Tanggamus Indah memiliki Kewenangan penuh(full authority) untuk melakukan perobuatan hukum dalam menjalankankegiatan bisnisnya serta mengajukan tuntutan maupun dituntut di mukaPengadilan;Bahwa berdasarkan Pasal 2 akta pendiran, PT Tanggamus Indah bergerakdalam usaha Perdagangan Umum, Kontraktor/Pemborong, PengangkutanUmum, Perindustrian Umum, Percetakan termasuk penerbitan danpenjilidan, pertanian termasuk peternakan, perikanan, perkebunan dankehutanan, Usahausaha dalam bidang jasa pada umumnya,

Rigen Timur Raya, sementara diketahui menurutaturan perundangundangan syarat pendirian Comanditer minimal didirikan oleh 2(orang), sementara dalarn pendiran kornanditer CV. Rigen Timur Raya didirikanoleh Tergugat sendiri dan rekan kerja Tergugat yang berarti atas assetperusahaan tersebut bukanlah sematamata milik Tergugat sendiri, sehingga faktahokum tersebut membuktikan bahwa dasar gugatan kabur dan tidak jelas(Obscuur Libel).3.

terhadap keterangan ~ saksitersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;SAKSI.V FILMAN BAHRI , dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikutm@ Bahwa saksi bekerja pada Dinastenaga Kerja dan TransmigrasiKepri dengan jabatan sebagaiKepala Seksi Penempatan tenagakerja Bidang Penempatan danPerluasan Kerja dengan tugasantara lain adalah memproses danmeneliti kelengkapan berkasperijinan pendirian Kantor CabangPPYKI dan Penampungan ;Bahwa saksi pernah memprosespermohoan ijin pendiran

FADELSALEH yang pengurusannya adalahmelalui Terdakwa Karmin Sembiringberikut permohonan ijin tempatpenampungan;Bahwa Terdakwa datang sendiri keKantor saksi ;Bahwa secara Administrasipermohonan ijin pendiran KantrorCabang PT. Hasrat Insan Nurani danpermohonan ijin tempat penampungannya yang diajukan oleh Direkturutamanya tersebut telah =memenuhisyarat ;Bahwa PT.

Freeport Indonesiadidiikan, apakah melalui akta pendiran dan apakah perubahanperubahannya atau didinkan dengan tanpa adanya akta pendirnan, hal inimasih gelap;Bahwa dengan tidak adanya akta pendinan perusahaan dalam posita gugatanmaka jelas bahwa persidangan ini masuk dalam persidangan gelap, karenatidak ada satu posita pun yang menyebutkan jati diri dari Penggugat;Bahwa lebih tidak jelas lagi badan hukum yang menamakan PT.

berhasil.e Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak sanggupmerukunkan Penggugat dan Tergugat lagi.Bahwa Saksi menyatakan tidak mengajukan buktibukti lagi, baiktertulis maupun Saksi;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tetulistertanggal 30 januari 2018, yang pada pokoknya tetap pada pendiriangugatannya, ingin bercerai dengan Tergugat;, dan mohon putusan yang seadilBahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulistertanggal 30 januari 2018, yang pada pokoknya tetap pada pendiran

Bahwa sesuatu kekeliruan yang sangat besar, bilamana Penggugat menediokenuntuk menghentikan akivitas dan pendiran bangunan, justru Tergugat X (Siti tanpa didasarkan daiidall yang kuat dan tanpa didasarkan hukum yang benar :14.Bahwa Tergugat X (Siti Aisyah) merasa dirugikan atas perbuatan Penggugatsejak didafiarkan gugatan yang pertama pada tanggal 12 Juni 2001, RegesterNomor : 76/Pdt.G/2001/PN.Bwi ;Maka berdasarkan segaia apa yang diuraikan diatas, Tergugat X (Siti Aisyah) mohondengan hormat kepada

Bersama berkedudukan di JalanMengkeling Rt. 03 Rw. 02 Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk KabupatenBelitung; Bahwa saksi bekerja di Koperasi Plasma Bersama Sejahtera sejakKoperasi tersebut berdiri pada tanggal 30 Desember 2011 sampaisekarang dan jabatan saksi di Koperasi Plasma Sejahtera Bersamasebagai Ketua Pengawas; Bahwa tugas saksi di Koperasi Plasma Sejahtera Bersama adalahmengawasi kerja pengurus; Bahwa yang mengangkat saksi menjadi Ketua Pengawas di KoperasiPlasma Sejahtera Bersama pada saat pendiran

