M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Linda Bin Sianyun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau tanpa Izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Bko Bahwa usaha penambangan adalah bagian kegiatan usahapertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara danmineral ikutannya; Bahwa IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi adalahkegiatan usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan konstruksipenambangan, pengolahan dan atau pemurnian serta pengangkutan danpenjualan; Bahwa IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi adalah izinkegiatan usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan konstruksipenambangan, pengolahan dan atau pemurnian

Jangkat danizin tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun2006 dan pada bulan Mei tahun 2014 sedangkan IPR dan IUPK dlKabupaten Merangin Dinas ESDM Kab.Merangin dan Dinas ESDMProvinsi Jambi tidak pernah mengeluarkan IPR dan IUPK; Bahwa Dinas ESDM Kab.Merangin dan Dinas ESDM Provinsi Jambitidak pernah mengeluarkan IPR dan IUPK Pertambangan Emas diWilayah Kec.

Unsur "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi atau IUPK OperasiProduksi2.

IUPK Operasi ProduksiMenimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yangbernama Linda Bin Sianyun yang identitasnya telah terurai secara jelassebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.

Bko Bahwa Dinas ESDM Kab.Merangin dan Dinas ESDMProvinsi Jambi tidak pernah mengeluarkan IPR dan IUPK PertambanganEmas di Wilayah Kec.

IBUR Bin MARZAWAN,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana*menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK melanggar Pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. BURHANUDDIN Als. H.

, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa bermula saksi Albertinus Ganda Paringaton Barutu dan saksi Tugiman ( anggotaPolres Banjar) mendapat informasi ada orang yang melakukan aktifitas jual beli bahangalian jenis emas mentah di pasar Niaga Martapura lalu setelah mendapat informasitersebut saksi Albertinus Ganda Paringaton Barutu dan saksi Tugiman langsung menujupasar dan ternyata benar

SAIDI dan SaksiKAMAL Bin ANANG ALUS (Alm) tersebut diperoleh dari penambangrakyat yang tidak memiliki IUP/IPR/IUPK;Bawah terdakwa tidak memiliki IUP/IPR/IUPK;Bahwa terdakwa telah 13 (tiga belas) tahun melakukan usaha jualbeliemas mentah tersebut;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;19Bahwa terdakwa mengakui terusterang perbutannya;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.

SAIDI dan Saksi KAMAL Bin ANANG ALUS (Alm) membeliemas ilegal dari penambang rakyat yang tidak memiliki IUP/IPR/IUPK;Bahwa terdakwa membeli emas mentah ilegal dari Saksi NASRULLAHBin JADDI, Saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin H. SAIDI dan SaksiKAMAL Bin ANANG ALUS (Alm);Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

SAIDI dan SaksiKAMAL Bin ANANG ALUS (Alm) yang kesemuanya tidak memiliki UP/IUPK/IPR2425dengan cara membeli dari penambang rakyat yang berada di Hulu Waduk Riam Kanantepatnya di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, penambang rakyatyang berada di Batu Bulan dan penambang rakyat yang berada di Sebamban I KabupatenTanah Bumbu yang kesemuanya tidak memiliki IUP/IPR/IUPK maka Majelis Hakimberpendapat terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa

Menyatakan terdakwa IMAM TOHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) ATAU IUPK (IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS; 2.

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi;2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegangIUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat(3).

Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukandari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3).

PerseoranganMenimbang, bahwa terhadap IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusussesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan olehMenteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatursebagai berikut:(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)dilakukan

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28;(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badanusaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milikNegara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta;(3) Badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalammendapatkan IUPK;(4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untukmendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang

atau Izin Usaha Pertambangan Khusus oleh MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral, sehingga dengan demikian unsur yangmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3).

Menyatakan terdakwa MITAR SAMID Als MITAR Bin SAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan bahan mineral atau batubara bukan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK operasi Produksi atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (l), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU RI No.04 Tahun 2009 yang diatur

Pengangkutan dari pemerintahansetempat dan perbuatan ini dapat dikatagorikan sebagai tindakPidana;17bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr MITAR SAMID yangmelakukan kegiatan Pengangkutan Pasir timah ini tanpa dilengkapidengan IUP OP ataupun IUPK OP dapat dikenakan Pasal yangberbunyi Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atauIUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualanmineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK

, atau izin sebagai mana dimaksuddalam Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU RI No.04 Tahun 2009 ;Ad.l. unsur Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau pemegang IUPOperasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi adalah orang perseorangan yang dapatmenjadi subyek hukum yang sehat

