Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersifat prematur, denganalasan yang pada pokoknya bahwa permohonan yang diajukan Pemohondalam perkara a quo cacat formil karena diajukan secara prematur (terlaludini) tanpa menunggu ketentuan yang diatur dalam pasal 4 perjanjianhomologasi tentang keadaan kahar (force majeure);2.

SusPailit/2021memohon penundaan pelaksanaan pembayaran termin ke 5 denganalasan berdasarkan Pasal 4 angka 2 (dua) huruf d Perjanjian Perdamaianyang pokoknya mengenai keadaan kahar (force majeure) berartiperistiwa yang terjadi di luar kekuasaan manusia normal untukmencegahnya termasuk akan tetapi tidak terbatas pada kecelakaan,bencana alam, hurahura, epidemic dan dalam hal terjadi keadaan kahar(force majeure) yang mengakibatkan Debitor tidak dapat melaksanakankewajibannya yang tercantum dalam perjanjian

ini, atau apabila keadaankahar (force majeure) tersebut menyebabkan pekerjaan Debitor tertunda,maka kewajiban Debitor berdasarkan perjanjian ini akan diperpanjanguntuk jangka waktu selama keadaan kahar (force majeure) tersebuttanpa mengurangi kewajiban Kreditor berdasarkan perjanjian ini; Bahwa Termohon dapat membuktikan bantahannya bahwa Termohontidak dapat melakukan pembayaran termin ke 5 oleh karena keadaankahar dan Termohon dengan niat baik telah memberikan menyampaikanatau memberitahu kepada

Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut (GPAL) disebutkan padaPasal 20 (ketentuan umum dan syarat tambahan yang disetujuibersama) no. 12 dicantumkan pasal mengenai Force Majeure (Act OfGod) yang mana pasal tersebut telah selaras dan diatur lebih umumdalam ketentuan hukum di Indonesia Pasal 1245 KUHPer; (Bukti P7);.

Bahwa yang mana apabila kejadian Force Mejeure tersebut dapatdibuktikan oleh salah satu pihak saja dengan disertai bukti bukti yangtidak bisa dibantah kebenarannya, maka kedua belah pihak wajibmengesampingkan/mengabaikan perjanjian tersebut terlebih dahulusampai dengan keadaan di luar Kemampuan manusia (Force Majeure)tersebut teratasi; (Bukti P8);Bahwa informasi adanya Force Mejeure Tersebut pun dilengkapidengan adanya bukti bukti surat dan juga didukung adanyaketerangan saksi dari pemerintah setempat

(Bukti P9);Bahwa namun apa yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugatdalam hal ini meminta sejumlah uang dengan alasan biaya Demurrageyaitu sebesar Rp. 182.570.000 (Seratus delapan puluh duajuta limaratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa mengindahkan perjanjian (SPAL)tersebut, tanpa memperdulikan buktibukti, dan keterangan saksisaksi yang dapat dibuktikan oleh Penggugat kebenarannyaterkaitadanya keadaan Force Majeure (act of God) tersebut, hal ini benarHal 3 Putusan No. 347/PDT/2018/PT.DKI.12.13.14

Penggugat menyatakan telah terjadi force majeure atau situasi kaharhanya berdasarkan Surat Keterangan dari pemilik tambang batu barayang menerangkan sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei2017 banjir yang menggenangi tambang kami dan merusak jalanhauling (pengangkutan batu bara dari areal tambang ke pelabuhanmuat / Jetty.

Surat Keterangan tersebut tidak dilengkapi atau disertaidengan surat resmi dari pemerintah atau instansi yang bewenang yangmenerangkan atau mengumumkan telah terjadi keadaan force majeuredi daerah tambang tersebut;b. Menurut Tergugat, keadaan force majeure terjadi bukan karenakesalahan atau kelalaian manusia melainkan semata mata dikarenakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh kemampuanmanusia ,seperti faktor alam.

Force majeur adalah suatu situasi yang menghalangi satu pihakyang mau dan mampu melakukan/memenuhi kewajibannya.

Bahwa dengan adanya ketentuan pada lembar ke2(dua) Akta Addendum Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor: 10 tanggal22 Mei 2020 yang menyebutkan:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Ikatan Jual Bellidi atas, saat ini telah terjadi keadaan memaksa (Force Majeure)dikarenakan pandemi Virus Corona (Covid19).maka, yang patut untuk dijadikan acuan sebagai dasar untukmenunda pembayaran adalah kondisi Force Majeure berupapandemi virus corona (covid19) yang masih mewabah hingga saatini sehingga terhadap

Majeure di dalam Akta Addendum Perjanjian IkatanJual Beli Nomor: 10 tanggal 22 Mei 2020 dan atas kondisi ForceMajeure itu, maka untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4 akta tersebutyang mengatur tentang kondisi Force Majeure dan kewajiban untukmelakukan addendum jika terjadi kondisi Force Majeure harusdilakukan;Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memiliki itikad baik untukbersamasama dengan Penggugat Rekonpensi melakukanaddendum terhadap Akta Addendum Perjanjian Ikatan Jual BeliNomor: 10 tanggal 22 Mei

Menyatakan Covid19 sebagai kondisi Force Majeure dalam hubunganhukum antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;5.

