Ditemukan 2766 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 K/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
3614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimutasi pada Dinas Pendidikan sebagai stafSeksi Binmudora hingga Tahun 2002;2 Bahwa selanjutnya pada Tahun 2003 diangkat dalam Jabatan Kepala SeksiKepemudaan pada Dinas Kependidikan Kota Semarang, dan pada tahun 2008mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sebagai staf bidangOlahraga dan pada Tahun 2010 pindah tugas sebagai staf pada bidangKepemudaan sampai sekarang;3 Bahwa tujuan Penggugat mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi JawaTengah adalah untuk lebih mengembangkan karier
    Putusan Nomor 461 K/TUN/20141617181920f Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) disebutkan:untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasarkarier dengan keputusan Presiden;Penjelasan Pasal 12 ayat (1) disebutkan: Pola dasar karier adalah pedomanyang memuat....dst....yang menggunakan unsurunsur...dst...pendidikanformal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat golongan ruangdan tingkat jabatan;g Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Pasal
    Oleh karena itu jelas bahwa sesungguhnyakerugian yang dirasakan oleh Penggugat berupa terhambatnya karier bukanlahsematamata disebabkan oleh terbitnya a quo, melainkan karena kondisiPenggugat yang belum memenuhi semua unsur yang disyaratkan;4.
    ....Pembinaan karier yangdimaksud antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan,pengiriman untuk mengikuti jabatan dan lainlain ;bPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979, khususnya dalam penjelasanUmum alenia 3 disebutkan: Apabila ada lowongan, maka pegawai negerisipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, haruslahdipertimbangkan lebih dahulu.
    Hal ini sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) disebutkan: Untukmenjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier denganKeputusan Presiden;Penjelasan Pasal 12 ayat (1) disebutkan ; Pola dasar karier adalah pedoman yangmemuat....dst...... yang menggunakan unsurunsur...dst...pendidikan formal,pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat golongan ruang dan tingkatjabatan ;Dengan melihat fakta yang ada seharusnya Majelis Hakim Pengadilan
Register : 07-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 13-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DR. BINSAR M. GULTOM, SH.,SE.,MH VS KOMISI YUDISIAL RI;
382304 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon HakimAgung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor:07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tertanggal 13 September 2018;sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yangtidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;b.
    Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (Kualitas) CalonHakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tertanggal O9 Oktober 2018;sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yangtidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Keputusan Termohon Kasasi dahuluTerbanding/T ergugat:a.
    Putusan Nomor 67 K/TUN/2020sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yangtidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;b. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap li (Kualitas) CalonHakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tertanggal O9 Oktober 2018;sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yangtidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;4.
    Putusan Nomor 67 K/TUN/2020Indonesia Nomor: 53/PUUXIV/2016 tanggal 19 Juli 2017 yang telahmenentukan secara limitatif dan berlaku sebagai undangundang, yaituRekruitmen Hakim Agung dari Hakim Karier, dan dimungkinkan HakimNon Karier, atas permintaan Mahkamah Agung dengan syaratsyaratkeahliannya yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;3.
    Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak meminta HakimAgung Non Karier, sesuai isi Surat Wakil Ketua Mahkamah AgungBidang Non Yudisial Nomor: 4)WKMA.NY/7/2018 tanggal 20 Juli 2018;4.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
855232
  • Tentang : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  • Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc.2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri,pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkansebagai hakim tindak pidana korupsi.3. Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkatberdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam UndangUndang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.4.
    PengadilanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1).Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas administrasi dan pelaksanaan PengadilanTindak Pidana Korupsi.Dalam hal tertentu. ketua dapat mendelegasikanpenyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada wakil ketua.Bagian KetigaHakimPasal 10Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkaratindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atasHakim Karier
    dan Hakim ad hoc.Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua MahkamahAgung.(3) Hakim...(3)6Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidanakorupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa,mengadili, dan memutus perkara lain.Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dandiberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua
    MahkamahAgung.Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dandapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.Pasal 11Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:a.berpengalaman menjadi Hakim sekurangkurangnyaselama 10 (sepuluh) tahun;berpengalaman menangani perkara pidana;jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yangtinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;tidak
    Namun untuk pertama kali berdasarkan UndangUndangini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan padasetiap ibukota provinsi.Dalam...IT.2Dalam UndangUndang ini diatur pula mengenai Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hocyang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakimpada umumnya.
Register : 23-10-2023 — Putus : 10-11-2023 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 817/Pdt.P/2023/PN Jap
Tanggal 10 Nopember 2023 — Pemohon:
ANDI SUKARDI
90
  • Menetapkan bahwa Pemohon ANDI SUKARDI adalah wali yang sah dari anak yang Bernama SHARJAT MUBARAK SUKIMAN lahir di Manokwari, 17 November 1995 khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon Perwira Prajurit Karier (PA-PK) TNI di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
  • Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
Register : 25-02-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BARRU Nomor 6/PDT.P/2016/PN BR
Tanggal 3 Maret 2016 — Pemohon : MUHAMMAD TAHIR.
