PS.208/1/2/ITJEN2012 perihal Posisi Penanganan kasusPenanganan Balai Diklat ll mu Pelayaran (Rating School) Sorong tahap Ill TA. 2011 kepadaKepala BPSDM Perhubungan dari Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tanggal 8Agustus 2012.

Terdakwa selaku Kepala BPSDM mengetahui adanyarencana proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan IlmuPelayaran (BP2IP) Sorong Tahap Ill pada Pusat Pengembangan SumberDaya Manusia Perhubungan Laut (PPSDML) yang secara struktural beradadi bawah BPSDM Kementerian Perhubungan, dikarenakan proyek tersebutsebelumnya gagal dilaksanakan pada tahun 2010 sehingga kembalidianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun2011.Hal.79dari hal 433 Putusan No. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst

Bahwaterdakwa BOBBY REYNOLD MAMAHIT sejak tanggal 16 November2010 menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber DayaManusia (Kepala BPSDM) Kementerian Perhubungan berdasarkanKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M tahun 2010 tanggal25 Oktober 2010.

Perhubungan, yaitu : Menyusun DIPA Menetapkan PPK (mengusulkan kepada Kepala BPSDM Perhubunganuntuk ditetapkan oleh Menteri Perhubungan).

Secara resmi pihakpihak yang datangmenemui Terdakwa di kantor Terdakwa adalah pa Ontowiryo terlebih dahulubaru setelah itu pa Theo;Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Basuki Muchlis (pihak PT HutamaKarya) pada saat tournament golf kementerian Perhubungan sekitar bulanDesember 2010 setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala BPSDM;Bahwa sebagai pihak panitia dalam tournament golf tersebut adalah BPSDM;Bahwa sebagai pihak panitia dalam tournament golf tersebut seperti biasa pihakBPSDM mengundang rekanrekan

DKI JakartaNo. 34 Tahun 2019, terhadap semua Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 DinasKominfotik yang belum bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) telahdiberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihnan PengadaanBarang/Jasa (PBJ) pada:(i) April 2019 di BPSDM Prov.

Kepala BPSDMProvinsi DKI Jakarta, tanggal 23 April 2019 (fotokopi darifotokopi);Surat Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Nomor 5360/084 tanggal 20 Mei 2020, hal: Data Hasil Ujian SertifikasiKeahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yangditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika danStatistik Provinsi DKI Jakarta, (fotokopi dari fotokopi);Surat Tugas Nomor 4264/082.74, tentang Pelatihan danSertifikasi Barang/Jasa Pemerintah, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Komunkasi Informatika dan Statistik

Pengawas untuk dapat mempunyaisertifikat pengadaan barang/jasa (T8);Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 70/G/2020/PTUNJKTBahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 70 UndangUndang No. 5 tahun2014 tentang aparatur sipil negara dan instruksi Gubernur Prov DKIJakarta No. 34 tahun 2019 terhadap semua Pejabat eselon 3 dan eselon4 Dinas Kominfotik yang belum bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa(PBJ) telah diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihanpengadaan barang/jasa pada bulan April 2019 di BPSDM

Gubernur Provinsi DKI JakartaNo. 34 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) PejabatAdministrator dan Pejabat Pengawas dimana dalam diktum kesatumemerintahkan kepada seluruh pejabat administrator dan pejabat pengawas dibawah pimpinan saudara untuk memiliki keahlian barang/jasa yang dibuktikandengan sertifikat pengadaan barang/jasa, sehingga berdasarkan ketentuantersebut Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengikutipendidikan/pelatinan pengadaan barang/jasa pada April 2019 di BPSDM

Putusan Nomor 6/PdtSusPHI/2015/PN Yykhal;aman 3dari 41 halamanBahwa sejak bulan November 2007, /iving cost yang semestinya ditransferoleh pihak Universitas Islam Indonesia kepada PENGGUGAT dihentikan tanoa alasan dan keterangan yang Jelas.Bahwa pada tanggal 12 November 2007, PENGGUGAT menerima suratelektronik (email) tentang pemberitahuan dari Biro Pengembangan SumberDaya Manusia UIl (BPSDM UIll) yang dilampiri hasil scan surat panggilan dariTERGUGAT II Nomor: 2503/Rek/40/DOSDM/XV2007, yang pada

Padahal Perjanjian Karya Siswa tanggal 24 April 2006merupakan bentuk komitmen PENGGUGAT dalam menjalankan karyasiswaserta PENGGUGAT juga pernah menandatangani surat pernyataan yang dilampirkan dengan Perjanjian Karyasiswa di atas.Bahwa terhadap email BPSDM UII tersebut, pada tanggal 16 November2007, PENGGUGAT mengirim surat jawaban via surat elektronik yang padapokoknya menyatakan bahwa : PENGGUGAT berkomitmen memenuhi kewajiban pasca menempuh studi seperti tercantum dalam perjanjian karya siswa;

