melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009, Tentang PeraturanPergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB IlPasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan:1)Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang(SPTB) dari Kadivre

Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/beras yangsudah diterima dan masuk Gudang Bulog.Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/BerasDalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan PublikDivisi Pengadaan Nomor : Dok.SOP01/D0201/02/2013 tanggal 6 Februari2013, disebutkan: Pembayaran kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivre/Kasubdivre dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yangdihitung dan dibuat berdasarkan barang Netto dengan dilampiri

Apabila dari hasil crosscek tie per tier tersebut ditemukan barang yang tidak memenuhi syarat, makaKepala Gudang berhak menolak sisa party barang yang berada di atas alatangkut/truk tersebut, meminta kepada Mitra Kerja untuk membayar biayapemeriksaan gabah/beras yang tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KepalaGudang dan mengusulkan kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog untukpenggantian PPK apabila kinerjanya kurang baik;Bahwa, atas dasar Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional IndramayuNomor :

Khalil Jaya denganvolume kontrak sebanyak 1.626.000 Kg (satu juta enam ratus dua puluh enamribu kilo gram);Bahwa, saksi membenarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog sebagaimana telah diubah olehPeraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2003, Perum Bulog adalah BadanUsaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara;.Bahwa, menurut saksi berdasarkan Surat Kadivre Perum Bulog Jawa BaratNomor : B169/10030/IV/2013 tanggal 3 April 2013, Harga Pembelian

Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukanpemeriksaan kualitas gabah/beras di depan pintu Gudang Bulog atautempat lain yang ditentukan Kadivre/Kasubdivre yang meliputi: jahitan danlabel/sablon kemasan serta kualitas gabah/beras sesuai SOP Tata CaraPemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan PerumBulog;c.

(Ssesuai dengan aslinya);1 (satu) lembar foto copy faksimili dalam negeri NomorF1159/04101/137072004 tanggal 13 Juli 2004,perihal Rapat Kerja Regional dari SekretarisPerusahaan kepada Kadivre NAD, Sumut, Jambi,Bengkulu, Riau dan Sumbar yang ditanda tanganioleh Heru Priyono (Sekretaris Perusahaan).

T59 / BT07152004 dari Kasub Divre Wilayah I Bukittinggi2122kepada Kadivre Sumbar. (Ssesuai dengan aslinya);(satu) Lembar foto copy formulir iSian usulan modal kerjadan proyeksi usaha komersial (NON UPGB) semester Itahun 2005 Divre/Sub Divre : Sumbar/WIL I Bukittinggi,tanggal 15 Juli 2004 dengan Profit Rp. 130.000.000,.

(Sesuai dengan aslinya);1 (satu) lembar foto copy faksimili dalam negeri NomorF1159/04101/137072004 tanggal 13 Juli 2004,perihal Rapat Kerja Regional dari SekretarisPerusahaan kepada Kadivre NAD, Sumut, Jambi,Bengkulu,Riau dan Sumbar yang ditanda tangani olehHeru. Priyono (Sekretaris Perusahaan).

(Sesuai dengan aslinya);1(satu) lembar foto copy faksimili dalam negeri NomorF1159/04101/137072004 tanggal 13 Juli 2004,perihal Rapat Kerja Regional dari SekretarisPerusahaan kepada Kadivre NAD, Sumut, Jambi,Bengkulu, Riau dan Sumbar yang ditanda tanganioleh Heru Priyono (Sekretaris Perusahaan).

(sesuai dengan aslinya);1(satu) lembar foto copy faksimili dalam negeri NomorF1159/04101/137072004 tanggal 13 Juli 2004,perihal Rapat Kerja Regional dari SekretarisPerusahaan kepada Kadivre NAD, Sumut, Jambi,Bengkulu, Riau dan Sumbar yang ditanda tanganioleh Heru Priyono (Sekretaris Perusahaan).

ACK kepada Kadivre SU Nomor 021/ACKH/IX/2003., tanggal 24Sep03 perihal Mohon penunjukan areal milik PUKAyang di Jalan Jawa untuk lokasi pemindahan Kantor Lurah Gang Buntudan Masjid Al Hidayah;Fotokopi Surat Kadivre SU PT. KA kepada Direktur PT. ACK Nomor JB.303/IX/03/Kadivre SU2003 tanggal 30Sep03 perihal Laranganpenggunaan tanah PT. KA di Jalan Jawa;Fotokopi Surat atas nama Karyawan/i PT. KA eks pembebasan tanahHal. 94 dari 203 hal. Put.

Kadivre SUtanggal 17Okt03;Fotokopi Surat Kadivre SU kepada Direktur PT. BRE Nomor JB.312/X/06/KADIVRE.I.SU2003., tanggal 27Okt03 perihal keterangan batastanah ex kompleks Perumahan PT. Kereta Api (Persero) yang di HPL kankepada Pemko Medan;Fotokopi Surat Kadivre SU kepada Direktur PT. BRE/PT.

ACK kepada Kadivre SU Nomor 021/ACKH/IX/2003., tanggal 24Sep03 perihal Mohon penunjukan areal milik PUKAyang di Jalan Jawa untuk lokasi pemindahan Kantor Lurah Gang Buntudan Masjid Al Hidayah;Fotokopi Surat Kadivre SU PT. KA kepada Direktur PT. ACK Nomor JB.303/IX/03/Kadivre SU2003 tanggal 30Sep03 perihal Laranganpenggunaan tanah PT. KA di Jalan Jawa;Fotokopi Surat atas nama Karyawan/i PT. KA eks pembebasan tanahPerumka kepada Pimpinan PT. BRE melalui Pimpinan PT.