536
  • Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini; Bahwa pemohon tinggal dan berada di Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru; Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap seorang anak lakilaki bernama Hasriadi lah di Mannyampa, 04 Januari 1996 dari orang tuakandung yang bernama Haliardi; Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian,sebagai persyaratan untuk melamar Prajurit Karier TNI di Kota Pare pare,Sulawesi Selatan; Bahwa saksi membenarkan
    Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini; Bahwa pemohon tinggal dan berada di Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru; Bahwa saat ini telah dibuka pendaftaran calon anggota TNI; Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap seorang anak lakilaki bernama Hasriadi lah di Mannyampa, 04 Januari 1996 dari orang tuakandung yang bernama Haliardi; Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian,sebagai persyaratan untuk melamar Prajurit Karier TNI
    Bahwa Hasriadi berkeinginan mendaftar sebagai calon Prajurit Karier TNI, diKota Pare pare, Provinsi Sulawesi Selatan; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut didukung denganketerangan saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu saudara Roy Buniamin danHendra Muchlisal yang menerangkan bahwa saudara Hasriadi berkeinginan untukmengikuti tes penerimanan Prajurit Karier TNI, sementara orang tua pemohontinggalnya di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, Sulawesi Selatan dan Hasriaditinggal di tempat
    tinggal pemohon, sehingga pemohon mengajukan perwalian untukmempermudah urusan adminitrasi saat pendaftaran karena lebih dekat dengan KotaPare pare; 22222222 222 222 222222 Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Hasriadi tinggal di KabupatenPangkajene dan Kepulauan, selanjutnya menunjuk pemohon saudara MuhammadTahir bersedia bertindak sebagai wali khusus bagi Hasriadi untuk mendaftarTNI/Prajurit Karier di Kota Pare pare, Sulawesi Selatan.
Register : 17-09-2010 — Putus : 27-09-2010 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 18 /Pdt.P/2010/PN.Kb.Mn
Tanggal 27 September 2010 — SADIMUN ; MINARTI ;
829
  • M E N E T A P K A N :- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;- Menetapkan bahwa MARLANI sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama NUR JAYADI , Lahir di Madiun pada tanggal 31 Oktoebr 1988, khusus untuk seleksi pendaftaran bintara prajurit karier TNI AD di Jayapura Papua ;- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 101.000,- ( Seratus satu ribu rupiah ) ;
    pemohon ikabulkan makaanak dari Para Pemohon yang bernama NUR JAYADI , lakilaki yang dulahirkan di7Madiun pada tanggal 31 Oktober 1988 menjadi sah menurut hukum berada dalamperwalian MARLANI ;Memperhatikan pasal 360 BW/KUHPerdata dan Peraturanperaturan lainyang bersangkutan ;MENETAPKAN:e Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;e Menetapkan bahwa MARLANI sebagai Wali dari anak lakilaki yang bernama NURJAYADI , Lahir di Madiun pada tanggal 31 Oktoebr 1988, khusus untuk seleksipendaftaran bintara prajurit karier
Putus : 08-10-2014 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 171 /Pdt.G/2014/PN.MKS
Tanggal 8 Oktober 2014 —
679
  • Salahsatu pembangunan yaitu pembangunan sumber daya manusia dengan carabertanggung jawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia yangterdapat di dalam undangundang No 18 tahun 2002 Tentang Sistemnasional penelitian, pengembangan, Dan penerapan ilmu pengetahuan danteknologi.
    Padahal di undangundangtergugat bertanggung jawabterhadap jenjang karier sumber dayamanusia. Sedang penggugat mendapat hakHalaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Padt.G/20..
    Mencekal karier penggugat dibidang pendidikan.6. Bertahuntahun mematikan karier penggugat dibidang pendidikan.7. Penggugat selama mengurus hak penggugat yaitu menguruspenghargaan ke pemerintah pusat R.I dipermainkan tergugat . buktinyatergugat selalu menundanunda.8.
    Tergugat selama bertahuntahuntidak menginformasikan penggugat (pencipta pertama) kepemerintahpusat R.I merupakan bukti perbuatan tidak bertanggung jawab terhadapjenjang karier sumber daya manusia, merupakan juga bukti perbuatantidak melakukan sistim penghargaan. Perbuatan tergugat tidakbertanggung jawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia, tidakmelakukan sistim penghargaan merupakan perbuatan melawan hukumkarena melawan undangundangyaitu :.