Unsur bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izinsebagai mana dimaksud dalamPasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105ayat (1) UU RI No.04 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan adalah ijinuntuk melaksanakan usaha pertambangan berupa IUP dan IUPK ;Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi produksi adalah ijin usaha yangdiberikan setelah selesai pelaksanaan

IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatanoperasi produksi dan IUPK Operasi produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelahselesai pelaksanaan IUPK Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi diwilayah ijin usaha pertambangan khusus;Bahwa yang dimaksud dengan Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usahapertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasukpengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai denganstudi

Pol BN 2284 LBditemukan 5 (lima) karung Pasir timah didalam Mobil tersebut, dan terdakwa tidak bisamenunjukan Dokumen ataupun surat yang sah dan bermaksud akan dijual lagi untukdiambil keuntungannya tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau bukanpemegang IUP atau IUPK atau IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi atauizin sebagaimana dimaksud dalam Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48,Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2

MENGADILI

1. MenyatakanTerdakwaWARDIMAN BIN WAGIO (ALM)tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA DILENGKAPIIUP, IPR atau IUPKsebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;,
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwaoleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan denda

Menyatakan terdakwa WARDIMAN BIN WAGIO (ALM) terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan yang melakukan usahapenambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan ( IUP ), IzinPertambangan Rakyat ( IPR ) dan Izin Usaha PertambanganKhusus ( IUPK )., sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntutumum;2.

( IPR ) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK ) telahmelakukan kegiatan penambangan Pasir Di Dusun Pangkalan PadangDesa Air Terap Kec.

Bahwa setelah diperiksa dokumen izin tambang Oleh Aparat KepolisianResort Ketapang terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan( IUP ), izin kegiatan usaha pertambangan Khusus (IUPK) dan IzinPertambangan Rakyat (IPR ).

Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, berawaldari terdakwa tanpa ada memiliki Izin Usaha Pertambangan ( IUP ), IzinPertambangan Rakyat ( IPR ) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK )telah melakukan kegiatan penambangan Pasir Di Dusun Pangkalan PadangDesa Air Terap Kec.

Menyatakan Terdakwa WARDIMAN BIN WAGIO (ALM) tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA DILENGKAPI IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;,Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pid.SusLH/2018/PN Ktp2.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto als Narto bin Maryoto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Denda sejumlah

adalah legalitas terhadap suatu perusahaan untukmelaksanakan kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksiyang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan yangditerbitkan oleh Menteri7 IUPK Operasi Produksi adalahn izin usaha yang diberikanselesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapankegiatan operasi produksi7 IUPK operasi produksi adalah izin usaha yang diberikansetelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukantahapan kegiatan operasi produksi di wilayah

), Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batubara pejabat yang berwenang untukmengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi adalah:1.

Bkoselanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus serta tidakmempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan dari pejabat yangberwenang yaitu Dinas ESDM Kabupaten Merangin;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turutdipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum

Unsur "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi atau IUPK OperasiProduksi2.

BkoIUP dan IUPK lainnya;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 104 ayat (3) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambanganyang tidak memiliki IUP,IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha

perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Priyanto bin Muhammad bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal yang melakukan usahapenambangan tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin PertambanganRakyat) atau IUPK

dalam Pasal 20 Undang Undang Republik Indonesia NomorHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Jpa.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dikelompokkan diantaranya pertambangan mineral logam, bukan logam,batuan dan atau batubara; IUPK terdiri dari 2 ( dua ) tahap : IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi .

IUPK Eksplorasi meliputi kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan..IUPK Operasiproduksi meiiputi kegiatan kontruksi penambangan pengoiahan danpemurnian serta pengangkutan dan penjualan (Pasal 76 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Bambara);Bahwa yang mempunyai kewenangan penerbitan IUP ( lzin UsahaPertambangan), IPR ( Izin Pertambangan Rakyat dan IPUK ( linMendirikan Pertambangan Khusus), adalah Pemerintah Provinsi hal inisejak diberlakukan

Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa Priyanto bin Muhammad terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahapenambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), lzin PertambanganRakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);2.