Kadivre SU tanggal 17Okt03;Fotokopi Surat Kadivre SU kepada Direktur PT. BRE NomorJB.312/X/06/KADIVRE..SU2003., tanggal 27Okt03 perihalketerangan batas tanah ex kompleks Perumahan PT. Kereta Api(Persero) yang di HPL kan kepada Pemko Medan;Fotokopi Surat Kadivre SU kepada Direktur PT. BRE/PT.

Kepala Gudang melaporkan terjadinya beras turun mutu/ rusakkepada Kasubdivre/ Kadivre;2. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud di dalam butir 1 bagianpertama BAB ini, Kadivre/ Kasubdivre menugaskan tim untukmelakukan pemeriksaan dan analisis kualitas beras dengan disertaiBerita Acara Pemeriksaan Kualitas;3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kualitas, Kadivre/ Kasubdivremelakukan uji coba pengolahan untuk menganalisis alternativmetode perbaikan kualitas yang efektif dan efisien;4.

Kepala Gudang melaporkan terjadinya beras turun mutu/rusak kepada Kasubdivre/ Kadivre;.

Kepala Gudang melaporkan terjadinya beras turunmutu/ rusak kepada Kasubdivre/ Kadivre;b, Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud di dalambutir 1 bagian pertama BAB ini, Kadivre/ Kasubdivremenugaskan tim untuk melakukan pemeriksaan dananalisis kualitas beras dengan disertai Berita AcaraPemeriksaan Kualitas;c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kualitas,Kadivre/ Kasubdivre melakukan uji coba pengolahanuntuk menganalisis alternativ metode perbaikankualitas yang efektif dan efisien;d.

Kepala Gudang melaporkan terjadinya beras turun mutu/ rusak kepadaKasubdivre/ Kadivre;2. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud di dalam butir 1 bagianpertama BAB ini, Kadivre/ Kasubdivre menugaskan tim untuk melakukanpemeriksaan dan analisis kualitas beras dengan disertai Berita AcaraPemeriksaan Kualitas;3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kualitas, Kadivre/ Kasubdivremelakukan uji coba pengolahan untuk menganalisis alternativ metodeperbaikan kualitas yang efektif dan efisien;4.

Purnomo selaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan Suhardjo, selaku Dirut PT Paramita Duta Raya;2. Foto copy bernasegel Amandemen I No.TEL.289/HK.820/D02-A10620/2006 tanggal 6 Februari 2006, ditandatangani oleh Dwi S. Purnomo selaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan Suhardjo, selaku Dirut PT Paramita Duta Raya;3. Foto copy bernasegel Amandemen II No.TEL.300/HK.820/D02-A1071000/2007 tanggal 29 Januari 2007, ditandatangani oleh Dwi S. Purnomo selaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan Drs.

Purnomo selaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan Drs. Samino selaku Komut PT Paramita Duta Raya;5. Foto copy bernasegel Amandemen IV No.TEL.399/HK.820/D02-A1071000/2008 tanggal 8 April 2008, ditandatangani oleh Arief Musta'in selaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan Samsul Latif Hafil selaku Dirut PT Paramita Duta Raya;6. Foto copy bernasegel surat tanda terima tertanggal 18 Januari 2005 yang menyerahkan WIDAGDO, AS dan yang menerima SUHARDJO;7.

Tel. 289/HK.820/D.02 A10620/2006 tanggal 6 Pebruari 2006 yang ditandatangani olehDWI S PURNOMO selaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan TerdakwaSUHARDJO selaku Dirut PT. Paramita Duta Raya dengan jangka waktupenyelesaian sebelumnya tanggal 12 Desember 2005 menjadi tanggal 28Pebruari 2006, namun setelah diberikan perpanjangan waktu tersebut juga tidakdapat selesai, kemudian Terdakwa diberhentikan bekerja sebagai Dirut PT.Paramita Duta Raya oleh almarhum SAMINO selaku Komisaris PT.

II Jakarta dengan Suhardjo, selakuDirut PT Paramita Duta Raya ;Foto copy bernasegel Amandemen I No.TEL.289/HK.820/D02A10620/2006 tanggal 6 Februari 2006, ditandatangani oleh Dwi S.Purnomo selaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan Suhardjo, selakuDirut PT Paramita Duta Raya ;Foto copy bernasegel Amandemen II No.TEL.300/HK.820/D02A1071000/2007 tanggal 29 Januari 2007, ditandatangani oleh DwiS.

Purnomo selaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan Drs. Saminoselaku Komut PT Paramita Duta Raya;Foto copy bernasegel Amandemen III No.TEL.406/HK.820/D02A1071000/2007 tanggal 20 April 2007, ditandatangani oleh Dwi S.Purnomo selaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan Drs.

Purnomo selaku Deputi Kadivre II Jakartadengan Suhardjo, selaku Dirut PT Paramita Duta Raya;2 Foto copy bernasegel Amandemen I No.TEL.289/HK.820/D02A10620/2006tanggal 6 Februari 2006, ditandatangani oleh Dwi S. Purnomo selaku DeputiKadivre II Jakarta dengan Suhardjo, selaku Dirut PT Paramita Duta Raya;3 Foto copy bernasegel Amandemen II No.TEL.300/HK.820/D02A1071000/2007 tanggal 29 Januari 2007, ditandatangani oleh Dwi S. Purnomoselaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan Drs.