    Tergugat ll mengeroyok penggugatTergugat Il mengeroyok penggugat merupakan bukti perbuatan tidakbertanggung jawab terhadap jenjang karier sumber daya manusia,merupakan juga bukti perobuatan tidak melakukan sistim penghargaan.Padahal penggugat memukul tergugat karena tergugat melakukantindakan kejahatan yaitu melakukan tindakan tidak bertanggung jawabterhadap jenjang karier sumber daya manusia, tidak melakukan sistimpenghargaan merupakan perbuatan tergugat Il melawan hukum karenaHalaman 35 dari 53
Register : 06-08-2015 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN CIANJUR Nomor 29/PDT.P/2015/PN Cjr
Tanggal 14 Agustus 2015 — Sudirah
197
  • , yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Sukataris ;e Bahwa keponakan pemohon yang bernama Arif setiawan anakpertama jenis kelamin lakilaki, lahir di Pekalongan, pada tanggal 1 April1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6942/TP/2005 tanggal27 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Pekalongan ;Bahwa keponakan pemohon telah dewasa dan berminat untukmengikuti tes penerimaan bintara prajurit TNIAD ;Bahwa untuk mengikuti tes penerimaan bintara prajurit karier
    RUDI SUDRAJAT:bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui maksudPemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cianjuradalah untuk mengurus ijin wali Arif Setiawan guna mengikuti tespenerimaan bintara prajurit karier TNIAD;bahwa keponakan Pemohon bernama Arif setiawan anak pertama dariRohali dan Robiyatun jenis kelamin lakilaki, lahir di Pekalongan, padatanggal 1 April 1995;bahwa Arif Setiawan sudah 6 bulan tinggal bersama pemohon ;bahwa keponakan Pemohon saat ini hendak mengikuti tes penerimaanbintara
    prajurit karier TNIAD, namun karena Arif Setiawan tinggalbersama Pemohon maka diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri ;2.
    CASDIK:bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui maksudPemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cianjuradalah untuk mengurus ijin wali Arif Setiawan guna mengikuti tespenerimaan bintara prajurit karier TNIAD;bahwa keponakan Pemohon bernama Arif setiawan anak pertama dariRohali dan Robiyatun jenis kelamin lakilaki, lahir di Pekalongan, padatanggal 1 April 1995;bahwa Arif Setiawan sudah 6 bulan tinggal bersama pemohon ;bahwa keponakan Pemohon saat ini hendak mengikuti tes penerimaanbintara
    prajurit karier TNIAD, namun karena Arif Setiawan tinggalbersama Pemohon maka diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohon menyatakanbenar dan tidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka semuakejadian yang tercatat dalam berita Acara Persidangan ini dianggap telah termaktubseluruhnya dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimanaterurai diatas ;Menimbang, bahwa dari keterangan
Register : 03-08-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 28/Pdt.P/2018/PN Pts
Tanggal 9 Agustus 2018 — Pemohon:
MARGARETHA
6228
  • Julius Redo ; Bahwa ibu pemohon telah meningal pada tahun 2008 ; Bahwa ayah pemoho telah meninggal pada tahun 1998 ; Bahwa nama ibu pemohon adalah Kimbai ; Bahwa nama ayah pemohon adalah Moksin ; Bahwa selama ini pemohon sebagai wali dari Julius Redo baik untuk disekolah maupun diluar sekolah ; Bahwa pemohon mengajukan perwalian sebagai wali dari adik kandungpemohon untuk julius redo karena julius redo berkeinginan untuk mendaftarke Bintara prajurit karier TNIAD ;2.
    Juli 1998 ; Bahwa orang tua julius redo telah meninggal dunia ; Bahwa selama ini julius redo tinggal bersama dengan nenek dikampungtekalong ; Bahwa nama nenek adalah bulan ; Bahwa nama kakek adalah malong ;Bahwa pendidikan terakhir julius redo SMA Negeri 1 Mentebah,Kab.KapuasHulu ;Bahwa pemohon margaretha lahir pada tanggal 21 Maret 1985 ;Bahwa pemohon margaretha sudah menikah dengan ismail ;Bahwa pemohon mengajukan perwalian untuk Julius redo karena juliusredo akan mendaftar ke Bintara Prajurit karier
    sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, makasegala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggaptermaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud daripermohonan pemohon jelas bahwa pemohon mengajukan permohonan perwaliandari seorang anak yang bernama Julius Redo sebagai persyaratan mengikutipendaftaran Bintara prajurit karier
    bersama dengan neneknya di Rt.02,Dusun Sungaiputih,Desa Tekalong Kab.Kapuas Hulu hingga sekarang namun pemohon yangjuga tinggal berdekatan dengan rumah neneknya tetap juga memperhatikan juliusRedo bahkan untuk kegiatan disekolah dan diluar sekolah pemohon lah yangselalu mewakili sebagai orang tua dari Julius Redo, kemudian setelah Julius Redomenyeesaiakan pendidikan di SMA N. 1 Mentebah pada tahun 2018 tepatnyabulan Mei adik pemohon Julius Redo berkeinginan untuk mendaftar sebagaiBintara Prajurit Karier