Gugatan Penggugat Prematur;Bahwa dalam Akta Addendum Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor: 10tanggal 22 Mei 2020 kondisi Covid19 diterangkan dan sekaligus ditegaskansebagai bentuk Force Majeure dalam hubungan hukum antara Penggugat danTergugat 1 dengan adanya kondisi tersebut, maka sistem pembayaran (jangkawaktu pembayaran) akan dirubah sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf C AktaAddendum Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor: 10 tanggal 22 Mei 2020;Bahwa kondisi Force Majeure terkait kondisi Covid19 yang

Bahwa alasan perubahan kondisi perekonomian tidaklahtermasuk kategori Force Majeure, dan oleh karenanya Tergugat telahwanprestasi dan berdasarkan perjanjian Penggugat berhak untuk memutuskanperjanjian, dan kepada Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugiankepada Penggugat ;Bahwa dengan terhentinya pelaksanaan pembangunan tersebut,Penggugat telah memberikan surat tegoran/peringatan kepada Tergugat untukmemenuhi kewajibannya serta ketentuan yang dapat diberlakukan apabilaHal 2 dari 28 Hal.Put.No

perekonomian negara khususnya PenggugatRekonvensi dengan terjadinya kenaikan harga bahan/material bangunan ;Bahwa kondisi tersebut merupakan keadaan kahar (force majeure)sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 butir 7.2 perjanjian, sehinggapenghentian kegiatan pembangunan di luar kehendak PenggugatRekonvensi dan bukan merupakan tindakan wanprestasi, sebagaimanadinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan kondisi tersebutbukan force majeure dan merupakan tindakan wanprestasi oleh PenggugatRekonvensi

ApabilaTermohon Kasasi menyatakan sebagai Force Majeure, maka alasantersebut juga tidak dapat diterima karena tidak ada suatuperaturan/ketentuan/pernyataan dari Pemerintah mengenai Force Majeure ;Bahwa alasan perubahan kondisi perekonomian termasuk kategori ForceMajeure, maka kondisi keadaan Force Majeure haruslah dibuat suatupenetapan pemerintah.

Apabila atas suatu kondisi setiap orang dapatmengklaim suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu melakukankewajibannya sebagai Force Majeure, berapa banyak pihak yang akandirugikan oleh keadaan force majeure tersebut ? Berapa banyak pihak yangakan diuntungkan dengan keadaan force majeure ?

Apabila Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)menyatakan sebagai, Force Majeure, maka alasan tersebut juga tidak dapatHal 25 dari 28 Hal.Put.No. 1787 K/PDT/2005.diterima karena tidak ada suatu peraturan/ketentuan/pernyataan dariPemerintah mengenai Force Majeure, seperti juga yang dinyatakan MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 36 alinea kesatubaris ke6, yang dikutip sebagai berikut:...bahwa krisis moneter yang menimpa Indonesia sekalipun bukan keadaankahar (Force Majeure) sebagaimana

Soemadipradja, dalam bukunyaPenjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syaratsyarat pembatalanpenanyjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure), secara garis besarpenyebab terjadinya force majeure dapat dikelompokkan menjadi lima:1. Force majeur karena faktor alam;Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 4/Padt.G/2021/PN TjsForce majeur yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak dapatdiduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpaunsur kesengajaan.

Force majeur karena kondisi sosial dan keadaan darurat;Force majeure yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidakwajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengansingkat tanpa dapat diprediksi sebelumnya.

Force majeur karena keadaan ekonomi (moneter);Force majeure yang disebabkan oleh adanya situasi ekonomi yangberubah, ada kebijakan ekonomi tertentu, atau segala sesuatu yangberhubungan dengan sektor ekonomi.

memenuhi prestasi sehingga pihak Tergugat selakudebitur berada dalam keadaan force majeure.

Setelahpenundaan dan keringanan di masa force majeure kreditur dapat lagi memintadebitur untuk memenuhi prestasinya (Sesuai restrukturisasi). BerakhirnyaPembatasan Sosial Berskala Besar Covid19 perjanjian yang tadinya terhentisementara oleh force majeure, menjadi aktif dan berlanjut kKembali.

majeure.