Mad Bin Saher terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin;

Bkohukum Pengadilan Negeri Bangko, orang yang melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan setiap orang atau pemegang IUPOperasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang menampung,memamfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izinsebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2)pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat(2), pasal 104 ayat

), IzinPertambangan Rakyat (IPR);Bahwa berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batubara pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan IUP OperasiProduksi atau IUPK Operasi Produksi adalah:1.

tidak memiliki Izin UsahaPertambangan yang selanjutnya disebut JIUP adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, yangselanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas, Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnyadisebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus serta tidak mempunyai IUP, IPRatau IUPK yang dikeluarkan

diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingandaerah;Ayat 2: IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu)jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (Satu) WIUPK;Ayat 5 : Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmenyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukantersebut;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin

BkoNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP danIUPK lainnya;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 104 ayat (3) UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yangtidak memiliki IUP,IPR

Menyatakan terdakwa yaitu : WINDO Pgl IWIN BIN ABDUL MUIS danterdakwa Il HENDRA Pgl HENDRA Bin LUKMAN bersalah melakukanTindak Pidana telah melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan usaha penambangan tanpa izin usahapertambangan (IUP), Izin usaha pertambangan Rakyat (IUPR) atauizin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP.2.

Tanah Datar atau setidaktidaknya padasuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa danmengadili telahmelakukanatau turut serta melakukan usahapenambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin UsahaPertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha PertambanganKhusus (IUPK), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan uraianperbuatan sebagai berikute Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawaldari adanya informasi masyarakat

Tanah Datarsaksi beserta petugaskepolisian Polres Tanah Datar telah melakukanpenangkapan terhadap para terdakwa; Bahwa para terdakwa dalam melakukanpertambangan tersebut tidak memiliki Ijin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)atau ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)sebagaimana syarat yang diperlukan untukmelakukan pertambangan tersebut;e Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dariKapolsek Lintau Buo bahwa ada penangkapan diJorong Kampung Tangah Nag. Buo Kec.

Unsur' melakukan usaha penambangan tanpa Iljin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atauIjin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atauyang turut serta melakukan;1.

) sebagaimana syaratyang diperlukan untuk melakukan pertambangan tersebut, hal ini dapatmenyebabkan negara dirugikan terhadap Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP) menyangkut iuran tetap dan iuran royalti;Halaman 25 dari 31 halamanMenimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan usahapenambangan tanpa ljin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin UsahaPertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) telah terpenuhi;3.

JUWADI Bin RAKIYAH(Almarhum);Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam melakukan kegiatan penambangantidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ACHMADI HARDIANSYAH AliasMADI Bin GAPURI (Almarhum) di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;5. Saksi H.

x 10m dan kedalaman sekitar 8m, adalah milik Saksi;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam melakukan kegiatan penambangantidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi H.

JUWADI BinRAKIYAH (Almarhum);e Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam melakukan kegiatan penambangantidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);e Bahwa lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh para Terdakwa dengankoordinat S 03 51 45.6, E 115 10 33,0, merupakan area lahan konsesiPKP2B PT.

JUWADI BinRAKIYAH (Almarhum);15e Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam melakukan kegiatan penambangantidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);e Bahwa lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh para Terdakwa dengankoordinat S 03 51 45.6, E 115 10 33,0, merupakan area lahan konsesiPKP2B PT.

BIJURI, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan, usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD Alias AMUD Bin MUHAMMADHUSNI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun danTerdakwa II H. KASPUL ANWAR Alias H. KASPUL Bin H.

Menyatakan Terdakwa ARIFIN NAPU Bin MAKMUR NAPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) ;2.

saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa ARIFIN NAPU Bin MAKMUR NAPU terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana MelakukanUsaha Penambangan Tanpa ljin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin PertambanganRakyar (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK

diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa ARIFIN NAPU Bin MAKMUR NAPU, pada hari Rabu tanggal20 Nopember 2013 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan2Nopember di tahun 2013, bertempat di Kalambakas Desa Sekatak Buji KecamatanSekatak Kabupaten Bulungan atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasukdalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Untuk mendapatkan IPR, pemohonharusmemenuhi : persyaratan administratif; persyaratan teknis; dan persyaratanfinansial ;= Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) :IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan olehBUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. IUPK diberikan setelah diperolehWIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah ditetapkanoleh Menteri. Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (Satu) atau beberapaIUPK.

Menyatakan Terdakwa ARIFIN NAPU Bin MAKMUR NAPU terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKANUSAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP),IZINPERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) DAN IZIN USAHA PERTAMBANGANKHUSUS (IUPk)* ;2.

Menyatakan Terdakwa Khairul Bin Basri (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.2.

