MUZTAHIDIN (Terdakwa dalamperkara terpisah) terdapat penyimpangan (dikresi) pbenggunaan anggaranKONI Kabupaten Ciamis versus PP No.58 Tahun 2003 TentangPengelolaan Keuangan Daerah a quo maka karena bukan untuk"KEPENTINGAN PRIBADI" akan tetapi untuk "KEPENTINGANPEMBINAAN PRESTASI PARA ATLITATLIT CABANG OLAH RAGA(CABOR) KONI KABUPATEN CAIMIS" selaku demikian itu tidak bersifatmelawan hukum atau kehilangan sifat melawan hukumnya.c.

dalam pelaksanaan dilapangan terjadi blokir tanpa adanya SuratGugatan , biasanya terjadi dalam praktek kantor pertanahan setempatbiasanya ditanyakan bahwa apakah Sertifikat yang dimohonkan Blokirada hubungan hukumnya dengan yang mengajukan blokir, mungkin sajablokir tersebut dicatakan ;Bahwa tanggapan dan pendapat Ahli atas dasar hukum dalam suratBukti P8 adalah bahwa blokir baru bisa dicatat ketika ada surat Suratgugatan, apabila blokir tersebut dicatat karena tidak ada surat gugatanitu hanya dikresi

Perdebatan orang mungkin ini Dikresi. Menurut saya iniada aturannya yaitu pasal 87, jika dikatakan diskresi inibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi.

SecaraKumulatif, yaitu sanksi komulatif, dilaksanakan secara internal berupabestuurdwang plus denda dan dilaksanakan secara eksternal berupasanksi administratif plus pidana;Bahwa dalam diskresi itu) meneliti dulu) kasusnya, dilakukanpertimbanganpertimbangan hukum sehingga diambil dikresi sebagaikoreksi;Bahwa bila melalui diskresi SIUP dicabut, SIPI dan SIKPI juga dicabutmenggunakan baju prosedur ANEV maka ANEV sepanjangmemenuhi syarat untuk prinsip kecermatan dan kehatihatian sahdigunakan untuk mencabut

BPR Dewata Candradana (PKPB) Surat Keputusan Dikresi PT. BPR Dewata Candradana Nomor : 220/SK.DIR/BDC/XII/2012, tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Dewata Candradana, tertanggal 01 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Direksi atas nama I Ketut Supamuda, S.E. yang menjabat selaku Direktur Utama dan saudara I Putu Diatmika, S.E. yang menjabat selaku Direktur;

Yangkedua dalam konteks direksi melakukan diskresi satu hal yang perlu digarisbawahi direksi melakukan dikresi adalah, apakah menurut pemahaman terbaikdaripada direksi ada tindakantindakan yang tidak dilakukan pada saat itu makaada kemungkinan kerugian akan dialami lebin besar terhadap persoalantersebut, maka pada saat itu disebut sebagai pertimbangan rutin, kalau itudilakukan itu adalah direksi dalam menentukan. Harus ada judgemen, harus adamanfaa didalamnya.

BPR Dewata Candradana (PKPB) Surat Keputusan Dikresi PT. BPR Dewata Candradana Nomor : 220/SK.DIR/BDC/XII/2012, tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Dewata Candradana, tertanggal 01 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Direksi atas nama I KETUT SUPAMUDA, S.E. yang menjabat selaku Direktur Utama dan saudara I PUTU DIATMIKA, S.E. yang menjabat selaku Direktur;

Bahwa apabila dikresi bertentangan dengan kepentingan umum ( tidakuntuk kepentingan umum) maka ada 2 kemungkinan tindakan pejabatyang demikian, yaitu penyalahgunaan wewenang (detourmement depouvoir ) dan tindakan sewenangwenang (ultra vires ) ; Bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Gunungkidul yangmenyewakan barang bantuan excavator kepada pihak lain tanpa ijinterlebin dahulu dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RIdan tidak mensosialisasikan bantuan tersebut kepada masyarakat/kelompok

disebutkan 3500 ton perhari; dan ; Surat pernyataan kesanggupan yang diberikan dalam halaman sebelumhalaman Kata Pengantar tidak relevan ada di dokumen KA ini ; Dengan adanya temuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dokumen KAANDAL cacat yuridis karena tidak memenuhi legalitas, knusunya uji administrasi, ujitahapan proyek dan uji kualitas dokumen, yaitu uji konsistensi, uji Keharusan dan Ujikedalaman ; Pemerintah dalam melakukan penilaian dokumen KA AMDAL memiliki wewenangbebas (diskresi), Penggunaan dikresi

Biro Kesra paling lambat 7 (tujuh) hari setelahbantuan diterima;Sehingga proses penyaluran bantuan sosial tanpa dilengkapi laporanpertanggungjawaban oleh penerima bantuan telah melanggar asasasasumum pemerintahan yang baik, yakni asas akuntabilitas, dengan demikianwewenang bebas (dikresi) yang dilaksanakan tersebut berujung padapenyalahgunaan kewenangan dalam presfektif hukum pidana;Bahwa Nota Dinas sebagai surat bukti yang menjadi dasar pengeluarandana bantuan sosial atas pelaksanaan APBD Tahun

Biro Kesrapaling lambat 7 hari setelah bantuan diterima;Sehingga proses penyaluran bantuan sosial tanpa dilengkapilaporan pertanggungjawaban oleh penerima bantuan telahmelanggar aSasasas Umum pemerintahan yang baik, yakni asasakuntabelitas dengan demikian wewenang bebas (dikresi) yangdilaksanakan tersebut berujung pada penyalahgunaan kewenangandalam presfektif hukum pidana;Bahwa Nota Dinas sebagai Surat Bukti yang menjadi dasarpengeluaran dana bantuan sosial atas pelaksanaan APBD TA 2010dibuat Pejabat

diskresi tersebut terjadi dalamhal terjadi keadaan yang luar biasa yang biasa di kenal juga denganforce majeur, jadi prinsipnya setiap kegiatan pemerintah mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari rakyat itu hanya bisa di langgar ketikaterjadi kondisi force majeur, contohnya seperti terjadi kasus bencanaalam, jadi diskresi di dalam tata kelola keuangan adalah penggunaandana dalam penanggulangan bencana alam tersebut.Halaman. 1143 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1144Ahli menerangkan dikresi

diskresi tersebut terjadi dalamhal terjadi keadaan yang luar biasa yang biasa di kenal juga denganforce majeur, jadi prinsipnya setiap kegiatan pemerintah mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari rakyat itu hanya bisa di langgar ketikaterjadi kondisi force majeur, contohnya seperti terjadi kasus bencanaalam, jadi diskresi di dalam tata kelola keuangan adalah penggunaandana dalam penanggulangan bencana alam tersebut.Halaman. 1143 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1144Ahli menerangkan dikresi