Walaupun hujanadalah suatu hal yang dapat diprediksi, seberapa lebat hujan itu turundan seberapa parah banjir yang ditimbulkan oleh hujan itu adalah halyang di luar kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali (force majeure);Berikut ini kami kutip kembali isi Pasal 8 ayat 2.1.6 Perjanjian JualBeli Batubara:82. Force Majeure is defined as any cause(s) beyond the reasonableHal. 34 dari 40 hal. Put.

Majeure;In the event that Force Majeure conditions occur affecting theperformance of this proposal by either party, that party shallpromptly notify the other party and may declare Force Majeure;Neither SELLER nor BUYER shall be liable to the other for an delayin or failure of the performance of its obligations hereunder ifany such delay or failure is due to Force Majeure as mentionedabove unless otherwise specified of this proposal;83.

No. 587 PK/Pdt/2010Seandainya kondisi kondisi Force Majeure terjadi sehinggamempengaruhi pelaksanaan dari perjanjian ini oleh pihak mana pun,pihak tersebut harus dengan segera memberitahu pihak yang laindengan menyatakan Force Majeure;Baik PENJUAL maupun PEMBELI tidak bertanggungjawab kepada pihakyang lain untuk segala penundaan atau kegagalan dari pelaksanaankewajibannya bila penundaan atau kegagalannya termasuk ke dalamForce Majeure seperti yang telah disebutkan di atas kecuali jikaditetapkan lain

, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juristelah mempertimbangkan tentang adanya banjir tersebut bukansebagai force majeure;Bahwa perbedaan persepsi mengenai keadaan i banjirtermasuk force majeure atau tidak, bukan merupakan alasanuntuk permohonan peninjauan kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: CV.

Majeur:Bahwa Pengertian keadaan memaksa (Force Majeure) menurut literatur adalahsebagai berikut:Blacks Law DictionaryA force majeure literally translates from French as a superior force, but isdefined by Blacks Law Dictionary as An event or effect that can be neitheranticipated nor controlled,Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1498/B/PK/PJK/2017Terjemahan bebas:Force Majeure secara literatur diterjemahkan dari bahasa Perancis sebagaisuatu keadaan yang luar biasa, namun didefinisikan oleh Kamus

Wirjono Prodjodikoro S.H.Keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwasuatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapatdilaksanakan;Bahwa telah terjadi suatu keadaan memaksa atau Force Majeure dimana paraburuh melakukan penjarahan dan menjual secara illegal mesin produksi dancetakan (moulding) yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding kepada pihak PTKepsonic Indonesia tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan PemohonBanding.

Saat ini mesin produksi dan cetakan(moulding) tersebut masih dalam penyitaan dan di bawah pengawasan pihakKepolisian Resort Kabupaten Bekasi;Bahwa penerbitan SPP297 sangat tidak tepat karena kejadian atas mesinproduksi dan cetakan (moulding) yang dipinjamkan oleh Pemohon Bandingkepada PT Kepsonic Indonesia merupakan hal yang di luar kendali PemohonBanding, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Force Majeure;Bahwa sehingga Pemohon Banding memohon pertimbangan Majelis Hakimuntuk mendapatkan

keadilan atas keadaan Force Majeure ini;Bahwa permohonan:Bahwa berdasarkan penjelasan, keterangan dan argumentasi di atas, makadengan ini Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak agarberkenan:Bahwa Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP176/BC.8/2015 tanggal 09April 2015;Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1498/B/PK/PJK/2017Bahwa Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP176/BC.8/2015tanggal 09 April 2015 sehingga

Dalam hal berdasarkan penelitian lebih lanjutkejadian tersebut termasuk dalam kriteria force majeur, makaPemohon Peninjauan Kembali dapat dibebaskan dari tanggung jawabatas pungutan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa Blacks Law Dictionary mengartikan Force Majeure sebagai,superior force, but is defined by Blacks Law Dictionary as an eventor effect that can be neither anticipated nor controlled;Yang terjemahan tidak resminya adalah sebagai berikut:Force Majeure adalah keadaan yang luar

meminta diberikan restrukturisasi, haltersebut dibenarkan pula oleh Penggugat, namun ternyata Penggugat tidakmelakukan upayaupaya sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa KeuanganRepublik Indonesia, Nomor 14/POJK.05/2020;menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3389 K/PDT/1984 menyatakan bahwa, Mahkamah Agung mengakuimunculnya Tindakan administrative penguasa yang menentukan atau mengikatadalah suatu kejadian yang tidak dapat diatasi oleh para pihak dalam penanjiandan dianggap sebagai force