    TNIAD pada penerimaan tahun 2018 ini sedangkan usiaJulius Redo masih 20 (dua) puluh tahun untuk hal tersebut Jjulius Redomemerlukan seorang wali dari keluarga,dimana Wali ini yang akan bertanggungjawab untuk mengurus segala keperluan selama proses mendaftar masuk menjadiBintara Prajurit karier TNIAD dan perwalian adalah merupakan salah satupersyaratan Administrasi yang harus dimiliki bagi pelamar yang belum dewasakarena secara hukum masih dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatanhukum yang
Register : 26-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 385/Pdt.P/2013/PN Yk
Tanggal 21 Oktober 2013 — BUDI HARTO
113
  • dan satu anak sesuai Kutipan dari BuktiAkta Keluarga yang bernomor : 135011/97/01174, yang telahdikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gondomanan pada tanggal 23Februari 1998 (Bukti terlampir), telah berkeinginan kuat untukmerubah nama atau menambah nama pribadi yang semula bernamaBUDI HARTO dirubah atau ditambah menjadi BUDI HARTONO ;Alasan dengan diubahnya atau ditambahnya nama Pemohon adalahdikarenakan seringkali mengalami banyak kesulitan hidup, sejak kecilsampai dewasa terutama dibidang studi dan karier
    telah mengajukan 2 (dua)orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang padaDOKOKTVa SEDEGal DERIKUE ~~~~~~ === == =n nen mnmnnn nnn mnnnmnnnmnnnSAKSI 1: ILEX ELVAN SUNARYO; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakanKakak Sepupu saksi iBahwa saksi tahu Pemohon bermaksud merubah nama yang semulabernama Budi Harto menjadi Budi Hartono ;Bahwa maksud Pemohon merubah namanya itu karena dengan namaBudi Harto Pemohon banyak mengalami kesulitan baik di bidang studimaupun karier
    Dwidjoleksono dan ibuPemohon bernama Gunawati jSAKSI 2: DWI HANDOKO ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena tetangga;e Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud merubah nama yang semulabernama Budi Harto menjadi Budi Hartono ;e Bahwa maksud Pemohon merubah namanya itu karena dengan namaBudi Harto Pemohon banyak mengalami kesulitan baik di bidang studimaupun karier dan juga dirasakan oleh Pemohon dengan nama itukurang membawa berkah ;e Bahwa saksi tahu ayah Pemohon bernama L.
    Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan ; 0220Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah memberikanKelGraniGan SEDAGAI DGMIKUT 5 snesseesnnennnncemmmemntnnneamemmnnnnnnnanmenmnnnnnnemmmainnhe Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan perubahannama yang semula bernama Budi Harto menjadi Budi Hartono ;e Bahwa maksud Pemohon merubah namanya itu karena dengan namaBudi Harto Pemohon banyak mengalami kesulitan baik di bidang studimaupun karier
    mengalami kesulitan baik di bidang studi maupunkarier dan juga dirasakan oleh Pemohon dengan nama itu kurangmembawa berkah ;e Bahwa untuk merubah nama seseorang tersebut haruslah adaPenetapan dari Pengadilan Negeri :Menimbang, bahwa dari buktibukti dan saksisaksi tersebut diatasternyata benar Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semulabernama BUDI HARTO dirubah menjadi BUDI HARTONO dengan alasanagar karena dengan nama Budi Harto Pemohon banyak mengalami kesulitanbaik di bidang studi maupun karier
Putus : 31-01-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2087 K/Pdt/2011
Tanggal 31 Januari 2012 — MULYONO YAMIN,SH vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR WILAYAH SURABAYA DI SURABAYA CQ PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG MOJOKERTO,
2510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank RakyatIndonesia Kantor Cabang Mojokerto saya mempunyai riwayat tugas dan karier ;Adapun riwayat tugas dan karier saya di PT. Bank Rakyat Indonesia KantorCabang Mojokerto diantaranya :1. Mulai masuk kerja sejak tanggal 15 Maret 1978 melalui Surat Nomor Kep.Cab.B.04pers/3/1978 tanggal 15 Maret 1978, berdasarkan SK tersebut,melalui surat kantor cabang BRI Nomor B.913pers1978 tanggal 22 MaretHal. 1 dari 12 hal. Put.
    Tahun 1999 pensiun dipercepat dengan hitungan mulai tanggal 1Agustus 1999 ;10.Tahun 1982 saya mengikuti kuliah program strata 1 (S.1) FakultasHukum jurusan Hukum Perdata Universitas Darul Ulum Jombang denganpredikat lulus ujian negara pada tanggal 20 Desember 1986 ;(keterangan : poin 10 adalah tidak termasuk riwayat tugas) ;Demikian sebagian riwayat tugas dan karier saya di BRI Kantor CabangMojokerto ;Meneliti dan mencermati poin 10 bahwa saya mengikuti kuliah di FakultasHukum di Universitas Darul
    Ulum Jombang tersebut pada dasarnya akan sayagunakan untuk mengisi jenjang tugas dan karier di BRI, hal tersebut sayapertimbangkan dikarenakan bilamana kita memperhatikan keadaan di sekitarBRI (Intern BRI) banyak terdapat pimpinan Cabang BRI ;Dalam fakta dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1999 terdapat halyang saya maksud di atas ternyata management kepegawaian BRI tidakHal. 2 dari 12 hal.