17 November 2006 diberi Tanda T 3;17.Fotokopi Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 2 Tahun 2012 tertanggal 12 April 2012 diberi Tanda T4 ;18.Fotokopi Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 05 Tahun 2013 tertanggal 6 Mei 2013 diberi Tanda T5;19.Fotokopi Surat Perjanjian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua diberi Tanda T6;20.Fotokopi Peraturan Universitas Nomor 02/PU/Rek/IX/2002 tertanggal 2 September 2002 diberi Tanda T7 ;21.Fotokopi Surat Keterangan Tugas nomor 637/Rek/20/BPSDM

., sebagai Mediator mereka danberdasarkan penetapan Mediator Nomor 3985/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggalKamis, 23 Desember 2021, Mediator telah melakukan upaya mediasi yangpada intinya Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidakberhasil hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor3985/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 23 Desember 2021;Bahwa sebagai Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmendapat Surat keterangan dari atasannya dengan NomorB/57/BPSDM/APP/KP/I/2022

jo pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usahatersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) PermaNomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun prosesmediasi tersebut juga tidak berhasil;Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 3985/Pdt.G/2021/PA.DpkMenimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmendapat Surat keterangan dari atasannya dengan NomorB/57/BPSDM

., Kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di BTN Gojeng Permai Blok H No. 45 KelurahanBiringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,pekerjaan/Jabatan Dahulu PNS/ Widyaiswara Muda padaBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)Provinsi Sulawesi Selatan ;Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 26Desember 2017, diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing bernama :1. Muhammad Suyuth, S.H.,2. Umar Hasan, S.H.

yang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi ;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :888/12/2017/BKD, diterbitkan tanggal 25 Agustus 2017 dan diterimaoleh PENGGUGAT pada tanggal 28 September 2017, langsung dariKepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ProvinsiSulawesi Selatan, bertempat di Ruang Kerja Kepala BPSDM

Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan dalamJabatan Fungsional Widyaiswara;12.Bahwa tanggal 15 Februari 2016,Bupati Sinjai, menerbitkan SuratPernyataan Persetujuan Nomor 824.4/11/BKD, denganmenyetujui PENGGUGAT Pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Badan Pendidikan dan Pelatinan Provinsi SulawesiSelatan;13.Bahwa PENGGUGAT Sejak diangkat dalam Jabatan WidyaiswaraMuda pada Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan yangkemudian berganti nama menjadi Badan PengembamganSumber Daya Manusia atau disingkat BPSDM

mendapatkan living cost dari Universitas IslamIndonesia yang jumlahnya sebesar 900 (sembilan ratus euro) yangdikirimkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan pada setiap awal bulan;Bahwa sejak bulan November 2007, living cost yang semestinya ditransferoleh pihak Universitas Islam Indonesia kepada Penggugat dihentikan tanpaalasan dan keterangan yang jelas;Bahwa pada tanggal 12 November 2007, Penggugat menerima suratelektronik (email) tentang pemberitahuan dari Biro Pengembangan SumberDaya Manusia UII (BPSDM

Padahal Perjanjian Karya Siswa tanggal 24 April 2006merupakan bentuk komitmen Penggugat dalam menjalankan karyasiswaserta Penggugat juga pernah menandatangani surat pernyataan yangdilampirkan dengan Perjanjian Karyasiswa di atas;Bahwa terhadap email BPSDM UII tersebut, pada tanggal 16 November2007, Penggugat mengirim surat jawaban via surat elektronik yang padapokoknya menyatakan bahwa: Penggugat berkomitmen memenuhi kewajiban pasca menempuh studiseperti tercantum dalam perjanjian karya siswa; Penggugat

Pertama :Bahwa Terdakwa DJOKO PRAMONO bersamasama denganBOBBY REYNOLD MAMAHIT, SUGIARTO, IRAWAN dan BUDI RACHMATKURNIAWAN (masingmasing perkaranya dilakukan penuntutan secaraterpisah), pada waktuwaktu yang tidak dapat dipastikan lagisekitar bulanNovember 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat dikantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut(PPSDML) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan SumberDaya Manusia Perhubungan Laut (PPSDML) pada Badan PengembanganSumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI yang jugasebagai KPA berdasarkan Permenhub nomor : KM 06 Tahun 2009 tentang TataCara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan DepartemenPerhubungan mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya :1.

