Pasale bin Asman Laontji Labea, umur 45 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Trans Palu Sabang,Desa Oti, ,Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, di bawahSumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon II Karena saksitetangga Pemohon , dan saksi hadir pada waktu Pemohon danPemohon II menikah; Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 26 Februari2018, di rumah orang tua Pemohon Il, di wilayah hukum KantorUrusan Agama

berlaku hukum Islam.sedangkan bukti perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yangdibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah berusahauntuk memperoleh Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama KecamatanBatang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, tetapi tidak berhasil karenapernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor UrusanAgama Kecamatan Batang Anal;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasale

Reg.Perk : PDM08 / TG.PIN / Ep.1 / O1 / 2010, tertanggal 18Januari 2011, dimana perbuatan terdakwa tersebut' diatur dandiancam pidana melanggar Pasale Pertama : Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;e Kedua : Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebutterdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akanmengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebutMenimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akanmenghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi

Menyatakan barang bukti berupa :sebagaimana diatur dalam Pasale Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelahditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat Brutto48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat)Gram.e 2 (dua) buah tas koper.e 1 (satu) buah kardusDipergunakan dalam perkara an. FAJRI BEN ABAKAR;4. Menetapkan agar terdakwa, dibebankan membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000.

46 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa alasan permohonan Pemokhon telah terbukti dan telahberdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 Aurufb) idan (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal*#6 Auruf(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,maka sesuai dengan maksudRasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasale/Oayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,permohonan Pemodhon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohonuntuk menjatuhnkanNalak

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23081997,Agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman diPasae, Kelurahan Pasale, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja,telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon Il, Karena saksiadalah keponakan Pemohon sedang Pemohon II tante saksi; Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikahkarena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama(KUA);

kegiatan yang diajukan dalam proposal tidak dilaksanakan ,karena uangnya telah diambil oleh terdakwa Agus Kholil bin Juriono, yangmengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemberian bantuan yaitu tidaktercapainya percepatan dan pembangunan Desa , dengan demikianperbuatan terdakwa Agus Kholil bin Juriono tersebut melanggar peraturan= Peraturan Bupati Batang Nomor 44 tahun 2010 Tentang MekanismePenyaluran dan pertanggung jawaban belanja bantuan pemerintahanKabupaten Batang tahun = anggaran 2011, bab V pasale

kegiatan yang diajukan dalamproposal tidak dilaksanakan , karena uangnya telah diambil oleh terdakwaAgus Kholil bin Juriono, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuanpemberian bantuan yaitu tidak tercapainya percepatan dan pembangunanDesa , dengan demikian perbuatan terdakwa Agus Kholil bin Jurionotersebut melanggar peraturan yaitu: = Peraturan Bupati Batang Nomor 44 tahun 2010 Tentang MekanismePenyaluran dan pertanggung jawaban belanja bantuan pemerintahanKabupaten Batang tahun anggaran 2011, bab V pasale

kegiatanyang diajukan dalam proposal tidak dilaksanakan , karena uangnya telahdiambil oleh terdakwa Agus Kholil bin Juriono, yang mengakibatkan tidaktercapainya tujuan pemberian bantuan yaitu tidak tercapainya percepatandan pembangunan Desa , dengan demikian perbuatan terdakwa Agus Kholilbin Juriono tersebut melanggar peraturan yaitu:= Peraturan Bupati Batang Nomor 44 tahun 2010 Tentang MekanismePenyaluran dan pertanggung jawaban belanja bantuan pemerintahan43Kabupaten Batang tahun anggaran 2011, bab V pasale

harusdilakukan oleh tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian dankewenangan'= serta sediaanfarmasi tersebut mendapat jijinedar, sedangkan untukpenggunaannya harus denganresep dokter ;Bahwa barang bukti berupa obatpil LL tersebut tidak bolehdigunakan atau dikonsumsi bagidiri sendiri atau orang lain tanparesep dokter, karena sediaanfarmasi berupa obatpenggunaannya harus aman,berkhasiat atau bermanfaat,bermutu dan terjangkauhalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2014/PN Gor.18sebagaimana maksud Pasale

bulan, belum berusia 18 tahun dan mempunyai Kutipan AktaKelahiran, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf(a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang PelaksanaanPengangkatan Anak juncto Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri SosialRepublik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang PersyaratanPengangkatan Anak;Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa(vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg. juncto 175 R.Bg), sudah disumpahsesuai agamanya sebagaimana diatur Pasale

Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan dakwaan keduamelanggar pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) U.U.R.L Nomor 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi, oleh karena itu akan diuraikan unsurunsur dari dakwaan yangdianggap terbukti yaitu melanggar ketentuan pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b15Undang Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur unsurnya sebagai berikut :e Tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasale Melakukan penyimpanan

MASUARA (terdakwa) yang sudah terdaftar dalam daftra DCT(Daftar Calon Tetap) pada hal yang bersangkutan tidak memiliki ljazahSMA, sehingga pada saat itu kami sebagai Bawaslu Kab Gorontalo Utaramelakukan Penelusuran diKPU Kab Gorontalo Utara kemudian kamimenemukan bahwa ljazah yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftarsebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara adalah ijazahPaket C Setara SekolahMenengah Atas yang dikeluarkan oleh PKBM (Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat) Panorama Desa Pasale

Olahraga Kab Gorontalo Utara saudari ARIATY POLAPA, S.Pd., M.Pddan Cap / Stempel yang tidak memiliki Ijazah SMA, kemudian pada harirabu tanggal 10 Oktober 2018 kami sebagai Bawaslu Kab Gorontalo Utaramelakukan Penelusuran diKPU Kab Gorontalo Utara kemudian kamimenemukan bahwa ljazah yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftarsebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara adalah ijazahPaket C Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh PKBM(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Panorama Desa Pasale

diatur dan diancampidana dalam; kesatu pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP ATAUkedua pasal 303 bis ayat (1) ke1Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umumadalah dakwaan alternatif, maka yang dibuktikan adalahdakwaan yang terbukti berdasarkan fakta faktadipersidangan, yaitu dakwaan kedua, pasal 303 bis ayat (1)ke1 KUHP, yang unsur unsurnyaadalah:e UnsurDAlrANGSIA PQ; nne nnn wenn n nnn n wenn renee ence ene neensneessneese Unsur menggunakan kesempatan main judi, yangdiadakan dengan melanggar ketentuan pasale

., beralamatdi Jalan Diponegoro (Poros Rantepao Bolu) No.166, Pasale, Rantepao, TorajaUtara berdasarkan Surat KuasaKhusus yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Makale dibawah register No: 28/SK/Pid/2019 tanggal 4September 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MakaleNomor 163/Pid.B/2019/PN Maktanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 2 September2019 tentang penetapan

Yaitu SuratPerjanjian Kerjasama hari Senin tanggal 20 Desember 2010 No. 66 pada Pasale Bahwa Penggugat telah melayangkan somasi yang berisi peringatan untukmembayar tunggakan utang ke pihak Tergugat yang ditujukan kepada BapakBayu selaku Direktur PT. INFINITY GLOBAL MINING 168 BANJARMASINtanggal 5 Oktober 2011 untuk segera melunasihutangnya ;e Bahwa Penggugat telah beberapa kali berusaha menemui Tergugat di alamat tempattinggal Tergugat dan di tempat kerjannya PT.

Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutandan Penyusuan Rencana Pengelolaan, Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 71 Huruf(a), Pasal 118 Ayat (1) dan (2) serta Pasale bahwa, Mekanisme Pengangkutan Kayu Bulat ataupun Pengangkutan KayuOlahan di Lahan HGU (hak guna Usaha) maupun dari Hutan Hak ataupun dari11Hutan Tanaman Masyarakat dan Hutan Tanam Industriadalah :a Mekanisme Pengangkutan Kayu Bulat di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimanaYang Diatur di Dalam Permenhut Nomor : P.14/MenhutI/2011 tentang PemanfaatanKayu

AudlARDIANSYAH Alias AJl Bin MUHAMMAD WALUYO di SPBU/PertaminaPatung Kuda, kemudian setelah bertemu Terdakwa berboncengan denganlelaki SULTAN dengan membawa sepeda kecil warna hitam tersebutsedangkan Saksi AJl ARDIANSYAH Alias AJl Bin MUHAMMAD WALUYOmemakai sepeda besar tersebut dengan terdakwa mendorong menggunakankaki menuju kerumah Terdakwa, kemudian ke empat sepeda hasil curiantersebut dikumpulkan dan disimpan didalam kamar mandi yang beradadisamping rumah Terdakwa, maka dengan demikian unsur tersebut Pasale

PN.TG.melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) ituharus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukumkarena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam halhalsebagai berikut : e Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44; e Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapatdihindarkan (overmacht); e Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasale

Selanjutnyadengan Surat Pengantar Nomor : 03/SPP LS/BL XII/2009 tanggal9 Desember 2009 dokumen SPMLS untuk pembayaran kepada PT.ACINDO WIRA PERKASA diteruskan/dikirimkan kepada KepalaDinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh di Banda Aceh30untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).e PPh Pasale Infaq (0,Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, setelahmenerima SPMLS Nomor : 03/SPMLS/BL XII/2009tanggal 09 Desember 2009, lalu BendaharawanUmum Aceh (saksi Dra.

peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) ituharus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukumHalaman 25karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam halhalsebagai berikut : e Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44; e Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapatdihindarkan (overmacht); e Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasale

danwewenang sebagaimana dioatur dalam pasal 10 UU Nomor 22 tahun 2007 pasal 10ayat (3) hurue menentukan bahwa KPU Kabupaten / Kota mempunyai tugas danwewenang :mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menggendalikan semuatahapan penyelenggaraan peilu berdasarkan peraturan perudangundangan denanmemperhatikan pedoman dari KPU dan / atau KPU Provinsi;18 Bahwa selanjutnya para tergugat Intervensi selaku penyelenggara Pemilu mempunyaikewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2005 pasale