Purnomoselaku Deputi Kadivre II Jakarta dengan Drs.

Kereta Api(Persero) yang diHPLkan kepada Pemko Medan;Fotokopi Surat Kadivre SU kepada Direktur PT BRE/PT ACKNomor JB.009/X/03/DIVRE SU2003, tanggal 30Okt03 perihalPenghentian Sementara Kegiatan Pembangunan Mesjid di lokasiemplasemen Stasiun Medan;Surat Kasubdit Tanah dan Bangunan kepada Kadivre SU NomorA.102/UM.104/KA.2003, tanggal 07Nov03 perihal PengosonganRumah Dinas PT.

KANomor 005/016/PUM., tanggal 13Jan09 perihal Undangan;Fotokopi Surat Dirbangus kepada Kadivre Sumut dan NAD NomorA.06/JB.308/D5.2009, tanggal 22Jan09 perihal PengajuanSertifikat HPL Lahan Jalan Jawa Medan (Lahan A dan C);Fotokopi Surat Kadivre SU kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan Nomor JB.308/I/01/DIVRE SU2009, tanggal 27Jan09perihal Permohonan HPL tanah PT.

ACK kepada Kadivre SU Nomor 021/ACKH/IX/2003, tanggal 24Sep03 perihal Mohon Penunjukan Areal milikPJKA yang di Jalan Jawa untuk lokasi pemindahan Kantor LurahGang Buntu dan masjid Al Hidayah;Fotokopi Surat Kadivre SU PT. KA kepada Direktur PT. ACKNomor JB.303/IX/03/Kadivre SU2003, tanggal 30Sep03 perihalLarangan Penggunaan Tanah PT KA di Jalan Jawa;Fotokopi Surat atas nama Karyawan/i PT. KA Eks PembebasanTanah Perumka kepada Pimpinan PT.

BRE melalui Pimpinan PT.KA Divre SU tanggal 17Okt03;Fotokopi Surat Kadivre SU kepada Direktur PT. BRE NomorJB.312/X/ 06/KADIVRE.I.SU2003, tanggal 27Okt03 perihalKeterangan Batas Tanah ex Kompleks Perumahan PT. Kereta Api(Persero) yang diHPLkan kepada Pemko Medan;Fotokopi Surat Kadivre SU kepada Direktur PT.

Kadivre SU kepada Kakan Pertanahan Kota MedanNomor JB.303/I/05/DIVRE SU04, tanggal 19Jan04 perihal StatusTanah Eks Perumahan PT.

beras melalui pendistribusianberas bersubsidi untuk RTSPM; Bahwa Saksi menerangkan bahwa Raskin tidak bisa/dapatdiberikan kepada warga yang tidak terdaftar dalam daftar RTSPM,sebagaimana ketentuan Pedoman Umum Raskin bahwa yangberhak menerima adalah warga yang terdaftar dalam RTSPM(Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat);Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pendistribusian raskinsampai ke titik distribusi sebagaimana Pedoman Umum Raskin1 Bupati/Walikota menerbitkan SuratPerintah Alokasi (SPA) kepada Kadivre

/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOGberdasarkan pagu Raskin dan rincian dimasingmasing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.2 Berdasarkan SPA, Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG menerbitkanSPPB/DO beras untuk masingmasingKecamatan atau Desa/Kelurahan kepadaSatker Raskin.3 Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskinmengambil beras di gudang PerumBULOG dan menyerahkannya kepadaPelaksana Distribusi Raskin di TD (TitikDistribusi).4 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atauPelaksana Distribusi melakukanpemeriksaan kualitas

oleh RTSPM karena tidakmemenuhi standar kualitas; c Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin danmenyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tandabukti setor pembayaran HPB Raskin; d Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order(DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA0) danpembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank); e Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi jumlahdistribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanyakepada Kadivre

bertemu kepala desa atau kepala desatidak membayar TTHP maka dokumen BAST dan TTHP di bawa kembali kegudang, untuk diserahkan Administrasi gudang untuk diselesaikan oleh bagianadministarsi ; == ooo nn nnn nnn nnn nnn nnn= Bila raskin diserahkan ke TD (titik distribusi) dan tidak bertemu dengan kepala desamaka satker mencari perangkat yang bertanggung jawab untuk menerima RASKIN,dan bertanda di SKA= Bahwa Sesuai dengan Pedum RASKIN, Satker Raskin berkedudukan di bawah danbertanggungjawab kepada Kadivre

kepala desa atau kepala desatidak membayar TTHP maka dokumen BAST dan TTHP di bawa kembali kegudang, untuk diserahkan Administras gudang untuk diselesaikan oleh bagianadministarsi ; 3 nnnnnnnn nnn nnn nnn nnn3 Bila raskin diserahkan ke TD (titik distribusi) dan tidak bertemu dengan kepala desamaka satker mencari perangkat yang bertanggung jawab untuk menerima RASKIN,dan bertanda di SKA.; 2222 nn nene Bahwa sesuai dengan Pedum RASKIN, Satker Raskin berkedudukandi bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivre

., selaku Kepala Divisi Regional(Kadivre) Perum BULOG DKI Jakarta dan Banten, yaitu denganditerbitkannya Surat Perintan Setor (SPS) untuk Cadangan BerasPemerintah (CBP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyetoranpembayaran ke rekening atas nama O.P.