Medan Merdeka Timur Nomor 5Jakarta Pusat sebelum dilaksanakan pengumuman lelang, menyalahgunakankewenangan dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaanpembangunan BP2IP Sorong Tahap Ill TA 2011, dengan melakukan pertemuandengan TOTO ONTOWIRYO yang mengaku sebagai teman FREDYNUMBERI Menteri Perhubungan RI dan telah mendapatkan restu dari BOBBYREYNOLD MAMAHIT Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI.

Terhadap alasan sanggah banding oleh PT Panca Duta Karya Abadi tersebutsetelah dilakukan klarifikasi dan evaluasi oleh lItjen Departemen PerhubunganRI ternyata benar kemudian melalui surat nomor : PL.102/17/10/ITJEN2011tanggal 14 Juli 2011 menyampaikan saran kepada Menteri Perhubungan RImelalui BOBBY REYNOLD MAMAHIT selaku Kepala BPSDM KementerianPerhubungan RI untuk melakukan evaluasi ulang dan atau lelang ulangterhadap proyek pembangunan BP2IP Sorong Tahap Il.

Penggunaan dana tersebut adalah untuk komitmen untukower/pihak Kemenhub/BPSDM/PPSDML....Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 17 yang menerangkan ...Padatahun 2011 saat saya bersama BASUKI MUKLIS menghadap pakHal.71dari451 hal Putusan No. : 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.DJOKO/Kapus PPSDML, pak DJOKO sudah menyetujui bahwa PT HKakan dimenangkan.

PENGENALAN PSIKOTROPIKA telah mengikuti denganbaik tanggal 03 September 2007 di Medan SUMUT (Bukti P13).5 Diklat DASARDASAR PEMASYARAKATAN Telah mengikutidengan baik Selesai tanggal 03 Desember 2007 di MedanSUMUT....... 0.0 eerste steers (BUKt P14).6 Diklat LEGAL DRAFTER Telah mengikuti dengan baik Selesaitanggal 01 September 2008 di MedanSUMUT sss sousianmia an ess cnamnmie a0 25 mwsmmme i445 eunawnawumaennnes (Bukti P15).4.7 Diklat PDP Telah mengikuti dengan baik Selesai tanggal 27 Mei2009 di BPSDM

MHH.26.KP.06.03 Tahun2015.Surat Pernyataan dari FREDDY BUDIMAN.Surat Pernyataan dari SUTARNO.Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS).Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS).SK Alih tugas.Sertifikat Lulus Prajabatan.Sertifikat No 6.45/Kesamaptaan/2006.Sertifikat No. 7267/Operator Komputer/2007.Sertifikat No.7296/Pengenalan Psikotropika/2007.Sertifikat No.7037/DasarDasar Pemasyarakatan/2007.Sertifikat No.8.013/Legal Drafter/2008.Sertifikat No. 020/BPSDM Hukum dan HAM/PDP/2009.Sertifikat

Putusan No. 28/Pdt.P/2018/PA Crp.Pemohon VI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani,bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Pekalongan, KecamatanUjan Mas, Kabupaten Kepahiang dan selanjutnya mohon disebutsebagai Pemohon VI;Pemohon VII, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNSpada BPSDM Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di PrumnasMedan Baru, RT.013 RW.003, Kelurahan Kandang Limun,Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, ProvinsiBengkulu dan selanjutnya mohon

PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai PNS diberikan kepada 16 orang yaitupada tanggal 4 Januari 2019 di Kantor BPSDM Kabupaten LombokTimur;Bahwa saksi menyatakan dari 16 orang tidak semua hadir saatpertemuan tanggal 4 Januari 2019;Bahwa saksi menyatakan yang disampaikan dalam pertemuan tanggal4 Januari 2019 yaitu tentang bagaimana pelaksanaan Surat Edaran 3Menteri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNSyang terkena pidana dan pemberhentian gaji Sementara dari bulanJanuari 2019 untuk

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 16orang;Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat penyerahan SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu Asisten Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi NTB, Kepala BKD/BPSDM Kab/Kota sewilayah Provinsi NTB;Bahwa saksi menyatakan terlibat dalam penyusunan SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Agung Subekti, dkk;Bahwa saksi menyatakan tahu Agung Subekti menerima SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;Bahwa saksi

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu padatanggal 4 Januari 2019 di Kantor BPSDM Kabupaten Lombok Timur;Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat pertemuan tanggal 4Januari 2019 yaitu Kepala BPSDM Kabupaten Lombok Timur, KepalaBPKAD Lombok Timur, dan Kabag.Hukum;Halaman 51 dari 69 Hal. Putusan No.59/G/2019/PTUN.

