yang diterima oleh Kantor PelayananPajak Badora 1 pada tanggal 21 Juni 2005 dimana Pemohon Banding tidak setujudengan koreksi yang dilakukan Terbanding.Bahwa pada tanggal 7 Juni 2006 Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor1010/WPJ.07/BD.05/2006 yang menetapkan bahwapermohonan keberatan Pemohon Banding atasTerbandingtelah menolakkoreksi yang dilakukan oleh timPemeriksa.

Put No. 134 B/PK/PJK/2006Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) tempat PemohonPeninjauan Kembali terdaftar pada tanggal 28 Maret 2003.Bahwa setelah Putusan Pengadilan Pajak No.

S97/WPJ.07/KP.0706/2005 tanggal 12 Agustus 2005 yang menyatakanbahwa tidak terdapat kesalahan hitung dan tidak terdapat cukupalasan untuk membetulkan KEP DJP No. 00008/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13 Januari 2005 adalah tidak benar.Bahwa berdasarkan datadata yang ada, penghitungan yangdisampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPTTahunan 1770 Tahun Pajak 2002 telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melalui KPP Badora telahmelakukan penelitian

Kondisi: BUT Nagase & Co Ltd secara de facto dan de jure sudah tidak (NPWP sudahdicabut oleh KPP Badora Satu);2. Sengketa: Pendapatan Komisi dari Luar Negeri (Nagase & Co Ltd Jepang) dikenakanPPN oleh Terbanding;3. Putusan Majelis : koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dengan alasan bahwaBUT Nagase & Co Ltd sudah tidak ada dan putusan merefer ke Putusan Pengadilan PajakTahun 2003;Tahun Pajak 2006Tidak ada sengketaTahun Pajak 2007 (PUT33907/PP/M. VII/16/2011)1.

Kondisi: BUT Nagase & Co Ltd secara de facto dan de jure sudah tidak (NPWP sudahdicabut oleh KPP Badora Satu);2. Sengketa: Pendapatan Komisi dari Luar Negeri (Nagase & Co Ltd Jepang dan lainnya)dikenakan PPN oleh Terbanding;3.

SPT PPhBadan tersebut diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua(KPP Badora IT) pada tanggal 5 Oktober 2005;Bahwa atas SPT PPh Badan lebih bayar tersebut, KPP Badora IImenerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor Prin.003/ WPJ.07/KP. 1005/2006 tanggal 16 Januari 2006 dengan tujuan pemeriksaan menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2004 (untuk semua jenis pajak termasukPPN);Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, KPP Badora IImenerbitkan

Untuk itu, Pemohon Banding mengajukankeberatan melalui surat tertanggal 15 Desember 2006 yang diterima oleh KPP Badora IIpada tanggal 19 Desember 2006;Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan di atas, Terbandingmenerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP2010/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 13Desember 2007 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00006/207/04/081/06tanggal 21 September 2006, yang memutuskan menolak seluruh keberatan PemohonBanding sehingga perhitungan menurut SKPKB tetap dipertahankan

pengisian SPT Masa PPN Masa Juli 2009, dalam proses pemeriksaan namunsebelum Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP353/WPJ.07/KP.0700/2010 yangditerbitkan tanggal 17 Desember 2010, Pemohon, dengan kesadaran sendiri, dan berdasarkan ketentuanPasal 8 ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007, mengungkapkan adanya Ketidakbenaran dalamPengisian Surat Pemberitahuan PPN Masa Juli 2009 yang disampaikan sesuai surat Nomor: J301/TC/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang diterima oleh KPP Badora

NomorJenis Pajak PPNTahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Juni 2008 sebesar Rp. 8.285.937.010,00;Menurut bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23Terbanding berupa pembayaran jasa konsultasi kepada Inco Technical Services Limited (ITSL), sebuahperusahaan di Kanada sebesar Rp. 8.285.937.010,00;Menurut bahwa Terbanding melalui Kantor Pelayanan Pajak BADORA

Badora Dg.

Pihak Terbanding melalui Kantor Pelayanan Pajak BADORA DUAmenerbitkan NPWP untuk ITSL secara jabatan pada tanggal 27 April 2010.Sedangkan SKPKB PPh Pasal 23 tahun 2008 tersebut di atas diterbitkan padatanggal 26 Maret 2010. Sehingga dalam hal ini, pada saat SKPKB PPh Pasal 23diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu, yaitu pada tanggal 26 Maret 2010,ITSL belum ditetapkan memiliki BUT di Indonesia.

keIndonesia;bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan di Kanadasebagaimana dibuktikan dengan fotocopy Surat Keterangan Damisili (fotokopibukti pendukung terlampir) dan ITSL sesungguhnya tidak mempunyai/tidakdapat ditetaokan mempunyai BUT di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 dariP3B tersebut di atas pembayaran oleh Pemohon Banding kepada ITSL tersebuttidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal 23;bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, ITSL telah memberikan keterangankepada KPP BADORA

Mengingat penjelasan dari pihak KPP BADORA DUA tidakberdasarkan fakta yang ada, maka ITSL telah menyampaikan Gugatan kePengadilan Pajak atas masalah ini;Perhitungan Pajak Terutang menurut Pemohon Banding;bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Banding susun untukmenjelaskan halhal yang menjadi dasar timbulnya sengketa pajak antara pihakTerbanding dan Pemohon Banding.

Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar 5.384.141.877,00 0,00 5.384.141.877,00Sanksi Bunga 861.462.700,00 0,00 861.462.700,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 6.245.604.577 ,00 0,00 6.245.604.577,00 Bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan atas permohonankeberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2007 yang diajukan oleh Pemohon Bandingpada tanggal 21 Februari 2008;Bahwa menurut keterangan KPP Badora

mendapatkan fasiltasPPN tidak dipungut sesuai dengan persetujuan Master List dalamKMK.2600 dan 2595;Bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan fakturfaktur pajaktersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telahdijelaskan di atas, oleh karenanya Pemohon Banding menolakkeabsahannya;Bahwa sebagai WAPU, Pemohon Banding keberatan untukmelaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN atas fakturfakturyang diterbitkan tanpa memiliki dasar hukum yang benar;Bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora

Dua sepertitercantum didalam Surat KPP Badora Dua Nomor: S90/ WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 24 April 2007, Pemohon Banding telahmengirim himbauan kepada PTCT untuk melakukan pembatalanFaktur Pajak untuk periode yang bersangkutan dan meminta PTCTmemasukan pembetulan SPT Masa periode terkait;Bahwa namun demikian, sampai dengan surat banding ini PemohonBanding sampaikan, PTCT belum melaksanakan himbauan tersebut;Hal. 7 dari 27 hal.

PihakTerbanding melalui Kantor Pelayanan Pajak BADORA DUA menerbitkan NPWPuntuk ITSL secara jabatan pada tanggal 27 April 2010. Sedangkan SKPKB PPhPasal 23 tahun 2008 tersebut di atas diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2010.Sehingga dalam hal ini, pada saat SKPKB PPh Pasal 23 diterbitkan oleh KPPWajib Pajak Besar Satu, yaitu pada tanggal 26 Maret 2010, ITSL belumditetapbkan memiliki BUT di Indonesia.

yang didirikan di Kanadasebagaimana dibuktikan dengan fotocopy Surat Keterangan Damisili (fotokopibukti pendukung terlampir) dan ITSL sesungguhnya tidak mempunyai/tidakdapat ditetaokan mempunyai BUT di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 dariP3B tersebut di atas pembayaran oleh Pemohon Banding kepada ITSL tersebuttidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal 23;Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 520/B/PK/PJK/2017Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, ITSL telah memberikan keterangankepada KPP BADORA

Mengingat penjelasan dari pihak KPP BADORA DUA tidakberdasarkan fakta yang ada, maka ITSL telah menyampaikan Gugatan kePengadilan Pajak atas masalah ini;Perhitungan Pajak Terutang menurut Pemohon BandingBahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Banding susun untukmenjelaskan halhal yang menjadi dasar timbulnya sengketa pajak antara pihakTerbanding dan Pemohon Banding.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (BADORA bin WENGGUDI) dengan Pemohon II (AGONIA binti LAMONDE) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1987 di Desa Alangga, dahulu Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe sekarang Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

., J.O. tersebut di daftarkan ke KantorPelayanan Pajak Badora dengan nama PT. Dyno NobelIndonesia PT. Dahana (Persero) J.O. PendaftaranJ.O. sebagai PKP hendaknya diartikan sebagaimewakili anggota J.O.

;Bahwa oleh KPP Badora, diterbitkan NPWP dan PengukuhanPengusaha Kena Pajak ("PKP") atas nama BUT Dyno NobelIndonesia Dahana (Persero) J.O. dimana seharusnya KPPBadora tidak menerbitkan NPWP dan PKP dengan nama BUTDyno Nobel Indonesia Dahana (Persero) J.O. karenatidak ada BUT dalam hal ini;Bahwa sangat jelas dari persyaratan yang PemohonBanding sampaikan kepada KPP Badora, bahwa paraanggota J.O. adalah PT. Dalam Negeri (PT. Dyno NobelIndonesia) dengan PT. Dalam Negeri (PT.

danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik, atau organisasi yangsejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badanlainnya";Bahwa berdasarkan pengertian Badan sebagaimana yangdiatur di dalam UU KUP maupun UU PPN, bahwa J.O. bukanmerupakan badan dan oleh karenanya tidak ~ perlumendaftarkan diri ke KPP untuk keperluan PPh Badan danPPN;Bahwa bahwa oleh karena ketidak mengertian dariPemohon Banding, J.O. dikukuhkan sebagai PKP;Bahwa seharusnya KPP Badora

S10392/WPJ.07/KP.07/2013 dari KPP Badora atas Permohonan (Pertama)Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yang seharusnya tidakterutang yang pada intinya menolak Permohonan dari Penggugat;5. Bahwa pada tanggal 22 November 2013 Penggugat melalui SuratNo.009/RFND/ART15/SEPT10/MCTAX/X1I/13 mengajukan Permohonan (Kedua)Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yang seharusnya tidakterutang;6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Penggugat menerima Keputusan No.