majeure, sehingga membebaskan pihak yangterkena dampak dari mengganti kerugian, force majeure tersebut bersifatrelative yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkindilaksanakan untuk sementara waktu;Menimbang, bahwa Kebijakan COVID19 mulai dari PSBB(Pembatasan Sosial Bersekala Besar) hingga PPKM (PemberlakukanPembatasan Kegiatan Masyarakat) empat level merupakan Tindakanadministrative penguasa yang menentukan atau mengikat, sehingga dalam halini Tergugat termasuk kedalam pihak

yang terkena dampak danharusdibebaskan dari mengganti kerugian akibat adanya force majeure, namun forcemajeure tersebut bersifat relative yang mengakibatkan pelaksanaan prestasisecara normal tidak mungkin dilaksanakan untuk sementara waktu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Tergugatternyata telah beritikat baik untuk memohon restrukturisasi kepada Penggugatnamun Penggugat belum melakukan upayaupaya sesuai Peraturan OtoritasJasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 14/POJK.05/2020

, selain itu apabiladihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3389K/PDT/1984, Tergugat termasuk kedalam pihak yang terkena dampak dariTindakan administrative penguasa yang menentukan atau mengikat harusdibebaskan dari mengganti kerugian akibat adanya force majeure, dan juga olehHalaman 4 dari 6 Putusan nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN Ginkarena perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saatini belum jatuh tempo, maka menurut Hakim gugatan Penggugat mengandungcacat

Bahwa yang mana apabila kejadian Force Mejeure tersebut dapatdibuktikan oleh salah satu pihak saja dengan disertai bukti bukti yang tidakbisa dibantah kebenarannya, maka kedua belah pihak wajib mengesampingkan/mengabaikan perjanjian tersebut terlebih dahulu sampai dengankeadaan di luar kemampuan manusia (Force Majeure) tersebut teratasi;(Bukti P8);Bahwa informasi adanya Force Mejeure Tersebut pun dilengkapi denganadanya bukti bukti surat dan juga didukung adanya keterangan saksi daripemerintah setempat

yang bewenang yang menerangkan ataumengumumkan telah terjadi kKeadaan force majeure di daerah tambangtersebut;b.

Menurut Tergugat, keadaan force majeure terjadi bukan karena kesalahanatau kelalaian manusia melainkan semata mata di karenakan faktor yangtidak dapat dikendalikan oleh kKemampuan manusia ,seperti faktor alam.Oleh karena itu , banjir yang menggenangi di areal tambang hanya dapatdinyatakan sebagai keadaan force majeur apabila dapat dibuktikanPenggugat penyebabnya karena faktor alam yang tidak dapat dikendalikanoleh manusia;c.

Oleh karena itu, segala resiko yang timbul dan atauterjadi force majeure dalam proses pengangkutan batubara dari arealtambang ke palebuhan muat, tidak memiliki akibat hukum terhadapTergugat, sehingga tidak dapat mengurangi hak Tergugat yang ditentukandalam SPAL;16.

Copy dari foto Foto Force Majeure ,banjir jalan yang Hauling,diberi tanda P6;7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara yang dikeluarkan KaptenKapal BG Pelita 08/TB Prima Tower 09, diberi tanda P7;8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat yang di keluarkan oleh pihakTergugat tertanggal 15 Juni 2017 mengenai Demmurage Calculation, diberitanda P8;Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Nomor 370/Padt.G/2017/PN Jkt.Pst9.

majeure) kepada Tergugat baik terhadap BNI Syariahpusat Jakarta maupun BNI Syariah cabang Palu, hal ini guna memenuhiketentuan Pasal 17 ayat (1) Akad Pembiayaan Murabahah NomorPAL/2013/060/ tanggal 14 Maret 2013 yang menyebutkan Para pihakdibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini, baiksebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatanmelaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkan keadaan memaksa(force majeure);Bahwa adapun pengertian keadaan memaksa (force majeure

majeure);Bahwa tindakan Tergugat yang tetap memberikan surat teguran ke1kepada Penggugat No.846/0000021/2019/41 tanggal 27122019, dansurat teguran ke2 No.846/490105/ 2020/9 tanggal 07012020, yangtetap menyatakan Penggugat berkewajiban memenuhi pembayaranangsuran bulanan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 18Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret2013, Telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalammenafsirkan ketentuan Pasal 17 (keadaan memaksa/force

Put:97/Pdt.G/2020/PA.Pal.14, Bahwa oleh karena itu cukup beralasan Penggugat mengajukangugatan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Palu agar menyatakantelah terjadi keadaan memaksa (force majeure) dalam pelaksanaan AkadPembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060, tertanggal 14 Maret2013, dan menyatakan Penggugat dibebaskan dari kewajiban untukmelaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060tanggal 14 Maret 2013, akibat timbulnya bencana alam gempa bumilekuifaksi dan ttsunami diwilayah kota

Menyatakan demi hukum telah terjadi keadaan memaksa (force majeure)dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060,tertanggal 14 Maret 2013;3. Menyatakan demi hukum Penggugat dibebaskan dari kewajiban untukmelaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060,tanggal 14 Maret 2013;4.