    BRI tidak memberi kesempatan bagi pegawai untuk memproses SKkenaikan pangkat ;(Poin Nomor 1 sampai dengan 5 tersebut telah digariskan dan diterapkanterhadap kinerja dan karier saya di BRI Kantor Cabang Mojokerto) ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Mojokerto berkenan untuk mengadili dan memutuskansebagai hukum :Primair :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
    Menyatakan bahwa kinerja Tergugat selama itu telah terbukti secarasistimatik telah melumpuhkan Penggugat untuk meniti jenjang pendidikanformal menuju jenjang karier pegawai secara seimbang ;3. Menyatakan dan menghukum Tergugat dikarenakan kinerja Tergugatselama itu telah merugikan Penggugat secara materi dan psikis ;4.
Register : 20-01-2016 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 6/Pdt.P/2016/PN.Krg
Tanggal 19 Januari 2016 — MUHAMAD ROSYID, Lahir di Pacitan tanggal 13 September 1974, bertempat tinggal di Ds. Pandes Rt.003/Rw.012, Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
172
  • Kodim Karanganyar sejak tahun 2006; e Bahwa pemohon lahir di Pacitan pada tanggal 13 September 1974, ayah pemohonbernama Sukatno dan ibunya bernama Romlah; e Bahwa setahu saksi pemohon sejak keci bernama Muhamad Rosyid sehingganama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah danTjazah tertulis dengan nama Muhamad Rosyid; e Bahwa saksi juga tahu bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon tertulis dengannama M.Rosyid, sedangkan didalam Surat Keputusan Pengangkatan LulusanSecata Prajurit Karier
    di Kodim Karanganyar sejak tahun 2012; Bahwa pemohon lahir di Pacitan pada tanggal 13 September 1974, ayah pemohonbernama Sukatno dan ibunya bernama Romlah; Bahwa setahu saksi pemohon sejak keci bernama Muhamad Rosyid sehingganama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah danTjazah tertulis dengan nama Muhamad Rosyid; Bahwa saksi juga tahu bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon tertulis dengannama M.Rosyid, sedangkan didalam Surat Keputusan Pengangkatan LulusanSecata Prajurit Karier
    , buktiP7 berupa Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Seri A dan buktiP8 berupa Kartu tanda ASABRI, diperoleh fakta bahwa karena kurang telitinyapemohon maka didalam Surat Keputusan Pengangkatan Lulusan Secata Prajurit Karier,Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Seri A dan Kartu tandaASABRI, pemohon tertulis dengan nama MOHAMAD ROSYID;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukumbahwa Pemohon lahir di Pacitan pada tanggal 13 September 1974
    ROSYID sedangkan didalam Surat Keputusan Pengangkatan Lulusan SecataPrajurit Karier, Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Seri A danKartu tanda ASABRI, pemohon tertulis dengan nama MOHAMAD ROSYID, dan olehkarena mulai bulan Februari 2016 nanti penerimaan gaji ditransfer dari pusat langsung kerekening pegawai yang bersangkutan, maka agar pemohon tidak mengalami kesulitandalam pengambilan gaji karena adanya perbedaan nama dalam dokumen tersebut makadiperlukan Penetapan Pengadilan ;
    Rosyid dalam Kutipan Akta Kelahiran serta namaMohmad Rosyid dalam Surat Keputusan Pengangkatan Lulusan Secata Prajurit Karier,Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Seri A dan Kartu tandaASABRI adalah orangnya sama dan satu orang; Menimbang, bahwa ternyata maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastianhukum bahwa nama Muhamad Rosyid, M.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tahun 1974
892155
  • Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian
  • Abdi Negara, dan AbdiMasyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepadaPancasila, UndangUndang Dasar 1945, Negara, danPemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik,berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dansadar akan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakantugas pemerintahan dan pembangunan;bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yangdemikian itu diperlukan adanya suatu Undangundangyang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, danpembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakanberdasarkan sistim karier
    Untuk mewujudkanPegawai Negeri sebagai yang dimaksud di atas maka Pegawai Negeri perludibina dengan sebaikbaiknya atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja.Sistim karier adalah suatu sistim kepegawaian, dimana untuk pengangkatanpertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalampengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syaratsyarat obyektip lainnya juga menentukan.14Sistim prestasi kerja adalah suatu sistim kepegawaian, dimana pengangkatanseseorang