Advokat dalammenjalankan profesinya sebagai penegak hukum, sehingga alasantermohon agar pemohon menunjukan bukti pendukung Akta Pendirian danStruktur kepengurusan LKBH XXXXX adalah tidak beralasan hukum dantermohon tidak berwenang maka sudah seharusnya di tolak, kecuali yangdigugat adalah lembaga atau badan hukum atau Perseroan Terbatas makayang berhak memberi kuasa dalam perkara Perdata di Pengadilan sesuaidengan Anggaran Dasarnya adalah Direktur yang ditunjuk berdasarkananggaran Dasar dan akte pendiran

., Notaris di Jakarta;1.Bahwa Tergugat telah sah berkedudukan sebagai badan hukumberdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor C13593 HT.01.01.TH.2001 TentangPengesahan Akta Pendiran Perseroan Terbatas PT Sumber IndoMitra Abadi. Adapun bidang usaha Tergugat adalah bidangPerdagangan, Agen, Percetakan, Jasa, Kontraktor bangunan,Industri, Angkutan, Perbengkelan, Agro Industri, Agro bisnis,Pertenakan dan Perikanan. Tergugat!

PENGGUGAT REKONVENSI adalahsebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan Hukum Indonesia tanggal 11 Desember 2000,berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 yang dibuatdihadapan HerlinaSuryadi, S.H. sebagai pengganti dari Sinta Susikto, S.H., Notaris diJakarta;Bahwa Penggugat Rekonvensi telah sah berkedudukan sebagaibadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasiManusia Republik Indonesia Nomor C13593 HT.01.01.TH.2001Tentang Pengesahan Akta Pendiran

BAAS untuk bertindak diluar maupun didalamPengadilan; Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 10/Padt.G/2020/PN PiliBahwa kepengurusan atau susunan direksi dalam ketentuan Akta No. 005tentang Pendiran Perusahaan hanya berlaku selama 5 (lima) tahunberdasarkan Pasal 11 Ayat (3), sehingga kedudukan HENRY DANIEL SETYAyang dalam profil perusahaan terakhir yang diperoleh dari DIRJEN AHUterlanggal 20 April 2020 HENRY DANIEL SETYA berkedudukan sebagaikomisaris sehingga tidak ada kewenangan/legal standing dan HENRY

Namun kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan AnggaranDasar Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (4) UU Yayasan ;Bahwa lebih lanjut terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian DirekturRumah Sakit HKBP Balige haruslah sesuai dengan ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (e) Akta Pendiran Yayasan KesehatanHKBP yang menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian dariDirektur Rurnah Sakit HKBP adalah kewenangan dari Pengurus setelahmendapatkanpersetujuandari Pembina

awal tahun 1987 Para Penggugat dan kawankawan sesamaDosen Politeknik Negeri Malang dahulu Politeknik Universitas Brawijayasangat prihatin melinat pendidikan kejuruan di Malang yang tidak begitumendapat tempat dan dipandang dengan sebelah mata;Bahwa karena kepedulian dan rasa keprihatinan dari Para Penggugat dankawankawan untuk memajukan dunia pendidikan kejuruan setingkatsekolah lanjutan, maka bertekatlah dengan niat yang sungguh sungguhdengan mendirikan sekolah kejuruan;Bahwa guna memperlancar pendiran

PT SEKAR WANGI NUSANTARA(Penggugat V) yang beralamat di JalanKudusColo Km. 19, Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, yang manaPenggugat Il sebagai Direktumya dan Penggugat Ill sebagai Komisaris,sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendiran Perusahaan Nomor 1tertanggal 2 November 2011, Notaris Arita Dewi Gumulo, SH, Notaris diKabupaten Kudus, dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RInomor AHU58812.AH.01.01 Tahun 2011 tertanggal 30 November 2011;Bahwa CV Matra Indonesian Craft (Penggugat VI) adalah perusahaan

IIIntervensi bangun dengan hasil sebagai berikut :Warga telah sepakat dan setuju dengan adanya rencana pendirianMENARA TELEKOMUNIKASI oleh Tergugat II Intervensi diIngkungan mereka;Warga yang bertandatangan adalah benar Warga lingkungan yang beradadalam radius ketinggian MENARA TELEKOMUNIKASLWarga dalam radius telah sepakat untuk mengambil suara terbanyakdalam kesepakatan persetujuan ijn Warga yang telah dilakukan oleh TimSITAC dari Tergugat II Intervensi dan mengabaikan Warga yang menolakrencana pendiran

tanggal 19 Nopember 2014, menerangkan telahmengetahui adanya rencana Tergugat II Intervensi membangun MENARATELEKOMUNIKASI di Dusun Kradenen, RT.04/RW.017, Desa Banyuraden,Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dankepada Tergugat II Intervensi, Camat Gamping minta (antara lain) agarTergugat II Intervensi sebelum membangun MENARA TELEKOMUNIKASIsegera memenuhi segala ketentuan yang berlaku di Kabupaten Sleman baikPeraturan Daerah maupun peraturan lainnya tentang yin pembangunan/pendiran

Fotokopi Akta Pendiran Perseroan Komanditer CV. Gunung ManikNomor 7 tanggal 14 Desember 1992, yang diberi tanda P1;2. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.Gunung Manik Nomor 32 tanggal 22 Januari 2010, yang diberi tandaP2;3. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 116 UTD/Tbk/SPK3130/19S114tanggal 17 Juni 2019, yang diberi tanda P3;4. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 06/Tbk/SPK3130/19S114tanggal 20 Mei 2020, yang diberi tanda P4;5.

