Pasal 21 UndangUndang No.387 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepalilitan dan PKPU") menyatakansebagai berikut:Pasal 1 angka1 UU Kepailitan dan PKPU :"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawahpengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini"Pasal 1 angka21 UU Kepailitan dan PKPU :"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusanpernyataan

., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi peroses Kepalilitan PT HASFAM INTI SENTOSA;

1. Sdr Agus Setiawan S.H., berkantor dan beralamat di Lumban Tobing dan Rekan Kantor Advokat dan Kurator, Gedung Lina Lt.5 R.504, Jl H.R.

,telah diangkat oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 12/PAILIT/2012/PN.NIAGA JKT.PST sebagai Tim Kurator dalam kepalilitan PT. Nincec MultiDimensi (Dalam Pailif) tersebut;Bahwa berdasarkan Notice Of Acceptance On The Outstanding InvoicePLTU 2 SUMUT 2x200 MW Pangkalan Susu Medan, tertanggal 5 Mei2011 (Notice Of Acceptance) yang ditandatangani bersama oleh PemohonKasasi dan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailif), baik Pemohon Kasasidan PT.

Bahwa dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan:o Ketentuan Pasal 228 khususnya penjelasan ayat (6), dan Pasal 244UU Kepailitan berlaku dan mengikat: o Dalam praktek pelaksanaannya Kreditor Separatis tidak turutmenentukan pemberian PKPU Tetap, sehingga dimintakan ujimateriil, untuk turut serta dalam pemberian PKPU tetap, kepadaMahkamah Konstitusi agar ketentuan penjelasan Pasal (6) dan Pasal244 UU Kepalilitan dicabut dan/atau tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;o Ketentuan Pasal 229 sudah

; Kurator mewakili perusahanan terpailit di dalam ataupun diluar pengadilan apabila muncul tuntutan hukum dari pihak ke tiga;Bahwa apa bila ada tuntutan dari pihak ketiga atau kreditur yang padaintinya menuntut pembayaran atau pelunasan atas segala hutangperusahanan yang dilakukan oleh direkturnya sebelum perusahanandipailitkan maka konsekwensi hukumnya seluruh tuntutan pelunasanataupun tuntutan hukum harus diajukan terhadap Kurator dan bukan kepadadirektur atuapun direksinya karena prinsipnya kepalilitan

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepalilitan Dan PenundaanKewajiban Pembayaran Hutang (UUK) ;1.

Bahwa apa yang telah diputus dalam perkara kepalilitan tersebut harus dianggap benar(res judicato pro veriate habetur), sebagaimana diatur dalam:e Pasal 1916 ayat (2) sub. 3.

ditandatangani olehHiendra Soenjoto dan Tony Alamsyah ;= Bahwa keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam BAP angka6 adalah tidak benar;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangansaksi ada yang tidak benar, yaitu:7 Bahwa inisiatif perdamaian adalah dari Hiendra Soenjoto,bukan dari terdakwa;= Bahwaterdakwa tidak pernah menerima uang tunai 5Milyar, walaupun terdakwa menanda tangani bukti tanda terima;= Bahwa untuk kreditur separatis dan preferen tidak ikutperdamaian karena undangundang kepalilitan

) tersebut, telah mengakibatkan PenggugatHalaman 6 dari 48 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pal.17.18.19.mati putaran dibidang usaha yang menyebabkan industry Sawmil didesaTowiora tidak bisa beroperasi Sesuai dengan yang sudah direncanakan, olehkarena itu Tergugat sebagai pengurus fasilitas kredit harus bertanggung jawabatas terbitnya perjanjian No.118/2012 tanggal 26 Juni 2012 tersebut, dandikarenakan uang Rp 500.000.000, yang dijanjikan tidak pernah ada sehinggamembuat usaha Penggugat mengalami kepalilitan

antara Lippodengan Taiwan ;Bahwa saksi tidak menerima upah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010dan sudah stop ;99Bahwa akibat dari perselisihan tersebut karyawan tidak bekerja , tidak terimaupah dan tidak terima hakhaknya ;Bahwa selama beberapa bulan masih ada upah, setelah itu tidak ada hakhaknyakaryawan lagi ;Bahwa saksi tidak terima upah sejak tahun 2009 kurang lebih 2 tahun ;Bahwa setahu saksi Ketua PUK adalah MURAHMAN ;Bahwa yang dilakukan oleh PUK anggota menguasakan ke PUK untuklangsung kepalilitan

membayarutang dan menegosiasikan berdasarkan kemampuan TERMOHON, sehinggasyarat TERMOHON untuk diajukan Pailit oleh PEMOHON tidak terpenuhi.Adapun dengan adanya utang tersebut justru sepatutnya secara hukum PEMOHONmengajukan PKPU terhadap TERMOHON, hal mana PEMOHON diberikankewenangan oleh UndangUndang untuk mengajukan PKPU terhadapTERMOHON, oleh karena tujuan PEMOHON pada dasarnya adalah agarTERMOHON menyelesaikan kewajibannya yaitu pembayaran klaim kepada parapemegang Polis, adapun Undangundang Kepalilitan

UU Kepalilitan mengaturKurator berkewajiban hanya mengurus sebatas kekayaannya yangtermasuk dalam harta pailit, sedangkan UU KUP mengatur Kuratorhanya mengurus sebatas harta kekayaan yang termasuk harta pailit,tidak termasuk kewajiban perpajakan yang ditanggung renteng olehPenanggung Pajak apalagi pertanggungjawaban tindak pidanaperpajakan.Penggugat dalam gugatannya halaman 14 angka 25 pada intinyamenyatakan bahwa Para Tergugat memperlihatkan tindakan agresif karena Hal.39 dari 110 Hal.Put.No.750

PutusanPailit Nomor 6/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Mdn tertanggal 14 Juni 2016, sehinggadengan demikian perkara a quo merupakan perlawanan terhadap perkara pailit aquoadalah merupakan perlawanan terhadap tindakan Kurator, dan oleh karenanya tidakmemerlukan poihakpihak lain dan juga tidak mengenal eksepsi sebagaimana yangdikemukakan oleh Termohon dalam perkara a quo, karena pada dasarnyapenyelesaian perkara gugatan lainlain a quo memupunyai jangka waktu sebagaimanajuga pemeriksaan perkara pokoknya yaitu Kepalilitan

UU Kepalilitan mengatur Kuratorberkewajiban hanya mengurus sebatas kekayaannya yang termasuk dalamharta pailit, sedangkan UU KUP mengatur Kurator hanya mengurus sebatasharta kekayaan yang termasuk harta pailit, tidak termasuk kewajibanperpajakan yang ditanggung renteng oleh Penanggung Pajak apalagipertanggungjawaban tindak pidana perpajakan.9.

ditanda tangani olehPemohon dan Advokatnya;Menimbang, bahwa ternyata Termohon PKPU adalah suatu Badan Hukumyang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berada di wilayahhukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehinggapermohonan pemohon PKPU yang mengajukan permohonannya pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, dan permohonan PKPU dari Pemohon telah ditandatanganioleh Pemohon maupun Kuasanya maka permohonan Pemohon telah memenuhiketentuan pasal 222 ayat (1) dan pasal 3 UU kepalilitan

Berdasarkan ketentuan Pasal 21dan Pasal 23 pasal UndangUndang Nomor: 37 Tahun2004 tentang Kepalilitan. Maka Terdakwa (sebagai debiturpailit) demi hukum telah kehilangan haknya untuk berbuatsesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaanyang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitanitu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debiturserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan beradadalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.