S11503/WPJ.07/KP.07/2013 dari KPP Badora atas Permohonan (Kedua)Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yang seharusnya tidakterhutang yang pada intinya menolak Permohonan dari Penggugat;ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;A. Menurut Tergugat;Bahwa menurut Tergugat ketentuan perpajakan yang mengatur mengenaipengenaan PPh Pasal 15 bagi Kantor Perwakilan Dagang Asing adalah antaralain Surat Edaran DJP No.

(Rp)(Rp)Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar 102.312.876,00 0,00 102.312.876,00Sanksi Bunga 10.231.288,00 0,00 10.231.288,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 112.544.164,00 0,00 112.544.164,00 Bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan ataspermohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 yang diajukan olehPemohon Banding pada tanggal 21 Februari 2008;Bahwa menurut keterangan KPP Badora

mendapatkan fasilitasPPN tidak dipungut sesuai dengan persetujuan Master List dalamKMK. 2600 dan 2595;Bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan fakturfaktur pajaktersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yangtelah dijelaskan di atas, oleh karenanya Pemohon Banding menolakkeabsahannya;Bahwa sebagai WAPU, Pemohon Banding keberatan untukmelaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN atas fakturfakturyang diterbitkan tanoa memiliki dasar hukum yang benar;Bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora

Dua sepertitercantum di dalam Surat KPP Badora Dua Nomor : S90/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 24 April 2007, Pemohon Banding telah mengirimhimbauan kepada PTCT untuk melakukan pembatalan Faktur Pajakuntuk periode yang bersangkutan dan meminta PTCT memasukanpembetulan SPT Masa periode terkait;Bahwa namun demikian, sampai dengan surat banding ini PemohonBanding sampaikan, PTCT belum melaksanakan himbauan tersebut;2.2 Seandainya pengeluaran barang untuk operasi pertambangan MIGASdari KB Batam tersebut

.07/KP.10/2007 tanggal 14Desember 2007 yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian yangdidahului dengan adanya data dari pihak ketiga di luar data yangdisampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapatdipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaksebagaimana mestinya yaitu berupa hasil penelitian PKPM IntranetDJP yang diketahui bahwa PT Citra Tubindo Tbk telah melakukanpenyerahan kepada Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dan berdasarkan penelitian KPP Badora

Pihak Terbanding melalui Kantor Pelayanan Pajak Badora Duamenerbitkan NPWP untuk ITSL secara jabatan pada tanggal 27 April 2010.Sedangkan SKPKB PPh Pasal 23 tahun 2008 tersebut di atas diterbitkan padatanggal 26 Maret 2010. Sehingga dalam hal ini, pada saat SKPKB PPh Pasal 23diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu, yaitu pada tanggal 26 Maret 2010,ITSL belum ditetapkan memiliki BUT di Indonesia.

Putusan Nomor 522/B/PK/PJK/201 7Banding kepada ITSL tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal23;Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, ITSL telah memberikanketerangan kepada KPP Badora Dua bahwa penetapan adanya BUT dari ITSLtersebut adalah tidak tepat.

Mengingat penjelasan dari pihak KPP Badora Duatidak berdasarkan fakta yang ada, maka ITSL telah menyampaikan gugatan kePengadilan Pajak atas masalah ini;Perhitungan Pajak Terutang menurut Pemohon Banding:Bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Banding susununtuk menjelaskan halhal yang menjadi dasar timbulnya sengketa pajak antarapihak Terbanding dan Pemohon Banding.

Kurang (Lebih) Bayar 10.706.839.394,00 0,00 10.706.839.394,00Sanksi Bunga 2.997.915.030,00 0,00 2.997.915.030,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 13.704.754.424,00 0,00 13.704.754.424,00 Bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan ataspermohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2006 yang diajukanoleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Februari 2008;Bahwa menurut keterangan KPP Badora

Putusan Nomor 31 7/B/PK/PJK/2011bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora Dua sepertitercantum di dalam Surat KPP Badora Dua NomorS90/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 24 April 2007, Pemohon Bandingtelah mengirim himbauan kepada PTCT untuk melakukan pembatalanFaktur Pajak untuk periode yang bersangkutan dan meminta PTCTmemasukan pembetulan SPT Masa periode terkait, namun demikian,sampai dengan surat banding ini Pemohon Banding sampaikan, PTCTbelum melaksanakan himbauan tersebut;2.2.

CitraTubindo, Tok.telah melakukan penyerahan kepada TermohonPeninjaauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) danberdasarkan penelitian KPP Badora Dua bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) belumHalaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 31 7/B/PK/PJK/2011 9.2.9.3.melakukan penyetoran dan pelaporan PPN Pemungut ataspenyerahan tersebut.