terhadap Putusan Pidana Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memutus pidanapenjara selama 1 (satu) tahun namun memerintahkan Terdakwa tetapmenjalani dalam tahanan kota serta tidak menjatuhkan pidana dendaadalah keliru dan bertentangan dengan sistem hukum Nasional ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukumterdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum akandipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupasi

., Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PengadilanTinggi akan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupasi pada PengadilanNegeri Makassar Nomor:99/Pid.Sus.

,MH~ Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupasi padaPengadilan Tinggi Makassar dan H. M. IMRAN ARIEF, SH.

Jika frasa atau orang lain atau korporasi dihilangkan makaresikonya adalah dalam kasus tindak pidana korupsi yang hasilkorupsinya di titipbkan orang lain atau korporasi bukan lagi menjadidelik pidana karena pembuktiannya hanya hasil korupasi yang adapada dirinya.e. frasa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasimempunyai bobot delik pidana yang sama ketiga frase diri sendiriorang lain dan korporasi merupakan satu kesatuan yang tidakboleh salah satupun dihilangkan.f.

Jika permohonan dikabulkan maka tidak hanya menurunnya ataumelemahnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapiakan menghilangkan roh delik tindak pidana korupasi. Dimana frasaatau orang lain atau korporasi sebagai dasar hukum untukmengejar dan mengembalikan kekayaan negara yang di korupsi,menjadi hilang. Yang akibatnya bisa saja koruptornya dipenjara tetapihasil korupsinya tidak bisa dikembalikan kenegara karena kekayaanyang dikorupsi tidak berada dalam kekuasan diri koruptor.V.

SYAHRIANI, M.Si, tanggal 21 Maret 2017 yangditerbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikandan Pelatihan Kota Banjarbaru (fotokopi sesuai kopinya);FotokopiLangkahLangkah/Upaya yang DilakukanPemerintah Kota Banjarbaru Dalam Menyikapi Kasus PNSYang Tersangkut Tidak Pidana Korupasi, tanggal 21 Maret2017, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian,Halaman 24 dari 88 halaman Putusan Nomor: 5/G/2017/PTUN.BJM.11. Bukti T1112. Bukti T1213. Bukti T1314.

,Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini ditetapkansebagaimana tersebut pada amar putusan ini;Menimbang, bahwa dari fakta dan ketentuan /peraturan yangdipertimbangkan secara seksama tersebut maka putusan Pengadilan TindakPidana Korupasi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 31 Oktober 2019,Nomor: 6/Pid.SusTPK/2019/PN Mam., tidak dapat dipertahankan lagi danharus dibatalkan.

didalilkan oleh Penggugat.Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 10dapat kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa memang benar menurut Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwaSuatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukanoleh UndangUndang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawaiumum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya akantetapi Tergugat berkeyakinan bahwa tanah a quo adalah tanah milikTergugat II yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupasi

mempunyai itikad baik ikut berpartisipasi mengembalikanuang kerugian Negarae Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatane Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga , dan sudah lanjut usia/mendekati pensiun.e Terdakwa telah banyak berjasa dalam pengabdianya kepada Negarakhususnya Pemerintah kabupaten Mamuju.e Terdakwa belum pernah dihukum.Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Junto Pasal 18 UU NO.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO.20 tahun 2001 tentang86Pemberantasan Tindak Pidana Korupasi

,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupasi padaPengadilan Tinggi Makassar dan H.M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

gugatannya pada poin 15 dapat kamitanggapi sebagai berikut:Halaman 34 dari 59 Putusan Perkara Gugatan Nomor 57/Pat.G/2017/PN SrpBahwa memang benar menurut Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwaSuatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukanoleh UndangUndang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umumyang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya akan tetapiTergugat berkeyakinan bahwa tanah a quo adalah tanah milik Tergugat IIyang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupasi

dijatuhkan kepada paraterdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebabperlu dipertimbangkan bahwa akibat perbuatan para terdakwatelah merugikan keuangan Negara, bahwa putusan Majelis Hakimtersebut tidak memberikan daya tangkal yang berat kepada paraterdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak pidana yangsama dikemudiane Bahwa Majelis Hakim telah membebaskan para terdakwa daridakwaan primair sedangkan jaksa Penuntut Umum telahmenuntut para terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindakpidana korupasi

,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupasi padaPengadilan Tinggi Makassar dan H.M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupasi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 16Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015 di Rutan;6. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupasi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 18Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015 di Rutan;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :ZIHNUL MUSFI, SH, beralamat di Jl. KH.

Bank Pembangunan Kaltengmelakukan upaya hukum gugatan perdata ke Pengadilan Negeri PalangkaRaya yang selanjutnya gugatan tersebut telah dikabulkan olehMahkamah Agung RI sebagaimana amar putusan tersebut, disisi yanglain Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menduga telah terjadi tindakpidana korupasi dengan macetnya kredit tersebut yaitu Negara/Daerah/PT Bank Pembangunan Kalteng telah dirugikan dan yangbertanggungjawab terhadap kerugian tersebut salah satunya adalahTerdakwa (Pemohon).Bahwa dengan adanya

KELIRU PENGHITUNGAN PENGGUNAAN UANG DESABahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupasi pada PengadilanNegeri Jambi pada halaman 162 alinea ke 2 menyatakan bahwa terdapatselisih uang pengeluaran yang tidak tercatat dalam pembukuan adalahsebesar Rp.11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dandikualisir sebagai kerugian Negara, senyatanya selisin yang demikian tidakperlu terjadi sebab masih ada pengeluaran dan penggunaan dana yangbelum dicatat dalam pembukuan bendahara desa padahal

Halaman 85 dari 97berpendapat dana tersebut haruslah dikembalikan ke KOHIPPI Kota Sukabumi,namun demikian apakah Terdakwa harus dibebani dengan uang penggantisebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2014tentang Pidana Uang Pengganti dalam tindak pidana Korupsi menyebutkan Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupasi tidakdinikmati oleh Terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain, uang penggantitetap

sesuaidengan faktafakta persidangan pidana.12.Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 15 dapat kamitanggapi sebagai berikut:Bahwa memang benar menurut Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwaSuatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan olehUndangUndang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum yangberkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya akan tetapi Tergugat berkeyakinan bahwa tanah a quo adalah tanah milik Tergugat Il yangdiperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupasi

Menetapkan agar Terdakwa H.Mulia Harahap dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupasi pada Pengadilan Negeri Medan, MajelisHakim Pengadilan Tindaka Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding,terlebin dahulu menanggapi memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta koniramemori banding yang diajukan oleh Penunutut

Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur;Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi merupakankejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), maka pidana yang harusdijatunkan kepada Terdakwa Oepojo Sardjono haruslah sesuai denganperannya dalam melakukan tindak pidana korupsi, walaupun Terdakwa telahmengembalikan kerugian Negara sebesar Rp2.095.457.000, (dua milyarsembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yangdiperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupasi;Menimbang

Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupasi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 10Agustus 2014 s/d 8 September 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :1. LALU RUSMAT SH;2. ABDUL GANI, SH.

Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 15 dapat kami tanggapisebagai berikut:Bahwa memang benar menurut Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwaSuatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan olehUndangUndang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum yangberkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya akan tetapi Tergugat berkeyakinan bahwa tanah a quo adalah tanah milik Tergugat II yang diperolehdari hasil Tindak Pidana Korupasi dan Tindak Pidana Pencucian