Babel atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Melakukan usaha penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48,Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersamaAgus

Kep.Babel atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yangmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,Penjualan Mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan(UP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal

Bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir timah tersebut tidakdiperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukankegiatan penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUPOperasi Produksi dari pemerintah daerah setempat dan berdasarkan Undang UndangNo 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dab Batubara Pasal 158, bahwa setiaporang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal

ayat (1) atau ayat (5)dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).e Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa KHAIRUL Bin (alm) BASRIdengan menggunakan (satu) unit ponton TI apung mini tanpa dilengkapi dokumenperizinan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yangmelakukan usaha penambangan tampa IUP, IPR atau IUPK

Menyatakan Terdakwa Khairul Bin Basri (alm) tersebut diatas terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Usaha PenambanganTanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam Dakwaan AlternatifKesatu..

Menyatakan Terdakwa ARDI SUSANTO Bin ASNAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) atau IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT (IUPR) atau IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa ARDI SUSANTO Bin ASNAWI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penamban gantanpa IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yaitu Pasal 158UU RINo. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;2.

Pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar pukul 11.00WIB pada saat aktifitas penambangan pasir biji timah sedang berjalan anggotakepolisian datang dan menanyakan kepada terdakwa kepemilikan izin untukmelakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut ternyata terdakwa tidakmemiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK(Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pejabat yang berwenang.

Tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha PertambanganRakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;Unsur ke1 SETIAP ORANGe Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang dalam tindak pidana umummenunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan ataukejadian yang didakwakan itu atau setidak tidaknya mengenai siapa orangnyayang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang terbagi menjadi 2 (dua) tahapyaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi ;e Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalahizin untuk melakukan usaha pertambangan (Vide Pasal 1 Angka 7 UU No. 4 Tahun2009) sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR)adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Vide Pasal 1Angka 10 UU No.

Menyatakan Terdakwa ARDI SUSANTO Bin ASNAWI, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHAPERTAMBANGAN TANPA MEMILIKIIZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) atauIZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT (IUPR) atau IZIN USAHAPERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karenaitu dengan pidana penjaraselama: 8 (delapan) Bulan ;3.

ANTO Bin AMROH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan usaha penambangan batubara tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa APRIANTO Als.

Menyatakan terdakwa APRIANTO ALS ANTO BIN AMROH telahterbukti secara sah dan menyakinkan melakukan usahapenambangan batubara tanpa IUP, IPR dan IUPK sebagaimanatersebut dalam ketentuan Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009tentang pertambangan dan Batubara dalam dakwaan kesatu.2.

Bertempat di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul KabupatenMuara Enim atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenangmemeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan perbuatan (Dader) ataumereka yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader) telahmelakukan usaha penambangan Batubara tanpa Izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37

Bahwaterdakwa adalah pemilik usaha penambangan tersebut yangbertempat di Desa Darmo Kec.Lawang Kidul karena terdakwa yangmengupah orangorang untuk melakukan menambang batu baratersebut yang dilakukan secara tradisional menggunakan cangkul,belencong dan sekop .e Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidakmemiliki izin antaran IUP, IPR dan IUPK;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwamembenarkan dan tidak berkeberatan ;3.

Yangdimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksudpasal 1 ayat (11) Undangundang Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah izinusaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.

ANTO Bin AMROHtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama melakukanusaha penambangan batubara tanpaIzin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa APRIANTO Als.

Menyatakan terdakwa IMAM TOHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) ATAU IUPK (IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS; 2.

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi;2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukandari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3).

Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukandari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3).

PerseoranganMenimbang, bahwa terhadap IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusussesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan olehMenteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatursebagai berikut:1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)dilakukan

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28;2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badanusaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milikNegara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta;173) Badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalammendapatkan IUPK;4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untukmendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang

atau Izin Usaha Pertambangan Khusus oleh MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral, sehingga dengan demikian unsur yangmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3).

(vil) Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UUMINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:Vide Pasal 74 ayat (4) UU MINERBAPemegang IUPK yang bermaksud mengusahakanmineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2),wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepadaMenteri.

jelas adanya bahwaberdasarkan peraturan yang berlaku BUMN memangmemiliki hak prioritas untuk memperoleh IUPK (yangberbeda dengan IUPK OPP)dan WIUPK sebagaimanadiatur dalam Pasal 75 ayat (8) UU MINERBA dan Pasal51 ayat (3) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010terhadap wilayah WIUPK/WPN sebagaimana dimaksuddi atas, namun bukan untuk mendapatkan wilayah yangdiberikan hak perpanjangan.