DKIKepala Divisi Regional (Kadivre) Perum BULOG DKI Jakarta danBanten sehingga pihak Perum Bulog menerbitkan Surat PerintahSetor (SPS) untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak500 ton, yang ditindaklanjuti dengan penyetoran pembayaran kerekening atas nama O.P. Dolog Jaya pada Bukopin Capem KelapaGading No. 1015139010, sebagai berikut :A.

DSU071/BrsBLG/IX/2016 tanggal 15September 2016, disetujui oleh AGUS DWI INDIARTO,S.Si,M.S.E., selaku Kepala Divisi Regional (Kadivre) Perum BULOGDKI Jakarta dan Banten dengan menerbitkan Surat Perintah Setor(SPS) untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 400ton, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyetoranpembayaran ke rekening atas nama O.P.

DKIkeuangan termasuk SDM, hukum, umum, sekretariat, Numas,teknologi informasi, Keuangan, akuntansi serta manajemen risiko dankepatuhan.e Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kadivre mempunyai fungsimerencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasipelaksanaan :. pengadaan gabah/beras dan pengan pokok lainnya..

No. 1412 K/Pid.Sus/2009Kepala Bidang Komersial lalu diajukan kepada Kepala Divisi Regional PerumBulog Lampung (Kadivre Lampung) yaitu saksi Drs. lbnu Subroto ;Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kabid Komersial mengajukanpermohonan modal kerja permohonan modal kerja usaha perberasankepada Kadivre Lampung yang dilampirkan dengan proposal sesuai dengannota intern No. 04/05020/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004, daripermohonan modal kerja tersebut, Kadivre Lampung memberikan disposisitanggal 06 Desember

Divisi Regional Perum Bulog, pada point 4 yang disebutkanbahwa : Penggunaan dana harus sesuai dengan rencana kegiatan usaha diBidang Komersial yang tertuang dalam proposal bisnis yang diajukan dantidak boleh digunakan untuk kegiatan diluar yang telah disetujui.Penyimpangan penggunaan dana harus mendapat persetujuan tertulis dariDireksi ;Bahwa Terdakwa bersamasama dengan saksi Abdul Wachid binMuhammad Yasin dalam pelaksanaan kegiatan komersial perdaganganberas, tanpa sepengetahuan dan izin dari Kadivre

Lampung) yaitu saksi Drs. lbnu Subroto ;Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kabid Komersial mengajukanpermohonan modal kerja permohonan modal kerja usaha perberasankepada Kadivre Lampung yang dilampirkan dengan proposal sesuai dengannota intern No.04/05020/X1I/2004 tanggal O06 Desember 2004, daripermohonan modal kerja tersebut, Kadivre Lampung memberikan disposisitanggal 06 Desember 2004 sebagai berikut :1.

Penyimpangan penggunaan dana harus mendapatpersetujuan tertulis dari Direksi ;Bahwa Terdakwa bersamasama dengan saksi Abdul Wachid binMuhammad Yasin dalam pelaksanaan kegiatan komersial perdaganganberas, tanpa sepengetahuan dan izin dari Kadivre Lampung telah melakukanpenandatanaanan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu pihak Kospal(Koperasi Sentra Pengembangan Agribisnis Lampung), sesuai barang bukticopy dokumen perjanjian KSO perdagangan beras antara PIB DivreLampung KOSPAL Nomor : 01/PIB/KS0/01

No. 1412 K/Pid.Sus/2009Bahwa kegiatan komersial perdagangan perdagangan beras tersebutdilakukan oleh bidang komersial yang dipimpin oleh Terdakwa selaku KepalaBidang Komersial dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Perdagangan, yaitusaksi Abdul Wachid bin Muhammad Yasin ;Bahwa Terdakwa bersamasama dengan saksi Abdul Wachid binMuhammad Yasin dalam pelaksanaan kegiatan komersial perdaganganberas, tanpa sepengetahuan dan izin dari Kadivre Lampung telah melakukanpenandatanganan kerja sama dengan pihak ketiga

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentangPeraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum(Perum) Bulog:Pasal 6 Penyerahan Barang:(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan SuratPerintah Penyerahan Barang/ Delivery Order(SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yangdiserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis,kualitas dan

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentangPeraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum(Perum) Bulog :Pasal 6 Penyerahan Barang:(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan SuratPerintah Penyerahan Barang/ Delivery Order(SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yangdiserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis,kualitas dan

Faksimili Dalam Negeri Nomor : F1345/11010/0407 2017tanggal 4 Juli 2017 dari Kadivre Perum Bulog Jatengkepada Kasubdivre Semarang perihal Pembentukan TimStock Opname GBB Randugarut.14.