;Bahwa kewenangan memberikan pengesahan akta tidak sama atauberbeda dengan kewenangan membuat akta sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata;Bahwa menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian DanPerubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa tujuan pemberianpengesahan terhadap Akta Pendiran Koperasi adalah agar Koperasi dapatmelaksanakan fungsi dan peranannya secara efektif, maka kepadaKoperasi perlu diberikan

;Bahwa kewenangan memberikan pengesahan akta tidak sama atauberbeda dengan kewenangan membuat akta sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata;Bahwa menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian DanPerubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa tujuan pemberianpengesahan terhadap Akta Pendiran Koperasi adalah agar Koperasi dapatmelaksanakan fungsi dan peranannya secara efektif, maka kepadaKoperasi perlu diberikan

Mahkamah Agung, dimana dalam salah satupertimbangan nya bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan parapemohon kasasi yaitu tindakan para pemohon kasasi mengangkatpengurus baru serta mengubah akta pendirian yayasan putera indoensiamenjadi yayasan putera Indonesia malang bukan merupakan perbuatanmelawan hokum oleh karena pengangkatan dan perbubahan tersebutdidasarkan pada rapat dewan Pembina yayasan putra Indonesia malangyang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pendirian yayasan,dituangkan dalam akta pendiran

Mahkamah Agung, dimana dalam salah satu pertimbangan nyabahwa Mahkamah Agung sependapat dengan para pemohon kasasi yaitutindakan para pemohon kasasi mengangkat pengurus baru sertamengubah akta pendirian yayasan putera indoensia menjadi yayasanputera Indonesia malang bukan merupakan perbuatan melawan hokumoleh karena pengangkatan dan perbubahan tersebut didasarkan padarapat dewan Pembina yayasan putra Indonesia malang yangdiselenggarakan sesuai dengan ketentuan pendirian yayasan, dituangkandalam akta pendiran

Mahkamah Agung, dimana dalam salah satu pertimbangannyabahwa Mahkamah Agung sependapat dengan para pemohon kasasi yaitutindakan para pemohon kasasi mengangkat pengurus baru serta mengubahakta pendirian yayasan putera indonesia menjadi yayasan putera IndonesiaMalang bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenapengangkatan dan perubahan tersebut didasarkan pada rapat dewan Pembinayayasan putra Indonesia Malang yang diselenggarakan sesuai denganketentuan pendirian yayasan, dituangkan dalam akta pendiran

Mahkamah Agung, dimana dalam salah satu pertimbangannyabahwa Mahkamah Agung sependapat dengan para pemohon kasasi yaitutindakan para pemohon kasasi mengangkat pengurus baru serta mengubahakta pendirian yayasan putera indoensia menjadi yayasan putera IndonesiaMalang bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenapengangkatan dan perubahan tersebut didasarkan pada rapat dewan Pembinayayasan putra Indonesia Malang yang diselenggarakan sesuai denganketentuan pendirian yayasan, dituangkan dalam akta pendiran

Bukti TK/PR 1 Tambahan Berita Negara RI tanggal 31 Desember 1993 No.105 tentang Pengumuman Akta Pendiran PT. WahyunusaWahana Nomor 205 tertanggal 24 Nopember 1987 (foto copysesuai ASLI);2. Bukti TK/PR2a Akta Risalah Rapat PT.

20 Agustus 2015.1 (Satu) Rangkap Surat Tanah yang berisi Surat Keterangan Ganti Kerugiana.n HERLITA Pihak Pertama, ZAHRIZAN Pihak Kedua Tanggal 24 8 2015 Nomor : 526/2015/595 Camat Kuantan Tengah, Surat KeteranganTidak Bersengketa a.n HERLITA Tanggal 20 Agustus 2018 dan SuratKeterangan Desa Koto Taluk Nomor : 102/KT/VIII/585/2015 a.n HERLITATanggal 20 Agustus 2015.Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pulamengajukan bukti Surat sebagai berikut:Foto copy 1 (Satu) Bundle Akta Pendiran