    Sistim prestasi kerja tidak memberikanpengharapan terhadap masa kerja.Sistim yang dianut dalam Undangundang ini, bukan hanya sistim karier danbukan pula hanya sistim prestasi kerja, tetapi adalah perpaduan antara sistimkarier dan sistim prestasi kerja, sehingga dengan demikian unsurunsur yangbaik dari sistim karier dan sistim prestasi kerja dapat dipadukan secara serasi.Pegawai Negeri bukan saja unsur Aparatur Negara, tetapi juga adalah AbdiNegara dan Abdi Masyarakat, yang hidup di tengahtengah masyarakat
    Sipil secara wajar.Untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya, maka sistim pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalahsistim pembinaan karier tertutup dalam arti Negara, dengan tidakmenutup kemungkinan adanya sistim pembinaan karier terbuka untukjabatan tertentu apabila perlu untuk kepentingan Negara.Pada umumnya yang dimaksud dengan: Sistim karier tertutup adalah bahwa pangkat dan jabatan yang adadalam sesuatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yangtelah
    Sistim karier terbuka adalah bahwa pangkat dan jabatan dalamsesuatu organisasi dapat diduduki oleh orang luar dari organisasi ituasalkan ia mempunyai kecakapan yang diperlukan, tanpa melaluipengangkatan sebagai calon pegawai.Dengan sistim karier tertutup dalam arti Negara, maka dimungkinkanperpindahan Pegawai Negeri dari Departemen/ Lembaga yang satu ke22Departemen/Lembaga yang lain atau dari Propinsi yang satu ke Propinsiyang lain, terutama untuk menduduki jabatanjabatan yang bersifatmanagerial.Dalam
Register : 22-08-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN CIANJUR Nomor 111/Pdt.P/2017/PN Cjr
Tanggal 6 September 2017 — Andri Indra Jaya
267
  • pemohon yang bernama TRI FINTA SYANDI SYAHENDRA anak ketiga jenis kelamin Lakilaki lahir di Kelumpang jaya, padatanggal 13 Maret 1998,sebagai Kutipan Akta Kelahiran No.1613Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2017/PN Cjr.LT180520160011,Tanggal 18 Mei 2016,yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan Dan Catatan Sipil Musi Rawas Utara;Bahwa keponakan Pemohon telah dewasa dan berminat untuk mengikutites penerimaan bintara prajuril TNIFADBahwa untuk mengikuti tes bintara prajurit karier
    orang yang akan menjadi wali atas nama TriFinta Syandi Syah Endra untuk mengikuti Tes penerimaan prajuritkarier TNIAD; Bahwa Tri Finta Syandi Syah Endra adalah anak dari adik sepupu ibusaksi / kKeponakan Pemohon yang sudah sekitar 3 (tiga) bulan tinggalbersama pemohon ; Bahwa Tri Finta Syandi Syah Endra, adalah anak ketiga dari Wagimindan Samini, jenis kelamin lakilaki,lahir di Kelumpang jaya padatanggal 13 Maret 1998 ; Bahwa benar Tri Finta Syandi Syah Endra akan mengikuti tespenerimaan prajurit karier
    TNIAD atas kemauan sendiri tanpa adapaksaan dari Pemohon;Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2017/PN Cjr.Bahwa orang tua Tri Finta Syandi Syah Endrayaitu Wagimin (Ayah)dan Samini (lbu) berada di Sumatera ;Bahwa untuk mengikuti tes bintara prajurit karier TNIAD,harus adapersyaratan Penetapan Pengadilan tentang perwalian;Bahwa pemohon selaku orang tua saksi masih aktif sebagai anggotaTNI AD ;Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mendidik, memberikanbimbingan dan arahan kepada
    adalah orang yang akan menjadi wali atas nama TriFinta Syandi Syah Endra untuk mengikuti Tes penerimaan prajuritkarier TNLAD;Bahwa Tri Finta Syandi Syah Endra adalah anak dari adik sepupu ibusaksi / keponakan Pemohon yang sudah sekitar 3 (tiga) bulan tinggalbersama pemohon ;Bahwa Tri Finta Syandi Syah Endra, adalah anak ketiga dari Wagimindan Samini,jenis kelamin lakilaki,lahir di Kelumpang jaya padatanggal 13 Maret 1998 ;Bahwa benar Tri Finta Syandi Syah Endra akan mengikuti tespenerimaan prajurit karier
    TNIAD atas kemauan sendiri tanoa adapaksaan dari Pemohon;Bahwa orang tua Tri Finta Syandi Syah Endra yaitu Wagimin (Ayah)dan Samini (lbu) berada di Sumatera ;Bahwa untuk mengikuti tes bintara prajurit karier TNIAD, harus adapersyaratan Penetapan Pengadilan tentang perwalian;Bahwa pemohon selaku orang tua saksi masih aktif sebagai anggotaTNI AD ;Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2017/PN Cjr.
