kendaraanbermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikankendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendaraikendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesinselain Kendaraan yang berjalan di atas rel; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2)UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan maka yang termasuk kelompok kendaraan bermotoradalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barangdan kendaraan khuSsus

menyatakan peredaran narkotika baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untukHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Mrn.kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan ketentuan Pasal 39yang pada pokoknya menyatakan narkotika hanya dapat disalurkan olehindustri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah yang wajid memiliki izin khusSus

bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plg. diucapkan pada tanggal 15 Desember 2015 dengan di hadirioleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kuasa hukum TerbandingI semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Selanjutnya padatanggal 21 Desember 2015 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat(Maryani Marzuki ) Advokat & Pengacara berkantor di Jalan Jenderal A Yani 13Ulu, Lorong A Kadir No. 4 A Kota Palembang, dalam hal ini bertindakberdasarkan surat kuasa khussus

Ahlitidak bisa memastikan, penyebab kematian korban karena adanyaterdapat luka atau memar bekas pukulan benda tumpul karenatugas saya hanya melakukan pemeriksaan dibagian luar (visum etrepertum), sedang untuk mengetahui lebih jelas harus memerlukanpemeriksaan khuSsuS. "2020"eBahwa dari kesimpulan hasil pemeriksaan, ahli belum bisamemastikan penyebab kematian korban, tetapi yang jelas akibatpersentuhan benda tumpul korban mengalami retak tulang dasartengkorak, sehingga mengakibatkan adanya pembengkakan

Ahlitidak bisa memastikan, penyebab kematian korban karena adanyaterdapat luka atau memar bekas pukulan benda tumpul karenatugas saya hanya melakukan pemeriksaan dibagian luar (visum etrepertum), sedang untuk mengetahui lebih jelas harus memerlukanpemeriksaan khuSsuS. "2020"eBahwa dari kesimpulan hasil pemeriksaan, ahli belum bisamemastikan penyebab kematian korban, tetapi yang jelas akibatpersentuhan benda tumpul korban mengalami retak tulang dasartengkorak, sehingga mengakibatkan adanya pembengkakan

Untuk KPM berkebutuhan khussus (seperti KPM Lansia,penyandang disabilitas), maka pelaksaana distribusi ditingkatdesa/kelurahan/pemerintah setingkat didukung oleh pendampingsosaial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos rastra sampai keKPM.6. Pada saat penyaluran Bansos rastra kepada KPM, pelaksanaandistribusi menyediakan formulir DPM 2 untuk dilengkap danditandatangani oleh perwakilan KPM yang menerima bansos rastratersebut.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan, Industri DanPengawasan Pembangunan Selaku Ketua Tim Koordinasi Pembangunan ProvinsiRiau, No.KEP03/M.EKUIN/1991, tertanggal 27 Mei 1991, Tentang Pembentukan3317.18.19.20.21.22.23.24.Kantor Tim Koordinasi Pembangunan Provinsi Riau (Riau DevelopmentCoordinating Office), diberi tanda bukti (T I16) ;Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau, No.KPTS.301/VI/1991,tertanggal 11 Juni 1991, Tentang Penyempurnaan Susunan Keanggotaan PanityaPembebasan Tanah Khussus

Il Dalam, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam,Kabupaten Deli Serdang telah datang menghadap berdasarkanSurat Kuasa KhusSus masingmasing tertanggal 23 April 2012,dengan demikian Eksepsi TergugatTergugat II dan Ill yangmenyatakan identitas Tergugat dan Tergugat IV tidak jelas, sertaSurat Kuasa Tergugat dan Tergugat IV cacat hukum, tidakberalasan dan harus dinyatakan ditolak ;Tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ( Obscuurlibel ).Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi TergugatTergugat IIdan

EKO TJIPTARTONO, hanya berdasarkanpengakuan saksi Ir.Eko Tjiptartono dan suratsurat atau setidaktiddaknya daftardaftar yang khussus untuk pemeriksaan adminstrasiYaknii DE Pal 22=amemenn amen se cen essere enim tent meinen1. Surat Pernyataan tertangal 11 April 2005 yang ditandatanganioleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakanbahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat IlBanyumas NOP. 33.02.710.001.0300092.0 seluas 63.145 m2mohon untuk diatasnamakan saya (Ir.

Bupati Banyumasdan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayaroleh Ir.EKO TJIPTARTONO atau setidaktidaknya telah memalssubukubuku atau daftardaftar yang khussus untuk pemeriksaanadministrasi. Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonansertifikat tanah C928 tersebut maka Terdakwa 1.

Utama SentosaAbadi bellum mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi ProduksiBahwa Terdakwa dengan menggunakan jasa saudara JEREMIAS101setelah mengurus Persetujuan Ijin Usaha PertambanganProduksi Khussus Pengangkutan dan Penjualan MineralLogam Mangan ke kantor Menteri Energi dan Sumber DayaMineral untuk kedua perusahaan tersebut ;Bahwa ternyata Surat Ijin Usaha Pertambangan yang diurus oleh JEREMIAS tersebut ternyata palsu, karena tidaksama dengan aslinya, karena kop. surat, logo, ukuranlambang

EKO TJIPTARTONO, hanyaberdasarkan pengakuan saksi Ir.Eko Tjiptartono dan suratsurat atausetidaktiddaknya daftardaftar yang khussus untuk pemeriksaan adminstrasiyakni berupa :1. Surat Pernyataan tertangal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir.EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPTPBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat Il Banyumas NOP.33.02.710.001.0300092.0 seluas 63.145 m2 = mohon untukdiatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/pemilik.2.

Bupati Banyumasdan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar olehIr.EKO TJIPTARTONO atau setidaktidaknya telah memalssu bukubukuatau daftardaftar yang khussus untuk pemeriksaan administrasi. Setelah ituuntuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C928 tersebut makaTerdakwa 1.

pada saat itu telah dikeluarkan SP2D, saksi belum menandatangani berita acara negosiasi seharusnya tidak boleh;Bahwa berita acara negosiasi tahun 2007, saksi tidak tanda tangandan tidak disorkan kepada saksi;Bahwa saksi terima Sk panitia panitia akhir maret 2007;Bahwa untuk berita acara negosiasi tahun 2006 di Jakarta padawaktu itu diruang pak Sucipto,SE.MM, dan saksi lupa siaya yangmenyodorkan kepada saksi;Bahwa saksi tahu ada pengadaan perwakilan manado setelah adatim datang dari pusat;Bahwa khussus

paling senior,mempunyai kompetensi untuk memenuhi syarat untuk menandatanganiSurat Persetujuan Berlayar, Surat Perintah tersebut berlaku daritanggal 13 desember 2011 sampai dengan 03 januari 2013, karenawaktu itu Saksi digantikan oleh saudara YANCE KOIBUR selakuPelaksana Harian; Bahwa saksi menandatangani Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sejakdibuatkan Surat perintah Pelaksana Harian yaitu sejak 13 desemberhalaman 25 dari 193Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk2011, dan kapal yang masuk Terminal Khussus

Peraturan Mentri Negara Pembangunan Daerah Tertinggalnomor 4/PERPDT/II/2009 tanggal 04 Feberuari 2009 tentangPetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khussus (DAK)bidang sarana dan prasarana Pedesaan di Daerah Tertinggaltahun anggaran 2009 Romawi V Huruf C Moda TransportasiPerairan nomor 3 tentang Kapal tradisional dan atau kapalkayu bagi Daerah Pengguna DAK SPP untuk moda trasportasiperairan wajib memiliki gambar rancang bangun kapal,perhitungan, dan spesifikasi teknis sesuai jenis dan wilayahoperasional

golonganpangkat dan jabatan Saksi di Kantor UPP Bintuni saat itu paling senior,mempunyai kompetensi tu memenuhi syarat untuk menandatanganiSurat Persetujuan Berlayar, Surat Perintah tersebut berlaku daritanggal 13 desember 2011 sampai dengan 03 januari 2013, karenawaktu itu Saksi digantikan oleh saudara YANCE KOIBUR selakuPelaksana Harian;Bahwa saksi menandatangani Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sejakdibuatkan Surat perintah Pelaksana Harian yaitu sejak 13 desember2011, dn kpl yang masuk Terminal Khussus

Bunyi Pasal 4dalam Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapanadalah sebagai berikut :Untuk keleluasaan pihak kedua dalam mengurus danmengusahakan tanah tersebut, pihak pertama dengan ini memberikuasa kepada pihak kedua/atau dengan hak untuk mengalihkan lagikekuasaannya tersebut kepada pihak/orang lain atau sesuatubadan (substitusi) :KhuSsus....... dst Bahwa definisi KEWAJIBAN menurut KBBI (Kamus Besar BahasaIndonesia) adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harusdilaksanakan, keharusan