, bagaimana kita menentukanmasa depan, kalau begitu pemerintah harus berkonsultasi dengan DPRuntuk menentukan masa depan itu, karena itu harus berkonsultasibiasanyakan izin kita tidak pernah bertanya ke DPR, ini khusus untuk iniharus berkonsultasi dengan DPR maka UPnya disebut IUPK, tibatiba disini di PP berapa muncul lagi IUPK baru yang lain yang bekas daripadakontrak karya tadi, jadi harus hatihati mau nanya ini IUPK manamaksudnya IUPK ini, kita karena kalau ini tidak ada dasar hukumnya diundangundang

tidak disebutkan ini IUPK yang tibatiba saja karena Ahlipikir mungkin waktu itu karena boleh diperpanjang lagi tapi harus berubahbentuknya menjadi IUPK, tetapi semua halhal yang menguntungkan secarakeuangan tidak boleh mengikuti IUPK yang lama ke yang baru, karena tadiAhli katakana pajak 25%, di sini 45% tetapi 45% di sini royalti hanya 5% disini 13,5% kata si pemegang saham, dirubah menjadi IUPK, tapi semuatidak dikembalikan itulah makanya mungkin kita jadi IUP khusus ;Bahwa menurut ahli kaitannya

lelang dengan perpanjangan IUPK OPPpertama, tidak ada lelang karena kalau diperpanjang, ya diperpanjang, jadiartinya tidak ada yang sudah punya izin kemudian diundang yang lainnyauntuk di lelang gitu, berarti ada kemungkinan tidak dapat, ini akanHalaman 153 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUNJKTdiperpanjang untuk seseorang, jadi Ahli kira tidak ada lelang, kecuali diasudah menolak dan mengembalikan dan dia menjadi IUPK, kemudianpemerintah menetapkan dicabutnya IUPK itu dan kemudian ada wilayahnyanamanya

Menyatakan terdakwa SUTRESNO bin NGATEMAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha pertambangan tanpa IzinUsaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pasal 40ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat 91) atau ayat (5) UURI No.4 Tahun 2009 tentang6Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara

Saksi Ahli TJAHYO ADI BAWONO,BE.ST ; Bahwa saksi sebagai staf pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProp.Jawa Timur selaku Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas ; Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa mengambil pasir dari dasar sungaikemudian menjualnya adalah termasuk usaha tambang yang harus memiliki izin berupaTUP,IPK dan IUPK ; Bahwa kegiatan usaha tambang harus memiliki izin terlebih dahulu ; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada

Unsur melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsureunsursatu persatu yaitu : Ad.1.

Unsur melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK ;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2012 sekira jam 07.00 wib.sampaijam 14.00 wib. terdakwa melakukan penambangan pasir bertempat di daerah aliranSungai Brantas, dusun/desa Jongbiru,Kec.Jongbiru,Kab.Kediri ,terdakwa melakukanpenambangan pasir dengan cara tradisional dengan menggunakan alat berupa perahuyang ada mesin dieselnya, songkro, donak, cangkul, sekop, pipa besi dan dilakukanoleh beberapa pekerja pekerja dengan mengambil pasir

Menyatakan Terdakwa SUTRESNO bin NGATEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha pertambangan tanpa IzinUsaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :11 (sebelas) bulan dan membayar denda Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBANTU MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) ;2.

diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD IDRIS terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindakpidana Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan UntukMelakukan Usaha Penambangan Tanpa ljin Usaha Pertambangan (IUP), ljinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD IDRIS, sejak hariRabu tanggal 20 Nopember 2013 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihdalam bulan Nopember di tahun 2013, bertempat di Kalambakas Desa Sekatak BujiKecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah memberikesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supayamelakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

ayat (1) ke 2 KUHP ;AtauKedua :Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD IDRIS, sejak hariRabu tanggal 20 Nopember 2013 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihdalam bulan Nopember di tahun 2013, bertempat di Kalambakas Desa Sekatak BujiKecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sengajamemberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan usaha penambangantanpa IUP, IPR atau IUPK

Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untukmelakukan kejahatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Untuk mendapatkan IPR, pemohonharusmemenuhi : persyaratan administratif; persyaratan teknis; dan persyaratanfinansial ;= Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) :IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan olehBUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. IUPK diberikan setelah diperolehWIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah ditetapkanoleh Menteri. Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (Satu) atau beberapaIUPK.