Register : 23-04-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 3 September 2018 — Penggugat:
Drs. M.Junir A
Tergugat:
BUPATI SIMEULUE
9251
  • Penggugat kedepan, dimanaPenggugat kehilangan karier eselon Illa, sebagai jenjang karier untuk dapatnaik ke eselon yang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkompotiteratau dipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, disamping itumasa kerja Penggugat akan menjadi lebih singkat;Demikianpula secara materil akibat dari pemberhentian tersebut Penggugatsejak bulan April 2018 kehilangan dan sudah tidak lagi menerima tunjanganjabatan struktural eselon Illa dan honorhonor jabatan setiap
    Jabatan pelaksana;Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPNS menyatakan bahwa:Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, danpromosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan denganmenerapkan prinsip Sistem MeritPasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menyatakanbahwa:Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan padakualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpamembedakan latar
    belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jeniskelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menyatakan bahwa:Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana dimaksud dalamPasal 162 bertujuan untuk:a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;b. menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhaninstansi;c. meningkatkan kompetensi dan kineryja PNS; dan;d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS;Pasal
    176 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menyatakanbahwa:Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dankebutuhan Instansi Pemerintah;Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menyatakan bahwa:Halaman 37 dari 42 halamanPutusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA(1) PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus memperhatikan jalurkarier yang berkesinambungan;(2) Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat
    Selain itu) Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidakmemperhatikan pola karier dengan memperhatikan lintasan posisi Jabatan yangdapat dilalui oleh Penggugat baik pada jenjang Jabatan yang setara maupunjenjang Jabatan yang lebih tinggi, dimana pola karier yang dimungkinkan adalahsecara horizontal, vertikal, atau diagonal sesuai yang ditentukan dalam ketentuanPasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai
Register : 05-11-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Wng
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
162
  • sesualdengan arti dan tujuan Perkawinan menurut Agama Islam dan Undang Undang Perkawinan Indonesia;Bahwa setanjutnya perkawinan,pernikahan antara Penggugat denganTergugat telah dikaruniai seorang anak lakilaki bernama, yang lahirpada tanggal 06 Juni 2010;Bahwa Perkawinan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yangdahulu tentram , mulai ada problem atau masalah, yakni sering terjadiperselisinan, dan percekcokan seeara teruSmenerus, yang disebabkankarena Tergugat tidak menyukai pekerjaan dan karier
    ayahPenggugat;Halaman 5 dari 15 halamanPutusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA Wng2.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahtahun 2009, dan dikaruniai 1 orang anak;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejaktahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah,karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanmasalah Tergugat tidak menyukai pekerjaan dan karier
    :Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karenapaman Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahtahun 2009, dan dikaruniai 1 orang anak;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejaktahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah,karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanmasalah Tergugat tidak menyukai pekerjaan dan karier
    dan dikuatkan olehketerangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatuperkawinan yang sah sebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkaraini;Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatpada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat danTergugat, sejak tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus, disebabkan Tergugat tidak menyukai pekerjaan dan karier
    Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dansejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadiperselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yangdisebabkan Tergugat tidak menyukai pekerjaan dan karier Penggugat yangmulai menunjukan kesuksesan dan antara Penggugat dengan Tergugatsaling berbeda pendapat, sering marahmarah serta sering bertengkar;Halaman 9 dari 15 halamanPutusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA Wng3.
Putus : 23-02-2010 — Upload : 30-01-2013
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 2-K / PMT. III / AD / II / 2010
Tanggal 23 Februari 2010 — Andi Sakhrul Mayor Caj / 34118
7024
  • Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Ajenrem 131 / Stg Nomor : Sprin/43/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 Tentang Penunjukan Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI-AD Gel. II TA. 2008 . ------------------------2) 5 (lima) lembar Daftar Nominatif Cata PK TNI-AD Gel.
    Bahwa berdasarkan Pegumuman Kaajendam VII/Wrb nomorPeng/05/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Penerimaan TamtamaPrajurit Karier TNI AD Gel Il TA 2008, Terdakwa selaku Kaajenrem131/Stg menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/43/VIII/2008 tanggalAgustus 2008 tentang perintah Penunjukan sebagai PanitiaPenerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI AD Gelombang II TA 2008,dimana Terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia.e.
    Bahwa Terdakwa secara lisan telah menyampaikan kepadaanggota Panitia Penerimaan Tamtama Prajurit Karier TNI ADGelombang II TA 2008 maupun peserta test, yaitu salah satunyalarangan untuk meminta maupun menerima uang dari Siswa atauorang tua calon Siswa, untuk sanksinya administrasi maupun pidana.f.
    Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penerimaan TamtamaPrajurit Karier TNI AD Gelombang II TA 2008, pada bulan Nopember2008 telah memerintahkan kepada Sertu Rajulan Simbala (Saksi3)dan PNS Sujamti (Saksi4) untuk memungut uang sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap setiap calonSiswa Secata PK Gel II tahun 2008 yang lulus seleksi Pantukhir diAjenrem 131/Stg.g.