Para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akadini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atauketerlambatan melaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkankeadaan memaksa (force majeure);ayat (2) yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalahsesuatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan ataukemampuan salah satu atau para pihak, yang mengakibatkan salahsatu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hakhak dan ataukewajibankewajiban sesuai dengan

Cosmic 11 milikTergugat IV ditahan dan disita oleh Pihak Kepolisan Air Polda SumateraUtara dan sampai dengan saat ini masih menjalani proses hukum;Bahwa penyitaan kargo kapal MT.Cosmic 11 yang dilakukan olehKepolisian Perairan Polda Sumatera Utara yang terjadi di Medan,Sumatera Utara dianggap merupakan suatu keadaan Force Majeure danketidakmampuan pengiriman IDO adalah bukan merupakan tanggungjawab dari pihak Penggugat terkait atas keadaan Force Majeure tersebutHalaman 3 dari 29 Hal. Put.

Majeure").

In no event shall failures of performance of the Seller'ssuppliers, shippers, brokers or commercial agents shall constitute ForceMajeure unless such failure is the result of a Force Majeure event affectingthe supplier, shipper, broker or commercial agent as defined in the relevantagreement.

Further, in no event shall the Seller's economic hardshipconstitute Force Majeure;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (14.2) Perjanjian "Contract ConcerningSupply & Purchase of Industrial Diesel Oil", dimana diatur setelahterjadinya suatu peristiwa Force Majeure pihak yang mengalami keadaantersebut harus melakukan pemberitahuan kepada pihak lain, dimanapemberitahuan tersebut memuat mengenai rincian keadaan Force Majeureyang dialami serta durasi kemungkinan ketidakmampuan pihak yangterkena dampak Force

Majeure untuk melakukan kewajibannya.

Dengan demikian terbukti kejadian terjadi di luar kemampuan saksi Sutrisnodan dalam keadaan memaksa/force majeur, ... sehingga tidak dapat ditafsirkansebagai kelalaian, kesalahan dari pihak Tergugat, atau telah melakukan wanprestasi,dengan demikian tuntutan angka 4 harus dinyatakan ditolak";Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan Judex Facti TingkatBanding yang sedemikian rupa, dimana dengan alasan pencurian sebagai suatuperistiwa force majeure atau keadaan memaksa menyatakan tidak

Nomor 348K/Sip/1957menentukan untuk dapat dikatakan terjadinya force majeure, haruslah terpenuhiunsurunsur seperti risiko tidak terduga sebelumnya serta tidak ada unsur kelalaianatau kesalahan para pihak dalam perjanjian;Bahwa kerjasama pengangkutan barang antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi didasarkan pada Surat Jalan Pemindahan Nomor Tap 06/ph/abc/I/09tertanggal 8 Januari 2009 (Bukti Surat bertanda P2) dan Surat Jalan TransferBarang Antar Plant Nomor Tap 03/ph/abc/I/09 tertanggal 8 Januari

majeure, akan tetapi melalui perjanjianantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sesuai dengan bukti surat bertanda1955.56.57.58.59.60.P1, peristiwa pencurian tersebut telah dikesampingkan sebagai suatu peristiwaforce majeure, dan Termohon Kasasi tetap bertanggungjawab untuk melaksanakanhal yang sudah ditentukan dalam Bukti surat bertanda P1 tersebut;Dengan demikian, tidak tepat jika Judex Facti mempertimbangkan peristiwapencurian sebagai suatu peristiwa force majeure, sehingga dapat melepaskanTermohon

majeure ..."

majeure.

Menyatakan telah pula terjadi Keadaan yang memaksa (force majeure),sehingga Kontrak Jual Beli (Sales Purchase Contract) No: CS/SS60/08(SAEX58) 78 tertanggal 4 Juni 2008 tidak dapat direalisasikan;4. Menyatakan batal atau membatalkan Kontrak Jual Beli (Sales PurchaseContract) No. CS/SS 60/08 (SAEX 58) 78 tertanggal 4 Juni 2008, dengansegala akibat hukumnya;5.