Jateng.Surat Nomor : B125/11A04/07/2017 tanggal 14 Juli 2017perihal Pelanggaran Dlsiplin Pegawai dari dari KasubdivreSemarang kepada Kadivre Perum Bulog Jawa Tengah;Surat Perintah Nomor : SP061/11030/07/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran DisiplinPegawai Perum Bulog Divre JatengNota Intern Nomor : Nt01/Langdis/RG.V08/2017 tanggal18 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil PemeriksaanPersonil Terkait Dugaan Kekurangan dan/atauPengambilan Stock Beras di GBB Randugarut (B)Subdivre

Jateng.Surat Nomor : B125/11A04/07/2017 tanggal 14 Juli 2017perihal Pelanggaran Dlsiplin Pegawai dari dari KasubdivreSemarang kepada Kadivre Perum Bulog Jawa Tengah;Surat Perintah Nomor : SP061/11030/07/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran DisiplinPegawai Perum Bulog Divre JatengNota Intern Nomor : NIO01/Langdis/RG.V08/2017 tanggal 18Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan PersonilTerkait Dugaan Kekurangan dan/atau Pengambilan StockBeras di GBB Randugarut (B) Subdivre

GHOZI (copy) ;Surat Kadivre Jatim No.322/1/VIII/2003 tanggal 682003 (copy) ;SPPT PBB Tahun 2003 NOP : 35.09 720.001.0040020.0 atas namaMOCH. GHOZI (copy) ;Hal. 45 dari 64 hal. Put.

Umum No.DRP23/DS403/1 2/2004(copy legalisir) ;Surat Kadivre Jatim No.B.1075/1/130130/09/2004 tanggal 25 November2004 (copy) ;Faximili Dirut Perum Bulog No.F 1900/DU 000/041 12004 (asli) ;Surat Dirut Perum Bulog No.B.658/DU 000/11/2004 tanggal 4112004(asli) ;Surat Kuasa Dirut Perum Bulog No : SK64/DU 000/1 1/2004 tanggal 2112004 (copy legalisir) ;Berita Acara Hasil Klarifikasi clan Negosiasi Kadivre Jatim tanggal 1112004 (copy legalisir) ;Nota Intern Kadiv Umum No.NI452/DS.400/10/2004 tanggal 28102004

(copy) ;Surat Kadivre Jatim No.B.825/l/13030/09/2004 tanggal 1592004 (copy) ;Nota Permintaan Droping Kadiv.

(copy) ;Surat Kadivre Jatim No.B.825/l/13030/09/2004 tanggal 1592004(copy) ;Nota Permintaan Droping Kadiv.

Anggaran No.42/DK102/03/2005 tanggal 17032005 (copy legalisir) ;Surat Kadivre Jatim No.B.2341/1300/03.2005 tanggal 1432005 (copy);Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Kadivre Jatim No.BA 153/13000/09/2005 tanggal 932005 (copy legalisir) ;Surat Kuasa Dirut Bulog Surat Keputusan No.06/DU 000/03/2005tanggal 932005 (asli) ;Faximili Dirut Perum Bulog F 446/DS 403/08/03/2005 tanggal 932005(asli) ;Surat Kadivre Jatim No.B 60/13030/01/2005 tanggal 2712005 (copy) ;Risalah Rapattanggal 2462003 Notulis Kadivkum

Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPKmelakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu GudangBulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivre/ Kasubdivre yangmeliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;c.

SOP01/D0201/02/2013tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : Pembayaran kepada Mitra KerjaHalaman 14 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT SBYdilakukan oleh Kadivre/ Kasubdivre dengan menerbitkan Surat PerintahPembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri :a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani olehKepala Gudang yang bersangkutan; b. Copy PJB Mitra Kerja;c. LHPK yang dibuat PPK; d.

SOP01/D0201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : Pembayarankepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivre/ Kasubdivre denganmenerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuatberdasarkan berat netto dengan dilampiri : Halaman 29 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT SBYa. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan; b. Copy PJB Mitra Kerja;c. LHPK yang dibuat PPK; d. Kwitansi dari Mitra Kerja.

Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPKmelakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu GudangBulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivre/ Kasubdivre yangmeliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras danc.

SOP01/D0201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : Pembayarankepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivre/ Kasubdivre denganmenerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri :a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;b. Copy PUB Mitra Kerja; c. HPK yang dibuat PPK; d.

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentangPeraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum(Perum) Bulog:Pasal 6 Penyerahan Barang:(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan SuratPerintah Penyerahan Barang/ Delivery Order(SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yangdiserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis,kualitas dan

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentangPeraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum(Perum) Bulog :Pasal 6 Penyerahan Barang:(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan SuratPerintah Penyerahan Barang/ Delivery Order(SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yangdiserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis,kualitas dan

Faksimili Dalam Negeri Nomor : F1345/11010/0407 2017tanggal 4 Juli 2017 dari Kadivre Perum Bulog Jatengkepada Kasubdivre Semarang perihal Pembentukan TimStock Opname GBB Randugarut.14.

Jateng.Surat Nomor : B125/11A04/07/2017 tanggal 14 Juli 2017perihal Pelanggaran Disiplin Pegawai dari dari KasubdivreSemarang kepada Kadivre Perum Bulog Jawa Tengah;Surat Perintah Nomor : SP061/11030/07/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran DisiplinPegawai Perum Bulog Divre JatengNota Intern Nomor : NI01/Langdis/RG.I/08/2017 tanggal18 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil PemeriksaanPersonil Terkait Dugaan Kekurangan dan/atauPengambilan Stock Beras di GBB Randugarut (B)Subdivre

Jateng.Surat Nomor : B125/11A04/07/2017 tanggal 14 Juli 2017perihnal Pelanggaran Dlsiplin Pegawai dari dari KasubdivreSemarang kepada Kadivre Perum Bulog Jawa Tengah;Surat Perintah Nomor : SP061/11030/07/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran DisiplinPegawai Perum Bulog Divre JatengNota Intern Nomor : NI01/Langdis/RG.1/08/2017 tanggal 18Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan PersonilTerkait Dugaan Kekurangan dan/atau Pengambilan StockBeras di GBB Randugarut (B) Subdivre

Pos Indonesia(Persero) Nomor : SK.167/KADIVRE X1/0511 tanggal 24 Mei 2011;2. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Kantor Pos Tual yang merupakanKantor Pos Pemeriksa melakukan Inspeksi atau pemeriksaan pada KantorPos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa Thobias Sanabuky;Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS. TPK/2014/PN.Amb3.