Register : 21-09-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Pts
Tanggal 26 September 2018 — Pemohon:
KORNELIUS TLONAEN
5418
  • Bahwa anak tersebut akan melamar menjadi Tamtama Prajurit Karier ;4. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan wali dari pengadilan ;Bahwa berdasarkan Uraianuraian tersebut diatas,Pemohon mohonkehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau,berkenan kiranyamemanggil pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan,dan berkenan pulakiranya menetapkan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon ;2. Menetapkan Pemohon Kornelis Tlonaen adalah wali anak yang bernamaMito Bako ;3.
    persidangan dan mohon penetapan Pengadilan;Menimbang,bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini,makasegala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggaptermaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud daripermohonan pemohon jelas bahwa pemohon mengajukan permohonan perwaliandari seorang anak yang bernama MITO BAKO khusus sebagai persyaratan untukkeperluan mendaftarkan diri menjadi Tamtama Prajurit Karier
    faktafakta yang diperoleh selamapersidangan kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi maupun bukti suratP4 bahwa sudah sejak sekolah dasar Mito Bako sudah menetap bersamaPemohon dan tinggal di rumah milik pemohon yang beralamat di Dusun LangsatDesa Mensusai Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, oleh karena itu pulapemohon sudah menjadi orang tua asuh dari Mito Bako karena orang tua MitoBako berada di daerah Nununamat dan karena Mito Bako saat ini berkeinginanuntuk melamar sebagai Tamtama Prajurit Karier
Register : 01-06-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 2753/Pdt.G/2016/PA.Sby
Tanggal 16 Agustus 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
101
  • No. 2753/Pdt.G/2015/PA.Sbyketurunan demi karier dan Termohon tidak mau di jak hidup bersama dirumah Sidoarjo dengan Pemohon;5. Bahwa perselisinan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohontersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan .Marettahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yangsampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 2bulan 15 hari. dan sejak itu pula Termohon tidak memberi nafkah lahirbatin.6.
    jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 27 April 2015 dan hidup rukun serta namun belum dikaruniaiketurunan seperti yang diterangkan oleh Pemohon tersebut; Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohonrukun dan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon Gakpatuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau punya anak atau menundaketurunan demi karier
    No. 2753/Pdt.G/2015/PA.Sby Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniaianak; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonislagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2016 ; Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut karenaTermohon tidak patuh terhadap pemohon dan Termohon tuidak maupunya anak atau menunda keturunan demi karier; Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempattinggal sejak Maret 2016; Bahwa saksi sudah
    XXXX Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahtetangga Pemohon; Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup bersama diXXXX, Kota Surabaya dan belum dikaruniai anak; Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon seringterjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuhterhadap pemohon dan Termohon tidak mau punya anak atau menundaketurunan demi karier
    YUSUF CHOTIB, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkankepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal ituterjadi karena Termohon Gak patuh kepada Pemohon.Termohon tidak maupunya anak atau menunda keturunan demi karier dan Termohon tidak mau diajak hidup bersama di rumah Sidoarjo dengan Pemohon;Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telahmemberikan jawaban yang pada
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — WALIKOTA MAKASSAR VS H. IDHAM KHALID, SH.,DKK;
7121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kasubag PerundangundanganSekretariat Daerah Kota Makassar;Faisal Burhan, S.STP, jabatan Kasubid Pendayagunaandan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian DaerahKota Makassar;A.
    ,menggantikan Penggugatlll dan Din Zulfikar Djibu, S.Sos, M.Si.menggantikan PenggugatlV, jelas sangatsangat merugikan kepentinganpara Penggugat baik secara moril, karier maupun secara materiil; Hal inikarena kedudukan atau jabatan struktural para Penggugat adalah hak paraPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masingmasing Penggugat & IIeselon Ill, dan Penggugatlll & IV eselon IV, di mana para Penggugat telahmelaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaikbaiknya, kemudian diberhentikan
    ,menggantikan Penggugatlll dan Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si.menggantikan PenggugatlV, berdasarkan Surat Keputusan yang samatersebut di atas, telah menimbulkan preseden buruk, beban moral danpsikologis yang amat berat bagi para Penggugat, yang merupakanpembunuhan karakter dan karier para Penggugat ke depan, di manaPenggugatl & Il kehilangan karier eselon Ill dan Penggugatlll & IVkehilangan karier eselon IV, sebagai jenjang karier untuk naik ke eselonyang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut
    para Penggugat sebagaimana maksud Pasal 12 ayat(1) PP Nomor 100 Tahun 2000, sebagai berikut:Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan poladasar karier dengan keputusan Presiden;Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor821.23.1622015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.1632015,tanggal 26 Maret 2015 dengan memberhentikan para Penggugat darijabatan struktural eselon Ill dan eselon IV serta menurunkan/menonjobkanpara Penggugat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran
    Putusan Nomor 384 K/TUN/201611.untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidakdiperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggike dalam eselon yang lebih rendah ;Hal ini karena keputusan Tergugat memberhentikan para Penggugat darijabatan struktural eselon Ill dan eselon IV dan menurunkan/menonjobkanpara Penggugat sebagai staf tersebut, tidak hanya sekedar menurunkaneselon para Penggugat, tetapi lebin dari pada itu mematikan/membunuhdan menghilangkan karier