Ditemukan 25 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-04-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 35/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. SEVEN ENERGI INDONESIA di wakili oleh YOUNG JU SHIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
Intervensi:
1.Drs. H.ABDUL GAFFAR PATAPPE
2.CIENDRAFURI GANDHATAMA
21795
  • Adapun peraturanperundangundangan yang dimaksud adalah: Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : Untuk keperluanpendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konverensi hakhaklama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebutberupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yangbersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalampendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala
Register : 30-08-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 21/G/2017/PTUN.YK
Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat:
7.DPD KSPSI Yogyakarta diwakili Ersad Ade Irawan
8.Kirnadi
12.Yupi Aisyah
13.Safarianto,
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
250109
  • cnmnnmene nnmnnninnnmnnnnmmamannin nenaBahwa setahu Saksi data guru tidak tetap masuk dalam Daftar VerifikasiRekapitulasi Kabupaten Kota dan jumlahnya sangat fantastis, sehingga adakesalahan perhitungan sesuai yang kami verifikasi, menjadi pertanyaan bagi sayamengapa data guru tidak tetap masuk dalam Daftar Verifikasi RekapitulasiKabupaten Kota; Bahwa Saksi menghadiri rapat DPD KSPSI tanggal 10 Juni 2017, isinya adalahrapat perdana, pelantikan pengurus baru DPD KSPSI periode 20172022,pembubaran Panitia Konverensi
Register : 19-02-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN AMURANG Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Amr
Tanggal 12 Nopember 2020 — DENTI STANLY PALAR
344893
  • batasannya jelas ada itu tidak bolehmelanggar wilayah ini karena kalau kita masuk diram atau paham yangberbeda berarti kita tidak konsisten dengan apa yang kita bicarakan awalterakhir ketika sudah melakukan audit berartikan ada temuan sebelumdibicarakan diakhir konfrens maka petugas atau anak buah itu secaralangsung membicarakan dengan Auditi mau dia Manitri Unit, Ka Unit,supervisior di cabang, kepala cabang, wakil pemimpin cabang, pinca punsudah dan sepakat dulu ok karena itu dia awali dengan konverensi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos
7848 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 21UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, dan Konverensi PBB jo. UndangUndangNomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United NationsConvention Against Corruption, 2003 (Perserikatan BangsaBangsaAnti Korupsi, 2003) ;Il. TENTANG KESALAHAN JUDEX FACTI MENERAPKAN HUKUMNYAA.
Register : 07-05-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN SERUI Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sru
Tanggal 12 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.SWASTIKA NOOR YUDHA PRATAMA, S.H.
2.DEWI SITINDAON,S.H.
3.MUKHAMMAD TISMANDICO ILHAM ZULFIKAR, S.H
4.HERRY ARUNG BORO, S.H.
Terdakwa:
5.PHILLIPS L. WANGGAI, S.Pd., M.Pd Alias PHILLIPS WANGGAI
6.YUFLIUS FRANS KARENI, S.E ALIAS FRANS
7.GAD SENDIAIRORA FONATABA, Sm., Th
8.SOLEMAN FONATABA, SE
4623
  • 2020 dengan tanggung keluarga Rp500.000,00 pemuda Rp50.000,00 tertanggal 06 Oktober 2020;
  • 2 (dua) buah hekter kecil dengan berwarna orang dan biru;
  • 1 (satu) pack isi hekter kecil;
  • 1 (satu) buah bolpoin dengan warna ungu;
  • 1 (satu) buah dokumen surat undangan atas nama Jopvilsh Pariri;
  • 1 (satu) buah baliho/spanduk berukuran lebar 3 meter dan tinggi 150 cm bertuliskan Negara Republik Melanesia The National Converence Melanesia On Januari 22-24 Konverensi