Permasalahan mengenai force majeure dalam pelaksanaan KontrakJual Beli (Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dari Kontrak Jual Belimengenai force majeure);Oleh karena itu, gugatan tersebut jelasjelas timbul dari maupunmengenai pelaksanaan Kontrak Jual Beli, dan karenanya tunduk padaPasal 18 dari Kontrak Jual Beli, dan sesuai Pasal 18 Kontrak Jual Beli,Hal. 6 dari 37 Hal.

majeure dalam pelaksanaan Kontrak Jual Beli.

tuntutan TermohonKasasi mengenai force majeure;Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukumPengadilan Negeri mengenai force majeure (vide PutusanPengadilan Negeri hal. 58), dan oleh karena itu, mohon agarMajelis Hakim Agung menguatkan pertimbangan hukum tersebut.Hal. 34 dari 37 Hal.

Apalagi Termohon Kasasi juga telahmenyatakan kesanggupannya untuk melakukanPembayaran (vide buktibukti T 1 dan T 12), makaTermohon Kasasi sesungguhnya tidak pernah beradadalam keadaan force majeure;Hukum perdata mensyaratkan adanya itikad baik dalammengajukan force majeure.

Pengadaan Barang Komoditas Cengkehtanggal 20 Mei 2013;Menyatakan sah Perjanjian Pengadaan Barang Komoditas Cengkehtanggal 29 Mei 2013;Menyatakan sah Perjanjian Pengadaan Barang Komoditas Cengkehtanggal 3 Juni 2013;Menyatakan sah Perjanjian Pengadaan Barang Komoditas Cengkehtanggal 5 Juni 2013;Menyatakan sah Perjanjian Pengadaan Barang Komoditas Cengkehtanggal 12 Juni 2013;Menyatakan sah Perjanjian Pengadaan Barang Komoditas Cengkehtanggal 24 Juni 2013;Menyatakan adanya keadaan memaksa (overmacht atau force

majeure)terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang KomoditasCengkeh tanggal 20 Mei 2013;Menyatakan adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeure)terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang KomoditasCengkeh tanggal 29 Mei 2013;Menyatakan adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeure)terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang KomoditasCengkeh tanggal 24 Juni 2013:Membebaskan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi darikewajiban terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengadaan

BarangKomoditas Cengkeh tanggal 20 Mei 2013 dan tuntutan ganti rugi karenakeadaan memaksa (overmacht atau force majeure);Membebaskan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi darikewajiban terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengadaan BarangKomoditas Cengkeh tanggal 29 Mei 2013 dan tuntutan ganti rugi karenakeadaan memaksa (overmacht atau force majeure);Membebaskan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi darikewajiban terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengadaan BarangKomoditas Cengkeh tanggal

24 Juni 2013 dan tuntutan ganti rugi karenakeadaan memaksa (overmacht atau force majeure);Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yangtidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pembayaranHalaman 6 dari 13 hal.

Dengan adanya sitajaminan tersebut Pemohon Kasasi tidak dapat lagi membayar cicilan kreditkepada Termohon Kasasi sebao usaha mini market Pemohon Kasasiberhenti operasi dan tutup karena selama ini dari keuntungan usaha minimarket tersebut, Pemohon Kasasi dapat membayar cicilan kredit kepadaTermohon Kasasi I;Bahwa terhadap sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama LubukPakam adalah force majeure sebab sita jaminan yang dilaksanakanPengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut adalah hal diluar dugaan

atautidak dapat diketahui pada waktu membuat persetujuan kredit denganTermohon Kasasi dan bukan disengaja Pemohon Kasasi dan walaupuntelah terjadi force majeure, Pemohon Kasasi tetap beritikad baik tetapmembayar cicilan kredit Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I;Bahwa dari uraian diatas, telah jelas dan nyata pertimbangan hukum JudexFacti telah salah dan keliru menafsirkan tidak adanya force majeure dalamperkara a quo.

Nomor 1090 K/Pdt/2015LP tanggal 20 Oktober 2009 dan diumumkan di mass media harian waspadatanggal 26 Oktober 2011 halaman A12 adalah perbuatan melawan hukumsebab dengan adanya force majeure, maka Pemohon Kasasi tidak dapatmembayar cicilan kredit kepada Termohon Kasasi dan oleh karena ituPemohon Kasasi tidak ada melakukan wanprestasi dan tidak dapatdimintakan tuntutan ganti rugi;Bahwa dari uraian di atas, telah jelas dan nyata pertimbangan hukum JudexFacti telah salah dan keliru menafsirkan tidak

