DN02021627525, tanggal 08 Oktober 2016; TOKO ANDESMA, sesuai dengan faktur nomor : DN020201628206, tanggal 15 Oktober 2016; TOKO MATUMONA, sesuai dengan faktur nomor : DN020201628649, tanggal 18 Oktober 2016; TOKO TIGA, sesuai dengan faktur nomor : DN020201628935, tanggal 20 Oktober 2016; TOKO AMIANG, sesuai dengan faktur nomor : DN020201629930, tanggal 28 Oktober 2016; 9 (sembilan) lembar Surat Jalan Pengiriman (Packing List) atas nama sales FEBIO OKTAVIAN. 3 (tiga) lembar LPPN

barang bukti berupa :

• Uang tunai sebanyak Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
• 1 (satu) unit mobil jenis toyota agya warna silver nomor polisi DD 1723 TJ ;
• 1 (satu) buah handpone nokia warna putih kombinasi hitam nomor IMEI 3558309368086 ;
• 2 (dua) lembar surat somasi hukum tanggal 22 Maret 2021 atas nama lengkap Pemantau Penyelenggara Negera Republik Indonesia (LPPNRI) nomor 405/LSM/LPPN-R

Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU0005387.ah.01.07.TAHUN 2015, Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga PemantauPenyelenggara Negara Republik Indonesia, Tanggal 21September 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Salinan Akta Lembaga Swadaya Masyarakat LembagaPemanatau Penyelenggara Negara Republik IndonesiaTanggal 30 Nopember 2006 Nomor 14, (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Anggaran Dasar Lembaga Pemantau PenyelenggaraNegara Republik Indonesia (LPPN

Bahwa berdasarkan hasil investigasi Lembaga PemantauPenyelenggara Negara Republiik Indonesia (LPPN Rl) RIAU, yangmenyatakan tidak ada SK Bupati dengan Nomor 491 tentangPembentukan Struktural Organisasi AKPER Padang Pariaman dan SKNomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SKBupati Tersebut dan surat dari Pemerintahan Kabupaten PadangPariaman (Sekretariat Daerah) Nomor 180/85/Huk2014 tanggal 8Desember 2014 menyatakan, ..... setelah diusahakan mencari untukmenemukan arsip asli terhadap

Bukti TII Intv 9cFotocopy IjazahSekolah IlmuAdministrasi STIA LPPN PadangNomor seri Ijazah016/NEG/S.1/ 2002dan Transkrip NilaiAkademik danDaftar Nilai UjianNegara Nomor 016/KOP.X.2.23/KM811/2001( Fotocopy sesuaidengan legalisir) jececnronsnnenennersnnas 9. Bukti TII Intv 9dFotocopy SertipikatKompetesi No.410021210 0001886 2014 (Fotocopy sesuaidengan asli 9. Bukti TII Intv 9eFotocopy SuratKeterangan CatatanKepolisian Nomor :SKCK/YANMAS/2165/VI/2015/DIT IK( Fotocopy sesuaidengan asli 9.

SejahteraProvinsi Sumut50.000.00050.000.000 Gerakan PendidikanBersama Rakyat50.000.00050.000.000 Forum GerakanMembangun InsanCerdas PropinsiSumatera Utara100.000.000100.000.000 Forum Insan CitaPropinsi SumateraUtara200.000.000200.000.000 10.Forum La Tahzan250.000.00012.000.000238.000.000 11.Lembaga KesehatanAnak Indonesia100.000.000100.000.000 12.Lembaga PemerhatiKesehatan SumateraUtara (LPKSU)100.000.000100.000.000 13.LSM Koalisi Sebelas100.000.000100.000.000 14.Lembaga PemerhatiPenyuluhan Narkoba(LPPN

Lembaga Pemerhati 150.000.000 z 150.000.000Penyuluhan Narkoba(LPPN) jl. Panglia Denai 15. LSM Nusantara 200.000.000 200.000.00016. Lembaga pemberdayaan 100.000.000 100.000.000dan Advokasi Pemuda17. LSM North Sumatera 100.000.000 55.300.000 44.700.000Coruppution WatchSumatera Utara18. Lembaga Keluarga 200.000.000 7 200.000.000Mahasiswa Dan Alumni Penerima Beasiswa SuperSemar (KMAPBA)19. Lembaga Pengelolaan 200.000.000 200.000.000Beasiswa Pendidikan Keluarga Miskin Perkotaan 20.

