• Kelapa Gading, Jakarta Utara telah hilang di Kelapa Gading pada tanggal 27 Mei 2024;

• Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan Grosse Akte Pengganti dan/atau Baru kepada pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal tongkang DHANA BAHARI I Nomor 1500 tanggal 01 Februari 2011 sebagai pengganti yang hilang;
• Membebankan

• Kelapa Gading, Jakarta Utara telah hilang di Kelapa Gading pada tanggal 27 Mei 2024;

• Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan Grosse Akte Pengganti dan/atau Baru kepada pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal CPC 1 Eks LION SEA 004 Nomor : 6521 tanggal 22 November 2010 sebagai pengganti yang hilang;

• Abdul Halik (nama sesuai KTP) berkedudukan di Jalan Bandar II/8 RT.006/RW.006, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

  1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas I Banjarmasin untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal Wijaya 7 No.Reg. 3902 tanggal 10 September 2018

• (satu) bendel Berita acara pemeriksaan dari Gakkum Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, tanggal 26 Januari 2019;

• 1 (satu) bendel Berita Acara kunjungan komisi VII DPR RI dan didampingi oleh Kementrian LHK RI, Dirjen MINERBA ESDM RI, terkait laporan YAPELH;
• 1 (satu) buah kliping hasil print dari media cetak dan media Online terkait pemberitaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT IMLI;
• 4 (empat) lembar sertifikat Proper Biru PT IMLI 2015 s/d 2018 dari Kementerian

• ., berkedudukan di Banten adalah sah secara hukum;

  6.Menyatakan Sertifikat Jaminan FidusiaNomor:W32.00003601.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 14 Januari 2020 yangditerbitkanolehKementerianHukumdanHakAsasiManusiaKantorWilayah Kepulauan Riauadalah sah secara hukum;

  7.Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 260.709.980,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) secara

• Dana Haji yang tersimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/obyek sengketa III;

  3.4. Kayu ukuran 4 cm x 6 cm x 2 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang / Obyek sengketa V

  Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat kecuali obyek sengketa I tersebut dictum 3.1.

• (satu) bendel Berita acara pemeriksaan dari Gakkum Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, tanggal 26 Januari 2019;

• 1 (satu) bendel Berita Acara kunjungan komisi VII DPR RI dan didampingi oleh Kementrian LHK RI, Dirjen MINERBA ESDM RI, terkait laporan YAPELH;
• 1 (satu) buah kliping hasil print dari media cetak dan media Online terkait pemberitaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT IMLI;
• 4 (empat) lembar sertifikat Proper Biru PT IMLI 2015 s/d 2018 dari Kementerian

• ASHEQ M A S ALAJMI / WATI MAESAROH yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, KUA Kecamatan Lengkong Nomor: B-003/Kua.10.02.09/PW.01/02/2022 tanggal 11 Februari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

• 7662 tanggal 04 Januari 2013 ;

• 1 (satu) Lembar Fotocopy Ceklist Dokumen Kapal Baru tanggal 18 September 2015 ;
• 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara MT.PRATAMA 128 (Tongkang Cargo) Surat dari Pemprov Kepri Dinas Perindustrian dan perdagangan-Unit Pelaksana Teknis Metreologi,Tanjung Pinang tanggal 14 Desember 2013 ;
• 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) tanggal 12 Februari 2013 ;
• 6 (enam) Lembar Fotocopy Keputusan Kementerian

• Nama Pemohon pada :

  1. Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
  2. Ijasah Sekolah Menengah Atas kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SMA Negeri 1 Pare Kabupaten Kediri;
  3. Paspor kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian

• -

• Kwitansi Asli, Kementerian Perhubungan, kwitansi tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp.101.628.175.-
• Kwitansi Asli, KPDT/Kementerian Pemukiman Daerah tertinggal, kwitansi tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp.211.841.132.-
• Kwitansi Asli, KPU Tangerang, kwitansi tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.73.652.220.-
• Kwitansi Asli, Kementerian Perdagangan, kwitansi tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.54.463.500.

  -

• Kwitansi Asli, Kementerian Lingkungan Hidup, kwitansi tanggal 04 Desember 2014 sebesar Rp.45.585.000.-
• Kwitansi Asli, STTD Perhubungan, kwitansi tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp.111.915.000.-
• 2 (dua) lembar Kwitansi Asli atas nama Bp.

• -

• Kwitansi Asli, Kementerian Perhubungan, kwitansi tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp.101.628.175.-
• Kwitansi Asli, KPDT/Kementerian Pemukiman Daerah tertinggal, kwitansi tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp.211.841.132.-
• Kwitansi Asli, KPU Tangerang, kwitansi tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.73.652.220.-
• Kwitansi Asli, Kementerian Perdagangan, kwitansi tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.54.463.500.

  -

• Kwitansi Asli, Kementerian Lingkungan Hidup, kwitansi tanggal 04 Desember 2014 sebesar Rp.45.585.000.-
• Kwitansi Asli, STTD Perhubungan, kwitansi tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp.111.915.000.-
• 2 (dua) lembar Kwitansi Asli atas nama Bp.