Bahwa sesuai dengan hukum acara pembuktian dalam perkara perdata,Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan gugatan perkara a quo dalampersidangan tidak ada melakukan wanprestasi tetapi Pemohon Kasasi tidakdapat membayar cicilan kredit kepada Termohon Kasasi karena adanyakeadaan memaksa (force majeure) di luar kehendak Pemohon Kasasi sesuaidengan bukti Pemohon Kasasi dengan tanda P5 dan juga Pemohon Kasasitetap beritikad baik melakukan pembayaran cicilan kredit tersebut dan telahmemenuhi semua panggilan

untuk menghadap Termohon Kasasi danPemohon Kasasi menjelaskan kepada Termohon Kasasi alasan tidak bisamembayar karena adanya force majeure dan juga Pemohon Kasasi telahmenyampaikan surat kepada Termohon Kasasi agar diberikan persyaratankembali (reconditioning) sesuai bukti Pemohon Kasasi dengan tanda P3tetapi Termohon Kasasi bersama dengan Termohon Kasasi II tetap akanmelakukan lelang terhadap tanah Pemohon Kasasi seluas lebih kurang 449m?

Nomor 835 K/Pdt.Sus/2012.e Bahwa, pada hampir setiap demontrasi masyarakat melakukan aksiblokir yang melarang pekerja proyek (pembangunan ApartemenPancoran Riverside) bekerja;e Bahwa, demontrasi dilakukan sejak kirakira bulan September atauOktober 2010, hingga bulan Mei 2011 setelah ada realisasi daripengembang;Menimbang, bahwa dari bukti TP1, TP5, berupa Perjanjian PengikatanJual Beli satuan unit aparternen Pancoran Riverside tertanggal 18 Januari 2011,keadaan Force Majeure sebagaimana tesebut di

Bahwa, dalam pertimbangannya ini Judex facti menyebutkan saat jatuhwaktunya utang adalah saat tidak diserahkannya unit apartemen NAMUNJudex facti juga menyatakan tidak dapat diselesaikannya pembangunanapartemen BUKAN karena KELALAIAN Termohon Kasasi/TermohonPailit tetapi karena KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure) sehinggautang tidak dapat dikualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No.37 Tahun 2009 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU);b.

;Cc.Bahwa, secara nyata Judex facti telah salah menerapkan/melanggarketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas,karena Judex facti disatu sisi menyatakan saat jatuh waktunya utangadalah saat tidak diserahkannya unit apartemen tapi disisi lainmenyatakan karena alasan force majeure maka utang tidak dapat diklarifikasikan sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;Dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Majeure dalammengklasifikasikan utang belum jatuh tempo dan dapat ditagih SECARANYATA telah salah menerapkan/melanggar standar pembuktian yangHal.11 dari 18 hal.

Oleh karenanya sudahterpenuhi standar pembuktian dalam Pasal 8 ayat (4) UndangUndangNo.387 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan PembayaranUtang (PKPU);Bahwa, pertimbangan Judex facti yang menggunakan Force Majeureuntuk menentukan utang belum jatuh tempo dan dapat ditagihsangatlah keliru, mengingat Force Majeure adalah keadaan yang lahirberkaitan dengan ganti rugi (vide Pasal 1244 KUHPerdata). Artinya ForceMajeure berkorelasi dengan adanya klaim penggantian biaya, rugi danbunga.

Bahwa Tergugat menjadikan alasan kondisi force majeure dan kerugian 2(dua) tahun terakhir sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)dengan mempertimbangkan regulasi pemerintah seperti :a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 11 Januari 2014tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo.

Nomor 768 K/Pdt.SusPHI/2015force majeure adalah dalil yang kabur dan tidak beralasan secarahukum dan oleh karenanya batal demi hukum;6.

Penggugat sebagai pekerja/karyawan mengetahui secara pasti bahwaselama beroperasi Tergugat PT Arga Morini Indah sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2014 tidak pernah mengalami apa yang dikenal dengankeadaan memaksa (force majeure) sebab dalil hukum sebuahkejadian/keadaan yang dapat dikategorikan haruslah terjadi diluar kehendakmanusia dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya seperti bencana alam,konflik sosial, pernyataan perang yang disebut dengan act god/kehendakTuhan yang oleh manusia termasuk

majeure;7.