Pos Indonesia(Persero) Nomor : SK.167/KADIVRE X1/0511 tanggal 24 Mei 2011;2. Bahwa pada pada tanggal 04 Januari 2011 Kantor Pos Tual yangmerupakan Kantor Pos Pemeriksa melakukan Inpeksi atau pemeriksaanpada Kantor Pos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa THOBIASSANABUkY ;3.

Pos Indonesia(Persero) Nomor : SK.167/KADIVRE X1/0511 tanggal 24 Mei 2011;2. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Kantor Pos Tual yang merupakanKantor Pos Pemeriksa melakukan Inspeksi atau pemeriksaan pada KantorPos Saumlaki yang dijabat oleh terdakwa THOBIAS SANABUKY;Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.SUS. TPK/2014/PN.Amb123.

DKI(Kadivre) Perum BULOG DKI Jakarta dan Banten, yaitu denganditerbitkannya Surat Perintah Setor (SPS) untuk Cadangan BerasPemerintah (CBP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyetoranpembayaran ke rekening atas nama O.P.

DSUtersebut disetujui oleh AGUS DWI INDIARTO,S.Si, M.S.E., selakuKepala Divisi Regional (Kadivre) Perum BULOG DKI Jakarta danBanten sehingga pihak Perum Bulog menerbitkan Surat PerintahSetor (SPS) untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak1.000 ton, yang ditindaklanjuti dengan penyetoran pembayaran kerekening atas nama O.P. Dolog Jaya pada Bukopin Capem KelapaGading No. 1015139010, sebagai berikut :A.

DSU071/BrsBLG/IX/2016 tanggal 15September 2016, disetujui oleh AGUS DWI INDIARTO,S.Si,M.S.E., selaku Kepala Divisi Regional (Kadivre) Perum BULOGDKI Jakarta dan Banten dengan menerbitkan Surat Perintah Setor(SPS) untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 400ton, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyetoranpembayaran ke rekening atas nama O.P.

DSU) tersebut disetujuioleh AGUS DWI INDIARTO,S.Si, M.S.E., selaku Kepala Divisi Regional(Kadivre) Perum BULOG DKI Jakarta dan Banten, yaitu denganditerbitkannya Surat Perintah Setor (SPS) untuk Cadangan BerasPemerintah (CBP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyetoranHal. 31 dari Hal. 67 Putusan Perkara No. 26/PID.SUSTPK/2017/PT. DKIpembayaran ke rekening atas nama O.P.

Berdasarkan surat dari Perum Bulog Divisi Regional Papua Nomor78/26030/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani olehKepala Divisi Regional Papua (Kadivre) Papua sdr.

masalah pajak ini ke Direktur Utama PerumBulog Pusat Jakarta dengan Nomor 33/GBL/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013dengan perihal surat permohonan penyelesaian permasalahan pajakPenggugat dan Perum Bulog Divisi Regional Papua tahun 2007, 2008 dan2009 dengan kewajiban perpajakan kurang bayar senilai akumulasi Rp1.8 Mdan sudah ditanggapi dengan faximili nomor F1149/D0303/0907 2013tanggal 09 Juli 2013 dengan isi berita instruksi agar permasalahan pajaktersebut di atas segera diselesaikan permasalahannya oleh Kadivre

setiaptransaksi harus kas uang masuk dan keluar harus melalui rekeningPenggugat dulu tetapi realisasinya itu tidak pernah dilakukan oleh PerumBulog Papua dengan menggunakan nama dan NPWP Penggugat;15.Penggugat sesuai surat nomor 36/GBLJPR/XI/2012 tanggal 29 November2012 sudah mengirimkan surat permohonan dibuatkan berita acarapekerjaan pengangkutan beras raskin di atas meterai Rp6.000,00 olehPerum Bulog Papua tahun 2007, 2008 dan 2009 secara terpisah tetapi tidakada tanggapan atau respons dari Kadivre

selanjutnyaPenggugat mengirimkan surat nomor 037/GBLJPR/X11/2012 tanggal13 Desember 2012 perihal permohonan dibuatkan berita acara pekerjaanpengangkutan beras raskin di atas meterai Rp6.000,00 oleh Perum BulogPapua tahun 2007, 2008 dan 2009 secara terpisah sesuai permintaanTergugat agar bisa ditetapkan realisasi pemisahan omset antara PerumBulog Papua untuk pengangkutan beras, raskin melalui darat dan laut/airdan Penggugat untuk pengangkutan beras mopreg milik Perum Bulog Papuamelalui udara dan ditanggapi oleh Kadivre

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Divisi Regional(Kadivre) Bulog yang baru tertanggal 1 Juli 2014 Nomor157/26030/07/2014, keraguan atas keabsahan SuratHalaman 21 dari 24 halaman.