• Dan 1 ( Satu ) Set Asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.03-0960128 Tanggal 27-08-2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALMAR JAYA;

• 1 ( Satu ) Set Asli Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Luar Biasa PT KALMAR JAYA Nomor : 22 Tanggal : 15 Juni 2010Notaris : Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris

  Dan 1 ( Satu ) Set Asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.10-25778 Tanggal 27-06-2013, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALMAR JAYA;

• 1 (Satu) Set Fotocopy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BUKOPIN Nomor : 14321/DKM/XII/2012 Tanggal : 14 Desember 2012;
• 1 ( Satu ) Set Fotocopy Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank BUKOPIN Nomor : 2883

• Kwitansi Asli, Kementerian Perhubungan, kwitansi tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp.101.628.175.-

  78. Kwitansi Asli, KPDT/Kementerian Pemukiman Daerah tertinggal, kwitansi tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp.211.841.132.-

  79. Kwitansi Asli, KPU Tangerang, kwitansi tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.73.652.220.-

  80. Kwitansi Asli, Kementerian Perdagangan, kwitansi tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.54.463.500.-

  81.

  Kwitansi Asli, Kementerian Lingkungan Hidup, kwitansi tanggal 04 Desember 2014 sebesar Rp.45.585.000.-

  82. Kwitansi Asli, STTD Perhubungan, kwitansi tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp.111.915.000.-

  83. 2 (dua) lembar Kwitansi Asli atas nama Bp. MUHYI sebesar Rp.3.900.000.- (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), potongan Gaji Bulan Juni, tertanggal 28 Juni 2016;

  84. Asli Kwitansi tanggal 05 Oktober 2016 dari Sdr.

• Dan 1 ( Satu ) Set Asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.03-0960128 Tanggal 27-08-2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALMAR JAYA;

• 1 ( Satu ) Set Asli Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Luar Biasa PT KALMAR JAYA Nomor : 22 Tanggal : 15 Juni 2010Notaris : Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris

  Dan 1 ( Satu ) Set Asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.10-25778 Tanggal 27-06-2013, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALMAR JAYA;

• 1 (Satu) Set Fotocopy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BUKOPIN Nomor : 14321/DKM/XII/2012 Tanggal : 14 Desember 2012;
• 1 ( Satu ) Set Fotocopy Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank BUKOPIN Nomor : 2883

• 1(satu)lembarfotokopiDaftarSP2DSatkerNomorSP2D200630501010002olehKementerianKeuanganRepublikIndonesiaSekretariatBawasluProvinsiPapuatanggalcetak22Agustus2022.

• 1(satu)lembarfotokopiDaftarSP2DSatkerNomorSP2D200630000000044olehKementerianKeuanganRepublikIndonesiaSekretariatBawasluProvinsiPapuatanggalcetak22Agustus2022.

• 1(satu)lembarfotokopiDaftarSP2DSatkerNomorSP2D200630501010003olehKementerianKeuanganRepublikIndonesiaSekretariatBawasluProvinsiPapuatanggalcetak22Agustus2022.

• 1(satu)lembarfotokopiDaftarSP2DSatkerNomorSP2D210630501190001olehKementerianKeuanganRepublikIndonesiaSekretariatBawasluProvinsiPapuatanggalcetak22Agustus2022.

• 1(satu)lembarfotokopiDaftarSP2DSatkerNomorSP2D210630501190002olehKementerianKeuanganRepublikIndonesiaSekretariatBawasluProvinsiPapuatanggalcetak22Agustus2022.

• 1(satu)lembarfotokopiDaftarSP2DSatkerNomorSP2D200630501010002olehKementerianKeuanganRepublikIndonesiaSekretariatBawasluProvinsiPapuatanggalcetak22Agustus2022.

• 1(satu)lembarfotokopiDaftarSP2DSatkerNomorSP2D200630000000044olehKementerianKeuanganRepublikIndonesiaSekretariatBawasluProvinsiPapuatanggalcetak22Agustus2022.

• 1(satu)lembarfotokopiDaftarSP2DSatkerNomorSP2D200630501010003olehKementerianKeuanganRepublikIndonesiaSekretariatBawasluProvinsiPapuatanggalcetak22Agustus2022.

• 1(satu)lembarfotokopiDaftarSP2DSatkerNomorSP2D210630501190001olehKementerianKeuanganRepublikIndonesiaSekretariatBawasluProvinsiPapuatanggalcetak22Agustus2022.

• 1(satu)lembarfotokopiDaftarSP2DSatkerNomorSP2D210630501190002olehKementerianKeuanganRepublikIndonesiaSekretariatBawasluProvinsiPapuatanggalcetak22Agustus2022.

• Kementerian

  Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;

  6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

• Syahruddin Siregar,MA
  1 (satu) Lembar Surat Rektor/KPA UINSU Medan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : B.119/Un.11.R/KS

• Syahruddin Siregar,MA
  1 (satu) Lembar Surat Rektor/KPA UINSU Medan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : B.119/Un.11.R/KS.02/07/2019, tanggal 9 Juli 2019 perihal Permintaan rekomendasi sanksi daftar hitam, yang ditandatangani oleh Rektor/KPA UINSU Medan an.