PAMIMPIN SIREGAR.Terhadap BAP saksi yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa I danTerdakwa II membantahnya..14 HASANUDDIN HASIBUAN, pada pokoknya menerangkan :Bahwa benar saksi kenal dengan TerdakwaTerdakwa sejak tahun 2008, dansaksi tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan saja dimana saksi sebagai pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat LembagaPengawas Penyelenggara Negara ( LPPN ) terkait masalah tanah antaramasyarakat Kelompok Tani Baru dengan pihak perkebunan PT.

Sitalang sebesarRp6.000.000,00;Cc) Pembayaran biaya RS akibat kecelakaan kerja tenaga kerjayang melaksanakan pembangunan UPPO sebesarRp2.740.000,00;d) Biaya administrasi dan transportasi sebesar Rp720.000,00e) Banner dan transport LPPN RI sebesar Rp700.000,00f) Pelaporan Kegiatan.Dan seterusnya sebagaimana dalam Laporan Perhitungan KerugianKeuangan Negara dengan surat pengantar S499/PW11/5/2015tanggal 5 Agustus 2015c.

(e) Banner dan transport LPPN RI sebesar Rp700.000,00(f) Pelaporan Kegiatan.Dan seterusnya sebagaimana dalam Laporan Perhitungan KerugianKeuangan Negara dengan surat pengantar S499/PW11/5/2015tanggal 5 Agustus 2015c. Bahwa ada penyimpangan terhadap Dugaan Tindak Pidana KorupsiIPenyimpangan Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial PengembanganUnit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang diterima Oleh GabunganPerkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Daerah Irigasi(D.I.)

Pasaman Tahun 2012.69.1 (Satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tanggal23 April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan PemerintahanNagari70.1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/93/BUPPAS/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Alokasi Dana Nagari TahunAnggaran 2012.71.1 (Satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN)Akhir Masa Jabatan Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab.

70. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/93/BUPPAS/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran2012.71. 1 (Satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN)Akhir Masa Jabatan Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman TahunAnggaran 2008 2013.72. 1 (Satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab.

Duo Koto Kab.Pasaman Tahun 2012.69. 1 (Satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganPemerintahan Nagari70. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/93/BUPPAS/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Alokasi DanaNagari Tahun Anggaran 2012.71. 1 (Satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan PemerintahanNagari (LPPN) Akhir Masa Jabatan Wali Nagari Cubadak Kec. Duo KotoKab.

Pelaksanaan koordinasi hubungan kerjasama antar lembaga/instansi terkaitbadan usaha dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas.Penyampaian laporan pertanggung jawaban tugas Dinas kepada KepalaDaerah, termasuk RENSTRA, LAKIP, LKPJ, LPPA dan LPPN sesuaidengan bidang tugasnya.Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.wa selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan, lerdakwa juga menjabat

MenengahTheologi Kristen Program Bimbingan Masyarakat Kristen TA.2012 dari DitjenBimas Kristen Kemenag RI.Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP yang diberikan dihadapanpenyidik Polri.Bahwa benar Dari tahun hingga tahun 2006 hingga tahun 2010 menduduki jabatansebagai Kasi Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SubditPendidikan Menengah Ditjen Bimas Kristen, Dari tahun 2010 hingga tahun 2013Halaman 104 dari 170 Putusan Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjmmenduduki jabatan Kasi Pembinaan LPPN

MenengahTheologi Kristen Program Bimbingan Masyarakat Kristen TA.2012 dari DitjenBimas Kristen Kemenag RI.Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP yang diberikan dihadapanpenyidik Polri.Bahwa benar Dari tahun hingga tahun 2006 hingga tahun 2010 menduduki jabatansebagai Kasi Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SubditPendidikan Menengah Ditjen Bimas Kristen, Dari tahun 2010 hingga tahun 2013Halaman 104 dari 170 Putusan Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjmmenduduki jabatan Kasi Pembinaan LPPN

2019;

) Sungai Jambu Tahun 2018;

Kegiatan Tunjangan BPRN PTPKN atas nama Ernalita Tahun Anggaran 2019;

) Sungai Jambu Tahun Anggaran 2018;

/PN.Pdg69.70.71.Te73.7A.75.76.77.78.79.80.81.82.83.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 23April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/93/BUPPAS/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Alokasi Dana Nagari TahunAnggaran 2012.1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN)Akhir Masa Jabatan Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab.

Danberdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari WaliNagari membuat Laporan Pertanggungjwaban Pelaksanaan Pemerintahan(LKPJ) setiap tahunnya untuk disampaikan kepada BAMUS dan laporanpenyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) untuk disampikan kepadaBUPATI.

Pasaman Tahun 2012.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 23April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/93/BUPPAS/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Alokasi Dana Nagari TahunAnggaran 2012.1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN)Akhir Masa Jabatan Wali Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab.