bahwa oleh karena dailildalil gugatan Penggugat telahterbukti dan tidak melawan hak, dalam hal ini telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) KompilasiHukum Islam maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patutdikabulkan dengan menetapkan telah jatuhnya talak satu khuli dari Tergugatkepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 ayat ( 1 ) Tentang Peadilan

hlePtan olehperkara Nomor0455/Pdt.G/2019/PA.Tlbkarenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard).Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinandan telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, biaya yang timbul

Bahwa Pemohon memerlukan Permohonan Isbath Nikah untukmengurus Surat Surat paspor di Kantor Imigrasi Kota Bandung,dalam rangka Umroh Pemohon.Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan iniPara Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Peadilan Agama Bandunguntuk memanggil Pemohon, agar hadirdimukapersidangan, memeriksa perkaradan menjatuhkan putusan atau penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;2. Menetapkan Perkawinan antara Moh.

Penggugatdan dibenarkan secara hukum, apalagi pencabutan perkara tersebutdikarenakan Penggugat telah rukun lagi dengan Tergugat dalam hidup berumahtangga dan hal itu merupakan perbuatan baik yang harus didukung, olehkarenanya sesuai dengan Pasal 271272 Rv permohonan pencabutan perkaratersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan

., tanggal 23 Juli 2020 tersebut untuk selebihnya;
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

., tanggal 23 Juli 2020 tersebut untukselebihnya;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peadilan, yang ditingkat bandingditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 olehKami: M. Saptono, S.H., M.H.Sebagai Hakim Ketua Majelis, Lenny WatiMulasimadhi, S.H., M.H.,dan RR.Suryadani Surying Adiningrat, S.H.M.Hum.

PENETAPANNomor: 36/PDT.P/2010/PN.BUNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA;Pengadilan Negeri Bojonegoro , yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peadilan tingkat pertama telah memberikanpenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :SITI NURYANI perempuan, umur 45 tahun , pekerjaan Pegawai NegeriSipil ,bertempat tinggal di Desa Sumberarum RT. 27 / RW 09Kec.Dander dan Kabupaten Kota Bojonegoro selanjutnyadisebutSODA... eececeeccesesscesecseesecseeeecseesecsseeeessecseeseeseeseenes

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumahtangga bersama Termohon, bahkan Penggugat meminta bantuankepada Keluarga, akan tetapi tidak berhasil,Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan iniPemohon, memohon kepada Bapak Ketua Peadilan Agama Bandung untukmemanggil Pemohon dan Termohon, agar hadir dimuka persidangan,memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ,2.

Penggugatdan dibenarkan secara hukum, apalagi pencabutan perkara tersebutdikarenakan Penggugat telah rukun lagi dengan Tergugat dalam hidup berumahtangga dan hal itu merupakan perbuatan baik yang harus didukung, olehkarenanya sesuai dengan Pasal 271272 Rv permohonan pencabutan perkaratersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan

Latif namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari suratgugatan Pemohon dan telah memberikan penjelasan tentang gugatan ceraitalak untuk diperbaiki, namun ternyata tetap menemukan halhal sebagaiberikut;Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Pemohon, Pemohon tidakmerubah penyebutan bagi pihak suami yang mengajukan gugatan cerainyadengan sebutan Pemohon, dan bagi pihak istri yang hendak dicerai dengansebutan Termohon.Menimbang, bahwa hukum acara peadilan Agama

sighot talik talak yang diucapkannya setelah akad nikah yangdapat mengakibatkan putusnya perkawinan keduabelah pihak, hal ini sejalandengan dalil syari sebagaimana yang tertuang dalam kitab Syarqowi ala Tahrirjuz Il halaman 302 yang berbunyi: adi ollie 2 ga gaalead pha maid BLY aged Artinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlahtalaknya sesuai dengan lahirnya ucapan, Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 ayat ( 1 ) Tentang Peadilan

dan oleh karenanya gugatan ceraiyang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan KelijkVerklaard).Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan

bahwa oleh karena dailildalil gugatan Penggugat telahterbukti dan tidak melawan hak, dalam hal ini telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) KompilasiHukum Islam maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patutdikabulkan dengan menetapkan telah jatuhnya talak satu khuli dari Tergugatkepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 ayat ( 1 ) Tentang Peadilan

apalagi pencabutan perkara tersebut dikarenakan Pemohon telah rukun lagidengan Termohon dalam hidup berumah tangga dan hal itu merupakanperbuatan baik yang harus didukung, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 271272 Rv perkara tersebut patut dinyatakan dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor407/Pdt.G/2021/PA.CrpUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan

Penggugatdan dibenarkan secara hukum, apalagi pencabutan perkara tersebutdikarenakan Penggugat telah rukun lagi dengan Tergugat dalam hidup berumahtangga dan hal itu merupakan perbuatan baik yang harus didukung, olehkarenanya sesuai dengan Pasal 271272 Rv permohonan pencabutan perkaratersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan

diterima apalagi Pemohon II mengakubahwa Pemohon tidak keberatan untuk dicabut perkaranya karena keadaandirinya yang sedang bekerja sehingga tidak bisa hadir ke persidangan.Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga ketentuan Pasal 271272Rv permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon II patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan

bahwapencabutan perkara merupakan hak Pemohon dan dibenarkan secara hukum,apalagi pencabutan perkara tersebut dikarenakan Pemohon telah rukun lagidengan Termohon dalam hidup berumah tangga dan hal itu merupakanperbuatan baik yang harus didukung, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 271272 Rv perkara tersebut patut dinyatakan dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PA SkhUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agarma, Hakimmenilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhi dengan UndangUndang Nomor 50

Pemohon dandibenarkan secara hukum, apalagi pencabutan perkara tersebut dikarenakanPemohon telah rukun lagi dengan Termohon dalam hidup berumah tangga danhal itu merupakan perbuatan baik yang harus didukung, oleh karenanya sesuaidengan ketentuan Pasal 271272 Rv permohonan pencabutan perkara tersebutpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan

perkara merupakan hak Pemohon dandibenarkan secara hukum, apalagi pencabutan perkara tersebut dikarenakanPemohon telah rukun lagi dengan Termohon dalam hidup berumah tangga, halitu merupakan perbuatan baik yang harus didukung, oleh karenanya sesuaidengan Pasal 271272 Rv gugatan Pemohon tersebut patut dinyatakan dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan

datang menghadap di muka sidangdan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dinyatakan tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis hakimberpendapat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakangugur, hal inisesuai dengan maksud Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peadilan