Divre Bukittinggi, dari Kabid Komersialkepada Kadivre Sumbar, yang ditanda tangani oleh Ir.Husein Akhmad H. Msc. (sesuai dengan aslinya)1 (satu) lembar foto copy surat surat Nota Intern No: NI19/04020/10/2004, perihal Transfer Modal KerjaKomersial, dari Kabid Komersial kepada Kadivre Sumbar,yang ditanda tangani oleh Ir. Husein Akhmad H. Msc.(sesuai dengan aslinya)(satu) lembar foto copy surat Disposisi Perum BulogDivisi Regional Sumbar Nomor Agenda : 140/5f/01.03/05,tanggal 24032005.

(sesuai dengan aslinya)(satu) lembar foto copy faksimili dalam negeri NomorF 1159/04101/137072004 tanggal 13 Juli 2004,perihal Rapat Kerja Regional dari SekretarisPerusahaan kepada Kadivre NAD, Sumut, Jambi,Bengkulu, Riau dan Sumbar yang ditanda tangani olehHeru Priyono (Sekretaris Perusahaan).

P.159/04A02/XII/2006Transfer Uang Komersialkepada Kadivre SumbaryangYusfinar ;tanggal 21Informasi dari Sub Divreyang ditanda(asli) ;foto suratcopy19 06 20061122Perihal Penyelesaian Piutang dari Kadivre Sumbarkepada Direktur Utama/ Perum...............Perum Bulog yang ditanda tangani oleh S. AntonSamawin.;(satu) lembar surat No. S.653/WKN.3/KP.02/2007tanggal 23 08 2007 perihal Pengurusan PiutangNegara dari KP2LN Bukittinggi kepada Sub DivreBukittingi yang ditanda tangani oleh Tatang Ruhiat.

(sesuai dengan aslinya) ;1 (satu) lembar foto copy faksimili dalam negeri NomorF 1159/04101/137072004 tanggal 13 Juli 2004, perihalRapat Kerja Regional dari Sekretaris Perusahaankepada Kadivre NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Riau danSumbar yang ditanda tangani oleh Heru Priyono(Sekretaris Perusahaan).

Divre Bukittinggi,dari Kabid Komersial kepada Kadivre Sumbar, yangditanda tangani oleh Ir. Husein Akhmad H. Msc. (sesuaidengan aslinya)1 (satu) lembar foto copy surat surat Nota Intern No: NI19/04020/10/2004, perihal Transfer Modal KerjaKomersial, dari Kabid Komersial kepada Kadivre Sumbar,yang ditanda tangani oleh Ir. Husein Akhmad H. Msc.

Perum BulogPapua dengan memakai nama dan NPWP Perum Bulog Papua dari Januaris/d Desember tahun 2007 jadi supaya bukti potong PPh Pasal 15 tahun 7007dapat dikreditkan Perum Bulog Papua harus membuat pernyataan tertulisyang isinya menyebutkan bahwa Perum Bulog Papua bertanggung jJawab ataskeabsahan bukti potong yang diberikan kepada Penggugat;Berdasarkan surat dari Perum Bulog Divisi Regional Papua Nomor78/26030/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh KepalaDivisi Regional Papua (Kadivre

masalah pajak ini ke Direktur Utama PerumBulog Pusat Jakarta dengan Nomor 33/GBL/V1I/2013 tanggal 24 Juni 2013dengan perihal surat permohonan penyelesaian permasalahan pajakPenggugat dan Perum Bulog Divisi Regional Papua tahun 2007, 2008 dan2009 dengan kewajiban perpajakan kurang bayar senilai Rp1.8 Miliar dansudah ditanggapi dengan faximili nomor F1149/D0303/0907 2013 tanggal 09Juli 2013 dengan isi berita instruksi agar permasalahan pajak tersebut di atassegera dipecahkan permasalahannya oleh Kadivre

Penggugat sesuai surat nomor 36/GBLAPR/X1/2012 tanggal 29 November2012 sudah mengirimkan surat permohonan dibuatkan berita acara pekerjaanpengangkutan beras raskin di atas meterai Rp6.000,00 oleh Perum BulogPapua tahun 2007, 2008 dan 2009 secara terpisah tetapi tidak ada tanggapanatau respons dari Kadivre Bulog Papua selanjutnya Penggugat mengirimkanHalaman 4 dari 23 halaman.

PJK/2016surat nomor 037/GBLJPR/X11/2012 tanggal 13 Desember 7011 perihalpermohonan dibuatkan berita acara pekerjaan pengangkutan beras raskin diatas meterai Rp6.000,00 oleh Perum Bulog Papua tahun 2007, 2008 dan2009 secara terpisah sesuai permintaan Tergugat di Jayapura agar bisaditetapkan realisasi pemisahan omset antara Perum Bulog Papua untukpengangkutan beras raskin melalui darat dan laut/air dan Penggugat untukpengangkutan beras mopreg milik Perum Bulog Papua melalui udara danditanggapi oleh Kadivre

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Divisi Regional(Kadivre) Bulog yang baru tertanggal 1 Juli 2014 Nomor157/26030/07/2014, keraguan atas keabsahan Surat KadivreBulog Papua tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor78/26030/08/2012 telah dihilangkan yang disebabkan SuratKeterangan tersebut telah diwaarmerking dan menyatakanbahwa baik surat maupun yang membuatnya adalah benaradanya;Halaman 21 dari 23 halaman.

SUNARIOBAMBANG HERIANTO ;8 Fotocopy Faksimili Dalam Negeri dari Kadivre Riau Perum Bulog kepada PT RCIU/P SUNARIO B. HERIANTO tanggal 01 Juni 2005 nomor : F176 /03020/06/25 perihalPenyerahan CPO ;9 Foto Copy Surat Kadivre Riau Perum Bulog nomor : B189/03020/06/ 2005tanggal 07 Juni 2005 perihal pertanggungjawaban PT. RCI ;10 Foto Copy Surat Pernyataan H. SUNARIO B.

SUNARIOBAMBANG HERIANTO ;Fotocopy Faksimili Dalam Negeri dari Kadivre Riau Perum Bulog kepada PT RCIU/P SUNARIO B. HERIANTO tanggal 01 Juni 2005 Nomor : F176/ 03020/06/25perihal Penyerahan CPO ;Foto Copy Surat Kadivre Riau Perum Bulog nomor : B189/03020/06/ 2005tanggal 07 Juni 2005 perihal pertanggungjawaban PT. RCI ;Foto Copy Surat Pernyataan H. SUNARIO B.

SUNARIOBAMBANG HERIANTO ;Fotocopy Faksimil Dalam Negeri dari Kadivre Riau Perum Bulog kepada PT RCIU/P SUNARIO B. HERIANTO tanggal 01 Juni 2005 nomor: F176/ 03020/06/25perihal Penyerahan CPO ;Foto Copy Surat Kadivre Riau Perum Bulog nomor : B189/03020/06/ 2005tanggal 07 Juni 2005 perihal pertanggungjawaban PT. RCI ;Foto Copy Surat Pernyataan H. SUNARIO B.

SUNARIOBAMBANG HERIANTO ;Fotocopy Faksimili Dalam Negeri dari Kadivre Riau Perum Bulog kepada PT RCIU/P SUNARIO B. HERIANTO tanggal 01 Juni 2005 Nomor : F176/ 03020/06/25perihal Penyerahan CPO ;101112131415161718192021222324Foto Copy Surat Kadivre Riau Perum Bulog nomor : B189/03020/06/ 2005tanggal 07 Juni 2005 perihal pertanggungjawaban PT. RCI ;Foto Copy Surat Pernyataan H. SUNARIO B.

Pada tanggal 20 Juni 2005, Kadivre Riau mengeluarkan surat peringatankedua yang memberi waktu hingga 30 Juni 2005. pada tanggal 28 Juli 2005, KuasaDirektur PT.RCI menyatakan dan memberi kuasa kepada Kadivre Riau untuk menjualtanah sesuai sertifikat hak milik yang tertera dalam akte notaris Ika Lestari, SH.SP.Nnotaris Deli Serdang, medan No. 07 tanggal 19 Juli 2005.

Desember Tahun 2007 jadi supayabukti potong PPh Pasal 15 Tahun 2007 dapat dikreditkan Perum Bulog Papuaharus membuat pernyataan tertulis yang isinya menyebutkan bahwa PerumBulog Papua bertanggung jawab atas keabsahan bukti potong yang diberikankepada Penggugat:Berdasarkan surat dari Perum Bulog Divisi Regional Papua Nomor78/26030/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh KepalaDivisi Regional Papua (Kadivre) Papua Sdr.

pajak ini ke Direktur Utama Perum BulogPusat Jakarta dengan Nomor 33/GBL/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 denganperinal surat permohonan penyelesaian permasalahan pajak Penggugat danPerum Bulog Divisi Regional Papua Tahun 2007, 2008 dan 2009 dengankewajiban perpajakan kurang bayar senilai akumulasi Rp.1.8 Milyar dan sudahditanggapi dengan faximili Nomor F1149/D0303/0907 2013 tanggal 9 Juli 2013dengan isi berita instruksi agar permasalahan pajak tersebut diatas segeradipecahkan permasalahannya oleh Kadivre

Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2017terpisah sesuai permintaan Tergugat di Jayapura agar bisa ditetapkan realisasipemisahan omset antara Perum Bulog Papua untuk pengangkutan beras raskinmelalui darat dan laut/air dan Penggugat untuk pengangkutan beras mopreg milikPerum Bulog Papua melalui udara dan ditanggapi oleh Kadivre Perum BulogPapua dengan surat Nomor 200/206010/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012yang isi suratnya mengatakan tidak dapat memenuhi permohonan Penggugatsesuai surat Nomor 037/GBLJPR/XII

Faximili dalam negeri Nomor F1149/D0303/09072013 tanggal 9 Juli 2013dari Direktur Pelayanan Publik Bulog Pusat Jakarta untuk Kadivre BulogPapua yang isi berita adalah instruksi agar menyelesaikan permasalahanpajak antara Perum Bulog Papua dengan Penggugat sebesar akumulasiRp1.8 Milyar dengan tuntas dan melaporkan perkembangan dan tindak lanjutHalaman 5 dari 23 halaman.

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Divisi Regional (Kadivre)Bulog yang baru tertanggal 1 Juli 2014 #Nomor157/26030/07/2014, keraguan atas keabsahan Surat KadivreBulog Papua tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor78/26030/08/2012 telah dihilangkan yang disebabkan SuratHalaman 20 dari 23 halaman.