Nomor 768 K/Pdt.SusPHI/201510.11.tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena perusahaan tutupdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama2 tahun atau keadaan memaksa (force majeure) dengan ketentuanpekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal

biaya, kerugian dan bunga,bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidaktepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu yang tidak terdugayang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat burukpadanya";Bahwa dalam kasus Tergugat I ini termasuk Force Majeure yang Objektif yaitu : ForceMajeure yang bersifat objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek kontraktersebut, artinya keadaan benda tersebut sedemikian

rupa sehingga tidak mungkin lagi13dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur,misalnya : Benda tersebut terbakar, karena itu pemenuhan prestasi sama sekali tidakmungkin dilakukan karena yang terkena adalah benda yang merupakan objek darikontrak, maka Force Majeure seperti ini disebut juga dengan physical Impossibility;Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut juga sudah diatur mengenai Force Majeureantara lain sebagai berikut :e Yang dimaksud Force Majeure adalah

keadaan diluar kemampuan para pihakdalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dan bukan disebabkankesalahan para pihak;e Yang dimaksud keadaan force Majeure adalah : gempa bumi, banjir, topan,kebakaran, wabah penyakit (epidemic), pemogokan masal, perang, huruhara,demontrasi dengan kekerasan, blockade;e Apabila terjadi keadaan Force Majeure, dengan akibat Pihak Kedua kehilangantabung di daerah, maka Pihak Pertama tidak dapat menuntut ganti rugi tabung dantidak dapat menuntut keuntungan

dari tabung yang hilang tersebut Pihak Pertamadapat meminta untuk meninjau (membuktikan) kebenaran keadaan Force Majeuretersebut kepada Pihak Kedua;Bahwa Force Majeure yang dialami Tergugat I dapat juga digolongkan sebagai berikut :e Force Majeure yang Absolut, yang dimaksud adalah suatu Force Majeure yangterjadi sehingga prestasi dan kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan,misalnya : Barang yang merupakan objek dari kontrak musnah, dalam hal inikontrak tersbut tidak mungkin untuk dilaksanakan

;e Force Majeure Permanen, yang dimaksud adalah suatu Force Majeure Permanenjika sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidakmungkin dilakukan lagi.

No. 115 K/Pid.Sus/2009(FORCE MAJEURE), dimana dalam perkara ini, Terdakwa TEGUH WAHYUDIBin TAHIR menutup SPBU "Manunggal" yang berada di Desa Panyuran,Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2008menurut Hakim adalah karena keadaan FORCE MAJEURE yakni adanya policeline yang menyebabkan tidak dapat difungsikannya pompa SPBU "Manunggal"sehingga tidak dapat menyalurkan BBM yang masih ada.

Kepada masyarakat,terlinat dalam pertimbangan Hakim dalam putusannya halaman 82 ;Tanggapan kami Penuntut Umum :Dalam keadaan FORCE MAJEURE terhadap Terdakwa TEGUH WAHYUDIBin TAHIR adalah berkesan membolakbalikkan fakta di persidangan,dimana keadaan force majeure diperbolehkan sebelum adanya proseshukum.

Dalam pengertian bahwa keadaan yang dimaksud forcemajeure oleh Hakim terhadap Terdakwa TEGUH WAHYUDI Bin TAHIRadalah KELIRU, karena police line yang dianggap force majeure terjadisetelah adanya proses hukum.

Jadi penggunaan istilah force majeure yangdalam hukum pidana lebih dikenal dengan kata overmacht (sesuai Pasal 49KUHP) dalam putusan tersebut berkesan dipaksakan bahkan bisa dibilangdibuatbuat tanoa memperdulikan persyaratan dari pada overmacht (dayapaksa itu sendiri menurut M.VT (Memory Van Tolehting ) yaitu bahwa dayapaksa adalah suatu kekuatan (Kracht), dorongan (Drang) atau paksaan(Dwang) yang tidak dapat dilawan/dielakkan, tetapi apabila keadaan dayapaksa tersebut dapat dihindari oleh pelaku

, maka keadaan tersebut bukantermasuk keadaan daya paksa seperti yang ditentukan dalam Pasal 48KUHP dan bagi pelakunya dikenakan pidana, artinya bahwa tidak semuakekuasaan atau keadaan yang memaksa dapat membebaskan orang darihukuman ;Keadaan tidak adanya force majeure terhadap diri Terdakwa TEGUHWAHYUDI Bin TAHIR tersebut diperkuat juga dengan adanya fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi EKO HARIYONO Bin TAHID(alm), saksi ACH.

Dalam hal timbulnya atau terjadinya Force Majeure/Keadaan Kaharsehingga menyebabkan salah satu pihak dalam Perjanjian ini tidak dapatmelaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut wajib menyampaikanpemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 14(empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure/KeadaanKahar tersebut, terlampauinya batas waktu pemberitahuan tersebut dapatdianggap bukan sebagai Keadaan Kahar.3.

majeure.

Sehingga dapat disimpulkan bahwatidak terlaksananya kewajiban Tergugat tidak lain dikarenakan KeadaanKahar/Force Majeure.

unsur Keadaan Kahar/Force Majeure dalam KesepakatanBersama.