Mtr.Bahwa saksi menyatakan yang dibahas pada pertemuan tanggal 4Januari 2019 yaitu tentang penundaan gaji sementara;Bahwa saksi menyatakan alasan ditunda sementara gaji 16 orangkarena masih menunggu judicial review;Bahwa saksi menyatakan menghadiri rapat di Provinsi sebelumtanggal 4 Januari 2019;Bahwa saksi menyatakan Kepala BPSDM sewilayah Provinsi NTBmenghadiri rapat sebelum tanggal 4 Januari 2019;Bahwa saksi menyatakan hasil pertemuan di Provinsi yaitu tindaklanjut SK. 3 Menteri tentang penundaan

Pemberhentian TidakDengan Hormat kepada 16 orang di ruang kerja Bupati Lombok Timur;Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat penyerahan SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu Asisten Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi NTB, Kepala BKD/BPSDM Kab/Kota sewilayah Provinsi NTB;Bahwa saksi menyatakan Bupati Lombok Timur tidak hadir saatpenyerahan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;Bahwa saksi menyatakan yang disampaikan Sekda saat penyerahanSK.

Dengan Batas-batas :

Usaha Negara Makassar

Kantor BPSDM

Barat : Berbatas dengan Jln. Bonto Sunggu.

Tanah objek sengketa a dan b tersebut adalah milik alm. I Mala Dt. Kr.Matowaya yang sekarang beralih kepada ahli warisnya yakni Penggugat.

Andi Djemma ;> Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kantor Dispende Pemprov.Sulsel / Kantor BPSDM ;> Sebelah timur, berbatasan dengan JI. A. P. Pettarani ;> Sebelah barat, berbatasan dengan JIn.

Andi Djemma ;> Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kantor Dispende Pemprov.Sulsel / Kantor BPSDM ;> Sebelah Timur, berbatasan dengan JI. A. P. Pettarani ;> Sebelah Barat, berbatasan dengan Jin. Bonto Sunggu ;Tanah obyek sengketa a dan b tersebut adalah milik Alm. I Mala Dt.Bin Kr.

AndiDjemma; Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kantor Dispende PemprovSulsel/Kantor BPSDM; Sebelah Timur, berbatasan dengan Jl. A.P. Pettarani; Sebelah Barat, berbatasan dengan Jin. Bonto Sunggu.Padahal, berdasarkan fakta di lapangan dan kepemilikan Tergugat!(tidak termasuk Jl. A.P.

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kantor Dispenda PemprovSulsel/Kantor BPSDM. Sebelah Timur, berbatasan dengan Jl. A.P. Pettarani; Sebelah Barat, berbatasan dengan JI. Bonto Sunggu.Namun dalam dalil Penggugat dimaksud, selain tidak menerangkanadanya Ganti Rugi atas tanah yang terpakai untuk Jalan A.P. Pettarani,juga sangat diragukan kebenaran batas tanah sebagaimana dimaksudpada angka 4. halaman 4 gugatan, hal mana dikarenakan apakah yangdimaksud dahulu oleh Penggugat sudah ada Jl.

Sulsel / Kantor BPSDM ;> Sebelah Timur, berbatasan dengan JI. A. P. Pettarani ;> Sebelah Barat, berbatasan dengan JIn. Bonto Sunggu ;42Tanah obyek sengketa a dan b tersebut adalah milik Alm. Mala Dt.Bin Kr. Matowaya ; yang sekarang beralih kepada Ahli Warisnya yakniPenggugat ;Untuk selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas,Penggugat mengajukan bukti P1 yaitu Simana atas nama Ma'la Dt.

;e Bahwa saksi mengetahui sendiri, sebab saksi sering ketempat kakakPemohon di xxxx, Kabupaten Purbalingga yang rumahnya berdekatandengan rumah orangtua Pemohon dalam rangka memberi penyuluhanternak kelinci dan disana berjumpa dengan Pemohon;e Bahwa Kepala BPK (Badan Penyuluh Kecamatan) tempat Pemohonkerja, pada bulan September 2010 pemah merukunkan danmendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;e Pemohon sudah diberhentikan dan tidak diperpanjang lagi kontraknyayang dikeluarkan oleh BPSDM

menganggur;e Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohontetapi tidak berhasil;e Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagiPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon danTermohon membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, Termohon telahmengajukan bukti suratsurat berupa:1 Foto copy surat Kepala Balai Penyuluhan Kecamatanxxxx, Kabupaten xxxx yang diketahui oleh KepalaBP4K Kabupaten xxxx kepada Kepala BPSDM

Fotokopi Piagam Karya Satya Bhakti 30 tahun atas nama SUAMIPEMOHON nomor 143/BPSDM/KSB/93 bulan Agustus 1993 yangdikeluarkan oleh Direksi Bank Tabungan Negara (P5);Bahwa disamping suratsurat tersebut Pemohon mengajukan saksisaksisebagai berikut:1.

., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diBIN Gojeng Permai Blok H No. 45 Kelurahan Biringere,Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pekerjaan/JabatanDahulu PNS/ Widyaiswara Muda pada Badan PengembanganSumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan ;Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 26Desember 2017, diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasingbernama :1. Muhammad Suyuth, S.H.,2. Umar Hasan, S.H.

SALINAN PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Smg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanKaryawati di BPSDM, bertempat tinggal di KotaSemarang, sebagai Penggugat ;melawanTergugatUmur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanKaryawan

SALINAN PUTUSANNomor 0688/Pdt.G/2017/PA.Bn.OUUUUUUUOU UUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkaraperkara perdatatertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1,pekerjaan PNS BPSDM Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di KotaBengkulu, sebagaiPenggugat;melawan :Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1,

SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUHSATU telah lahir anak perempuan bernama : RIN WAHYU SARIDEWI, yangbenar : SEMBILAN SEPTEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPANPULUH SATU telah lahir anak perempuan bernama : RINI WAHYU SARIDEWI ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dikaitkan denganbukti surat P1, P2, P4, P5, P6, P7 dan P8 diperoleh fakta bahwa tanggal lahirPemohon yang benar adalah SEMBILAN SEPTEMBER SERIBU SEMBILANRATUS DELAPAN PULUH SATU, sebagaimana dalam STTB SD, Danem SMAdan Sertifikat BPSDM

Penggugat:
1.Glend Pradana
2.Risky Dwi Afriadi
3.Devy Paramitha Agnelia
Tergugat:
Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI cq Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.;: 196209051987022001;: Analis Kepegawaian Madya, BPSDM selakuKoordinator Layanan Hukum dan Reformasi BirokrasiBPSDM, Kementerian PUPR;: Respanti Yuwono, S.I.P., M.A.;: 198003132006041005;: Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kepegawaian,Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PUPR;: Budi Tiarsa, S.I.P.;: 198402252008011004;: Analis Kepegawaian Ahli Muda Bagian AdministrasiPengelolaan dan Perencanaan Pegawai, BiroKepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana,Kementerian PUPR;: Indah Kusuma Dewi, S.H.

tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi ;Bahwa, pada persidangan tahap jawaban yaitu tanggal 04 Juni 2018sampai perkara ini putus, Tergugat tidak pernah lagi datang untuk memberikanjawaban ;Bahwa, oleh Ketua majelis menasehati Penggugat agar kembali rukundengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untukbercerai dengan Tergugat ;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izindari Bupati Wajo dengan Nomor 871.4/3722/BPSDM

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 16orang ; Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat penyerahan SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu Asisten Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi NTB, Kepala BKD/BPSDM Kab/Kota sewilayah Provinsi NTB; Bahwa saksi menyatakan terlibat dalam penyusunan SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat, dkk ; Bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat menerima SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; Bahwa saksi

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu pada tanggal4 Januari 2019 di Kantor BPSDM Kabupaten Lombok Timur ; Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat pertemuan tanggal 4Januari 2019 yaitu Kepala BPSDM Kabupaten Lombok Timur, KepalaBPKAD Lombok Timur, dan Kabag.Hukum ; Bahwa saksi menyatakan yang dibahas pada pertemuantanggal 4 Januari 2019 yaitu tentang penundaan gaji Sementara; Bahwa saksi menyatakan alasan ditunda sementara gaji 16orang karena masih menunggu judicial review; Bahwa saksi menyatakan

menghadiri rapat di Provinsi sebelumtanggal 4 Januari 2019; Bahwa saksi menyatakan Kepala BPSDM sewilayah ProvinsiNTB menghadiri rapat sebelum tanggal 4 Januari 2019; Bahwa saksi menyatakan hasil pertemuan di Provinsi yaitutindak lanjut SK. 3 Menteri tentang penundaan gaji;Halaman 67 dari 85 Hal.

PemberhentianTidak Dengan Hormat kepada 16 orang di ruang kerja Bupati LombokTimur; Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat penyerahan SK.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu Asisten Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi NTB, Kepala BKD/BPSDM Kab/Kota sewilayah Provinsi NTB; Bahwa saksi menyatakan Bupati Lombok Timur tidak hadir saatpenyerahan SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; Bahwa saksi menyatakan yang disampaikan Sekda saatpenyerahan SK.